The Proletar Revolter

TKW Indonesia di Kuwait

2009-12-02T03:02:00.003+07:00

Saya sudah lama tidak memberi kabar tentang bagaimana keadaan para TKW Indonesia di Kuwait. TKW disini bukan berarti benar-benar Tenaga Kerja Wanita, tapi tenaga kerja yang bekerja di dalam rumah. Bahasa halusnya, Pramu Wisma, alias pembantu rumah tangga.
Sampai dengan tulisan ini saya tulis, ada kira-kira sekitar 500 orang lebih TKW bermasalah yang ada di KBRI Kuwait. Angka 500 ini bukan main banyaknya. Tempat penampungan di KBRI yang tidak bisa dibilang besar, makin tersiksa. Para TKW jika sore hari sudah menggelar kasur di bagian luar tempat penampungan, saking banyaknya orang.
100% dari para TKW bermasalah itu adalah wanita. Tahukah anda, ada berapa orang yang menangani mereka? hanya 3 orang. Tak ada tanda-tanda dari pemerintah pusat untuk menambah personel. Waktu yang digunakan untuk meng-absen saja sudah hampir 3 jam!
Masalah utama yang dihadapi orang-orang KBRI di Kuwait tentu saja, biaya. Jika perhari 1 orang TKW itu menghabiskan uang 1 dinar Kuwait, maka harus ada sekitar 500 Dinar Kuwait (17 juta rupiah). Selama 1 bulan? 510 juta rupiah. Setahun? 6 Milyar!
Bayangkan uang sebanyak itu untuk menghidupi 500 TKW, akan lebih baik digunakan hal-hal yang berguna di Indonesia sana.
Dipost oleh tetangga

Indonesia ku...

2009-12-02T02:23:00.000+07:00

Negara patut dipertanyakan dan harus dimintai pertanggungjawaban atas kesengsaraan rakyat. Negara selalu menjadi perpanjangan tangan dari kapitalisme melalui kebijakan neolibnya (neo-liberalisme). Kebijakan pemerintah adalah “Melalui kebijakan-kebijakan yang dianut dalam prinsip-prinsip Washington Consensus, seperti pengurangan subsisdi, liberalisasi pasar, privatisasi dan deregulasi, menyebabkan akses rakyat terhadap pelayanan publik seperti kesehatan, bahan bakar, pendidikan, air, dan listrik menjadi berkurang. Kemudian dasar inilah yang membuka kedok nyata dari seluruh elit-elit politik dan burjuasi atas apa yang pernah diperbuat selama mereka memimpin negeri ini dan sekali lagi ditegaskan merekalah antek Kapitalisme- Neoliberalisme sejatinya.

Posisi Mahasiswa

2009-12-02T02:22:00.000+07:00

Ketika Mahasiswa masih berharap perobahan dengan menjadi agen of change,,, maka itu hanyalah utopia semata, sebelum mahasiswa siap untuk bergerak bersama rakyat tertindas lainnya..
"solidarity of maker"

Sejarah

2009-12-02T02:17:00.001+07:00

Sejarah adalah proses menjadi, maka setiap orang harus menciptakan dan menentukan sejarahnya sendiri tanpa melupakan dunia tempat dia menyejarahkan yaitu manusia keseluruhan. Maka sejarah adalah bagaimana meninggikan derajat manusia-manusia yang kini tertindas dan terhisap. “jangan pernah berpikir akan jadi apakah aku nanti, tapi pikirkanlah akan kita jadikan apa dunia nanti

Cara Setting Blog | Blog Tutorial | Free Template | Download Software

2009-12-01T22:08:00.000+07:00

Cara Setting Blog | Blog Tutorial | Free Template | Download Software

DUA TAKTIK, ATAU STRATEGI SOSIALIS REVOLUSIONER? Oleh: Julian

2009-12-01T20:44:00.000+07:00

Tumbangnya Soeharto dan berkembangnya gerakan "reformasi" sudah berjalan sebegitu jauh sampai sebagian aktivis mulai merenungkan cara-cara untuk menjalankan sebuah revolusi yang akan menghilankan semua aspek rezim Orba. Ini memang merupakan kemajuan yang luar biasa di kancah politik Indonesia. Akan tetapi, istilah "revolusi" itu memiliki berbagai artian.
Anggapan yang sangat umum di antara golongan aktivis yang berhaluan kiri saat ini adalah, bahwa Indonesia sedang melewati tahap "demokratis". Menurut sudut pandang ini, tahap demokratis baru akan selesai saat demokrasi parlementer diterapkan, dwifungsi ABRI dicabut dan Soeharto serta kroni-kroninya diadili. Persoalan yang dianggap paling penting dalam tahap demokratis adalah masalah politik. Dan seusai tahap itu tahap perjuangan sosialis bisa dimulai.
Rasanya hal ini menonjolkan pengaruh tulisan Lenin "Dua Taktik Sosial Demokrasi" yang menyatakan pikiran strategis partai Bolshevik sebelum revolusi tahan 1917. Sebenarnya, pikiran yang diajukan oleh Lenin dalam "Dua Taktik" sudah ditinggalkannya begitu dia melihat awal revolusi itu secara nyata.
Lenin dan Trotsky dalam revolusi di Rusia
Perkembangan sejarah memang harus melalui berbagai tahapan. Sosialisme hanya mungkin berdasarkan produktivas kerja yang tinggi, dan produktivitas tinggi tersebut adalah sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi secara dahsyat yang dijalankan oleh kapitalisme. Selain itu, kapitalisme menimbulkan kelas buruh, serta menerapkan demokrasi parlementer dan menciptakan kondisi di mana kelas buruh itu bisa berorganisir dan berjuang. Sehingga di tingkat global, umat manusia jelas harus melewati tahap kapitalis (yang sekaligus merupakan tahap demokratis-borjuis) sebelum masyarakat sosialis dapat tercapai.
Namun selama dua abad lebih, umat manusia juga menyaksikan bahwa sistem kapitalis selalu berkembang secara sangat tidak merata. Demokrasi parlementer dan kemakmuran (relatif) buat kelas buruh di barat berjalan disamping penindasan imperialis, kediktaturan dan kesengsaraan di banyak negeri lainnya. Para kapitalis menanam modal mereka di negeri yang masih sedang berkembang seperti Indonesia, dan investasi itu telah memunculkan kelas buruh secara luas, tetapi di saat yang sama mereka menopang rezim-rezim represif. Di tingkat global, kapitalisme sudah mencapai produktivitas kerja yang begitu tinggi dan alat-alat produksi yang begitu canggih sehingga secara obyektif sosialisme sudah mungkin diterapkan secara internasional. Namun di saat yang sama, tidak sedikit negeri yang masih hidup melarat -- dan bahkan di barat tidak sedikit buruh yang juga hidup miskin.
Pada awal abad XX sebuah perkembangan yang kontradiktif semacam ini makin marak dalam kasus Rusia. Investasi dari luar menciptakan industri modern di beberapa tempat, terutama di ibukota Petrograd dan kota Moskow. Bahkan beberapa pabrik di sana adalah lebih besar dan modern daripada banyak pabrik di barat, karena lebih baru dibangun. Dan kelas buruh di Rusia sempat belajar Marxisme dari sumber barat sehingga kaum buruh di Rusia tergolong yang paling sadar dan militan di seluruh dunia. Namun di samping unsur-unsur modern ini ada juga unsur-unsur feodal. Tuan tanah masih kuat. Warga Rusia kebanyakan masih petani. Dan aparatus negara yang dikepalai oleh Tsar masih didominasi oleh para aristrokrat dan pegawai reaksioner tanpa demokrasi apapun.
Dalam situasi ini, hampir semua orang sosialis di Rusia mengembangkan strategi tahapan, bahwa Rusia masih feodal dan belum membangun sistem kapitalis, oleh karena itu revolusi yang mereka cita-citakan harus menjadi revolusi demokratis bukan sosialis. Dalam strategi ini tentu saja terdapat banyak perbedaan pendapat tentang strategi persis yang harus dijalankan. Kelompok Menshevik cenderung menyerahkan peran pemimpin dalam revolusi kepada pihak borjuis. Kelompok Bolsehvik mengajukan pendekatan yang lebih radikal: bahwa revolusi borjuis-demokratis tidak bisa dipimpin oleh burjuasi sendiri karena kelas kapitalis di Rusia terlalu lemah dan pengecut. Menurut mereka, kelas-kelas tertindaslah yang harus melakukan revolusi. Sehingga Lenin menajukan slogan: "diktatur demokratis-revolusioner kaum proletariat dan kaum tani" dan kedua kelas itu jelas akan menerapkan reformasi yang sangat luas (seperti "reformasi total" di Indonesia sekarang ini). Walaupun begitu, menurut Lenin revolusi yang radikal ini masih akan tetap bertahan dalam batasan kapitalis.
Kedua pendekatan ini memusatkan perhatian terutama kepada perkembangan kapitalisme di dalam Rusia saja, di mana mode produksi kapitalis memang belum matang. Hanya Trotsky yang mendesakkan cakrawala berpikir secara lebih luas dan yang betul-betul menyimak keadaan Rusia dalam konteks internasional. Berdasarkan pengalaman konkrit dalam revolusi tahun 1905 (di mana Trotsky muncul sebagai ketua dewan buruh di ibukota dan pemimpin terkemuka kelas buruh) dia melihat bahwa kelas buruh di Rusia sudah sangat maju organisasi dan kesadarannya karena dampak pertumbuhan industri (yang didorong oleh investasi asing) dan dampak teori Marxisme (yang juga berasal dari luar negeri). Sedangkan kelas borjuis sangat lemah dan pengecut (juga karena faktor internasional, yaitu mereka sangat bergantung pada modal asing). Sehingga kaum buruh dengan dukungan kaum tani memang harus merebut kekuasaan sendiri melalui jalan revolusi, seperti dikatakan Lenin -- tetapi setelah kelas buruh mulai berkuasa mereka tidak mungkin bisa merasa puas dengan reformasi yang masih dalam kerangka kapitalis, melainkan mereka pasti akan mengadakan perubahan yang mengarah ke sosialisme. Apakah sosialisme itu bisa dibangun dalam sebuah negeri seperti Rusia, yang industri dan tatatan sosialnya masih separuh feodal? Menurut Trosky memang bisa, tapi dengan satu syarat yang sangatlah penting: revolusi harus meluas ke negeri-negeri barat supaya kelas buruh di barat bisa menolong kaum buruh Rusia untuk menjalankan sosialisme.
Persilihan antara para anggota Menshevik, Bolshevik dan Trotsky bertahan sampai di awal revolusi tahun 1917. Pada bulan Februari sebuah pemberontakan kelas buruh menjatuhkan Tsar dan menyalakan krisis politik yang menonjolkan beberapa sifat yang mirip dengan situasi di Indonesia saat ini. Yaitu kepala negara ditumbangkan, tetapi disusul oleh sebuah pemerintahan yang masih reaksioner walau berpura-pura demokratis. Setelah tumbangnya Tsar, ketiga teori tentang jalannya revolusi akan teruji dalam praktek. Kelompok Menshevik terus mengajukan strategi tahapan, bahwa kaum borjuislah yang harus memimpin revolusi. Sehingga mereka bersedia untuk mentolerir keberadaan pemerintahan transisi, walau dengan menuntut dilangsungkannya pemilu dan beberapa reform.
Sikap kelompok Bolshevik ternyata hampir sama. Saat itu Lenin belum kembali dari pengasingan, dan partai Bolshevik dipimpin oleh orang lain seperti Stalin. Mereka juga terus mempertahankan strategi tahapan, dengan menganggap revolusi yang tengah berjalan adalah revolusi demokratis saja. Sehingga para pimpinan Bolshevik itu mulai merenungkan apakah harus bersatu dengan partai Menshevik.
Pada bulan April Lenin akhirnya berhasil pulang ke Petrograd. Dan golongan Bolshevik sangat terperangah mendengar pendapatnya tentang apa yang harus dilakukan. Dalam beberapa surat dari luar negeri ("Surat-surat dari Jauh") Lenin sudah mendesak agar kelas buruh harus mempersiapkan diri untuk merebut kekuasaan. Setibanya di Rusia, Lenin disambut oleh para pemimpan Bolsehevik setempat tidak hanya dengan salam hangat, tetapi juga dengan kerisauan yang besar. Para pemimpin Bolsehvik itu tampil berbicara dengan mengucapkan selamat datang, kemudian segera memperingatkan bahwa revolusi di Rusia adalah revolusi demokratis saja. Lenin saat itu sedang berdiri di atas sebuah balkon. Lenin tidak membalas komentar mereka sama sekali, malahan dia berpaling kepada massa buruh dan prajurit-prajurit yang berdiri di halaman di luar gedung, dan segera melontarkan argumentasi bahwa mereka harus mempersiapkan diri untuk mengambil alih kekuasaan dengan slogan "Semua kekuasaan kepada soviet (dewan-dewan buruh)".
Karena argumentasinya, Lenin dituduh menjadi "Trotskis". Tetapi secara lambat-laun dia berhasil meyakinkan para kader Bolshevik. Begitu Trotsky sendiri balik ke Petrograd, dia segera diundang untuk bergabung dalam partai Bolsehvik. Dan kedua tokoh terkenal itu bersekutu erat dalam sebuah revolusi yang betul-betul menempuh jalan sosialis.
Argumentasi Lenin itu dirumuskan secara ringkas dalam "Tesis-tesis April" yang menjadi sebuah dokumen historis dalam sejarah revolusi. Tulisan pendek ini merupakan pembetulan yang penting terhadap argumentasi lama yang dimuat dalam "Dua Taktik". Walau Lenin masih memakai istilah "tahap pertama" dan "tahap kedua", implikasinya jauh berbeda:
"Sifat utama situasi Rusia saat ini adalah bahwa negara ini sedang beralih dari tahapan pertama revolusi -- yang, disebabkan oleh kurangnya kesadaran-kelas dan organisasi kaum proletariat, telah menempatkan kekuasaan di tangan kaum borjuis -- menuju tahapannya yang kedua, yang harus menempatkan kekuasaan di tangan kaum proletariat dan golongan-golongan termiskin kaum tani."
Revolusi memang sedang melalui dua tahapan, tetapi peralihannya ke tahapan sosialis sudah mulai dalam kurun waktu beberapa bulan. Tahap demokratis tidak lagi dianggap berkaitan dengan tahap panjang kapitalis yang tak terhindari. Sebaliknya, tahap demokratis ini hanya terpisah dari tahap sosialis karena "kurangnya kesadaran-kelas dan organisasi kaum proletariat" - yang sebagian besar tentunya disebabkan oleh kesalahan kaum revolusioner dengan strategi "dua taktik" mereka. Inilah yang memungkinkan para liberal borjuis untuk mengambil alih kekuasaan. Seandainya Partai Bolshevik memiliki strategi yang lebih tepat, akibat buruk itu bisa dihindari.
Lenin menegaskan pendapatnya ini dengan amat jelas. Dalam sebuah diskusi dia bertanya kepada para Bolshevik: "Kenapa kalian tidak merebut kekuasaan [pada bulan Februari]?" Ketika mereka menjawaban dengan rumusan tradisional mengenai ""tahap pertama ... tahap demokratis", Lenin membalas dengan ketus: "Ini omong kosong. Sebabnya karena proletariat masih kurang sadar dan kurang terorganisir. Itu harus kita akui. Kekuataan materiil sudah berada di tangan proletariaat saat itu, tetapi burjuasilah yang sudah sadar dan siap. Itu kenyataan yang mengerikan. Fakta ini harus kita akui secara tulus, dan kita mesti menjelaskan kepada rakyat dengan terus-terang bahwa kita tidak merebut kekusaan karena tak terorganisir dan tak sadar."
Yang harus diperjuangkan "bukanlah sebuah republik parlementer -- untuk kembali dari soviet-soviet (dewan-dewan buruh) ke sebuah republik parlementer akan merupakan sebuah langkah mundur yang buruk -- melainkan sebuah republik Soviet..." dan ini memang menjadi semboyan utama Partai Bolshevik menjelang Oktober.
Pengalaman Pasca-Lenin
Sejak wafatnya Lenin pelajaran ini terlupakan. Hal itu berkaitan dengan nasib revolusi di Rusia, yang tidak berhasil meluas ke negeri-negeri yang lain, walau rezim Bolshevik serta partai-partai Komunis di Eropa barat memang melakukan upaya yang besar ke arah itu. Sebagai akibatnya, rezim itu mengalami sebuah degenerasi yang parah, dan kekuasaan demokratis kelas buruh diganti dengan sebuah diktatur birokratis yang dipimpin oleh Stalin. Rezim Stalin pada gilirannya meninggalkan orientasi internasionalis Lenin dan Trotsky, dan partai-partai Komunis di mancanegara dijadikan alat pasif dari kebijakan luar negeri rezim Soviet. Sifat utama kebijakan luar negeri itu adalah untuk mencari aliansi dengan negara-negara lain -- dengan rezim-rezim borjuis. Maka Stalin menghidupkan kembali strategi tahapan, namun dengan alasan baru: partai-partai Komunis disuruh bersekutu dengan golongan borjuis tertentu (yang dianggap lebih "demokratis" atau "progresif") demi kepentingan negara Soviet itu. Strategi lama Lenin itu dimanfa'atkan Stalin untuk membenarkan pendekatan yang sama sekali tidak revolusioner. Marxisme dan Leninisme telah diganti dengan "Stalinisme" kontra-revolusioner. Dan karena citra negara Rusia dan gerakan Komunis saat itu masih sangat tinggi, teori-teori stalinis sayangnya juga sangat berpengaruh pada orang lain yang bukan kontra-revolusioner.
Akibatnya tragis. Tahun 1927 terjadi pemberontakan kelas buruh di Cina, dan kaum buruh bersenjata di bawah pimpinan Komunis berhasil merebut seluruh kota Shanghai dari tangan golongan reaksioner. Tetapi mereka segera disuruh menyerahkan kekuasaan mereka kepada pihak nasionalis (borjuis), dengan argumentasi "tahap demokratis dulu". Begitu mereka menyerahkan senjata-senjata kepada pemimpin nasionalis Ciang Kai-shek, kesatuan-kesatuan Komunis diserang dan dibantai oleh pasukan nasionalis. Hal yang mirip juga terjadi di Spanyol pada tahun 1930-an, di Indonesia tahun 1965, dan di beberapa tempat lain. (Lihat tulisan Tony Cliff, "Revolusi dan Kontrarevolusi".)
Dewasi ini para penganut strategi tahapan di Indonesia bukanlah stalinis. Mereka adalah kawan-kawan revolusioner yang bersungguh-sungguh ingin memperjuangkan nasib rakyat dan kelas buruh. Tetapi sudah saatnya untuk meninjau kembali masalah-masalah strategis ini dan meninggalkan strategi tahapan yang telah menyebakan sejumlah kekalahan yang mengerikan.
- Mei 1999

Sejarah revolusi Rusia: Revolusi tahun 1905 Oleh Tess Lee Ack

2009-12-01T20:37:00.000+07:00

Teori-teori revolusioner tidak muncul secara spontan dalam otak para pemikir. Teori itu muncul sebagai akibat dari pengalaman praktis, terutama pengalaman perjuangan. Hal ini terbukti dalam revolusi tahun 1905. Seusai revolusi tersebut, Leon Trotsky mengkaji kembali pengalamannya, lantas merumuskan teori "revolusi permanen" yang meramalkan pola perkembangan revolusi tahun 1917. Sementara Rosa Luxemburg, yang juga ikut berperan dalam revolusi tahun 1905, menulis bukunya tentang pemogokan massa. Dan revolusi tahun 1905 itu sering disebut The Great Dress Rehearsal (latihan penutup) untuk perisitiwa tahun 1917.
Pada awal abad XX, pemerintahan Rusia dipegang oleh Tsar secara otokratik, tanpa lembaga-lembaga demokrasi apapun. Mayoritas besar penduduk adalah petani yang hidup dalam kondisi semi-feodal. Meski demikian, kapitalisme sudah agak mapan. Sebagian besar industri manufaktur diarahkan untuk memenuhi kebutuhan militer negara, tetapi ada industri garmen dan tekstil yang besar pula yang mempekerjakan banyak perempuan.
Kapitalisme berkembang di Rusia agak terlambat. Hal ini berakibat cukup paradoks: pabrik-parbrik yang ada di Rusia bersifat amat modern dan berukuruan besar. Kelas buruh masih relatif kecil, tetapi terkonsentrasi di tempat-tempat kerja modern, canggih dan besar -- jauh berbeda dari pabrik-pabrik kecil yang menyifati tahap-tahap pertama revolusi industri di Inggeris. Inilah yang dijuluki oleh Trotsky sebagai fenomena "perkembangan gabungan".
Kelas pekerja muda sudah melakukan perjuangan yang hebat. Pada tahun 1896 kaum buruh tekstil di ibukota St Petersburg menyelenggarakan pemogokan massa yang pertama. Dalam dua tahun berikutnya, jumlah aksi mogok bertambah dengan cepat. Namun pemerintah meresponnya dengan represi tajam, sedangkan ekonomi Rusia agak merosot, sehingga perjuangan buruh meredam lagi untuk sementara.
Waktu itu sudah ada kelompok-kelompok revolusioner, termasuk Partai Sosial Demokratik Buruh Rusia. Dalam partai tersebut timbul dua faksi yang namanya grup Bolsyevik dan grup Mensyevik (artinya "mayoritas" dan "minoritas"). Mereka sering terkena represi dan para pimpinan mereka tak jarang meringkuk, namun semakin berpengaruh dalam rakyat. Kepala kepolisian mengucapkan keprihatinannya atas pengaruh tersebut:
Selama 3-4 tahun ini, anak-anak Rusia kita yang dulu begitu gampang-gampangan, kian menjelma menjadi semacam unsur intelektual yang separo melek huruf; mereka merasa berkewajiban untuk meremehkan agama dan keluarga, tidak menggubris undang-undang yang ada, serta mentertawakan pihak yang berwenang.
Pada tahun 1904 Rusia berperang dengan Jepang. Mula-mula perang itu merangsang segelombang sentimen patriotis, sementara jumlah aksi mogok anjlok. Namun tidak lama lagi keantusiasan itu menyurut, karena rakyat harus menanggung biaya perang tersebut. Upah kaum buruh turun 25 persen. Di garis depan, para pimpinan militer melakukan kesalahan-kesalahan besar sehingga Rusia akhirnya kalah di medan perang.
Pada bulan Desember 1905 terjadi beberapa aksi mogok. Empat buruh dipecat. Kemudian kaum buruh menyelenggarkan sebuah pemogokan umum di ibukota. Seorang pendeta, Bapak Gapon, mengusulkan agar kaum pekerja pergi ke Istana, guna meminta pertolongan Tsar, yang saat itu masih dipercayai oleh rakyat. Para pekerja menysun sebuah petisi, yang memuat tidak hanya tuntutan ekonomi normatif tetapi juga tuntutan politik, seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, tanah untuk kaum penggarap, semacam parlemen, dan penyelesaian perang. Tuntutan ini mencerminkan pengaruh kaum sosialis revolusioner, dan agak melebihi apa yang dibayangkan si Bapak Gapon (yang sebenarnya seorang intel).
Pada tanggal 9 Januari 1905, ribuan buruh berbondong-bondong ke Istana. Banyak yang menyanyikan hymne-hymne serta membawa gambaran Tsar. Tsar menolak untuk bertemu mereka, lantas tentara menembaki massa. Seribu lebih orang kehilangan nyawa, dua ribu luka-luka. Hari itu kemudian dijuluki "Hari Minggu Berdarah". Kaum buruh melakukan sebuah pemogokan umum di St Petersburg, yang kemudian meluas ke kota-kota lain. Satu ciri yang menyolok dari pemogokan tersebut adalah bahwa tuntutan ekonomi dan tuntutan politik bertumpang-tindih dan saling menguat. Banyak majikan yang terpaksa menyerahkan konsesi, dan di berbagai daerah kaum buruh memenangkan sejumlah hak politik. Partai-partai kiri dapat bergerak dengan cukup terbuka.
Pada bulan Agustus, Tsar menyetujui terbentuknya Duma, semacam parlemen. Namun Duma itu hanya dimaksudkan sebagai badan konsultatif, dan di situ kaum buruh tidak terwakili sama sekali. Di Petersburg dengan jumlah penduduk sebesar 1.4 juta, hanya 13.000 warga berhak mencoblos. "Konsesi" ini hanya membuat rakyat semakin marah, dan pada bulan Oktober terjadi gelombang aksi mogok lagi. Pemogokan tersebut melumpuhkan perusahaan kereta api dan kantor-kantor pos, sekolah-sekolah tutup, penyediaan gas dan air berhenti dan sistem komunikasi ambruk.
Perjuangan kaum buruh menjadi inspirasi bagi rakyat tertindas lainnya. Kaum tani mulai membakar rumah-rumah tuan tanah serta merebut tanah dan pangan. Prajurit-prajurit kecil memberontak. Kaum buruh perempuan yang telah terlibat dalam (dan tak jarang memimpin) aksi-aksi mogok, kemudian memberanikan diri untuk melawan penindasan seperti pelecehan seksual, serta menuntut hak cuti untuk mengasuh anak mereka.
Saat itu kaum buruh di ibukota mendirikan sebuah organ politik yang sangat efektif untuk mengorganisir perjuangan ekonomi dan politik. Organ ini bernama "soviet" (dewan buruh). Soviet itu berasal dari komite-komite aksi mogok di tempat-tempat kerja. Dewan ini sangat demokratik dan mewakili seluruh kelas buruh. Seperti dalam Komune Paris, para utusan dapat di recall sewaktu-waktu, dan gaji mereka tidak melebihi upah seorang pekerja terampil. Tetapi beda dengan Komune Paris tersebut, dewan ini berdasarkan atas para utusan dari tempat kerja, sehingga bersifat 100 persen proletarian. Dewan semacam itu muncul di seluruh Rusia dan mulai menantang kaum penguasa. Kaum buruh menganggap soviet-soviet itu sebagai pemerintah mereka.
Dan dewan-dewan itu memang merupakan semacam pemerintahan tandingan. Soviet-soviet tersebut dibentuk guna melayani kebutuhan-kebutuhan kaum buruh dalam perjuangan sehari-hari -- seperti mengkoordinasi aksi mogok, meyebarkan informasi, serta mencari pangan, obat-obatan dan transportasi waktu industri dihentikan oleh pemogokan. Namun mereka lekas menjadi sebuah organ revolusioner.
Konsesi-konsesi tambahan dari Tsar gagal menenangkan kaum buruh, dan pada bulan November terjadi gelombang pemogokan yang ketiga. Dalam aksi bulan November, hari kerja 8 jam menjadi tuntutan utama. Sampai saat itu, kaum majikan bersikap kurang-lebih netral dalam pergolakan tersebut, karena mereka sendiri menginginkan reformasi politik tertentu, dan tidak keberatan kalau reformasi itu diperjuangkan oleh kaum buruh. Tetapi tuntutan tentang hari kerja 8 jam tidak mereka sukai. Mereka mulai menentang gerakan buruh secara agresif. Di saat yang sama, kepolisian dan pemerintahan lokal mengizinkan sekelompok preman rasis bernama "Ratusan Hitam" untuk menyerang para buruh.
Soviet di St Petersburg dibubarkan pada tanggal 3 Desember. Soviet di Moskow memberontak tetapi pemberontakan itu dihancurkan setelah perlawanan yang heroik selama 9 hari.
Selama tahun 1905, aksi buruh sering lebih maju daripada yang diharapkan oleh golongan revolusioner. Fenomena soviet tidak diramalkan oleh teori-teori kaum kiri. Soviet-soviet dibangun secara kurang-lebih spontan oleh kelas buruh, walau terpengaruh oleh pengalaman Komune Paris. Mula-mula Partai Bolsyevik malah tidak begitu antusias dengan dewan-dewan itu, yang dikira bertentangan dengan peran pemimpin partai. Di saat yang sama, golongan Bolsyevik masih berpegang pada cara-cara organisasi sempit dan konspiratif yang diajukan oleh Lenin dalam tulisannya Apa Yang Harus Dikerjakan? Tulisan itu terbit pada tahun 1903, saat kaum Bolsyevik harus bergerak di bawah tanah. Oleh karena itu, Lenin menganjurkan struktur-struktur ketat untuk sekelompok revolusioner professional, yang dikira akan membawa kesadaran revolusioner kepada kelas buruh "dari luar". Banyak kader Bolsyevik cenderung meremehkan perjuangan normatif yang mereka anggap "apolitis".
(Rosa Luxemburglah yang paling memahami bagaimana pemogokan massa yang normatif bisa berinteraksi dengan perjuangan politik dalam perkembangan revolusioner.)
Peristiwa-peristiwa tahun 1905 memaksa kaum Bolsyevik berubah sikap. Lenin (yang waktu itu di luar negeri) hampir segera melihat potensi dewan-dewan buruh, tetapi baru melalui perdebatan yang alot dia berhasil meyakinkan para aktivis partai. Kemudian partai Bolsyevik ikut terlibat dalam soviet-soviet dengan antusias. Sedang Lenin juga menghimbau agar kaum Bolsyevik "membuka pintu partai seluas-luasanya" dan menyambut ribuan buruh teradikalisasi yang mau masuk. Para buruh muda ini sangat penting untuk mengimbangi para kader lama yang terbukti terlalu konservatif dalam pergolakan tahun 1905.
Revolusi tahun 1905 membuktikan bahwa kelas kapitalis tidak ingin dan tidak mampu memimpin sebuah revolusi borjuis-demokratik. Mereka memang bekepentingan untuk menghilangkan sisa-sisa feodal dari ekonomi dan sistem politik, tetapi takut pada kekuatan revolusioner kelas buruh. Hal ini menjadi titik tolak untuk teori Revolusi Permanen, yang dirumuskan oleh Leon Trotsky berdasaran pengalaman pergolakan tahun 1905 itu. Menurut Trotsky, dominasi mode produksi kapitalis di tingkat global berarti bahwa perjuangan sosialis bisa mulai di Rusia. Kaum buruh tidak hanya harus memimpin perjuangan demokratik, tetapi dalam perjuangan itu mereka mesti berjalan lebih jauh dan mengembangkan revolusi ke arah sosialisme.
Kaum revolusioner harus banyak belajar dari perjuangan spontan kaum buruh. Meski begitu, sebuah partai revolusioner masih diperlukan. Partai Bolsyevik melakukan konsolidasi setelah kalahnya revolusi tahun 1905, sehingga pelajaran-pelajaran itu tidak terlupakan. Tanpa Partai Bolsyevik, revolusi Oktober 1917 tidak mungkin berhasil.

Sejarah revolusi Rusia

Revolusi Februari 1917
Oleh Lian Jenvey
Periode antara tahun 1907 dengan 1911 sangat sulit bagi kaum kiri. Lenin melukiskan zaman reaksioner itu:
Para pendukung Tsar berjaya. Semua partai revolusioner bahkan semua partai oposisi dihancurkan. Perasaan depresi dan demoralisasi, perpecahan, pertikaian, pembelotan dan pornografi mengganti kegiatan politik … Namun di saat yang sama, pada zaman ini partai-partai revolusioner dan kelas revolusioner mendapatkan pelajaran yang amat bermanfa’at … pelajaran dalam memahami perjuangan politik, dan pelajaran dalam ilmu menjalankan perjuangan tersebut … tentara-tentara yang kalah memang banyak belajar.
Mulai dari tahun 1912, perlawanan oleh kaum buruh sudah meningkat lagi. Para buruh tambang di daerah pertambangan emas mogok kerja dan mentuntut hari kerja 8 jam. Namun di saat yang sama, negara-negara Eropa semakin terjerumus ke dalam konflik. Manuver-manuver mereka mempersiapkan medan untuk pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914. Setelah kaum kiri menaruh harapan pada bangkitnya kelas buruh, mereka harus menghadapi sebuah perkembangan yang amat pahit. Terjadi perpecahan antara pihak sosialis moderat yang mendukung perang imperialis tersebut, dan pihak revolusioner yang menolak perang itu.
Lenin mengajukan slogan, "Merubah perang imperialis menjadi perang sipil" (artinya, perang antara kelas pekerja dan kelas kapitalis). Kaum buruh harus berhenti saling membunuh dan harus menentang para kapitalis yang berdosa atas perang tersebut.
Pada hari-hari awal, perang imperialis mendapatkan dukungan yang sangat luas dari masyarakat. Namun dukungan itu semakin merosot karena massa rakyat di masing-masing negeri harus berkorban terus. Jutaan laki-laki berjatuhan di garis depan. Sedangkan kaum perempuan harus mengurus rumah tangga sekaligus bekerja berjam-jam di pabrik dengan upah yang melarat. Sehingga tidak mengherankan Revolusi tahun 1917 pecah pada Hari Perempuan. Seorang pekerja di pabrik mesin Nobel menggambarkan kejadian pada hari itu:
Kami mendengar suara-suara wanita di lorong di belakang jendela-jendela bagian kami: ‘Turunkan harga! Hentikan kelaparan! Pangan untuk kaum buruh!' Aku bersama beberapa kawan lain bergegas ke jendela itu. Pintu-pintu pabrik Bolsyaya Sampsonievskaya dibuka lebar. Massa buruh perempuan yang kelihatan militan memenuhi lorong. Wanita yang melihat kami mulai melambaikan tangan sambil berteriak: ‘Keluar pabrik! Mogok kerja!’ Gumpalan-gumpalan salju terbang-melayang melalui jendela. Kami memutuskan untuk ikut berdemonstrasi.
Dalam Revolusi Februari kita menyaksikan dinamiki perjuangan kaum tertindas. Kaum buruh perempuan dari sektor-sektor yang pengorganisirannya terlemah, menjadi katalisator bagi seluruh revolusi. Kemudian mereka segera menghimbau agar kaum buruh di sektor lain ikut berjuang. Sektor yang paling militan adalah para pekerja pabrik mesiu di daerah Vyborg. Di sektor ini Partai Bolsyevik cukup kuat, tetapi para pemimpin partai setempat tidak setuju dengan aksi mogok, yang mereka anggap prematur. Namun begitu kaum buruh perempuan turun ke jalan, para pekerja di Vyborg segera melakukan solidaritas dan mogok kerja. Aksi mereka pada gilirannya menyuluh aksi-aksi mogok di seluruh ibukota.
Tsar menyuruh tentara menghancurkan demonstrasi dan pemogokan. Namun tampilnya tentara hanya menimbulkan sebuah gerakan protes yang mengarah ke insureksi.
Pada tahun 1905 tentara tetap loyal terhadap Tsar. Namun di tahun 1917 para prajurit sangat resah. Mereka telah mengalami tiga tahun perang yang mengerikan, dan tidak lagi antusias untuk membela rezim. Para prajurit kebanyakan adalah rakyat kecil yang semakin bersimpati dengan buruh, dan merasa memiliki kepentingan bersama dengan kaum buruh. Pada tanggal 27 Februari sejumlah resimen membelot ke kubu revolusioner. Pada hari itu juga, para politisi di Duma yang sampai saat itu hanya merupakan parlemen boneka, menolak instruksi-instruksi Tsar dan menyatakan diri sebagai Pemerintahan Transisi.
Empat hari kelak, pada tanggal 3 Maret, Tsar Nicholas II akhirnya turun tahkta. Rezim Tsar berhasil ditumbangkan dalam kuran waktu sependek 12 hari.
Mirip dengan peristiwa tahun 1905, dalam revolusi Februari aksi-aksi mogok menimbulkan komite-komite buruh, yang lantas mendirikan sebuah dewan pengurus pusat yang mengambil nama "soviet". Kemudian muncul soviet di tempat-tempat lain pula.
Revolusi Februari sering dicap sebagai revolusi "spontan" karena tidak ada kepemimpinan yang jelas. Namun kita tidak boleh melupakan peranan yang dimainkan oleh ribuan buruh yang teradikalisasi dalam revolusi tahun 1905 dan yang tetap menjadi anggota atau simpatisan Partai Bolsyevik. Para aktivis ini, yang dilukiskan oleh Trotsky sebagai "buruh yang sadar dan kawakan yang kebanyakan terdidik oleh Partai Lenin", menjadi pimpinan di lapangan.
Partai Bolsyevik itu masih kecil dan terfragmentasi pada bulan Februari, tetapi kemudian bisa berperan besar dalam revolusi Oktober karena beruntung dari pengalaman revolusi tahun 1905 dan pergolakan bulan Februari. Lenin pernah mengatakan, partai revolusioner harus mempunyai "daya ingatan bagi kelas buruh" (the memory of the class). Partai Bolsyevik bisa bertahan dan akhirnya menang karena belajar dari pengalaman-pengalaman revolusioner, terutama peristiwa-peristiwa tahun 1905. Selama tahun-tahun sulit antara 1906 dan 1917, mereka tidak lupa bahwa massa rakyat telah terbukti mampu untuk mengoyahkan rezim Tsar. Jadi mereka memiliki semangat untuk terus berjuang dan mempertahankan organisasi mereka.
Trotsky baru mengerti peranan partai Bolsyevik pada tahun 1917. Dalam bukunya tentang sejarah revolusi dia menulis:
Di antara massa buruh harus ada aktivis buruh yang telah memikirkan pengalaman tahun 1905, mengkritik ilusi-ilusi konstitusional para liberal dan Mensyevik, mempelajari perspektif-perspektif revolusi, ratusan kali mengkaji kembali masalah peranan tentara dan secara saksama mengamati dinamika intern dalam militer, -- aktivis buruh yang mampu menarik kesimpulan dari apa yang mereka saksikan, lantas mensosialisikan kesimpulan itu kepada orang lain.
Dengan semakin gencarnya gerakan buruh, soviet mulai mengambil alih kendali dan mengurusi fungsi-fungsi dasar di ibukota serta mengorganisir kembali proses produksi. Kaum buruh semakin melihat soviet itu sebagai pemerintahan mereka. Soviet menjadi sebuah administrasi tandingan yang menantang Pemerintahan Transisi. Maka muncullah sebuah situasi yang disebut oleh Trotsky dengan nama "dual power" -- (kekuasaan dobel atau kekuasaan ganda). Kata Trotsky, keadaan "dual power" tersebut muncul begitu "kelas-kelas yang bermusuhan [kaum buruh dan kaum majikan] masing-masing mengandalkan sistem-sistem pemerintahan yang bertentangan -- yang satunya kadaluwarsa, yang lain masih dalam proses pembentukan -- yang berdesak-desakan pada setiap langkah di bidang pemerintahan."
Tumbangnya Tsar berarti dicopotnya sebuah lapisan majikan dan manajer; banyak yang lari keluar negeri. Mulai dari bulan Maret, kaum buruh semakin mendemokratisasi pengelolaan pabrik. Mereka berhasil membatasi jam kerja menjadi maksimal 8 jam dan memenangkan kenaikan gaji sebesar 30-50 persen. Namun walau kemengan ini menunjukkan kekuatan gerakan buruh, massa buruh belum juga mengantisipasi sebuah revolusi dimana mereka akan merebut kekuasaan dari tangan kaum borjuis.
Para buruh telah mengambil kendali atas pengelolaan banyak tempat kerja, namun upaya-upaya mereka diarahkan untuk mempertahankan demokrasi saja, dan belum dimengerti sebagai langkah sosialis.
Partai Bolsyevik sendiri agak terperangah oleh revolusi Februari. Namun dua bulan kemudian mereka sudah mewakili sebuah minoritas yang penting dalam kelas buruh. Mayoritas dalam soviet memang masih dipegang oleh kaum Revolusioner-Sosial (partai petani) dan kaum Mensyevik (sosialis moderat) yang mendukung Pemerintahan Transisi dengan syarat tertentu. Sikap kaum mayoritas itu berdasarkan teori umum bahwa sebelum revolusi sosialis, Rusia dikira harus melalui sebuah revolusi demokratik yang akan memapankan demokrasi parlementer borjuis.
Namun massa buruh semenjak awal merasa curiga terhadap Pemerintahan Transisi. Kaum pekerja menjadi lebih curiga lagi pada bulan April, ketika pemerintahan tersebut menyatakan rencana untuk melanjutkan perang. Mengingat bahwa peristiwa Februari disebabkan oleh kemarahan tentang perang tersebut, kecurigaan para pekerja tidak sulit dipahami.
Pada bulan April itu Lenin kembali ke Rusia. Dia lekas menggembleng Partai Bolsyevik untuk melancarkan perjuangan ke arah sosialisme, dengan orientasi bahwa sebuah revolusi sosialis di Rusia bisa menyulut revolusi di negeri-negeri barat. Orientasi baru yang diajukan oleh Lenin itu berarti, kaum Bolsyevik harus mengutuk Pemerintahan Transisi sebagai pemerintah kapitalis. Mereka harus menuntut agar perang dihentikan, serta mengangkat sebuah slogan yang terkenal: "Pangan, perdamaian, tanah [untuk para penggarap]."
Setelah bulan April, dukungan terhadap Partai Bolsyevik semakin bertumbuh. Satu faktor yang penting disini adalah kehancuran ekonomi yang disebabkan oleh perang. Makin lama makin banyak perusahaan yang gulung tikar; sehingga makin banyak pekerja yang tunakarya. Gagalnya ekonomi kapitalis membuat slogan-slogan Bolsyevik yang anti-kapitalis semakin disambut oleh para pekerja. Perlawanan oleh kaum buruh menjadi lebih gencar.
Pemerintahan Transisi menyerang kaum pekerja, dengan harapan, serangan itu akan mengambil hati kaum kapitalis. Mereka memprovokasi demonstrasi-demonstrasi yang melibatkan ratusan ribu pekerja, kemudian mereka menuduh Partai Bolsyevik sebagai pemicu insureksi. Koran partai dilarang, pemimpin utama ditangkap. Untuk sementara, represi ini membiakkan suasana yang lebih konservatif dalam tubuh gerakan buruh. Namun para aktivis yang lebih sadar menarik kesimpulan, tidaklah cukup mengganti beberapa menteri. Kekuasaan harus diambil alih oleh soviet. Untuk itu, para pemimpin moderat di dalam soviet harus diganti juga. Artinya, kaum Bolsyevik harus menjadi kepemimpinan soviet.
Waktu itu soviet sudah mulai berkembang sebagai embrio masyarakat baru, di mana kaum pekerja akan menguasai proses produksi dan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan rakyat sendiri. Kaun buruh sudah sadar bahwa dalam masyarakat luas kepentingan ini akan diperjuangkan oleh soviet. Peristiwa bulan Februari dan Juli telah meradikalisasi mereka, sehingga mereka semakin menyambut argumentasi Bolsyevik bahwa kelas buruh dan rakyat tertindas harus mengambil alih kekuasaan dan menghancurkan kaum penguasa.

Sejarah revolusi Rusia

Revolusi Oktober 1917
Oleh Tess Lee Ack
Revolusi Oktober merupakan kemenangen terbesar yang diraih oleh kelas pekerja sampai sekarang. Meski peristiwa-peristiwa tahun 1917 sudah lama menjadi sejarah, namun kita dapat banyak belajar dari revolusi tersebut.
Slogan Bolsevik: "Tanah, pangan, perdamaian" mencerminkan aspirasi rakyat pekerja Rusia dan argumentasi kaum Bolseyvik semakin mengambil hati rakyat. Namun Pemerintahan Transisi tidak setuju dengan tuntutan tersebut dan tidak ingin berjuang melawan kaum tuan tanah dan pemilik modal; pemerintahan itu malah melihat gerakan buruh sebagai musuh utuma. Karena terprovokasi oleh serangan kaum majikan dan oleh ofensif militer baru di garis depan, kaum buruh dan prajurit menyelenggarakan sederetan demonstrasi pada bulan Juli. Tidak sedikit di antara mereka yang sudah ingin menumbangkan Pemerintahan Transisi.
Partai Bolsyevik berpendapat, walau massa rakyat sudah siap untuk revolusi di ibukota, namun di kota-kota lain belum demikian, sehingga sebuah insureksi yang bisa berhasil di ibukota kemudian akan terisolasi dan dihancurkan. Tetapi sebagai partai revolusioner mereka tidak boleh menjauhkan diri dari perjuangan massa rakyat. Jadi mereka ikut serta dalam demonstrasi-demonstrasi sekaligus mengusulkan kesabaran. Karena sikap itu kelompok Bolsyevik kehilangan dukungan di berbagai sektor militan. Namun mereka berhasil menjaga kedisiplinan gerakan secara kesuluruhan dan menghindari terjadinya sebuah insureksi yang berkecepatan.
Pada minggu-minggu berikutnya, Pemerintahan Transisi menjalankan represi yang tajam. Para pimpinan Bolysevik ditangkap dan difitnah sebagai mata-mata Jerman. Pers Bolsyevik dilarang, dan para aktivis harus bergerak di bawah tanah. Lenin sendiri harus bersembunyi.
Untuk sementara waktu, gerakan buruh terdemoralisasi dan mengalami kemunduran. Di tempat-tempat kerja, para majikan berusaha merebut kembali kontrol atas proses produksi. Namun kelas buruh masih memiliki soviet-soviet mereka, sehingga serangan kaum majikan akhirnya gagal. Sedangkan kaum tani, yang tidak sabar lagi menunggu pembagian tanah oleh Pemerintahan Transisi, akhirnya mulai mengambil alih tanah secara sepihak.
Ofensif di garis depan gagal, lantas tentara mulai bubar, karena para prajurit melarikan diri dan pulang ke desa. Melihat ini, sebagian dari kaum penguasa dan Jendral Kornilov memutuskan untuk melakukan kudeta guna mencopot kepala Pemerintahan Transisi, Kerensky. Namun cukup jelas bahwa sasaran mereka bukan hanya Kerensky, tetapi juga gerakan revolusioner dan soviet-soviet. Oleh karena itu, Partai Bolsyevik membentuk sebuah front persatuan dengan kekuatan-kekuatan yang masih loyal kapada Pemerintahan Transisi. Tetapi sementara mereka mengarahkan mobilisasi buruh dan tentara untuk mengalahkan Kornilov, mereka juga melakukan sebuah "perang" politik melawan Kerensky.
Mereka menuntut agar kaum buruh dipersenjatai guna melawan kontra-revolusi, dan untuk memperjuangan tanah, pangan serta perdamaian. Hanya dengan cara itu semangat massa rakyat dapat dikobarkan untuk mengalahkan musuh.
Dalam kurun waktu beberapa hari, kudeta Kornilov ambruk. Kemenganan di arena perang ini disertai dengan sebuah kemenangan politik, karena kaum Bolsyevik semakin mendapat dukungan kelas buruh, dan kelas buruh itu semakin sadar akan perlunya revolusi sosialis.
Mulai saat itu situasi politik ditransformasikan. Suasana dalam tubuh kelas buruh semakin radikal dan hal itu dicerminkan dalam komposisi soviet-soviet. Para utusan di soviet itu dapat diganti sewaktu-waktu, sehingga menjelang akhir Augustus Partai Bolsyevik meraih mayoritas dalam soviet Petrograd, dan beberapa waktu kemudian juga menguasai soviet di Moskow. Trotsky menjadi presiden soviet di ibukota seperti pada tahun 1905. Waktu itu Partai Bolsyevik sudah menjadi organisasi utama dalam kelas buruh, dan mendapatkan dukungan yang kuat dari para prajurit dan petani. Jumlah anggota mereka telah naik dari beberapa ribuan pada bulan Maret menjadi seperempat juta. Sehingga secara obyektif sebuah revolusi sudah mungkin. Namun kesadaran massa tidak merata. Di sektor-sektor buruh yang paling maju, angka aksi mogok mulai menurun, sedangkan beberapa sektor lain baru mulai melakukan aksi mogok seperti itu.
Fenomena ini amat berarti. Kaum buruh yang paling maju sudah menarik kesimpulan, pemogokan biasa tidak lagi mencukupi. Bahwa tuntutan-tuntutan buruh -- baik yang ekonomi maupun yang politik -- tidak bisa terpenuhi dalam tatanan sosial yang ada. Sementara kaum buruh yang kesadarannya masih kurang, juga sudah terjepit dalam konflik dengan para majikan; kemudian mereka akan menarik kesimpulan yang sama pula. Seperti tulis Trotsky:
Suasana revolusioner dalam massa rakyat menjadi lebih kritis, lebih mendalam, lebih resah. Massa -- terutama mereka yang pernah melakukan kesalahan dan mengalami kekalahan -- mencari kepemimpinan yang bisa diandalkan. Mereka mau merasa yakin bahwa kita mampu dan berkeinginan untuk memimpin, dan bahwa dalam pertempuran yang menentukan mereka dapat mengharapkan kemenangan … Kaum proletarian mengatakan: tidak ada lagi yang dapat diharapkan dari pemogokan, demonstrasi dan aksi protes saja. Sekarang kita mesti bertempur."\
Setelah kudeta Kornilov gagal, Lenin makin mendesak agar kaum Bolsyevik melakukan taktik yang lebih agresif. Pada hemat Lenin, dalam keadaan yang semakin tidak stabil, kelas buruh harus maju mengambil alih kekuasaan, atau mereka akan dihancurkan oleh kelas penguasa. Pembantaian kaum buruh ketika Komune Paris kalah, dan represi yang tajam setelah gagalnya revolusi tahun 1905, menjadi peringatan bagi dia. Di masa krisis politik, sosial dan ekonomi yang tajam, peralihan secara damai ke demokrasi borjuis tidak mungkin terjadi. Seperti yang Trotsky tulis kelak: andaikata kaum buruh tidak mengambil alih kekuasaan pada tahun 1917, perkataan "fasisme" akan berasal dari Bahasa Rusia bukan Bahasa Italia.
Dalam sebuah pamflet berjudul "Marxisme dan Insureksi" yang beredar secara luas, Lenin memaparkan prasyarat-prasyarat untuk pemberontakan revolusioner. Mereka harus "mengambil hati mayoritas rakyat", dan hal ini harus "terbukti dengan fakta-fatka obyektif" seperti tercapainya sebuah mayoritas dalam soviet-soviet, popularitas besar untuk program perjuangan Bolsyevik, dukungan dalam tentara dan di antara kaum tani, dan hilangnya kredibilitas pemerintahan yang ada untuk menyelesaikan perang dan memulihkan ekonomi.
Pada hemat Lenin, semua prasyarat ini sudah terpenuhi. Tetapi bagaimana caranya untuk menyelenggarakan pemberontakan tersebut?
Para soviet telah mendirikan sebuah Komite Militer Revolusioner guna membela revolusi melawan Kornilov. Trotsky meyakinkan Lenin bahwa Komite inilah (dan bukan organ-organ Partai Bolsyevik) yang harus menjadi wahana insureksi, karena para soviet mewakili seluruh kelas pekerja.
Saat itu Lenin dan Trotsky masih juga harus menghadapi perlawanan di dalam Partai Bolsyevik sendiri. Mereka didukung secara solid oleh basis partai (termasuk banyak buruh yang baru terradikalisasi). Namun sebagian dari kader lama agak kewalahan oleh perkembangan tahun 1917 yang begitu cepat, serta terintimidasi oleh represi yang mereka alami pada bulan Juli.
Lebih parah lagi, pada saat Lenin, Trotsky dan Komite Militer Revolusioner sedang merencanakan insureksi, dua tokoh Bolsyevik terkemuka, Zinoviev dan Kamenev, melakukan perlawanan. Beberapa hari sebelum insureksi terjadi, mereka memberikan informasi tentang insureksi itu kepada sebuah koran non-Bolsyevik. Lenin naik darah dan menuntut agar mereka dipecat, tetapi mayoritas Komite Sentral tidak setuju. Fakta-fakta ini agak bertentangan dengan prasangka sayap kanan bahwa Partai Bolsyevik itu otoriter dan Lenin seorang diktator.
Di bawah kepemimpinan Trotsky, soviet Petrograd menyatakan, perintah-perintah para komandan militer tidak boleh dilaksanakan sebelum perintah itu disetujui oleh Komite Militer Revolusioner. Pemerintah meresponnya dengan melarang pers Bolsyevik, menangkap Trotsky serta melakukan rencana untuk menangkap seluruh kepemimpinan Bolsyevik.
Sudah saatnya untuk pihak revolusioner bertindak. Pada malam tanggal 24 Oktober, rombongan-rombongan buruh mengambil alih stasiun-stasiun kereta api, kantor-kantor pos, sentral-sentral telpon, gudang-gudang amunisi, bank-bank dan perusahaan-perusahaan percetakan. Hampir tidak ada perlawanan, sehingga esok siang pada jam 10:00 kaum Bolsyevik bisa mengumumkan bahwa Pemerintahan Transisi telah tumbang. Istana Musim Dingin memang harus diserbu oleh pasukan Bolsyevik, tetapi pengambil-alihan Istana juga terjadi tanpa pertumpahan darah. Pemerintahan Transisi tersebut begitu kehilangan kepercayaan rakyat sehingga tidak ada kekuatan yang penting dalam masyarakat yang berani membelanya. Di Moskow terjadi pertempuran tertentu. Namun dalam waktu dekat, revolusi sudah menang.
Pada tanggal 26 Oktober, kongres soviet mendirikan pemerintahan baru yang dikuasai oleh Partai Bolsyevik, dengan partisipasi kaum Sosialis-Revolusioner dan berbagai tokoh Mensyevik. Pemerintahan baru ini menyatakan bahwa semua tanah akan menjadi milik kaum tani (pernyataan ini memang hanya mengabsahkan sebuah proses yang sudah berjalan di lapangan) dan menuntut agar perang diselesaikan tanpa pencaplokan oleh pihak yang mana pun.
Pemberontakan Bolsyevik pada bulan Oktober 1917 sering dilukiskan sebagai semacam kudeta. Dalam praktek, semua insureksi tentu saja akan dijalankan oleh sebuah minoritas. Tingal bertanya, apakah insureksi tersebut disokong oleh mayoritas, dan siapa yang memegang kekuasaan dalam tatanan sosial baru.
Kudeta yang dilakukan oleh Pinochet di Chile pada tahun 1973, misalnya, jelas tidak didukung oleh massa rakyat. Ribuan buruh dibunuh atau dipenjara. Hal itu berbanding terbalik dengan revolusi Bolsyevik, yang disokong oleh mayoritas. Ini dikonfirmasi oleh para lawan pula. Sukhanov, seorang pakar sejarah Mensyevik, menulis: "Menggelikanlah bicara tentang sebuah konspirasi militer … padahal, partai [Bolsyevik] diikuti oleh mayoritas besar rakyat …" Sedangkan Martov, seorang pimpinan Mensyevik, mengatakan: "Harap mengerti, yang terjadi di depan mata kita adalah sebuah kebangkitan kaum proletariat -- hampir seluruh proletariat mendukung Lenin serta berharap mencapai emansipasi mereka lewat kebangkitan ini." Sejarawan Robert Service, yang bukan pendukung kaum Bolsyevik, menulis: "Pokoknya … program politik Bosyevik semakin mengambil hati massa buruh, prajurit dan petani … tanpa hal ini, revolusi Oktober tidak mungkin terjadi."
Namun wartawan Amerika John Reed mungkin melukiskan kenyataan itu dengan paling mengharukan. Dia mengingat suasana di Petrograd sesudah terjadinya insureksi. "Seorang pekerja tua yang mengendarai mobil kami memegang stir dalam satu tangan, sambil tangan lainnya terayun menunjuk ke ibukota bersinar. ‘Milikku!’, teriaknya dengan wajah bercahaya. "Sekarang punyaku semua! Petrogradku!’"

Bangkitnya rezim Stalinis di Rusia
(Tulisan Julian bedasarkan "Russia: How the Revolution was Lost" karya Chris Harman.)
Revolusi Oktober menjadi inspirasi untuk jaum buruh seluruh dunia, dan jutaan manusia menaruh harapan pada rezim Soviet. Namun Uni Sovyet amat mengecewakan para pendukungnya karena munculnya fenomena stalinisme. Stalin mejebloskan lawan-lawannya di kamp-kamp konsentrasi, bahkan membunuh mereka. Dia beraliansi dengan Hitler selama beberapa waktu. Pada zaman paska Perang Dunia II, Uni Soviet menindas bangsa-bangsa Eropa Timur. Akhirnya rezim itu ambruk sama sekali.
Fakta-fakta ini sangat mendemoralisasi rakyat pekerja di mana-mana. Jika kita ingin memperbarui teori Marxis, kita harus menjelaskan mengapa hal-hal semacam itu dapat terjadi, dan siapa yang bertanggung-jawab.
Dua segi revolusi 1917
Perkembangan revolusi Rusia menggabungkan dua proses historis yang berbeda. Proses yang pertama terjadi di perkotaan, di mana kesadaran revolusioner kaum buruh berkembang secara pesat, sampai massa buruh mengerti dengan baik masing-masing posisi dan kepetingan kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Konflik kelas di perkotaan terjadi antara para pemilik modal dengan kaum buruh yang tidak punya harapan untuk mendapatkan harta pribadi. Proses yang kedua berlangsung di pedesaan, di mana konflik terjadi antara dua kelas pemilik: di satu pihak para tuan tanah, di pihak lain para petani. Kaum tani tidak memiliki kesadaran atau aspirasi sosialis, sebaliknya mereka ingin pembagian tanah. Dalam upaya itu kaum petani kaya (para "kulak") bisa saja ikut partisipasi.
Revolusi Oktober hanya dapat terjadi berdasarkan kedua proses tersebut. Namun kedua proses itu hanya bisa bergabung karena disebabkan faktor-faktor khusus. Di Rusia, kelas borjuis tidak mampu untuk putus dengan tuan-tuan tanah. Sehingga kaum tani terpaksa bersekutu dengan kelas buruh. Revolusi 1917 mengkombinasikan "perang para petani" dengan insureksi kaum proletarian.
Insureksi di kota-kota tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dari para prajurit kecil, yang kebanyakan berasal dari desa. Di saat yang sama, kaum tani tidak mungkin mengalahkan para tuan tanah jika tidak dipimpin oleh kekuatan urban. Di Rusia saat itu, satu-satunya kekuatan urban yang bersedia memimpin kaum tani adalah kelas buruh.
Kelas borjuis dan kaum tuan tanah ditumbangkan, namun kelas-kelas yang menumbangkan mereka tidak mempunyai tujuan bersama dalam jangka panjang. Kelas buruh hidup dari kegiatan kolektif di tempat kerja, sedangkan kaum tani hanya bisa bersatu secara sementara untuk merebut tanah, kemudian mereka akan menjalankan produksi individual kalau tidak didominasi oleh kekuatan luar.
Akibatnya, revolusi merupakan kekuasaan kaum buruh di atas kelas-kelas lain di perkotaan, sekaligus merupakan kekuasaan kota atas pedesaan. Dalam tahap-tahap pertama, pemerintahan Bolsyevik bisa mengandalkan dukungan kaum tani dan memang dibela oleh bayonet-bayonet para prajurit berlatarbelakang rural. Namun apa jadinya kelak? - Pertanyaan ini sudah lama direnungkan oleh kaum Marxis di Rusia. Sebuah revolusi sosialis di Rusia bisa saja tengelam dalam lautan petani, dan hal itu menjelaskan kenapa sebelum tahun 1917 kaum Marxis (kecuali Trotsky) melihat revolusi Rusai sebagai revolusi demokratik saja. Ketika Trotsky mengajukan skenario revolusi sosialis, Lenin menulis:
"Ini mungkin, karena kekuasaan sosialis hanya bisa stabil berlandaskan dukungan mayoritas besar. Sedangkan proletariat Rusia merupakan minoritas rakyat Rusia saat ini."
Lenin mempertahankan pendapat ini sampai awal tahun 1917. Pada tahun itu dia berubah sikap, tapi hanya karena dia melihat revolusi di Rusia sebagai tahap pertama revolusi global, di mana kelas pekerja di barat bisa menolong kaum pekerja untuk mengambil hati para petani Rusia. Delapan bulan sebelum insureksi Oktober dia menulis: "proletariat Rusia tidak bisa menuntaskan revolusi sosialis dengan kekuataan sendiri saja". Empat bulan setelah insureksi tersebut, dia menggarisbawahi "kebenaran yang mutlak bahwa tanpa terjadinya sebuah revolusi di Jerman, kita akan dihabis."
Perang sipil dan kediktatoran Bolsyevik
Rezim Bolsyevik harus menghadapi perlawanan intern yang disokong oleh intervensi luar. Mereka bisa bertahan dan pihak kontra-revolusioner berhasil dikalahkan, tetapi harga kemenangan itu amat besar. Produksi agrikultural dan industrial menurun secara drastis: misalnya tingkat produksi besi kasar menurun sampai 3% persen dibandingkan dengan angka produksi sebelum perang dunia. Ambruknya perekonomian pada gilirannya berdampak besar pada kelas pekerja, yang jumlahnya anjlok menjadi 43% dari angka sebelumnya karena banyak sekali buruh kembali ke desa atau gugur dalam perang sipil. Secara kualitatif, keadaanya lebih parah lagi. Kaum pekerja yang paling militan dan sadar sering gugur di garis depan; atau mereka menjadi penjabat negara. Yang sedang bekerja di pabrik banyak yang baru datang dari udik, sehingga tidak memiliki tradisi sosialis maupun kesadaran revolusioner.
Artinya, kelas sosial yang telah menjalankan revolusi hampir menghilang. Seperti ditulis Lenin pada tahun 1921: "Proletariat industrial … di negeri kita, telah kehilangan wataknya sebagai kelas buruh karena perang dan kemiskinan yang mengerikan; artinya, telah disimpangkan dari jalurnya dan berhenti menjadi proletariat sama sekali." Dalam situasi semacam itu, bagaimana revolusi Rusia bisa bertahan? Masalah ini tidak pernah dipikirkan oleh para pemimpin Bolsyevik. Asumsi mereka, jika revolusi tetap terisolasi di Rusia, rezim mereka akan ditumbangkan oleh pihak borjuis dan imperialis. Yang dihadapi mereka dalam kenyataan adalah, bahwa pihak kontra-revolusi berhasil menghancurkan kaum pekerja sebagai kelas sosial tetapi di saat yang sama, aparatus negara yang dihasilkan revolusi itu masih bertahan. Kekuasaan Bolsyevik masih kuat, tetapi komposisi kekuasaan itu berubah secara fundamental.
Lembaga-lembaga revolusioner yang muncul pada tahun 1917 berkaitan secara organik dengan kelas pekerja. Antara aspirasi kaum buruh dan wakil-wakil mereka tidak ada jurang pemisah sama sekali. Sampai bulan Juni 1918 pemerintahan Bolsyevik sangat demokratik; misalnya partai Mensyevik masih aktif dan legal walau revolusi harus menhadapi serangan dari semua penjuru. Tetapi menyurutnya kelas pekerja merongrongi demokrasi ini secara esensial. Mau tidak mau, lembaga-lembaga pemerintahan semakin melepaskan diri dari pegangan rakyat. Untuk menyelamatkan diri, kaum Bolsyevik semakin mensentralisasi pemerintahan mereka; partai-partai lain, yang bersikap mendua antara revolusi dan kontra-revolusi, tidak dilarang tetapi kegiatan mereka dibatasi. Dalam praktek, demokrasi multipartai dihapuskan pada tahun 1920.
Pembertontakan di Kronstadt dan Kebijakan Ekonomi Baru
Penyelesaian perang sipil sayangnya tidak menyelesaikan situasi sosial yang rumit ini. Situasi tersebut malah diperparah, karena dengan hilangnya ancaman dari pihak kontra-revolusi, kaum pekerja sosialis di perkotaan dan kaum tani di pedesaan tidak lagi memiliki kepentingan bersama. Begitu kepemilikan mereka atas tanah terjamin, kaum tani tidak lagi antusias untuk mendukung revolusi sosialis. Mereka termotivasi oleh aspirasi individual berdasarkan status ekonomi mereka yang borjuis kecil. Yang menyatukan kelas petani secara kolektif hanyalah oposisi terhadap pajak dan pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintahan Bolsyevik untuk memasok para penduduk perkotaan.
Puncak oposisi tersebut diraih satu minggu sebelum Kongres Partai Komunis (Bolsyevik) pada bulan Maret 1921. Para kelasi angkatan laut memberontak di Benteng Konstradt, yang menjaga pelabuhan ibukota. Benteng yang amat strategis ini telah memainkan peranan heroik dalam revolusi tahun 1917, namun komposisi pasukan di situ sangat berubah antara tahun 1917 dengan 1921. Unsur-unsur sosial terbaik sudah lama sebelumnya berangkat ke garis depan. Mereka diganti oleh petani yang (seperti tercatat diatas) tidak menonjolkan kesadaran sosialis. Saat memberontak, mereka ajukan tuntutan seperti "soviet tanpa Bolsyevik" dan pasar bebas untuk produk pertanian, yang secara praktis berarti melikuidasikan revolusi sosialis. Sehingga mau tidak mau, pemberontakan itu harus dihancurkan.
Kejadian-kejadian Kronstadt memperlihatkan secara terang-terangan perselisihan kepentingan antara kedua kelas yang melakukan revolusi tahun 1917. Sehingga peristiwa itu merupakan peringatan yang amat serius. Revolusi sedang dibela, bukan oleh massa buruh, melainkan oleh angkatan bersenjata. Pemerintahan revolusioner semakin terisolasi, karena massa rakyat kebanyakan petani. Semua faksi dalam Partai Bolsyevik sepakat, bahwa krisis itu hanya bisa diatasi dengan memberikan konsesi kepada kaum tani yang menuntut pasar bebas, sekaligus mempertahankan rezim pemerintahan yang sentralistik. Solusi ini dicap sebagai Kebijakan Ekonomi Baru (akronim Bahasa Rusia: NEP). Tujuannya adalah mencari rekonsiliasi antara kaum tani dan rezim Bolsyevik serta merangsang pembangunan ekonomi dengan memberikan ruang tertentu untuk produksi swasta. Negara dan perusahaan milik negara beroperasi hanya sebagai satu unsur saja dalam perekonomian yang sebagian besar ditentukan oleh kebutuhan kaum tani dan perkembangan pasar bebas.
Partai, negara dan kelas pekerja antara tahun 1921 sampai dengan 1928
Selama periode NEP negara Rusia tidak lagi bisa mengklaim diri sebagai negara "sosialis" dalam artian yang minimal pun; dari satu sisi hubungan antara kelas pekerja dengan negara tidak lagi mencerminkan aspirasi kaum buruh; dari sisi lain perekonomian tidak lagi menonjolkan sifat-sifat paska-kapitalis. Kaum pekerja tidak berkuasa dan ekonomi tidak direncanakan oleh negara. Namun aparatus negara tetap di tangan Partai Bolsyevik yang masih berpegang pada program sosialisnya, sehingga kebijakan pemerintah diharapkan tetap sosialis.
Tetapi dinamika sosial-politik waktu itu agak kompleks. Yang pertama, lembaga-lembaga yang bercokol di Rusia tahun 1921 sudah jauh berbeda dari soviet-soviet dan Partai Bolsyevik di tahun 1917. Para aktivis Bolsyevik yang ikut partisipasi dalam Revolusi Februari adalah orang revolusioner berkomitmen yang menanggung resiko berat selama berjuang bertahun-tahun melawan Tsar. Mereka tidak melepaskan prinsip-prinsip sosialisme bahkan ketika harus menghadapi empat tahun perang sipil dan ketersekatan dari rakyat pekerja. Namun pada tahun 1919 unsur-unsur ini hanya merupakan 10% dari anggota partai; pada tahun 1922 hanya 2-3%. Karena Partai Bolsyevik telah bertumbuh secara dasyat. Banyak sekali orang yang masuk partai itu yang bukan revolusioner melainkan merupakan unsur-unsur oportunis yang ingin naik daun dalam birokrasi negara.
Bukan hanya partai yang degenerasi tetapi juga aparatus negara. Untuk menjalankan pemerintahan negara dalam kondisi perang dan krisis ekonomi, rezim Bolsyevik terpaksa mempekerjakan ribuan pegawai dari zaman Tsar, dan pegawai-pegawai ini sulit diatur oleh kaum Marxis. Seperti Lenin katakan di kongres partai 1922:
"Cukup jelas apa yang kurang. Lapisan atas kaum komunis kekurangan budaya. Mari kita simak keadaan di Moskow. Massa birokrat ini – siapa yang memimpin siapa? Apakah 4.700 komunis yang bertanggung-jawab sedang memimpin massa birokrat itu atau sebaliknya? Rasanya kita tidak bisa mengatakan dengan jujur bahwa kaum komunis sedang memimpin massa birokrat itu."
Menjelang akhir tauh 1922 dia melukiskan aparatus negara sebagai sesuatu yang "dipinjam dari rezim Tsaris dan nyaris tidak tersentuh oleh dunia soviet … sebuah mekanisme borjuis-Tsaris".
Di bawah kebijakan NEP para aktivis partai harus menghadapi para pedagang kecil, para kapitalis picisan, para petani kaya ("kulak") – serta bekerjasama dengan mereka sampai titik tertentu. Banyak di antara para aktivis yang terpengaruhi oleh pergaulan itu. Di saat yang sama, konsesi yang harus diberikan kepada kaum tani menurunkan (secara relatif) posisi ekonomi kam buruh. Posisi itu juga menurun dibandingkan dengan para pimpinan dan manajer industri. Pada tahun 1922, 65% dari kaum manajer masih buruh; tetapi setahun kemudian angka itu sudah jatuh menjadi 36%. Para "industriawan merah" semakin menikmati gaji tinggi dan privilese yang tak terjangkau oleh massa pekerja, sedangkan pengelolaan oleh satu orang yang punya kewenangan untu memecat orang lain (one man management) menjadi fenomena umum. Di saat yang sama, angka tunakarya naik terus menjadi 1,4 juta pada tahun 1923-24.
Perselisihan dalam Partai
Manusia membuat sejarah, tetapi dalam kondisi yang tidak mereka pilih; dalam membuat sejarah mereka juga merubah baik kondisi itu maupun diri sendiri. Partai Bolsyevik tidak kebal akan hukum materialis ini. Dalam upaya menegakkan rezim sosialis di hadapan perang sipil dan krisis sosial, kehendak sosialis mereka menjadi faktor historis, tetapi kekuatan-kekuatan sosial yang harus mereka kerahkan demi tujuan itu tak urung merubah wajah Partai Bolsyevik itu sendiri.
Mereka harus menjadi perantara antara berbagai kelas sosial guna menghindari konflik destruktif, dan revolusi Bolseyvik hanya bisa bertahan dengan memuaskan kebutuhan kelas-kelas yang beraneka-ragam itu. Partai Bolsyevik, yang posisinya semakin di atas kelas-kelas sosial tersebut, mulai mencerminkan pengaruh kekuatan-kekuatan yang bevariasi itu. Satu-satunya kelas yang memiliki potensi sosialis – kelas pekerja – sangat lemah dan kurang terorganisir waktu ini sehingg pengaruhnya merosot di dalam partai Bolsyevik tersebut, meskipun tentu saja kaum Bolsyvik terus mengatasnamakan kelas pekerja.
Oposisi Kiri
Tidak bisa disangkal bahwa dalam hal gagasan politik, Oposisi Kiri merupakan faksi intern dalam partai yang paling dekat dengan tradisi Marxis yang sejati. Kelompok ini menolak mendefiniskan kembali "sosialisme" menjadi perekonomian petani ataupun akumulasi industrial. Mereka berpegang pada demokrasi buruh sebagai sifat utama sosialisme, dan juga menolak mensubordinasikan revolusi global di bawah slogan "sosialisme satu negara".
Meski demikian, Oposisi Kiri tidak merupakan faksi "proletarian", karena di Rusia pada tahun 1920-an, kelas pekerja terlalu lemah untuk berdampak besar pada partai. Seusai perang sipil, kelas itu memang bangkit kembali, tetapi dalam kondisi yang membuatnya sangat lemah dalam memperjuangkan kebutuhannya. Angka pengangguran cukup tinggi; para aktivis buruh yang paling militan banyak yang gugur dalam perang sedang banyak juga yang naik daun menjadi pejabat negara; sebagian besar dari kelas pekerja terdiri dari petani yang baru datang dari udik. Pada umumnya mereka tidak mendukung Oposisi Kiri melainkan bersikap apatis terhadap dunia politik, sehingga agak mudah dimanipulasi dari atas. Oposisi Kiri mendapati diri dalam sebuah situasi yang cukup lazim bagi kaum kiri: memiliki sebuah program untuk aksi revolusioner kelas pekerja pada saat kaum pekerja sendiri terlalu lelah dan demoralisasi untuk berjuang.
Selain itu, Oposisi Kiri terhambat oleh pengakuannya akan kenyataan ekonomi. Argumentasi mereka menekankan bahwa kurangnya sumber daya akan membuat kehidupan massa rakyat amat payah walaupun rezim menerapkan kebijakan yang mana pun. Mereka juga menekankan perlunya baik mengembangkan industri dalam negeri maupun meluaskan revolusi ke negeri lain sebagai cara untuk menyelamatkan ekonomi intern. Namun dalam jangka pendek mereka tidak bisa menawarkan banyak bantuan bagi kaum pekerja.
Dalam garis besar, Oposisi Kiri mengajukan tiga tuntutan pokok yang saling berkaitan:
1. Revolusi hanya dapat maju ke arah sosialisme jika perkotaan dan industri diperkuat agar tidak didominasi oleh pedesaan dan pertanian. Untuk itu kaum tani kaya harus kena pajak yang tinggi.
2. Perkembangan industrial ini harus disertai dengan demokrasi buruh yang lebih mendasar, demi menghindari kecenderungan birokratis dalam partai dan negara.
3. Kedua kebijakan tersebut bisa mempertahankan Rusia sebagai benteng revolusi, tetapi tidak mampu mencapai tingkatan material dan kultural yang diperlukan untuk menerapkan sosialisme. Itu hanya mungkin jika revolusi meluas ke Eropa Barat.
Dari segi ekonomi, tidak ada yang mustahil dalam program ini. Padahal beberapa tahun kemudian Stalin sendiri menjalankan percencanaan industrial dan serangan pada kaum tani, namun dengan tujuan yang jauh berbeda dari tujuan Oposisi Kiri. Namun mereka yang menguasai partai pada tahun 1923-28 tidak sepakat dengan usulan-usulan tersebut saat itu; mereka menghantam dan mengucilkan Oposisi Kiri. Partai Bolsyevik tidak bisa terima program ini karena partai itu semakin didominasi dua kekuataan yang antagonistis terhadap grup Kiri.

Grup "Kanan" dan Grup "Tengah"
Kekuatan yang pertama terdiri atas unsur-unsur yang tidak menganggap konsesi kepada kaum tani sebagai sesuatu yang bertentangan dengan sosialisme. Mereka malah ingin menyesuaikan kebijakan-kebijakan partai dengan kepentingan petani. Ini bukan hanya merupakan platform teoretis, melainkan juga mencerminkan kepentingan semua unsur dalam partai dan lembaga-lembaga pemerintahan yang suka berkolaborasi dengan golongan petani kaya dan para pedangang parasit yang bangkit di bawah naungan kebijakan NEP. Unsur-unsur ini merupakan semacam faksi "Kanan". Pemimpin utama mereka adalah Nikolai Bukharin yang mengajak kaum tani "memperkaya diri".
Kekuataan kedua mendapat dukungan dari berbagai unsur baik di dalam maupun di luar partai. Kalau disimak secara dangkal, yang menjadi kekhawatiran mereka adalah ketegangan sosial yang harus diatasi, sehingga mereka melawan usulan untuk menyerang kaum tani tetapi tidak memihak kubu petani secara langsung. Dalam partai mereka didukung terutama oleh unsur-unsur yang ingin mengkonsolidasikan aparatus partai secara birokratis. Pemimpan utama mereka adalah Stalin yang mengepalai aparatus partai.
Di mata Oposisi Kiri, faksi Stalin tampaknya seperti faksi "tengah" yang terambong-ambing antara tradisi Marxis dan sikap pro-petani kaum "Kanan". Namun pada tahun 1928, Stalin tiba-tiba menerapkan butir pertama dalam program Oposisi Kiri – dengan menyerang faksi "Kanan", menjalankan program industrialisasi dan kolektivisasi yang intensif. Orang-orang Oposisi Kiri itu terperangah. Nyatanya Stalin mempunyai dasar sosial sendiri. Dia bisa bertahan tanpa dukungan dari kelas proletariat ataupun kelas petani. Faksi ini berlandaskan birokrasi partai. Dengan runtuhnya gerakan buruh sosialis, birokrasi ini semakin kokoh berdiri di tengah masyarakat. Juga banyak mantan pejabat Tsaris yang masuk birokrasi tersebut dan naik daun. Partai (bukan lagi kaum buruh sendiri) yang menguasai masyarakat, tetapi birokrasilah yang menguasi partai.
Mula-mula sikap birokrasi itu agak pasif; mereka hanya melawan dan memblokir prakarsa-prakarsa yang dapat mengancam posisi mereka, seperti usulan-usulan Oposisi Kiri umpamanya. Selama birokrasi masih mengambil sikap reaktif ini, mereka cenderung bersekutu dengan faksi "Kanan", sehingga kuatnya birokrasi sebagai kekuatan sosial belum kentara. Represi yang dijalankan birokrasi tersebut tampaknya merupakan upaya untuk memaksakan kebijakan-kebijakan pro-petani.
Namun dalam periode ini birokrasi sedang berkembang menjadi sebuah kelas sosial independen.
Kontra-revolusi Stalinis
Trotsky pernah mengatakan, bangkitnya rezim stalinis tidak bisa disebut sebagai "kontra-revolusi" karena terjadi melalui sebuah proses gradual. Namun tidaklah benar bahwa semua peralihan dari satu bentuk masyarakat ke bentuk lain merupakan perubahan cepat dan terkonsentrasi. Peralihan dari kapitalisme ke sebuah negara buruh memang demikian, karena kelas pekerja tidak bisa memapankan kekuasaannya sedikit demi sedikit. Namun dalam transisi dari masyarakat feodal ke sistem kapitalis tak jarang ada perubahan yang melewati bermacam-macam konflik kecil selama bertahun-tahun. Begitu pula kontra-revolusi stalinis.
Birokrasi tidak perlu merebut kekuasaan dari kelas pekerja secara sekali pukul. Runtuhnya kelas pekerja sebagai akibat perang sipil menyebabkan birokrasi semakin memegang kekuasaan. Para pejabat negara dan partai sudah mendominasi industri, kepolisian dan militer. Mereka hanya tinggal membentuk lembaga-lembaga itu kembali sesuai dengan kepentingan mereka sebagai kelas penguasa. Proses ini bukanlah "gradual", melainkan melewati sejumlah konfrontasi.
Konfrontasi yang pertama dan terpenting terjadi antara unsur-unsur stalinis dengan Oposisi Kiri. Walau golongan kiri itu tidak selalu melawan langkah-langkah yang diambil oleh Stalin, tetapi faksi stalinis menyambut pernyataan pertama Oposisi kiri dengan luar biasa sengit. Para tokoh kiri difitnah dan aparatus partai digunakan untuk mencopot para pendukung Oposisis Kiri tersebut. Untuk membenarkan taktik semacam ini yang jauh dari tradisi Bolsyevik, golongan stalinis menemukan dua konsep ideologis baru yang dipertentangkan. Di satu pihak mereka mengkultuskan dan mengidolakan Lenin, bahkan mayat Lenin dimumiakan. Di pihak lain mereka menciptakan "Trotskisme" sebagai kambing hitam. Kutipan-kutipan lama dari Lenin digunakan untuk menimbulkan ilusi bahwa Lenin dan Trotsky sama sekali bermusuhan; di saat yang sama kaum Stalinis tidak menghiraukan surat wasiat Lenin yang terakhir, yang menyebut Trotsky sebagai "anggota Komite Pusat yang paling mampu" serta mengusulkan agar Stalin dicopot dari posisinya.
Konfrontasi kedua mulainya agak berbeda. Mula-mula bukan merupakan konflik antara birokrasi dan para aktivis partai yang masih berpegang pada aspirasi sosialis, melainkan antara Zinoviev (yang secara formal menjabat posisi tertinggi dalam partai) dan aparatus nasional partai yang sebenarnya jauh lebih kuat. Di kota Leningrad, Zinoviev menguasai aparatus setempat. Cara aparatus itu bertindak kurang lebih sama dengan aparatus di tempat lain, namun fakta bahwa aparatus di Leningrad independen dari aparatus nasional menjadi sebuah hambatan bagi birokrasi. Leningrad bisa menjadi sumber kebijakan alternatif yang dapat mengacam posisi birokrasi secara keseluruhan. Maka aparatus di Leningrad harus diintegrasi dalam aparatus nasional. Zinoviev tumbang. Setelah itu, Zinoviev perpaling ke tradisi Bolsyevik dan mengambil sikap dekat dengan Oposisi Kiri; selama tahun-tahun kelak dia terombang-ambing antara Stalin dan Trotsky.
Sesudah tumbangnya Zinoviev, Stalin dan para pedukungnya semakin memegang kekuasaan. Mereka menghantam Oposisi Kiri. Pada tahun 1928 Stalin mulai meniru Tsar dengan membuang para aktivis kiri ke Siberia. Namun langkah-langkah sedrastis ini belum juga cukup. Akhirnya dia membunuh para tokoh terkemuka Partai Bolsyevik, termasuk para tokoh "Kanan" seperti Bukharin.
Faksi Stalinis sudah menguasai negara, tetapi belum menguasai seluruh Rusia. Birokrasi telah mengambil alih kekuasaan dari kelas pekerja di perkotaan, tapi pedesaan belum disentuh. Hal ini tiba-tiba menjadi perhatian Stalin pada tahun 1928, ketika kaum tani menolak memasok kota-kota. Stalin membalas dengan menjalankan kolektivisasi paksa. Dominasi perkotaan, yang pernah diajukan oleh Oposisi Kiri sebagai program kiri, dipaksakan oleh Stalin dengan implikasi lain. Sumber-sumber daya diperas dari pedesaan demi program akumulasi modal secara intensif. Dorongan untuk mengakumulasi modal merupakan dinamika kapitalis. Rusia telah menjadi sebuah masyarakat kapitalis tipe baru: kapitalisme negara.

Agama dari kacamata Marxis

2009-12-01T20:21:00.000+07:00

Kita sering mendengar tuduhan bahwa Marxisme bertentangan dengan agama serta memusuhi orang yang taat. Bukankah Marx pernah menyebutkan agama sebagai "candu rakyat"?

Sebetulnya sikap Marx dan Lenin dalam hal ini sering disalah artikan,
baik oleh orang non-sosialis maupun oleh tidak sedikit orang yang
mengaku Marxis. Kritik Marx yang termasyur mengenai peranan agama dalam masyarakat sebetulnya tidak diarahkan untuk meremehkan kepercayaan manusia pada Tuhan.

Memang betul bahwa Marx, sebagai seorang filosof yang bersikap
materialis, tidak percaya pada Tuhan. Namun demikian Marx sangat menaruh simpati pada rakyat biasa yang beragama. Untuk memahami sikap Marx yang sebenarnya, mari kita menyimak tulisannya "Kritik terhadap Filsafat Hukum Hegel". Di sini kita mendapati rumusan terkenal tentang "candu rakyat", tapi dalam konteks spesifik.

"Di negeri Jerman," tulisnya, "kritik terhadap agama dalam garis besar sudah lengkap". Artinya, kritik tersebut sudah diselesaikan oleh kaum filosof yang mendahului Marx (kaum "Hegelian Muda" terutama Feuerbach). Marx merangkum kritik mereka sebagai berikut:

"Landasan untuk kritik sekuler adalah: manusialah yang menciptakan
agama, bukan agama yang menciptakan manusia. Agama adalah kesadaran-diri dan harga-diri manusia yang belum menemukan diri atau sudah kehilangan diri sendiri."

Kedua kalimat ini memaparkan, bahwa agama (dan Tuhan) merupakan produk ideologis yang dibuat oleh manusia. Namun di mata Marx, penciptaan itu memiliki segi yang agung sekaligus mengharukan. Kemudian Marx berpaling ke aspek sosial yang merupakan perhatian utamanya:

"Namun manusia bukanlah suatu makhluk yang berkedudukan di luar dunia. Manusia itu adalah dunia umat manusia, negara, masyarakat. Negara ini, masyarakat ini menghasilkan agama, sebuah kesadaran-dunia yang terbalik, karena mereka sendiri merupakan sebuah dunia terbalik."

Jika manusia melihat dunia melalui kacamata agamis yang terbalik, itu
disebabkan karena manusia hidup dalam masyarakat yang timpang:

"Agama merealisasi inti manusia dengan cara fantastis karena inti
manusia itu belum memiliki realitas yang nyata. Maka perjuangan melawan agama menjadi perjuangan melawan sebuah dunia nyata yang aroma jiwanya adalah agama tersebut." Kaum sosialis tidak diajak berkampanye malawan agama sebagai tugas pokok, melainkan diajak berkampanye melawan bentun-bentuk sosial yang timpang.

Tugas utama kaum Marxis adalah untuk memberantas eksploitasi dan
pendindasan, dan agama juga merupakan protest terhadap penindasan itu:

"Kensengsaraan agamis mengekspresikan kesengsaraan riil sekaligus
merupakan protes terhadap kesengsaraan itu. Agama adalah keluhan para
makhluk tertindas, jantung-hati sebuah dunia tanpa hati, jiwa untuk
keadaan tak berjiwa. Agama menjadi candu rakyat.

Tanpa perjuangan untuk pembebasan sosial, kritik terhadap agama adalah sia-sia bahkan negatif, karena kritik semacam itu hanya mempersulit penghiburan emosional yang sangat dibutuhkan oleh manusia:

"Kritik telah merenggut bunga-bunga imajiner dari rantai, bukanlah
supaya manusia akan terus mengenakan rantai yang tak terhias dan suram itu, melainkan agar dia melepaskan rantai itu dan memetik kembang hidup."

Marx menutup teks ini dengan menhimbau agar kaum filosof meninggalkan
kritik terhadap agama demi memperjuangkan perubahan sosial:

"Maka begitu dunia di luar kebenaran itu hilang, tugas ilmu sejarah
adalah untuk memastikan kebenaran dunia nyata ini. Begitu bentuk suci
dari keterasingan manusia telah kehilangan topengnya, maka tugas mula
bagi filsafat, yang menjadi pembantu ilmu sejarah, adalah untuk mencopot topeng keterasingan dalam bentuk-bentuk yang tak suci. Sehingga kritik terhadap surga menjelma menjadi kritik terhadap alam nyata; kritik terhadap agama menjadi kritik terhadap hukum, dan kritik teologi menjadi kritik politik."

Sentimen ini mengulangi isi semboyan revolusioner yang dimuat dalam
Tesis IX Tentang Feuerbach (tulisan Marx): "Para ahli filsafat hanya
telah menafsirkan dunia, dengan berbagai cara; akan tetapi soalnya ialah mengubahnya".

LENIN

Dalam Revolusi Rusia, Lenin dan Partai Bolsyevik menerapkan kebijakan
yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Marx tersebut di atas. Maka dalam pemerintahan, kaum Bolsyevik tidak mengambil sikap anti-agama, melainkan kepercayaan pada Tuhan dianggap sebagai masalah pribadi saja. Menurut Lenin (dalam "Sosialisme dan Agama", 1905):

"Kita minta agar agama dipahami sebagai sebuah persoalan pribadi ...
seharusnya agama tidak menjadi perhatian negara, dan masyarakat religius seharusnya tidak berhubungan dengan otoritas pemerintahan. Setiap orang sudah seharusnya bebas mutlak untuk menentukan agama apa yang dianutnya,atau bahkan tanpa agama sekalipun, yaitu, menjadi seorang atheis ...
Bahkan untuk sekedar penyebutan agama seseorang di dalam dokumen resmi tanpa ragu lagi mesti dibatasi."

Pemerintahan Bolsyevik memang memusuhi lembaga-lembaga agamis yang
konservatif, dan melawan hubungan resmi antara negara dan agama, tetapi sekali lagi untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi:

"Subsidi-subsidi tidak boleh diberikan untuk memapankan gereja, negara juga tidak boleh memberikan tunjangan untuk asosiasi religius dan gerejawi. Ini harus secara absolut menjadi perkumpulan bebas orang-orangyang berpikiran begitu, secara independen dari negara. Hanya pemenuhanseutuhnya dari tuntutan ini yang dapat mengakhiri masa lalu yangmemalukan dan terkutuk, ketika gereja hidup dalam ketergantungan feodal pada negara, dan rakyat Rusia hidup dalam ketergantungan feodal pada gereja yang mapan..."

Sikap kaum Bolsyevik sebagai partai politik memang agak berbeda. Sebagai sebuah organisasi Marxis, partai melawan ideologi agamis dalam kelas pekerja:

"Partai kita adalah sebuah perhimpunan para pejuang maju yang
berkesadaran kelas, yang bertujuan untuk emansipasi kelas pekerja.
Sebuah asosiasi seperti itu tidak dapat dan tidak seharusnya mengabaikan adanya kekurangan kesadaran- kelas, ketidaktahuan atau klenik-klenik dalam bentuk keyakinan-keyakinan agama ... kita mendirikan asosiasi kita ... tepatnya untuk sebuah perjuangan melawan setiap agama yang menina bobokkan para pekerja..."

Meski begitu, mereka tidak melarang orang beragama masuk partai:

"Jika memang demikian, mengapa kita tidak menyatakan dalam Program kita bahwa kita adalah atheis? Mengapa kita tidak melarang orang-orang Kristen dan para penganut agama Tuhan lainnya untuk bergabung dalam partai kita?

"[Karena] kita tidak boleh jatuh dalam kesalahan merumuskan persoalan
agama secara abstrak dan idealistis, sebagai sebuah masalah
"intelektual" yang tak berhubungan dengan perjuangan kelas, ... Tentulah bodoh untuk berpikir bahwa, dalam sebuah masyarakat yang berdasarkan pada penindasan tanpa akhir dan merendahkan massa pekerja, prasangka-prasangka agama bisa disingkirkan hanya melalui metode propaganda melulu."

Seperti Marx, Lenin beranggapan bahwa agama merupakan "keluhan para
makhluk tertindas", sehingga "prasangka agama" tidak bisa dihilangkan
tanpa menjungkirbalikkan tatanan sosial. Sebelum perubahan itu dapat
tercapai, sikap anti-agama hanya menjadi sektarian, dan bisa memecahkan kelas pekerja.

PASKA REVOLUSI

Bagaimana dalam masyarakat sosialis di masa depan? Apakah kaum Marxis
akan melarang agama atau menindas orang yang taat? Pertanyaan ini sering diungkit dan bisa dipahami, karena rezim-rezim stalinis (yang pura-pura sosialis) memang melarang serta menindas agama. Selain itu, bukankah Marx dan Lenin menekankan bahwa agama hanya bisa amblas setelah penindasan diberantas? Kalau begitu, apakah agama mau "dihilangkan" secara aktif oleh masyarakat sosialis?

Sama sekali tidak. Marxisme, yang berlandaskan pada materialisme,
berharap agama akan menghilang *dengan sendirinya* bila semua penindasan diberantas. Artinya, selama manusia masih merasa memerlukan agama, itu membuktikan bahwa pendindasan masih terjadi. Maka kaum Marxis mesti berjuang terus melawan penindasan, bukan memushi agama.

Dalam waktu jangka panjang, pandangan teoritis kaum Marxis dalam hal iniemang akan teruji. Apabila dalam masyarakat sosialis seutuhnya yang akan tiba, manusia tetap merasa memerlukan agama, itu hak mereka. Akan tetapi jika mereka tidak lagi merasa begitu, analisis materialis Marxisme tentang agama akan terbukti benar.
***********

SOSIALISME DI INTERNET:
Suara Sosialis: http://arts.anu.edu.au/suarsos/
Suara Sosialisme Malaysia: http://arts.anu.edu.au/suara

Australia:
http://www.iso.org.au
http://www.sa.org.au
Amerika: http://www.internationalsocialist.org/
Inggeris: http://www.swp.org.uk/index.htm
Marxisme: http:///www.anu.edu.au/polsci/marx/marx.html

Kerja-Upahan dan Kapital Karl Marx

2009-12-01T20:10:00.000+07:00

Diterdjemahkan dari Bahasa Inggris, Penerbitan Foreign Languages Publishing House, Moskow 1954. Teks bahasa Inggris diselenggarakan berdasarkan edisi bahasa Djerman th. 1891, jang diberi kata pengantar dan disusun oleh Friedrich Engels.
Tjeramah² jang oleh Marx pada 14-30 Desember 1847.
Aslinja diterbitkan dalam Neue Rheinische Zeitung 5-8 dan 11 April 1849.
Diterbitkan sebagai brosur tersendiri, dengan kata pengantar dan disusun oleh Engels di Berlin pada tahun 1891. Terdjemahan ke bahasa Indonesia oleh S. Maun. Penerbit Jajasan "Pembaruan" Djakarta.

"Kata Pengantar" Oleh Friedrich Engels
Tulisan berikut ini terbit sebagai suatu seri tadjukrentjana dalam Neue Rheinische Zeitung[1] dari tanggal 4 April 1849 seterusnja. Tulisan itu berdasarkan tjeramah² jang diutjapkan oleh Marx pada tahun 1847 dimuka Perkumpulan Buruh Djerman di Brussel. Tulisan sebagaimana jang telah tertjetak ini tetap merupakan sebagian; perkataan pada achir nomor 269: "Akan disambung," tetap tak terpenuhi disebabkan oleh kedjadian² jang pada waktu itu datang menjesak susul-menjusul: serbuan terhadap Hongaria oleh Rusia, pemberontakan² di Dresden, Iserlohn, Elberfeld, Palatin dan Baden, jang menjebabkan diberangusnja suratkabar ini sendiri (19 Mei 1849). Naskah sambungannja tak diketemukan diantara surat² peninggalan Marx setelah dia wafat.
Kerdja-upahan dan Kapital telah terbit dalam sedjumlah edisi sebagai penerbitan jang tersendiri dalam bentuk brosur, jang terachir diterbitkan dalam tahun 1884, oleh Koperasi Pertjetakan Swiss, Hottingen-Zurich. Edisi² jang diterbitkan hingga kini memegang teguh redaksi persis menurut aslinja. Tetapi. Edisi baru jang sekarang ini harus diedarkan tidak kurang dari 10.000 eksemplar sebagai suatu brosur propaganda, dan dengan demikian maka tak dapat tidak timbul masalah pada saja apakah dalam keadaan² ini Marx sendiri akan menjetudjui suatu reproduksi aslinja dengan tiada perubahan.
Dalam tahun empatpuluhan, Marx masih belum menjelesaikan kritiknja terhadap ekonomi politik. Kritik ini baru selesai mendjelang achir tahun limapuluhan. Karena itu, tulisan²nja jang terbit sebelum bab pertama dari Sumbangan kepada Kritik tentang Ekonomi Politik (1859) dalam beberapa hal berbeda dengan jang ditulis sesudah tahun 1859, dan berisi pernjataan² dan kalimat² seluruhnja jang, dilihat dari sudut tulisan² kemudian, tampaknja kurang kena dan bahkan tidak tepat. Sudah barang tentu dalam edisi² biasa jang diperuntukan bagi umum, pendirian jang terdahulu itu mempunjai djuga tempatnja, sebagai bagian dari perkembangan pikiran penulisnja, dan baik penulis maupun umum mempunjai hak jang tak dapat dibantah atas reproduksi tulisan² jang terdahulu ini dengan tak diubah. Dan saja tak akan ada niat samasekali untuk mengubah sepatah katapun daripadanja.
Lain soalnja bilamana edisi baru itu praktis diperuntukkan se-mata² untuk propaganda dikalangan kaum buruh. Dalam hal jang demikian itu sudah tentu Marx akan menjelaraskan penguraian lama jang bertanggal tahun 1849 dengan pendiriannja jang baru. Dan saja merasa jakin bertindak sebagaimana jang akan diperbuatnja dalam mengusahakan untuk edisi ini beberapa perubahan dan tambahan jang diperlukan guna mentjapai tudjuan ini dalam semua hal jang penting². Karena itu, sebelumnja saja katakan kepada pembatja: ini bukanlah brosur seperti jang ditulis Marx pada tahun 1849 tetapi kira² seperti jang akan ditulisnja pada tahun 1891. Lagipula, naskah jang sebenarnja, telah diedarkan dalam sedemikian banjak eksemplar sehingga akan mentjukupi sampai saja dapat mentjetaknja lagi, dengan tak di-ubah², dalam edisi jang lengkap kelak.
Perubahan² saja semuanja berkisar pada satu hal. Menurut aslinja, buruh mendjual kerdjanja kepada kapitalis untuk mendapatkan upah; menurut naskah jang sekarang ini dia mendjual tenagakerdjanja. Dan untuk perubahan ini saja merasa wadjib memberikan pendjelasan itu kepada kaum buruh agar supaja mereka dapat mengerti bahwa ini bukanlah soal main sunglap dengan kata² belaka melainkan salahsatu dari hal jang terpenting dalam seluruh ekonomi politik. Saja merasa wadjib memberikan pendjelasan itu kepada kaum burdjuis, supaja mereka dapat mejakinkan diri betapa sangat lebih unggulnja kaum buruh jang tak terdidik itu, jang orang dengan mudah dapat membuat mereka memahamkan analisa² ekonomi jang paling sukar itu, daripada "orang² terpeladjar" kita djuga sombong jang baginja soal² jang berseluk-beluk itu tetap tinggal tak terpetjahkan seumur-hidupnja.
Ekonomi politik klasik[2] mengoper dari praktek industri, konsepsi tuanpabrik jang berlaku sekarang, jaitu bahwa dia membeli dan membajar kerdja kaum buruhnja. Konsepsi ini tjukup sekali bagi keperluan² dagang, pembukuan dan perhitungan² harga tuanpabrik. Tetapi, setjara naif dioperkan keekonomi politik, disitu konsepsi ini menimbulkan kesalahan² dan keruwetan² jang benar² adjaib.
Ilmu ekonomi melihat kenjataan bahwa harga semua barangdagangan, diantaranja djuga harga barangdagangan jang dinamakan "kerdja", senantiasa berubah; bahwa harga² itu naik turun sebagai akibat dari keadaan jang sangat ber-matjam², jang kerapkali tidak mempunjai hubungan apapun dengan produksi barangdagangan itu sendiri, sehingga harga tampaknja, biasanja, ditentukan oleh kebetulan belaka. Kemudian, segera setelah ekonomi politik muntjul sebagai suatu ilmu,[3] salahsatu dari tugasnja jang pertama jalah mentjari hukum jang tersembunji dibelakang kebetulan ini jang kelihatannja mengatur harga barangdagangan dan jang, sesungguhnja, mengatur djustru kebetulan ini. Didalam harga² barangdagangan, jang senantiasa bergojang dan berajun, sebentar naik sebentar turun, ekonomi politik mentjari titik pusat jang tetap disekitar mana berkisar gojangan dan ajunan itu. Pendeknja, ekonomi politik mulai dari harga barangdagangan untuk mentjari nilai barangdagangan sebagai hukum jang menguasai harga, nilai dengan mana semua kegojangan dalam harga harus didjelaskan dan jang kepadanja semuanja itu achirnja harus dikembalikan.
Ilmu ekonomi klasik kemudian berpendapat bahwa nilai barangdagangan ditentukan oleh kerdja jang terkandung didalamnja, jang diperlukan untuk pembuatannja. Dengan pendjelasan ini ia merasa puas. Dan kita djuga dapat berhenti disini untuk sementara waktu. Saja hanja hendak mengingatkan pembatja, untuk menghindari kesalahpahaman, bahwa pendjelasan ini pada masakini sudah mendjadi samasekali tidak mentjukupi lagi. Marx adalah orang jang per-tama² mengadakan penjelidikan setjara mendalam mengenai sifat-pentjipta-nilai daripada kerdja dan dalam mengadakan penjelidikan itu telah menemukan bahwa tidak semua kerdja jang kelihatannja, atau bahkan jang sesungguhnja, diperlukan bagi pembuatan suatu barangdagangan menambahkan padanja dalam segala keadaan nilai sebesar jang sesuai dengan banjaknja kerdja jang dipergunakan. Karena itu, djika kita sekarang berkata begitu sadja dengan ahli² ekonomi seperti Ricardo bahwa nilai sebuah barangdagangan ditentukan oleh kerdja jang diperlukan untuk pembuatannja itu, kita dalam mengatakan itu senantiasa memasukkan didalamnja sjarat² jang diadakan oleh Marx. Untuk disini tjukuplah sekian; selandjutnja bisa didapat dalam buku Marx Sumbangan kepada Kritik tentang Ekonomi Politik tahun 1859 dan djilid pertama Kapital.
Tetapi segera setelah ahli² ekonomi mengenakan ketentuan nilai oleh kerdja ini pada barangdagangan "kerdja", mereka terdjerumus kedalam kontradiksi demi kontradiksi. Bagaimanakah nilai "kerdja" itu ditentukan? Oleh kerdja jang diperlukan jang terkandung didalam barangdagangan. Tetapi berapa banjak kerdja jang terkandung didalam kerdja seorang buruh selama sehari, seminggu, sebulan, setahun? Kerdja sehari, seminggu, sebulan, setahun. Djika memang kerdja mendjadi ukuran bagi semua nilai, maka tentulah kita dapat menjatakan "nilai kerdja" hanja dengan kerdja sadja. Tetapi kita samasekali tidak tahu apa² tentang nilai kerdja sedjam, djika kita hanja tahu abhwa nilai itu sama dengan kerdja sedjam. Ini tidak membawa kita seudjung rambutpun lebih dekat pada tudjuan; kita tetap bergerak dalam satu lingkaran.
Oleh karena itu, ilmu ekonomi klasik mentjoba haluan lain. Dikatakannja: Nilai sebuah barangdagangan adalah sama dengan biaja produksinja. Tetapi apakah biaja produksi itu kerdja itu? Untuk mendjawab pertanjaan ini para ahli ekonomi harus sedikit mengarut logika. Bukannja menjelidiki biaja produksi kerdja itu sendiri, jang sajangnja tak dapat ditentukan, mereka terus menjelidiki biaja produksi buruh. Dan ini dapat ditentukan. Ia ber-ubah² menurut waktu dan keadaan, tetapi bagi suatu keadaan masjarakat tertentu, ia djuga tertentu, se-tidak²nja didalam batas² jang agak sempit. Kita kini hidup dibawah kekuasaan produksi kapitalis, dimana suatu klas penduduk jang besar, jang semakin bertambah banjak, dapat hidup hanja djika ia bekerdja buat pemilik alat² produksi-perkakas², mesin², bahan² mentah, dan bahan² keperluan hidup-untuk upah. Atas dasar tjara produksi ini biaja produksi buruh terdiri dari djumlah bahan² keperluan hidup-atau harga bahan² keperluan hidup itu menurut uang-jang rata² diperlukan untuk membuat dia sanggup bekerdja, mendjaga dia tetap sanggup bekerdja, dan untuk menggantinja dengan buruh baru, setelah dia pergi karena usia tua, sakit, atau mati-artinja untuk mengembangbiakkan klas buruh dalam djumlah² jang diperlukan. Marilah kita andaikan bahwa harga menurut uang dari bahan² keperluan hidup itu rata² tiga mark sehari.
Karena itu, buruh kita menerima upah tiga mark sehari dari sikapitalis jang mempekerdjakan dia. Untuk ini, sikapitalis menjuruh dia bekerdja, katakan sadja, duabelas djam sehari, dengan perhitungan kira² sebagai berikut:
Marilah kita umpamakan bahwa buruh kita itu-seorang tukangmesin-harus membuat sebagian dari suatu mesin jang dapat diselesaikannja dalam satu hari. Bahan² mentahnja-besi dan tembaga dalam bentuk jang disiapkan lebih dahulu sebagai jang diperlukan-berharga duapuluh mark. Pemakaian batubara untuk mesin uap, keausan mesin itu djuga, keausan mesinbubut dan perkakas² lainnja jang dipergunakan oleh buruh kita, bila dihitung untuk satu hari dan untuk andil buruh itu dalam penggunaan perkakas² itu, mempunjai nilai satu mark. Upah untuk sehari, menurut perumpamaan kita itu, tiga mark. Semuanja mendjadi duapuluhempat mark untuk bagian mesin kita itu. Tapi sikapitalis memperhitungkan bahwa ia akan memperoleh kembali, rata², duapuluhtudjuh mark dari para langganannja, atau lebih banjak tiga mark dari pengeluarannja.
Darimanakah asalnja tiga mark jang dikantongi sikapitalis itu? Menurut pernjataan ilmu ekonomi klasik, barangdagangan, rata², didjual menurut nilainja, jaitu, menurut harga jang sesuai dengan djumlah kerdja-perlu jang terkandung didalam barangdagangan² itu. Harga rata² dari bagian mesin kita itu-duapuluhtudjuh mark-djadi akan sama dengan nilainja, jaitu sama dengan kerdja jang terwudjud didalamnja. Tetapi dari duapuluhtudjuh mark ini, duapuluhsatu mark adalah nilai² jang sudah ada sebelum tukangmesin kita itu mulai bekerdja. Duapuluh mark sudah terkandung dalam bahan² mentah, satu mark dalam batubara jang dipakai selama pekerdjaan, atau dalam mesin dan perkakas jang telah dipergunakan dalam proses dan jang efisiensinja dikurangi dengan nilai sebesar itu. Tinggallah enam mark jang telah ditambahkan pada nilai bahan² mentah. Tetapi menurut persangkaan para ahli ekonomi kita sendiri, enam mark ini dapat timbul hanja dari kerdja jang ditambahkan pada bahan² mentah oleh buruh kita. Djadi kerdjanja selama duabelas djam telah mentjiptakan nilai baru sebanjak enam mark. Karena itu, nilai dari kerdjanja selama duabelas djam, sama dengan enam mark. Dengan begitu pada achirnja kita telah menemukan apakah "nilai kerdja" itu.
"Nanti dulu!" teriak tukangmesin kita. "Enam mark? Tapi saja menerima hanja tiga mark! Kapitalis saja bersumpah demi segala jang sutji bahwa nilai kerdja saja selama duabelas djam hanja tiga mark, dan kalau saja menuntut enam, dia mentertawakan saja. Bagaimana pendjelasannja?"
Kalau dulu kita terdjerumus dalam lingkaran jang tak berudjung pangkal dengan nilai kerdja kita, kini kita sungguh² tertjengkam dalam suatu kontradiksi jang tak-terpetjahkan. Kita mentjari nilai kerdja dan kita mendapatkan lebih daripada jang dapat kita gunakan. Bagi buruh, nilai kerdja selama duabelas djam jalah tiga mark, bagi sikapitalis enam mark, dari enam mark ini tiga mark dibajarkan oleh sikapitalis kepada siburuh sebagai upah dan tiga mark dikantonginja sendiri. Kalau begitu kerdja bukannja mempunjai satu tetapi dua nilai dan lagi nilai² jang sangat berbeda!
Kontradiksi itu mendjadi lebih² lagi gilanja serenta nilai² jang dinjatakan dengan uang itu kita kembalikan mendjadi waktu-kerdja. Selama duabelas djam kerdja tertjipta nilai baru sebanjak enam mark. Dari itu, dalam enam djam tertjipta tiga mark-djumlah jang diterima oleh buruh untuk duabelas djam kerdja. Untuk duabelas djam kerdja buruh menerima sebagai nilai setaranja hasil kerdja enam djam. Karena itu, atau kerdja mempunjai dua nilai, jang satu dua kali sebesar jang lain, atau duabelas sama dengan enam! Ke-dua²nja omongkosong belaka.
Bagaimanapun djuga berputarbelit semau kita, kita tidak dapat keluar dari kontradiksi ini, selama kita berbitjara tentang djual-beli kerdja dan nilai kerdja. Dan inipun terdjadi pada para ahli ekonomi. Tjabang terachir dari ilmu ekonomi klasik, mazhab Ricardo, telah kandas terutama karena tak-terpetjahkannja kontradiksi ini. Ilmu ekonomi klasik telah masuk kedjalan buntu. Orang jang menemukan djalan keluar dari djalan buntu ini jalah Karl Marx.
Jang telah dianggap oleh ahli² ekonomi sebagai biaja produksi "kerdja" bukanlah biaja produksi kerdja melainkan biaja produksi buruh jang hidup itu sendiri. Dan jang didjual oleh buruh ini kepada sikapitalis bukanlah kerdjanja. "Serenta kerdjanja itu betul² dimulai," kata Marx, "maka kerdja itu sudah bukan mendjadi miliknja lagi; karena itu tidak dapat didjual lagi olehnja." Paling banter, dia dapat mendjual bakal kerdjanja, jaitu berdjandji melakukan sedjumlah kerdja tertentu dalam suatu djangka waktu tertentu. Tetapi, dengan demikian, dia tidak mendjual kerdja (ini harus lebih dulu dilaksanakan) melainkan menjediakan tenagakerdjanja kepada sikapitalis untuk suatu djangka waktu tertentu (dalam hal kerdja djam²an) atau untuk tudjuan suatu hasil tertentu (dalam hak kerdja potongan) dengan mendapatkan pembajaran tertentu: ia menjewakan, atau mendjual, tenagakerdjanja. Tetapi tenagakerdja ini berpaut dengan dirinja dan tidak dapat dipisahkan daripadanja. Karena itu, biaja produksi tenagakerdja itu sama dengan biaja produksi dirinja; apa jang dinamakan oleh para ahli ekonomi biaja produksi kerdja sesungguhnja biaja produksi siburuh dan dengan itu djuga biaja produksi tenagakerdjanja. Dan dengan demikian dapatlah kita kembali dari biaja produksi tenagakerdja kenilai tenagakerdja dan menentukan djumlah kerdja-perlu sosial jang dibutuhkan untuk memproduksi tenagakerdja jang berkwalitet tertentu, sebagaimana dilakukan oleh Marx dalam bab tentang pendjualbelian tenagakerdja. (Kapital bab IV, 3)[4]
Sekarang apakah jang terdjadi setelah buruh mendjual tenagakerdjanja kepada sikapitalis, jaitu menjediakan tenagakerdjanja kepada sikapitalis dengan mendapatkan upah dalam pertukaran--upah-harian atau upah-potongan-jang telah disetudjui sebelumnja? Kapitalis membawa buruh kedalam bengkel atau pabriknja, tempat semua barang jang diperlukan untuk bekerdja-bahan² mentah, bahan² tambahan (batubara, tjat, dsb.), perkakas², mesin²-telah tersedia. Disini buruh mulai membanting tulang. Upahnja sehari mungkin, seperti diatas, tiga mark-dan dalam hubungan ini tak ada perbedaan sedikitpun apakah itu diterimanja sebagai upah-harian atau upah-potongan. Disini djuga kita umpamakan lagi bahwa dengan kerdjanja dalam duabelas djam buruh menambah nilai baru enam mark pada bahan² mentah jang telah diperlukan, nilai baru mana direalisasi oleh sikapitalis pada pendjualan baranghasil kerdja jang sudah djadi. Dari sini tiga mark dibajarkannja kepada siburuh, jang tiga mark lagi diambilnja untuk dirinja sendiri. Djika sekarang, buruh mentjiptakan nilai enam mark dalam duabelas djam, maka dalam enam djam dia mentjiptakan tiga mark. Karenanja, setelah ia bekerdja enam djam untuk sikapitalis, dia telah membajar kembali kepada sikapitalis nilai-imbangan tiga mark jang terkandung dalam upahnja. Setelah kerdja enam djam mereka keduanja balui, tak ada jang berhutang satu pfennigpun kepada jang lainnja.
"Nanti dulu!" teriak sikapitalis sekarang. "Saja telah menjewa buruh selama sehari suntuk, selama duabelas djam. Tetapi enam djam hanjalah setengah hari. Maka itu teruslah bekerdja sampai habis jang enam djam lagi-baru sesudah itu kita akan balui!" Dan, dalam kenjataannja, buruh harus memenuhi kontraknja jang dibuatnja "dengan sukarela," dan menurut kontrak ini ia telah berdjandji sendiri akan bekerdja selama duabelas djam penuh untuk memperoleh hasil kerdja jang makan enam djam kerdja.
Sama halnja djuga dengan upah-potongan. Marilah kita umpamakan bahwa buruh kita membuat duabelas potong dari satu barangdagangan dalam duabelas djam. Masing² potong itu makan biaja dua mark untuk bahan mentah dan keausan dan didjual dengan dua setengah mark. Kemudian, sikapitalis, menurut perumpamaan jang sama seperti diatas, akan memberikan kepada buruh duapuluhlima pfennig untuk setiap potong: sehingga mendjadi tiga mark untuk duabelas potong (1 mark = 100 pfennig-Red,JP), untuk memperoleh djumlah ini buruh memerlukan duabelas djam. Sikapitalis menerima tigapuluh mark untuk duabelas potong; memotong duapuluhempat mark untuk bahan² mentah dan keausan dan tinggal enam mark, dan dari djumlah ini ia membajar tiga mark kepada siburuh sebagai upah dan mengantongi tiga mark. Djadi sama sadja seperti diatas. Dalam hal ini djuga buruh bekerdja enam djam untuk dirinja sendiri, jaitu, guna penggantian upahnja (setengah djam dalam tiap² djam selama duabelas djam) dan enam djam untuk sikapitalis.
Kesukaran jang mengandaskan ahli² ekonomi jang terbaik, selama mereka berpangkal pada nilai "kerdja," hilang-lenjap serenta kita berpangkal pada nilai "tenagakerdja" sebagai gantinja. Dalam masjarakat kapitalis zaman kita sekarang ini tenagakerdja adalah suatu barangdagangan, suatu barangdagangan seperti setiap barangdagangan lainnja, namun suatu barangdagangan jang istimewa sekali. Jaitu, ia mempunjai sifat istimewa sebagai suatu daja jang mentjiptakan nilai, suatu sumber nilai, dan sesungguhnja, dengan perlakuan jang sepantasnja ia merupakan suatu sumber akan nilai jang lebih banjak daripada jang dimilikinja sendiri. Dengan keadaan produksi seperti sekarang ini, tenagakerdja manusia tidak hanja menghasilkan dalam sehari nilai jang lebih besar daripada jang dimilikinja dan biajanja sendiri; dengan setiap penemuan ilmiah baru, dengan setiap penemuan teknik baru, kelebihan hasilnja setiap hari diatas biajanja setiap hari bertambah besar, dan karenanja bagian dari hari-kerdja dimana buruh bekerdja untuk menghasilkan penggantian upah-hariannja berkurang; akibatnja, pada pihak lain, bagian dari hari-kerdja dimana ia harus menghadiahkan kerdjanja kepada sikapitalis tanpa dibajar itu bertambah besar.
Dan inilah susunan ekonomi seluruh masjarakat kita dewasa ini: hanja klas buruh sendirilah jang menghasilkan semua nilai. Sebab nilai hanjalah suatu pernjataan jang lain bagi kerdja, jaitu pernjataan dengan mana dalam masjarakat kapitalis kita dewasa ini dimaksudkan djumlah kerdja-perlu sosial jang terkandung dalam barangdagangan tertentu. Akan tetapi, nilai² jang dihasilkan kaum buruh ini bukan kepunjaan kaum buruh. Nilai² itu adalah kepunjaan para pemilik bahan² mentah, mesin², perkakas², dan dana-tjadangan jang memungkinkan pemilik² ini membeli tenagakerdja klas buruh. Oleh karena itu, dari seluruh djumlah baranghasil jang dihasilkan olehnja, klas buruh menerima kembali hanja sebagian sadja bagi dirinja sendiri. Dan sebagaimana baru sadja kita lihat, bagian lainnja, jang diambil oleh klas kapitalis untuk dirinja sendiri dan paling² harus membaginja dengan klas pemilik tanah, bertambah besar dengan setiap penemuan dan pendapatan baru, sedang bagian jang terbagi kepada klas buruh (dihitung per kepala) hanja bertambah sangat lambat dan tak seberapa atau samasekali tidak, dan bahkan dalam keadaan tertentu mungkin merosot.
Tetapi penemuan² dan pendapatan² jang silih-berganti dengan semakin tjepat, produktivitet kerdja manusia jang naik dari hari kehari sampai pada batas jang belum pernah terdengar dulu, achirnja menimbulkan suatu konflik jang mengakibatkan ekonomi kapitalis dewasa ini mesti binasa. Pada satu pihak kekajaan jang tak-terhingga dan kelimpahan baranghasil² jang tak terbelikan oleh para pembeli; pada pihak lain, massa banjak dari masjarakat jang diproletarkan, jang mendjadi buruh-upahan, dan djustru karena itulah dibikin tak mampu memiliki kelimpahan baranghasil² ini bagi dirinja sendiri. Pembagian masjarakat mendjadi klas ketjil jang luarbatas kajanja dan klas besar dari kaum pekerdja-upahan jang tak bermilik menimbulkan suatu masjarakat jang tertjekik karena kelimpahannja sendiri, sedang majoritet jang besar dari anggota²nja hampir, atau bahkan samasekali tidak terlindung dari kemiskinan jang luarbiasa. Keadaan seperti ini dari hari kehari mendjadi lebih gila dan-mendjadi lebih tidak perlu. Keadaan ini harus dilenjapkan, ia dapat dilenjapkan. Susunan masjarakat baru adalah mungkin dimana perbedaan² klas dewasa ini akan lenjap dan dimana-barangkali setelah satu periode peralihan jang pendek jang membawa beberapa penderitaan, tetapi bagaimanapun djuga mempunjai nilai moral jang tinggi-melalui penggunaan dan perluasan setjara berentjana atas tenaga² produktif raksasa jang telah ada dari semua anggota masjarakat, dan dengan kewadjiban bekerdja jang serbasama, maka alat² penghidupan, untuk menikmati hidup, untuk pengembangan dan penggunaan semua ketjakapan djasmani dan rochani, akan tersedia dalam ukuran jang sama dan dengan semakin penuh. Dan bahwa kaum buruh mendjadi semakin gigih untuk mentjapai susunan masjarakat baru ini akan didemonstrasikan dikedua tepi lautan pada Hari Satu Mei, esok hari, dan pada hari Minggu, 3 Mei.[5]
Friedrich Engels
London, 30 April, 1891
KETERANGAN
1) Neue Rheinische Zeitung (Suratkabar Rhein Baru): Terbit dikota Koeln dari tgl. 1 Djuni 1848 sampai 19 Mei 1849, Karl Marx adalah redaktur-kepalanja.
2) Dalam buku Kapital Marx berkata:
"……. Dengan ekonomi politik klasik, saja artikan ekonomi jang, sedjak zaman W. Petty, menjelidiki hubungan-hubungan produksi jang sesungguhnja didalam masjarakat burdjuis ….." (Djilid I, penerbitan Moskow 1954 dalam bahasa Inggris, hlm. 81)
Wakil² terpenting dari ekonomi politik klasik di Inggris ialah Adam Smith dan David Ricardo.
3) "Walaupun ia per-tama² mengambil bentuk dalam pikiran² beberapa orang zeni pada achir abad tudjuhbelas, namun ekonomi politik dalam arti sempit, dalam perumusannja setjara positif oleh kaum fisiokrat dan Adam Smith, pada hakekatnja adalah anak abad delapanbelas….." (F. Engels, Anti-Duhring, penerbitan Moskow 1954 dlm bahasa Inggris, hlm. 209).
4) Karl Marx, Kapital, Djilid I, penerbitan Moskow 1954 dlm bahasa Inggris, Bab VI, hlm. 167-176.
5) Serikatburuh² Inggris biasa merajakan Hariraja Satu Mei pada hari Minggu pertama sesudah tgl. 1 Mei, jang pada th. 1891 djatuh pada tgl. 3 Mei.

by: Edi Cahyono, 2002

Kelas-kelas dalam Masyarakat (Ketika Masih Diperlukan dan Ketika Tidak)

2009-12-01T20:07:00.001+07:00

Telah sering dipertanyakan: seberapa jauh kah berbagai kelas dalam masyarakat masih berguna atau bahkan masih diperlukan? Tentu saja, dengan sendirinya, jawabannya akan berbeda di setiap kurun sejarah. Tentu saja, pada suatu masa, kelas aristokrasi merupakan suatu unsur masyarakat yang tak terelakan (ada) dan masih diperlukan. Namun itu dahulu sekali, sekian lama berselang. Pada masa lainnya, kelas menengah kapitalis atau borjuis¾seperti orang Perancis menyebutnya¾lahir sebagai keharusan yang juga terelakan, yang berjuang menentang aristokrasi dan berhasil mematahkan kekuasaan politiknya serta, pada gilirannya, menjadi pre-dominan secara ekonomi dan politik. Namun, sejak terbentuknya kelas-kelas dalam masyarakat, tak pernah ada suatu zaman yang masyarakatnya tanpa kelas pekerja. Nama dan status sosial kelas tersebut pun turut berubah; kelas hamba-sahaya menggantikan kelas budak dan, pada gilirannya pula, ia digantikan oleh kelas pekerja bebas¾selain bebas dari perhambaan juga bebas dari semua pemilikan materi, kecuali tenaga kerjanya sendiri. Namun, sangat lah jelas: perubahan apapun yang terjadi pada lapisan atas masyarakat¾mereka yang tidak memproduksi (barang dan jasa)¾ia tidak dapat hidup tanpa kelas penghasil/produser. Dengan demikian, kelas penghasil lah yang sebenarnya diperlukan dalam semua keadaan¾walau, bila tiba waktunya, ia tidak akan menjadi suatu kelas lagi, ia akan menjadi keseluruhan masyarakat itu sendiri.
Nah, keniscayaan apa kah yang menentukan keberadaan masing-masing (ketiga) kelas tersebut pada saat ini?
Aristokrasi pemilik tanah, boleh dikatakan, secara ekonomi sudah tidak berguna lagi di Inggris; namun, di Irlandia dan Skotlandia, ia menjadi suatu gangguan positif karena kecenderungan-kecenderungan depopulatifnya¾menyebarkan penduduk hijrah menyeberangi lautan, menyebabkan penduduk kelaparan, dan perannya digantikan domba atau kijang. Itu saja kegunaan yang bisa dibanggakan oleh para tuan tanah Irlandia dan Skotlandia. Coba bebaskan perkembangan persaingan produksi dan perdagangan makanan sayur-sayuran dan hewani Amerika lebih maju lagi, maka kelas aristokrasi bertanah Inggris akan melakukan hal yang sama¾paling tidak bagi mereka yang mampu berbuat begitu¾karena mereka mempunyai estate-estate (tanah-tanah berukuran luas) di perkotaan sebagai andalannya. Untuk selanjutnya, persaingan tersebut akan segera membebaskan masyarakat dari cara produksi feodal. Dan ini lah yang semujur-mujurnya bagi kita¾apalagi tindak-politik mereka, baik di Majelis Tinggi dan di Majelis Rendah, sungguh, menjadi suatu gangguan nasional yang paling sengit/memuncak.
Tapi, bagaimana dengan kelas menengah kapitalisnya, kelas yang telah dicerahkan oleh liberalisme, yang telah membangun imperium kolonial Inggris dan yang telah memantapkan kebebasan di Inggris? Kelas yang, di tahun 1831, telah mereformasi parlemen, telah membatalkan Undang-undang Gandum dan menurunkan pajak demi pajak? Kelas yang telah menciptakan dan masih menguasai serta menjalankan manufaktur-manufaktur raksasa, angkatan laut perdagangan yang luar-biasa besarnya, dan sistem perkeretaapian Inggris yang terus meluas? Jelas lah kelas tersebut masih diperlukan, setidak-tidaknya sama diperlukannya seperti kelas pekerja¾yang mereka kendalikan dan pimpin dalam melaju dari satu kemajuan ke kemajuan lainnya.
Memang, fungsi ekonomi kelas menengah kapitalis tersebut adalah menciptakan sistem manufaktur/komunikasi modern (bertenaga mesin-uap) dan menghancurkan setiap hambatan ekonomi-politik yang bisa menunda atau menghalangi perkembangan sistem tersebut. Tidak disangsikan lagi, selama kelas menengah kapitalis itu menjalankan fungsi tersebut, atau dalam keadaan-keadaan seperti itu, maka ia adalah suatu kelas yang masih diperlukan. Tetapi, masih kah keadaannya seperti itu? Apakah ia masih bisa memenuhi fungsi dasarnya, sebagai pengelola dan pengembang produksi sosial yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan? Mari kita periksa.
Bila kita memeriksanya dengan landasan (basis) material alat-alat komunikasi, yang kita dapati adalah: telegraf masih berada di tangan pemerintah. Perkeretaapian dan sebagian besar kapal-kapal laut masih belum dimiliki oleh individu-individu kapitalis, yang mengelola bisnis mereka sendirian, melainkan dimiliki oleh perusahaan-perusahaan perseroan yang bisnisnya dikelola oleh buruh-buruh bayaran, oleh buruh-buruh yang kedudukannya sepenuhnya dan selengkapnya adalah sebagai pekerja-pekerja atasan yang dibayar lebih tinggi. Bagaimana dengan para direktur dan pemegang saham? Pekerja-pekerja atasan tersebut mengerti dengan baik bahwa semakin sedikit direktur dan pemegang saham mencampuri urusan manajemen dan fungsi pengawasan, maka semakin baik lah hal itu bagi perseroan tersebut. Suatu pengawasan yang longgar, hanya sekadar formalitas saja, memang merupakan satu-satunya fungsi yang masih tersisa bagi para pemilik bisnis tersebut. Dengan demikian, bisa kita mengerti bahwa sesungguhnya para kapitalis pemilik perusahaan-perusahaan raksasa tersebut tidak mempunyai kegiatan lain dalam perusahaan-perusahaan tersebut, kecuali hanya menerima deviden (pembagian keuntungan) setengah-tahunan. Dalam hal itu, fungsi sosial para kapitalis telah dialihkan kepada pekerja-pekerja yang dibayar, diupah; sedangkan mereka sendiri terus menerus mengantongi deviden¾dan kadang menerima upah untuk fungsi-fungsi formal yang masih melekat, meski pun ia telah berhenti dari fungsi-fungsi formal tersebut.
Namun ada fungsi lain yang masih tersisa bagi para kapitalis itu, meski pun telah dipaksa “pensiun” dari manajemen karena luasnya perusahaan-perusahaan raksasa bersangkutan. Fungsi tersebut: berspekulasi dengan saham-sahamnya di bursa saham. Karena tak ada yang dikerjakan lagi maka para “pensiunan” kita itu atau, sesungguhnya, para kapitalis yang sudah digantikan fungsinya itu, berjudi sesuka-suka hati mereka di lingkungan gemah-ripah bursa saham. Mereka pergi ke bursa saham dengan niat pasti: mengantongi uang sebanyak-banyaknya, dengan berpura-pura seolah-olah uang tersebut mereka peroleh sebagai “upah”, walaupun mereka juga mengatakan bahwa asal-muasal segala pemilikan adalah kerja dan simpanan¾barangkali memang itu asal-muasalnya, tetapi jelas bukan itu tujuannya. Betapa munafiknya: dengan kekerasan mereka menutup sarang-sarang judi yang kecil-kecil, sedangkan masyarakat kapitalis kita itu tidak dapat hidup tanpa sebuah rumah judi raksasa, tempat berjuta-juta demi berjuta-juta derita disebut sebagai kekalahan atau bahkan kemenangan (sekalipun), dan ia menjadi pusat masyarakat itu sendiri! Bila demikian hal nya, sesungguhnya, keberadaan para kapitalis pemegang saham¾yang sudah “pensiun”¾itu tidak saja menjadi berlebihan, tidak diperlukan lagi, tapi juga menjadi sangat mengganggu.
Kenyataannya, sungguh, perkeretaapian dan perkapalan (dengan tenaga uap) hari demi hari kian menjadi kebutuhan pula bagi semua perusahaan manufaktur dan perdagangan besar. “Pengembangan”¾perubahan dari kongsi-kongsi besar perseorangan menjadi perseroan-perseroan terbatas¾telah menjadi kenyataan selama lebih dari sepuluh tahun terakhir ini. Dari pergudangan-pergudangan kota Manchester hingga bengkel-bengkel, tambang-tambang batu bara di Wales dan di Utara, serta pabrik-pabrik Lancashire, segalanya, sedang atau telah dikembangkan. Di seluruh Oldham nyaris hanya tersisa sebuah pabrik katun yang berada di tangan perseorangan; bahkan pedagang eceran semakin digantikan oleh “toko-toko koperatif” yang, sebenarnya, sebagian besar hanya lah koperasi papan nama belaka¾tetapi penjelasan tentangnya kita tunda dahulu. Demikian lah, telah kita lihat bahwa perkembangan sistem produksi kapitalis itu sendiri yang merubah kelas kapitalis, berubah seperti layaknya pemintal-tangan. Tapi, perbedaan perubahannya seperti ini: pemintal-tangan ditakdirkan mati pelan-pelan karena kelaparan, namun kapitalis yang “pensiun” itu mati pelahan-lahan karena terlalu banyak makan. Dalam hal itu, mereka umumnya sama saja: keduanya tak tahu harus diapakan diri mereka itu.
Maka, ini lah hasilnya: perkembangan ekonomi masyarakat kita sekarang ini cenderung semakin terkonsentrasi, mensosialisasikan produksi ke dalam perusahaan-perusahaan raksasa yang tidak dapat lagi dikelola oleh kelas kapitalis perseorangan. Segala omong-kosong tentang “ketajaman melihat” si kapitalis dan keajaiban-keajaiban yang dihasilkannya, berubah menjadi omong-kosong besar segera setelah satu perusahaan mencapai ukuran tertentu. Bayangkan lah “ketajaman melihat” perkeretaapian London dan Inggris Barat-laut! Yang tidak bisa dikerjakan oleh sang majikan, si kapitalis, tapi justru hanya bisa dihasilkan oleh pekerja biasa, hamba-hamba perusahaan yang berupah¾yang walau dengan keadaan seperti itu pun ternyata mereka berhasil.
Demikian lah, kelas kapitalis tidak dapat lagi mengklaim keuntungan-keuntungannya seolah-oleh sebagai “upah pengawasan”, karena mereka tidak mengawasi apapun. Biarkan lah para pembela modal menggembar-gemborkan bualan itu, namun omongan mereka akan selalu kita ingat-ingat.
Tapi, seperti telah dijelaskan dalam nomor minggu yang lalu, telah kita coba buktikan bahwa kelas kapitalis yang itu juga yang menjadi tak mampu lagi mengelola sistem produktif raksasa negeri ini; bahwa, di satu pihak, mereka telah memperluas produksi sehingga secara berkala membanjiri seluruh pasar dengan produk-produk perusahaannya namun, di lain pihak, menjadi semakin tidak mampu lagi mempertahankan dirinya terhadap persaingan dari luar (negeri). Demikian lah, telah kita buktikan bahwa kita bisa mengelola industri-industri besar negeri dengan sangat baik tanpa campur-tangan kelas kapitalis, karena campur-tangan mereka itu semakin menjadi sangat mengganggu.
Katakan kembali kepada mereka: “Menyingkir lah! Berikan kesempatan kepada kami, kelas pekerja.”

Oleh: Frederick Engels

Kelas-kelas Sosial dan Perjuangan Kelas

2009-12-01T19:54:00.000+07:00

Apakah yang disebut kelas-kelas sosial itu? Mengapa muncul/terdapat kelas-kelas dalam perkembangan masyarakat? Bagaimana kedudukan dan hubungan antar kelas dalam kehidupan sosial kita? Jawaban yang tepat terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membawa kita pada pemahaman tentang hakekat gejala-gejala sosial (penting) di jaman modern, seperti negara, hubungan-hubungan politik dan kehidupan ideologis. Pendekatan kelas, yang mengasumsikan bahwa kehidupan masyarakat itu terbagi ke dalam kelas-kelas, merupakan salah satu prinsip metodologi Marxisme yang paling mendasar. Lenin menjelaskan arti penting prinsip tersebut sebagai berikut: “Orang-orang selalu menjadi korban tipu muslihat atau sering menipu diri sendiri dalam kehidupan politiknya, dan mereka akan terus menerus bersikap demikian bila mereka tidak berhasil memahami kepentigan-kepentingan kelas dibalik tabir moral, agama, sosial-politik, deklarasi-deklarasi dan janji-janji.”

I. Konsep Tentang Kelas Sosial
Kelas sosial adalah pengelompokan yang ada dalam masyarakat. Namum ada pengelompokan masyarakat yang tidak berdasarkan kelas. Pengelompokan itu, misalnya berdasarkan jenis kelamin, ras, kebangsaan, pekerjaan dan sebagainya. Beberapa di antara pengelompokan itu ada yang didasarkan atas penggolongan fisik (usia, jenis kalamin, ras), dan ada juga penggolongan yang bersifat sosial (kebangsaan, pekerjaan). Pembedaan-pembedaan tersebut, dilihat dari segi politik, sebenarnya tidak dengan sendirinya menyebabkan perbedaan-perbedaan sosial, dan hanya di bawah kondisi-kondisi sosial tertentu saja, maka pembedaan tersebut bisa dikaitkan dengan ketimpangan sosial. Alhasil, ketimpangan yang didasarkan pada ras sesungguhnya lebih bersifat historis/menyejarah ketimbang alami. Pengelompokan rasial sendiri merupakan kategori sosial, bukan kategori biologis. Pengelompokan berdasarkan ras muncul karena ada praktek sosial kapitalisme yang memuja-muja perbedaan fisik manusia (biasanya merupakan perbedaan warna kulit), yang menganggap bahwa unggul dan rendahnya nilai-nilai sosial itu berasal dari perbedaan-perbedaan fisik tersebut. Akibatnya, muncul pembenaran terhadapnya; juga misalnya ketimpangan sosial berdasarkan jenis kelamin, yang sebenarnya lebih disebabkan oleh fakta-fakta historis/kesejarahan ketimbang fakta-fakta alam. Pada tahap awal perkembangan sejarah, yakni selama sistem komunal primitif, kaum perempuan memainkan peranan penting/pimpinan di tengah masyarakat. Namun peran kepemimpinan itu lambat laun pudar seiring dengan terbagi-baginya masyarakat ke dalam unit-unit keluarga yang dipisahkan satu sama lain berdasarkan pemilikan pribadi.
Secara umum pembagian-pembagian kelas tak berhubungan dengan perbedaan-perbedaan yang alamiah; walaupun memang bisa saja pembagian kelas itu mengelompok ke dalam jenis ras yang sama, kelompok-kelompok etnis yang sama, menerobos garis usia dan jenis kelamin.
Sejumlah sosiolog borjuis mencoba mencari sebab-sebab pembagian kelas tersebut atas dasar faktor politik, yakni dilihat karena adanya penundukan secara paksa sekelompok orang oleh kelompok orang lainnya. Tentu saja peralihan dari masyarakat tanpa kelas menjadi masyarakat berkelas terjadi dengan pemaksaan. Akan tetapi pemaksaan sebenarnya hanya lah merupakan faktor yang mempercepat saja, atau yang semakin mempertajam ketimpangan sosial; pemaksaan bukan lah penyebab utamanya. Alasan rasial tidak bisa dijadikan argumen untuk menjelaskan asal-usul timbulnya kelas-kelas dalam masyarakat; dan memang perampasan merupakan alasan yang lebih baik untuk menjelaskan sebab dari asal-usul pemilikan pribadi alat-alat produksi. Perampasan bisa jadi mengakibatkan berpindahnya pemilikan pribadi alat-alat produksi dari satu orang kepada orang lainnya, namun perampasan itu sendiri sebenarnya tidak lah melahirkan/merupakan (sebab awal) adanya pemilikan pribadi.
Terbaginya masyarakat ke dalam kelas-kelas disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi. Sebagai contoh: di dalam masyarakat Mesir Kuno atau Yunani Kuno, walaupun tidak ada penaklukan-penaklukan, namun di dalam masyarakatnya terdapat pembagian-pembagian kerja --sehingga terdapat pemisahan-pemisahan para produsen yang terlibat di dalam berbagai bentuk aktifitas produksi-- dan adanya pertukaran antar produksi yang dihasilkan oleh kerja mereka. Pertama-tama, terdapat pemisahan antara pekerjaan bertani dan pekerjaan beternak, kemudian pekerjaan kerajinan tangan terpisah dari kerja pertanian, dan akhirnya muncul usaha jasa (seperti: manajemen, pencatatan, administrasi publik) dipisahkan dari kerja manual. Pembagian kerja secara sosial dan pertukaran antar surplus hasil produksi inilah yang menyebabkan terjadinya pemilikan pribadi terhadap alat-alat produksi, hal inilah yang mengantikan pemilikan alat-alat produksi secara komunal dan memunculkan pengelompokan-pengelompokan sosial yang tidak setara dalam proses produksi sosial, yaitu: kelas. Masyarakat kemudian menjadi terbagi menjadi golongan kaya dan golongan miskin, golongan penghisap dan golongan terhisap, sehingga ketimpangan pun merajalela, sebagaimana yang dikatakan Engels: “...kelas-kelas dalam masyarakat selalu merupakan produk dari corak produksi dan pertukaran, atau produk dari kondisi ekonomi pada jamannya.”
Kelas-kelas terbentuk melalui dua cara. Pertama, ketika pengelompokan kelas menghancurkan perkampungan komunal lembah sungai Tigris, perkampungan komunal Eufrat di Irak Selatan dan perkampungan komunal di lembah sungai Nil, Mesir, pada masa neolitik. Pengelompokan tersebut, salah satunya terdiri dari kaum spesialis yang mengembangkan/ memonopoli pengetahuan dan keterampilan, yang sangat dibutuhkan bagi pengorganisasian pembangunan proyek-proyek raksasa.
Pertanian di lembah-lembah sungai ini sangat bergantung pada proyek-proyek irigasi raksasa yang membutuhkan kerja gotong royong yang melibatkan banyak penduduk dari perkampungan-perkampungan lembah sungai. Di Mesir, air didapat dari banjir tahunan sungai Nil. Akan tetapi, untuk memperoleh air yang cukup diperlukan pembangunan dan perawatan sejumlah besar bendungan untuk menyalurkan air secara reguler guna menyirami tanaman. Di wilayah Irak Selatan (Sumeria), mengandalkan pasokkan air dari banjir tahunan sungai Tigris dan Eufrat saja tidak lah cukup, karenanya untuk memperoleh jumlah air yang memadai guna mengairi lahan pertanian hanya bisa didapat melalui pembangunan dan pemeliharaan jaringan kanal yang ekstensif/besar-besaran. Pekerjaan proyek irigasi ini memerlukan banyak tenaga kerja --dengan mengerahkan begitu banyak penduduk perkampungan-perkampungan sekitarnya-- dan selain itu juga ada yang mengurusi (spesialisasi) pengetahuan dan pengorganisasian wewenang. Akan tetapi, begitu golongan organisator dan administrator mengelompokan diri ke dalam kelompok-kelompok solid --yang tinggal di perkotaan (biasanya di sekitar kuil pemujaan)-- maka upeti pun mulai ditarik dari penduduk kampung secara paksa. Dengan demikian masyarakat pun terbelah menjadi kelas petani-tukang --yang dihisap-- dan kelas pejabat-pemuka agama --yang menghisap. Kelas penghisap ini dikepalai oleh seorang raja-pemuka agama, yang dengan dalih sebagai wakil dewa di bumi, kemudian menegakan, mensahkan, pemilikan tanah secara pribadi. pada tahap awal, hal tersebut kemudian menjadi pola umum yang timbul dalam masyarakat berkelas. Pola ini lahir dari corak produksi “Asiatik” yang muncul di Sumeria dan Mesir Kuno sekitar 5.500 tahun yang lalu.
Cara kedua proses pembentukan kelas adalah melalui proses pembudakan anggota-anggota kelompok lain, yang ditaklukan melalui pertempuran, atau bisa saja melalui pembudakan terhadap anggota-anggota kelompoknya sendiri yang, misalnya, selama ini terjerat hutang. Hal ini merupakan pola umum munculnya masyarakat pemilik budak, yang pada awalnya tumbuh dalam masyarakat Yunani Kuno dan kemudian juga dalam masyarakat Romawi Kuno pada 1.000 tahun sebelum Masehi.
Dalam rangka merangkum, menyimpulkan, pengalaman perkembangan pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas, untuk pertama kalinya Marxisme menyumbangkan penjelasan yang otentik-ilmiah terhadap esensi kelas, alasan-alasan kemunculannya dan cara melenyapkannya. Karl Marx menghubungkan keberadaan kelas-kelas tersebut dengan fase/tahap-tahap historis perkembangan produksi sosial, namun para ilmuwan sosial borjuis selalu mengabaikan hal tersebut. Anggapan mereka, kelas merupakan fenomena/gejala ahistoris/tidak menyejarah yang sudah ada sejak awalnya hingga sekarang (selalu ada yang kaya dan yang miskin di tengah-tengah masyarakat). Marx membuktikan bahwa masyarakat berkelas berwatak sementara dan bisa ditunjukkan syarat-syarat melenyapnya, digantikan oleh masyarakat tanpa kelas. Marx menunjukan bahwa masyarakat kapitalis merupakan tahapan terakhir keberadaan masyarakat berkelas --yang antagonistik/bertentangan-- dalam sejarah umat manusia. Marx menekankan bahwa jalan menuju masyarakat tanpa kelas terbentang dalam jalur sejarah perjuangan kelas (proletariat) melawan segala bentuk penindasan guna menegakkan kekuasaannya atas masyarakat. Dalam surat yang dilayangkan kepada Joseph Weydemeyer di New York, Maret, 1852, Marx menuliskan bahwa: “Bukan lah aku yang menemukan keberadaan dan pertentangan kelas dalam masyarakat modern. Jauh sebelumku, para sejarawan borjuis telah membeberkan perkembangan historis perjuangan kelas tersebut, begitu juga para ekonom borjuis telah menguraikan anatomi ekonomi keberadaan kelas-kelas tersebut. Yang aku lakukan hanya lah membuktikan:
1. bahwa keberadaan kelas-kelas terkait dengan fase-fase historis perkembangan produksi,
2. bahwa perjuangan kelas mau tak mau mangarah pada kediktaktoran proletariat,
3. bahwa kediktaktoran itu sendiri hanya lah merupakan bentuk transisi/peralihan menuju penghapusan seluruh kelas dalam masyarakat atau menuju pembentukan masyarakat tanpa kelas…”
Dalam karyanya pada awal tahun 1852 --The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte-- Marx memberikan penjelasan tentang apa yang menentukan definisi kelas, yaitu: “Sepanjang jutaan keluarga hidup di bawah eksistensi kondisi-kondisi ekonomi yang membedakan cara hidupnya, kepentingan-kepentingannya dan kebudayaannya dari kelas-kelas lainnya, sehingga mereka bermusuhan dengan kelas-kelas lainnya tersebut, maka mereka bisa disebut telah berbentuk kelas tersendiri”. Dari penjelasan tersebut, Marx mendefinisikan kelas sebagai sejumlah besar keluarga yang, karena hubungan-hubungan produksi (“eksistensi kondisi-kondisi ekonomi”) di mana mereka hidup, memiliki kesamaan cara hidup, kesamaan kepentingan, dan kesamaan kebudayaan yang membedakannya dari kelompok mayarakat lainnya sehingga menyebabkan mereka berada dalam hubungan yang antagonistik dengan sejumlah besar keluarga lainnya.
Marx lalu memberikan penjelasan lanjutan tentang mengapa pembagian kelas pada dasarnya bertalian dengan hubungan-hubungan produksi yang eksploitatif/ menghisap:
“Bentuk ekonomi spesifik yang tujuannya menghisap nilai lebih tenaga kerja (produsen langsung) yang tidak dibayarkan menentukan hubungan antara yang menguasai dan yang diperbudak, dan akan meluas pada hubungan-hubungan di luar produksi karena bereaksi sesuai dengan determinan hubungan penghisapan tersebut. Di atas basis ini lah seluruh konfigurasi komunitas ekonomi terbentuk, yang merupakan akibat dari hubungan-hubungan produksi yang nyata, dan demikian pula akibatnya, pengaruhnya, pada bentuk politik spesifik. Berbagai bentuk hubungan langsung antara pemilik syarat-syarat produksi dengan produsen langsung --suatu hubungan yang memiliki bentuk khusus karena pada hakikatnya bertalian dengan tingkat tertentu perkembangan tipe dan cara tenaga kerja beroperasi, atau karenanya bertalian juga dengan tenaga produktif sosial-- bisa menjelaskan rahasia yang paling dalam, basis tersembunyi, seluruh struktur sosial, dan karenanya pula bisa menjelaskan pertalian politik antara kedaulatan dengan ketergantungan, pendek kata, berbagai bentuk spesifik negara.
Dalam penjelasan di muka Marx menempatkan kategori kelas sosial dilihat dari hubungan antara “pemilik syarat-syarat produksi” dengan “produsen langsung”. Inilah hubungan produksi yang mengizinkan si “pemilik syarat-syarat produksi” menghisap nilai lebih tenaga kerja “produsen langsung” yang tidak dibayarkan. Bentuk-bentuk perampasan nilai lebih tenaga kerja, yang dimungkinkan dalam masyarakat berkelas, tergantung kepada tingkat “tenaga produktif sosial” yang telah dicapai, karena “produsen langsung” lah yang sebenarnya menentukan jumlah potensial surplus sosial yang diproduksi.
Lenin kemudian mensintesiskan aspek-aspek lain dari penjelasan Marx tentang kelas, dan ia mendefinisikan kelas sebagai: “Segolongan besar masyarakat yang dibedakan dengan segolongan masyarakat lainnya berdasarkan posisi mereka secara historis dalam sistem produksi sosial, oleh relasi/hubungan mereka (yang dalam banyak kasus dilegitimasikan /disahkan oleh hukum) dengan alat-alat produksi, oleh peran mereka dalam organisasi kerja secara sosial dan, sebagai konsekuensinya, adalah hilangnya kemampuan untuk mendapatkan jatah kekayaan sosial dan cara untuk memperolehnya. Kelas-kelas adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berkemampuan untuk merampas hasil kerja kelompok lainnya berdasarkan perbedaan posisi di tengah sistem sosial-ekonomi tertentu.”
Mari lah kita kaji definisi itu secara lebih rinci: Menurut Lenin, kelas adalah kelompok-kelompok masyarakat yang terutama dibedakan oleh posisi mereka (secara historis) di tengah sistem produksi. Artinya, keberadaan tiap kelas harus dikaitkan dengan corak produksi yang melahirkannya, karena tiap-tiap corak produksi yang antagonistik akan melahirkan masyarakat dengan garis pembagian kelasnya -- misalnya, pembagian kelas yang muncul adalah: antara bangsawan pemilik tanah dan petani pembayar upeti; pemilik budak dan budak; tuan feodal dan kaum hamba; kapitalis dan proletar.
Di dalam sebuah sistem produksi, kelas-kelas menempati posisi yang berbeda dan saling bertentangan satu sama lain. Posisi ini ditentukan oleh relasi mereka terhadap alat-alat produksi. Relasi produksi dalam masyarakat berkelas adalah relasi penghisapan, relasi dominasi/ penguasaan dan relasi penundukkan. Karena kelas yang berkuasa memonopoli alat-alat produksi yang vital/menentukan, atau memiliki alat produksi yang paling penting. Jika satu lapisan masyarakat memonopoli alat-alat produksi maka para pekerja, selain bekerja untuk menghasilkan sesuatu bagi subsistensi/kebutuhan mereka sendiri, juga menghabiskan waktu kerja mereka untuk menghasilkan surplus/kelebihan yang akan dirampas oleh pemilik alat-alat produksi.
Relasi kelas-kelas terhadap alat-alat produksi juga tergantung pada peran mereka dalam organisasi kerja secara sosial. Kelas-kelas menjalankan fungsi yang beragam dalam produksi sosial; dalam masyarakat berkelas, ada yang mengatur produksi, ada yang mengontrol ekonomi, ada yang mengontrol seluruh urusan sosial, dan ada yang terlibat secara dominan dalam kerja mental, sementara itu kelas yang lain menanggung beban menjalankan kewajiban pekerjaan fisik yang berat.
Begitu sistem produksi sosial dan seluruh kehidupan masyarakat tumbuh semakin kompleks/rumit, maka pengembangan fungsi kontrol semakin dibutuhkan, misalnya saja pada masyarakat agraris di Mesir, Irak, Cina dan India Kuno. Proyek irigasi berskala besar semakin menuntut spesialisasi pengetahuan dan pengorganisasian kerja yang terpusat. Hal ini berbeda dengan pekerjaan pertanian yang berskala kecil, individual, atau proyek pertanian komunal yang sederhana. Kita tak bisa membayangkan jika produksi yang berskala besar, yang menggunakan mesin, tidak ditopang oleh aktifitas terorganisir-rapih dan manajemen produksi di segala bidang. Dalam masyarakat berkelas, manajemen produksi sosial biasanya berada dalam kendali kelas yang memiliki alat produksi. Menurut Marx bahwa seseorang tidak serta merta menjadi kapitalis karena dia seorang pimpinan sebuah industri; yang terjadi justru sebaliknya, dia menjadi pimpinan industri karena dia seorang kapitalis. Kepemimpinan dalam bidang perindustrian merupakan pelengkap bagi modal/kapital, sebagaimana fungsi yang dijalankan oleh seorang Jendral dan Hakim, yang tak lain merupakan pelengkap bagi sistem kepemilikan tanah pada masa feodal.
Saat relasi-relasi produksi tertentu mulai menghalangi perkembangan tenaga-tenaga produktif maka peran kelas, yang berkuasa di dalam organisasi kerja secara sosial, juga mengalami perubahan; kelas tersebut mulai kehilangan fungsinya dalam mengorganisir produksi, merosot menjadi parasit/benalu yang melekat pada tubuh masyarakat. Perkembangan ini menimpa kelas pemilik budak dan kaum aristokrat feodal pada masanya masing-masing, dan hal yang sama juga menimpa kalangan borjuis besar (kelas ini pun akhirnya melepaskan fungsi pengorganisasian kerja sosialnya pada kalangan pekerja yang digaji, manajer, supervisor, atau bahkan kepada regu-regu pekerja).
Ada juga pembedaan kelas-kelas satu dengan yang lainnya menurut ukuran (besarnya) dan sumber pendapatan (income) sosial mereka. Perbedaan ukuran dan sumber pendapatan sosial ini tidak diragukan lagi memilik arti yang demikian pentingnya, namun hal tersebut bukanlah faktor yang paling utama. Dengan mudah kita bisa memahami hal ini jika kita menanyakan pada diri kita sendiri: mengapa ada berbagai sumber pendapatan yang menjadi syarat-syarat keberadaan kelas-kelas? Jawabannya terletak pada posisi mereka di tengah-tengah sistem produksi sosial. Marx menyatakan bahwa, secara sekilas, kelas itu terdiri dari sejumlah orang yang memilik sumber pendapatan yang sama. Namun hal tersebut tidak menukik pada apa yang sesungguhnya menjadi dasar keberadaan kelas-kelas; fakta menunjukan bahwa relasi-relasi yang paling utama dan menentukan adalah justru adanya bentuk distribusi/pembagian yang bergantung pada relasi produksi. Jika kita hanya menghitung sumber dan ukuran pendapatan, kita tidak bisa mendefinisikan kelas-kelas dengan pengelompokan-pengelompokan dan strata-strata sosial lainnya yang keberadaannya juga ditentukan oleh berbagai sumber pendapatan. Sebagai contoh, dalam sistem kapitalisme, para buruh yang melakukan pekerjaan yang sama menerima upah melalui sumber pendapatan yang berbeda-beda, atau yang lainnya mendapatkan upahnya dari negara. Para pekerja yang terampil dibayar lebih tinggi daripada buruh yang tak punya keterampilan khusus. Tetapi apakah dengan demikian memberi alasan untuk menganggap kelas mereka berbeda?
Pembagian kelas membelah kehidupan sosial dari atas sampai bawah, mempengaruhi seluruh sistem sosial. Relasi-relasi ini dibagi menjadi relasi-relasi yang bersifat material dan ideologis. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah: relasi-relasi macam apakah yang ada diantara kelas-kelas?, Bersifat material kah atau ideologis kah? Jawabannya adalah: bersifat kedua-duanya. Keberadaan kelas-kelas dikaitkan dengan relasi-relasi ekonomi tertentu yang memungkinkan kelas-kelas peghisap merampas hasil kerja kelas yang terhisap. Totalitas dari seluruh relasi inilah yang membentuk struktur kelas dalam masyarakat dan menyediakan basis bagi perjuangan kelas. Akan tetapi, relasi-relasi antar kelas ini tidak terbatas dalam bidang ekonomi semata, relasi-relasi ini paling menunjukan ekspresinya (perwujudannya) terutama dalam kehidupan politik. Pada akhirnya relasi-relasi antar kelas, dalam bentuk perjuangan kelas, dipaparkan secara gamblang dalam level ideologi, dalam kehidupan intelektual masyarakat. Persis sebagaimana dikatakan oleh para peletak dasar Marxisme bahwa pertentangan antara proletariat dengan borjuasi, yang berurat-berakar pada relasi-relasi produksi kapitalisme, kemudian mempengaruhi seluruh kehidupan sosial, kondisi-kondisi yang melingkupi keberadaan kelas-kelas, relasi-relasi antar kalangan mereka sendiri, dan dengan itu juga menyebabkan para buruh memilik gagasan-gagasan, ide-ide, prinsip-prinsip moralitas dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang berbeda dengan borjuasi. Perbedaan-perbedaan itu lah yang menggambarkan posisi anggota-anggota kelas dalam kehidupan sehari-hari, dalam pendidikan dan kulturnya, gagasan-gagasannya, keyakinan-keyakinannya, psikologi sosial mereka dan sebagainya, yang kesemuanya itu merupakan turunan dari relasi-relasi ekonomi.
Di samping adanya perbedaan-perbedaan kelas dalam masyarakat ada juga perbedaan-perbedaan sosial lainnya, sebagai contoh, ada perbedaan antara desa dan kota, yang pada akhirnya juga mempengaruhi keberadaan mereka yang bekerja di lapangan industri dengan yang bekerja di lapangan pertanian, dan juga pembedaan antara mereka yang terlibat kerja fisik dengan mereka yang terlibat kerja mental.
Pembagian antara desa dan kota memecah seluruh populasi menjadi dua, yakni yang tinggal di perkotaan dan yang tinggal di pedesaan. Pembagian ini lantas menyediakan ciri-ciri yang unik dalam semua formasi kelas. Sebagai contoh, dalam masyarakat feodal kelas petani dan kelas tuan feodal terutama terpusat di wilayah pedesaan. Sementara daerah perkotaan terutama ditinggali oleh para pengrajin/tukang, kaum pedagang dan cikal bakal kelas borjuasi. Sementara dalam masyarakat kapitalis seluruh kelas sosial, dengan kadar yang berbeda satu dengan yang lainnya, bisa kita lihat kehadirannya baik di kota maupun di desa. Dengan demikian kita bisa melihat pembagian kelas borjuis dan kelas borjuis kecil baik di kota maupun di desa, pembagian di antara kelas pekerja kota/desa dan sebagainya.
Pembedaan-pembedaan sosial juga tampak dengan adanya pengelompokan-pengelompokan kecil yang ada didalam satu kelas yang sama. Sebagai contoh, kelas borjuasi sendiri terbagi antara kapitalis kecil, menengah dan kapitalis besar, yang semuanya ditentukan oleh jumlah (banyaknya) kapital yang mereka miliki.
Selain itu juga, ada kelompok-kelompok sosial yang tidak terkait dengan kelas tertentu, seperti para mahasiswa yang hidup dari (dibiayai oleh) negara, atau para perwira polisi yang mendapat gaji namun peranannya dalam sistem produksi kapitalis adalah untuk melindungi milik pribadi kaum kapitalis. Kita juga melihat keberadaan orang-orang yang tak termasuk dalam salah satu kelas, yaitu orang-orang yang telah kehilangan koneksi dengan kelas mereka sendiri, sebagi contoh adalah kaum lumpen proletariat di bawah sistem kapitalisme, yang terdiri dari orang-orang yang tak punya pekerjaan yang jelas, tak punya keinginan untuk memperoleh pekerjaan, dan yang hidup dengan memangsa/menggerogoti kelas borjuis dan borjuis kecil. Yang masuk dalam golongan ini adalah para pengemis, maling-maling dan semacamnya.
Di antara berbagai pengelompokan sosial yang ada, pengelompokan yang paling utama dan jelas adalah pengelompokan berbasis kelas. Pertama, kelas-kelas itu tumbuh dari fondasi-fondasi masyarakat yang paling mendasar, yaitu dari relasi masyarakat/ manusia dengan alat-alat produksi yang menentukan relasi-relasi lainnya. Kedua, Kelas merupakan pengelompokan sosial yang paling kuat dan paling banyak keanggotaannya di tengah masyarakat, yang relasi-relasi serta perjuangannya amat mempengaruhi jalannya seluruh sejarah kehidupan sosial, politik dan ideologi masyarakat.
Para sosiolog borjuis sering mengaburkan konsep "kelas" menjadi konsep "kelompok sosial ekonomi" pada umumnya, yang keberadaannya ditentukan oleh tingkat pendapatan. Mereka membagi masyarakat kapitalis bukan ke dalam kelas tetapi ke dalam lapisan-lapisan masyarakat, “strata” --terminologi/istilah seperti “strata” dan “stratifikasi” diambil dari ilmu geologi untuk menunjukkan terbaginya masyarakat menjadi berbagai lapisan yang membentuk hirarki masyarakat. Banyak kriteria/patokan yang digunakan untuk menentukan komposisi berbagai strata, di antaranya adalah kriteria jenis pekerjaan, kriteria kekayaan, kriteria pendidikan, kriteria tempat tinggal dan semacamnya, namun para sosiolog borjuis tidak menekankan faktor yang paling utama dan menentukan, yaitu posisi orang dalam sistem produksi kapitalis dan relasi-relasi mereka terhadap alat-alat produksi. Padahal faktor ini lah yang paling menentukan distribusi kekayaan sosial dan yang paling menentukan dalam cara memperolehnya, sebagaimana dikatakan oleh Lenin: “Kriteria-kriteria fundamental yang menggolongkan orang ke dalam kelas-kelas adalah posisi yang mereka tempati dalam produksi sosial, dan juga relasi mereka terhadap alat-alat produksi.”
Sosiolog borjuis menganalisa kelas dengan menggunakan kategori pekerjaan dan statistik pendapatan --yang membawa mereka pada kesimpulan bahwa mayoritas kaum buruh di negeri-negeri kapitalis maju termasuk dalam kelompok kerah putih, kelompok sosial ekonomi yang berpendapatan menengah, dan oleh karena itu mereka termasuk dalam ‘kelas menengah’. Berbeda dengan metode analisa yang superfisial/dibuat-buat tersebut, Marxisme berpandangan bahwa kelas-kelas terbentuk dalam relasinya satu sama lain (dan secara fundamental ditentukan) oleh posisi yang mereka tempati dalam sistem produksi sosial serta oleh relasi mereka terhadap alat-alat produksi. Dengan demikian, sebagai contoh, yang disebut kaum borjuis bukan sekedar segolongan orang yang memiliki banyak uang; begitu juga kaum proletartiat bukan sekedar sekumpulan orang miskin (yang misalnya kebetulan bekerja sebagai buruh). Akan tetapi, keberadaan kedua kelas ini ditentukan oleh relasi satu sama lain yang bersifat khusus dalam sistem produksi sosial kapitalis. Kaum kapitalis memiliki dan mengontrol alat produksi dan subsistensi, sementara kaum proletar tak memiliki apa-apa kecuali tenaga kerja yang ada pada mereka, yang dijual kepada kelas kapitalis. Sebagai akibatnya, kaum kapitalis mampu memperkaya hidupnya dengan membeli komoditi tenaga kerja, sedangkan proletariat hanya mampu melanjutkan hidupnya dengan menjual komoditi tenaga kerjanya pada kapitalis.
Analisa pendekatan Marxis terhadap kelas-kelas ini dipakai untuk membongkar relasi-relasi antar kelas yang berwatak menghisap dan menindas, yang kemudian memunculkan perjuangan kelas antar mereka, yang pada akhirnya mendorong maju perkembangan sejarah. Bertentangan dengan analisis Marxis, sosiolog borjuis justru melihat keberadaan kelas, yang saling terpisah satu dengan yang lainnya, berdasarkan besar (ukuran) pendapatan atau jenis kelamin. Sehingga, hal itu mengaburkan relasi-relasi antar kelas yang berwatak menghisap dan menindas dalam masyarakat kapitalis, dan itu artinya mengaburkan basis material perjuangan kelas antar mereka.

II. Struktur Sosial Dan Cara-Cara Perubahannya
Totalitas dari kelas-kelas, lapisan-lapisan, kelompok-kelompok sosial, dan sistem yang mengatur hubungan antar mereka ini kemudian membentuk struktur sosial masyarakat.
Dalam menganalisis struktur sosial, Marxisme membuat pembagian antara kelas-kelas fundamental dan kelas-kelas non-fundamental. Kelas-kelas fundamental adalah kelas-kelas yang dilahirkan dari corak produksi yang berlaku, atau kelas-kelas yang tidak mungkin kita temukan di bawah corak produksi tertentu/lainnya. Kontradiksi mendasar dari corak produksi yang berlaku terwujud dalam pola hubungan dan pola perjuangan antar kelas. Seluruh corak produksi yang antagonistik bisa ditunjukkan dengan adanya dua kelas yang secara fundamental saling bertentangan.
Corak produksi pengumpul upeti (“Asiatik”), di sini merupakan bentuk keberadaan kelas kelas yang secara fundamental, di satu pihak, adalah para pemuka agama dan bangsawan/petinggi militer yang dikepalai oleh pemuka agama, yang kadang merangkap sebagai raja dan pahlawan negara, sementara di pihak lain adalah para penduduk kampung, yakni kaum tani. Seluruh tanah dan sumber air --yang merupakan alat-alat produksi yang menentukan-- dimiliki oleh raja, yang di mata para petani dianggap sebagai tuan penguasa. Seluruh kaum bangsawan, dari raja hingga gubernurnya hidup dari upeti yang diperoleh dalam bentuk kerja atau kelebihan produksi yang dihasilkan para penduduk.
Di negeri-negeri yang didominasi oleh corak produksi pemilikan budak (yaitu pada masa kekaisaran Romawi dan Yunani kuno), yang menjadi kelas fundamentalnya adalah tuan pemilik budak dan para budak. Para tuan pemilik budak ini bukan sekedar memiliki alat-alat produksi melainkan juga memiliki para budak yang diperlakukan sekadar sebagai instrumen/alat produksi. Seorang penulis pada jaman Romawi Kuno, Marcus Terentius Varro, dalam risalahnya tentang pertanian membagi kerja penggarapan ladang ke dalam tiga kategori: “…ada peralatan kerja yang bisa bicara, ada aktivitas yang mengeluarkan suara tapi tak bisa bicara, dan ada aktivitas kerja yang bisu. Yang bicara adalah para budak, yang mengeluarkan suara tapi tak bisa bicara adalah hamba, sementara alat kerja yang bisu adalah gerobak…”
Dibawah corak produksi feodal, dua kelas yang merupakan kelas fundamental adalah para pemilik tanah feodal (termasuk didalamnya adalah para pemuka agama) dan para hamba. Para hamba terpaksa menggarap tanah-tanah pertanian berkala kecil dan hanya menggunakan instrumen-instrumen produksi tertentu. Sementara tuan feodal merupakan pemilik alat produksi utama, yaitu tanah. Pemilikan atas tanah inilah yang memungkinkannya untuk merampas kelebihan hasil kerja kaum tani. Para hamba ini --yang tak seperti para budak-- bukan merupakan hak milik tuan feodal. Para hamba ini tidak bisa diperjual-belikan oleh para tuan feodal (terkecuali jika si tuan feodal ini menjual tanahnya). Tuan feodal merampas surplus/kelebihan produksi petani, baik dengan cara corvee (bayaran sesuai waktu kerja), atau melalui quit-rent (bayaran sesuai jumlah produk), atau bisa juga melalui peminjaman uang, sehingga petani dapat menyewa tanah dari tuan tanah. Hal ini ini terutama terjadi pada masa menjelang berakhirnya feodalisme.
Pada masa corak produksi kapitalisme, kelas fundamentalnya adalah kelas borjuis dan proletariat. Mereka yang terlibat dalam produksi secara langsung, yakni para buruh upahan, yang secara hukum adalah para pekerja bebas, tak memiliki akses terhadap pemilikan alat-alat produksi. Tak seperti warga kampung di bawah corak produksi “Asiatik”, atau para hamba yang yang hidup pada masa feodal, para pekerja upahan ini tidak memiliki dan juga tak berhak menggunakan alat-alat produksi guna kepentingan dirinya. Mereka bisa mendapatkan akses terhadap alat-alat produksi sekadar untuk subsistensi (untuk bertahan hidup) jika mereka menjual tenaga kerjanya kepada kaum kapitalis. Dengan alasan ini, Marx dan Engels menyebut relasi penghisapan kapitalis merupakan sistem yang mendasarkan dirinya pada perbudakan upah.
Dalam masyarakat pengumpul upeti (“Asiatik”), perbudakan dan feodalisme, pembagian kelas-kelas dalam masyarakat dipertajam dengan adanya intervensi/campur tangan negara, yang membagi penduduk menjadi kasta-kasta dan lapisan yang turun temurun. Sebagai contoh di India kuno, masyarakat-masyarakat terbagi ke dalam 4 kasta yakni Brahmana (keluarga bangsawan pemuka agama), Ksatria (bangsawan petinggi militer), Waisya (masyarakat kampung), Sudra (lapisan masyarakat yang paling rendah, yakni orang-orang yang disingkirkan dari komunitasnya). Pembagian kasta ini dibenarkan oleh agama Hindu. Pemeluk agama ini meyakini bahwa Dewa Brahma menciptakan kaum Brahmana dari mulutnya, Ksatria diciptakan dari tangannya, Waisya diciptakan dari pahanya, sementara Sudra yang paling rendah diciptakan dari kaki sang Dewa.
Dalam masyarakat pemilikan budak (di Yunani kuno, Romawi dan lain-lainnya) dan dalam masyarakat feodal, penduduk di bagi dalam tingkatan-tingkatan, di mana hukum yang berlaku mengatur hak serta kewajiban masing-masing tingkatan. Lapisan-lapisan tersebut dibentuk berbasiskan pembagian kelas, akan tetapi ia tidak sepenuhnya berkaitan dengan hal itu --karena lapisan-lapisan/tingkatan-tingkatan tersebut juga memunculkan hirarki kekuasaan dan hak-hak istimewa dalam tatanan hukumnya.
Selama berlakunya relasi produksi tertentu, format pembagian kelas yang ada masih menyisakan hal-hal peninggalan corak produksi lama sekaligus menyambung cikal bakal corak produksi yang baru. Keadaan seperti inilah yang mampu menjelaskan keberadaan kelas-kelas non-fundamental atau kelas-kelas transisional (kelas antara). Dalam corak produksi “Asiatik” kita mendapatkan adanya para budak (terutama bekerja pada sektor-sektor kerja kerumah-tanggaan non-produktif), pegawai-pegawai rendahan (juru tulis), pedagang-pedagang kecil dan lintah darat, atau mereka yang bekerja sebagai tukang ransum. Selanjutnya, para bangsawan lokal yang mengumpulkan/menarik upeti dari penduduk kampung, mencoba mendapatkan legalitas pemilikan tanah yang mereka kuasai di wilayah kekuasaan mereka sehingga mereka mendapatkan keabsahan untuk menarik upeti dari penduduk. Akan tetapi perkembangan penguasaan tanah pribadi secara besar-besaran memperlemah kemampuan negara, yang selama ini menjalankan fungsi ekonomi dalam bentuk kontrol terhadap penggunaan air dan proyek-proyek irigasi. Karena pemerintah pusat tidak bisa lagi mengontrol/menguasai pekerjaan- pekerjaan atau proyek-proyek umum, maka runtuh lah kekuasaannya. Bersamaan dengan itu produksi pertanian merosost tajam, dan petani semakin tak sanggup membayar upeti kepada tuan-tuan tanah lokal. Situasi ini biasanya berakibat pada munculnya krisis politik berupa pemberontakan kaum tani yang bermuara pada jatuhnya dinasti yang berkuasa. Pemberontakan ini kemudian memunculkan dinasti penguasa yang baru.
Dalam masyarakat pemilikan budak, kita juga mendapati adanya kaum pedagang, para lintah darat, petani-petani lepas, para tukang, kaum pekerja upahan (khususnya para nelayan) dan juga elemen-elemen non-kelas yang hidup sebagai parasit dalam jumlah besar. Dalam masyarakat feodal, juga terdapat kelas-kelas sosial yang terdiri dari para tukang yang terhimpun dalam gilda-gilda dan perusahaan-perusahaan kaum pedagang dan sebagainya, yang tinggal di daerah perkotaan. Para tukang di gilda-gilda itu kemudian menjadi penghisap, sementara orang-orang yang magang pada mereka berfungsi sebagai pekerja-pekerja tereksploatasi/terhisap. Para tuan tanah besar yang menggunakan cara-cara kapitalis dan pra-kapitalis dalam menghisap kaum tani pun masih bisa kita jumpai (masih bertahan lama) dalam masyarakat kapitalis.
Pada sebagian besar negara-negara kapitalis, juga kita dapat jumpai keberadaan kelas-kelas non-fundamental borjuis kecil yang terdiri dari kaum tani, para tukang, pedagang kecil dan para pemilik alat-alat produksi kecil. Jumlah mereka sangatlah besar dan memainkan peranan penting dalam perjuangan politik. Secara ekonomis, kelas borjuis kecil ini menempati posisi penyangga di antara borjuasi dan proletariat. Keberadaan mereka sebagai pemilik alat-alat produksi secara pribadi menjadikan mereka lebih dekat ke borjuasi (meskipun tak sama dengan para kapitalis pada umumnya, atau mereka ini juga mempekerjakan/mengupah orang lain, yaitu berdasarkan ikatan kerja personal), namun mereka juga mempunyai ikatan dengan kaum proletar karena mereka mempekerjakan diri mereka dan juga mengalami penindasan modal.
Hubungan antara kelas-kelas fundamental dengan kelas-kelas non-fundamental sendiri saling tergantung sama lain. Hal ini disebabkan adanya perkembangan sejarah yang memungkinkan beralihnya kelas-kelas fundamental menjadi kelas-kelas non-fundamental, begitu juga sebaliknya. Kelas-kelas fundamental akan merosot menjadi kelas-kelas non-fundamental ketika relasi-relasi produksi yang sebelumnya, yang menjadi dasar yang dominan dari corak produksi tertentu, lambat-laun dominasinya digantikan (secara bergilir) oleh relasi-relasi produksi yang baru. Kemunculan relasi produksi yang baru kemudian mentransformasikan/merubah kelas-kelas non-fundamental menjadi kelas fundamental ketika relasi-relasi produksi yang baru berhasil mentranformasikan dirinya, sehingga kemudian memunculkan corak produksi yang baru sama sekali.
Corak produksi kapitalis merupakan corak produksi yang unik. Dalam waktu singkat, ia berhasil menyederhanakan struktur kelas masyarakat, membelahnya menjadi dua, yakni antara segelintir kelas yang berkuasa dan massa proletariat yang terus tumbuh dan berkembang. Pada pertengahan abad ke 19, jumlah kaum borjuis sangat banyak. hal ini dikarenakan istrumen-instrumen kerja terutama dimiliki oleh para kapitalis menengah dan kecil. Di Inggris, kelas ini mencakup 8% dari seluruh penduduk yang masuk usia keja; di negeri-negeri lain proporsinya bahkan lebih besar lagi, sementara barisan buruh/pekerja upahan tidak melebihi separuh dari penduduk yang memasuki usia kerja.
Akan tetapi perkembangan kapitalisme monopoli telah menyebabkan konsentrasi/ pemusatan produksi dan modal yang tak ada bandingannya. Hal ini terutama terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia II. Jumlah kaum borjuasi semakin mengecil di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan adanya monopoli yang menghancurkan sejumlah besar kaum kapitalis kecil dan menengah. Di negeri-negeri kapitalis maju prosentasi kaum borjuis berjumlah antara 1% hingga 4% dari keseluruhan penduduk. Akan tetapi, pada saat bersamaan kekuasaan dan kekayaan kaum borjuis monopolis di negeri-negeri kapitalis maju ini telah berlipat ganda. Hanya 1% keluarga dari seluruh keluarga di Amerika Serikat menguasai sekitar 80 % dari seluruh asset/kekayaan produksi.
Dalam tahapan kapitalisme pra-monopoli, kaum borjuis terutama terdiri dari sejumlah besar individu pemilik perusahaan kecil dan menengah, akan tetapi selama abad ke 20, kita menyaksikan tumbuhnya perusahaan saham gabungan sebagai bentuk pemilikan kapitalis yang dominan. Pada awalnya, penjualan saham perusahaan ini merupakan cara menarik dana segar/modal dan tabungan dari para borjuis kecil kaya untuk mengkonsentrasikan dan menanamkan dananya untuk kepentingan para pemegang saham besar. Para ekonom borjuis kemudian menginterpretasikan/menerjemahkan hal ini dengan berbagai cara sebagai transformasi dari perusahaan-perusahaan kapitalis menjadi "milik umum," dan sebagai pertanda bangkitnya “kapitalisme rakyat.” Dalam realitanya, dengan menjadi pemegang saham, seseorang tidak serta merta menjadi seorang kapitalis. Terlebih lagi orang ini pun tidak memiliki hak bicara untuk menetukan jalannya perusahaan yang dia miliki. Tujuan sesungguhnya dari perusahaan-perusahaan yang "go public" adalah untuk menarik tabungan para buruh sehingga bisa dimanfaatkan guna melayani kepentingan pemilik saham besar.
Kemunculan kapitalisme monopoli ini menyebabkan adanya pemisahan antara pemilik modal dengan fungsi manajerial. Dengan perkembangan ini, sejumlah sosiolog borjuis beranggapan bahwa “kelas manajer” telah mengambil alih kekuasaan dan kontrol terhadap perusahaan-perusahaan ini dari kaum kapitalis. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa persoalan pemilikan sudah tidak relevan lagi. Akan tetapi dugaan-dugaan ini tidak lah mencerminkan situasi yang sesungguhnya. Pertama, kelas borjuis monopolis menjalankan kekuasaannya dengan cara terlibat langsung dalam mengatur bank dan perusahaan industri mereka. Para anggota keluarga-keluarga kaya kemudian duduk dalam jajaran direktur perusahaan industri dan perdagangan serta perbankan. Di samping itu, mereka mempromosikan para kerabat mereka untuk menduduki posisi-posisi yang menentukan dalam administrasi perusahaan. Kedua, para manajer tingkat tinggi perusahaan-perusahaan dan perbankan besar (para eksekutif bisnis, pegawai-pegawai eksekutif papan atas) walaupun tak direkrut dari kalangan keluarga kaya, mereka kemudian dimasukkan ke dalam lingkaran borjuasi mereka. Sementara itu pula, presiden, wakil presiden, Pimpinan Pejabat Eksekutif (Chief of Executive Officer) dan eksekutif-eksekutif tingkat tinggi perusahaan adalah pegawai-pegawai yang gaji serta bonusnya jauh melebihi dari nilai pasar kinerja mereka. Dengan demikian mereka pun memainkan peran khusus dalam partisipasi mereka merampas nilai lebih yang diciptakan oleh kerja orang lain. Gaji dan bonus yang mereka peroleh memungkinkan mereka untuk mengakumulasi modal/kapital termasuk juga melalui pembelian sejumlah besar saham (yang dalam banyak kasus menjadi bagian dari “paket gaji” yang mereka terima).
Sementara itu, jumlah pekerja upahan yang berhadap-hadapan dengan modal tumbuh semakin besar dalam dua abad terakhir. Barisan mereka telah berlipat ganda karena mereka dibanjiri oleh para mantan borjuis kecil di kota dan desa yang tersisih dari bisnisnya.
Semakin kapitalisme berkembang, maka semakin terkoyak lah jajaran borjuis kecil. Sebagian besar mengalami kebangkrutan, dan mereka pun ada yang berubah menjadi pemilik alat-alat produksi kecil yang tergantung secara ekonomi, atau menjadi semi-proletar dan proletariat. Ini merupakan sebuah proses rutin yang melandaskan dirinya pada laju perkembangan produksi berskala besar yang melibas produksi berskala kecil, sebagaimana yang diprediksikan oleh Marx dalam hukum konsentrasi dan sentralisasi kapital.
Akan tetapi, kaum Marxis tak pernah mengklaim bahwa kecenderungan proletarisasi kelas menengah pasti akan mengarah pada pelenyapan kelas ini secara total. Sebagaimana pernah diamati oleh Lenin bahwa perkembangan produksi kapitalis monopoli merupakan jalan yang kontradiktif: ”Sejumlah ‘strata menengah’ baru dilahirkan kembali oleh kapitalisme --para pemilik perusahaan sub-kontraktor pabrik, industri rumah tangga, bengkel-bengkel kecil yang bertebaran di seluruh negeri (untuk melayani kebutuhan industri besar) seperti industri sepeda dan otomotif, dan sebagainya. Namun, akhirnya, produsen-produsen baru yang berskala kecil ini mau tak mau akan dicampakkan lagi menjadi barisan proletariat”.
Kapitalisme monopoli juga menghancurkan kelas menengah "lama" yang terdiri dari petani-petani kecil, para pemilik toko, pengusaha kecil, dan kaum profesional mandiri (dokter, pengacara, guru, dan lain-lainnya). Mereka ini terlempar dari kelasnya, menambah jumlah barisan proletariat. Sementara itu, pada saat bersamaan, kapitalisme monopoli menghasilkan kelas menengah "baru" yang bekerja secara langsung untuk melayani kepentingan kapitalisme monopoli. Mereka ini terdiri dari para teknisi, ahli pemasaran, manajer, ahli keuangan, ahli kesehatan dan para pengacara yang menempati posisi penyangga antara borjuasi dan proletariat. Akan tetapi, untuk jangka waktu lama, kapitalisme monopoli cenderung akan memproletarkan posisi-posisi tadi dengan cara memperdagangkan kerja mereka dan dengan menghancurkan monopoli mereka atas ketrampilan yang mereka miliki.
Barisan buruh upahan ini "dibebaskan" (baca: dihilangkan haknya) oleh modal untuk memiliki alat-alat produksi yang terdapat di negeri-negeri kapitalis maju, yang mayoritas penduduknya (lebih dari 75 %) merupakan lapisan masyarakat yang aktif secara ekonomis. Dalam skala dunia para pekerja upahan ini berjumlah milyaran manusia.
Para ideolog borjuis sering beranggapan bahwa dengan adanya perkembangan sistem produksi yang semi-otomatis dan dengan adanya pemanfaatan teknologi komputer dengan skala luas, maka proletariat ditakdirkan akan melenyap. Alasannya, Pertama, demikian kata mereka, karena terjadinya penurunan jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan industri produksi barang, sementara di pihak lain semakin banyak orang yang bekerja di sektor jasa; dan alasan kedua, adalah peningkatan kerja-kerja non-manual (meningkatnya jumlah pekerja “kerah putih” secara umum).
Akan tetapi, harus lah dicatat bahwa para sosiolog dan ekonom borjuis telah secara salah memahami konsep “proletariat” hanya dalam pengertian pekerja manual. Tak lain Marx sendiri lah yang mengintrodusir/memperkenalkan konsep pekerja kolektif yang terdiri dari para pekerja manual dan pekerja mental, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam proses produksi dan berbagai fungsi tambahan.
Dalam mendefinisikan kelas pekerja, kita harus terlebih dahulu mengetahui posisi kelas pekerja dalam sistem produksi sosial, relasinya terhadap alat-alat produksi dan peranannya dalam organisasi kerja secara sosial. Menurut Marxisme, kelas pekerja itu terdiri dari seluruh orang yang, pertama-tama, karena tidak memiliki alat-alat produksi terpaksa menjual tenaga kerja mereka untuk mendapatkan upah atau gaji; dan kedua, jika mereka dipekerjakan, maka mereka menghasilkan nilai lebih dari kerja mereka, yang memungkinkan majikan mereka untuk merampas nilai lebih tersebut, yang diciptakan oleh orang lain.
Pekerja kerah putih bukan lah sebuah kelas tersendiri; kebanyakan dari mereka adalah pekerja upahan yang bekerja di sektor-sektor non-industrial, yakni sektor-sektor yang memungkinkan para majikan untuk merampas nilai lebih yang diciptakan oleh para buruh industri dan pertanian. Peningkatan jumlah para pekerja kerah putih sejak abad 19 dimungkinkan oleh perkembangan sektor jasa (transportasi, komunikasi, perdagangan, kredit, perbankan, asuransi, industri-industri kebudayaan,dan sebagainya). Akan tetapi sektor ini juga memproduksi struktur masyarakat kapitalis. Orang-orang yang bekerja di sektor jasa tidak lah berdiri sendiri di luar pembagian kelas dalam masyarakat. Mereka menjadi bagian yang terintegrasi/tersatukan ke dalam kelas-kelas masyarakat, baik itu pada bidang industri atau pertanian.
Tingkat pertumbuhan pegawai kerah putih yang cepat, yang melebihi pertumbuhan seluruh penduduk yang telah memasuki usia kerja, tidak berarti telah terjadi adanya proses “deproletarisasi” penduduk atau munculnya intelektual “kelas menengah baru” yang melenyapkan/meleburkan proletariat, akan tetapi karena memang kapital lah yang membutuhkan tenaga kerja semacam itu.
Terminologi “intelektual” biasanya digunakan untuk menujukkan segolongan orang yang secara profesional terlibat dalam kerja-kerja yang bersifat intelektual. Ia juga mencakup sebagian pekerja kerah putih, namun sebagian besarnya lagi menjalankan fungsi kerja yang teknis sifatnya. Terlebih lagi, komputerisasi yang menggejala akhir-akhir ini telah memekaniskan kerja-kerja administrasi dan pejualan. Dengan demikian hal tersebut telah menyerap para pekerja kerah putih menjadi operator-operator mesin dengan kondisi kerja yang tak jauh beda dengan kondisi kerja yang menelikung para buruh industri.
Mengamati kondisi di atas maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa struktur kelas masyarakat kapitalis itu begitu beragam. Di samping adanya kelas-kelas fundamental di dalamnya juga kita temui adanya kelas-kelas non-fundamental dan lapisan-lapisan perantara/penyangga. Yang lebih spesifik lagi, dalam masyarakat kapitalis, kelas-kelas yang ada bukan merupakan kelompok-kelompok yang sifatnya tertutup sebagaimana halnya pelapisan hirarkis pada masa feodal. Dalam masyarakat kapitalis, orang-orang bisa saling berpindah dari kelompok-kelompok atau strata-strata sosial lainnya.
Menghadapi fenomena ini maka para sosiolog borjuis secara semena-mena menganggap bahwa pembagian kelas tersebut melenyap dalam masyarakat kapitalis. Beberapa kalangan mereka beranggapan bahwa kelas-kelas bergerak secara konstan seiring dengan terserapnya orang ke dalamnya, serta mereka bergerak naik-turun namun tetap terkungkung dalam kelas yang sama, persis seperti naik-turunnya lift di sebuah bangunan besar. Tentu saja, dalam masyarakat kapitalis terjadi mobilitas sosial yang jauh lebih besar ketimbang dalam masyarakat feodal, yang terhalang oleh hal-hal yang bersifat hirarkhis. Akan tetapi batas-batas kelas ini tidak melenyap, bahkan di bawah sistem kapitalisme kontradiksi kelas mengalami peningkatan. Jika pada tahap-tahap awal perkembangan kapitalisme sebagian kalangan bangsawan penguasa tanah, kaum tani kaya, dan sebagainya mampu menerobos masuk jajaran borjuasi maka, dalam tahap perkembangan selanjutnya, jauh lebih sulit memasuki lingkaran monopolis ketimbang upaya yang dulu dilakukan borjuis kecil ketika memasuki lingkaran kaum ningrat semasa absolutisme feodal. Seorang ekonom AS Ferdinand Lundbery, dalam bukunya The Rich and The Super Rich, menulis bahwa pada dekade 1960-an terdapat sekitar 200.000 orang kaya di AS. Kebanyakan dari mereka berasal dari sekitar 500 keluarga terkaya.
Meskipun status kelas individu-individu tertentu mengalami perubahan, hal ini tidak berarti perbedaan kelas dalam masyarakat telah menghilang. Malahan perubahan-perubahan status sosial yang terjadi pada masa kapitalisme, keruntuhan bisnis-bisnis skala kecil, proletarisasi yang terjadi pada kerja intelektual dan meningkatnya jumlah pengangguran, hanya memperlebar kesenjangan antara kelas-kelas fundamental dalam masyarakat.

III. Kepentingan Kelas-Kelas & Perjuangan Kelas
Perjuangan kelas telah berlangsung sepanjang sejarah masyarakat, bahkan sejak runtuhnya komune primitif. Orang-orang merdeka dan budak, bangsawan dan orang udik, tuan dan hamba, pemilik gilda dan pengembara, pendek kata, kaum penindas dan kaum tertindas, saling berhadapan dan bertentangan, melancarkan perjuangan tanpa henti, baik terselubung maupun terbuka, sebuah perjuangan yang diakhiri baik dalam bentuk perubahan revolusioner masyarakat, maupun berupa keruntuhan bersama kelas-kelas yang saling berlawanan. Begitulah Marx dan Engels menggambarkan bentuk-bentuk dasar dari perjuangan pada periode pra-kapitalisme, sebagaimana mereka terangkan di dalam Manifesto Komunis. Munculnya kapitalisme telah menjadikan perjuangan kelas ini semakin intensif.
Apakah yang menjadi sebab konflik antar kelas? Apakah tak terelakkan dalam sejarah? Para ahli sejarah dan sosiolog borjuis menganggap bahwa terjadinya perjuangan kelas disebabkan oleh adanya “kesalahpahaman,” “tersumbatnya jalur komunikasi antar kelas-kelas dalam masyarakat, disebabkan oleh kebijakan-kebijakan penguasa yang salah dan adanya hasutan oleh elemen-elemen jahat di masyarakat”, dan sebagainya. Untuk itu mereka menyarankan perlunya ditegakkan nilai-nilai sosial dan moral yang mampu menyatukan kelas-kelas yang saling bertentangan. Akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak lebih dari upaya yang salah dan idealis dalam melihat permasalahan. Dalam realitasnya, tak mungkin tercipta kesatuan sosial, kesatuan politik dan kesatuan moral yang stabil dalam masyarakat yang sudah terpecah-pecah ke dalam kelas-kelas yang bertentangan, yang merupakan akibat dari kondisi keberadaan ekonomi mereka.
Perjuangan kelas itu muncul karena posisi sosial yang berhadap-hadapan secara diametral/berlawanan, dan karena kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan antar kelas-kelas yang berbeda. Apakah yang disebut dengan kepentingan kelas itu? Apa yang menjadi latar-belakangnya? Kadang-kadang disebutkan bahwa kepentingan kelas itu ditentukan oleh kesadaran para anggota kelas yang bersangkutan. Hal ini tidak lah benar. Kelas buruh di setiap negara kapitalis bisa saja tidak menyadari kepentingan-kepentingan fundamentalnya sehingga mereka membatasi perjuangan mereka hanya untuk mendapatkan reformasi-reformasi terbatas yang tidak langsung menohok posisi dan kepentingan kelas kapitalis yang paling mendasar --sebagai contoh, kelas buruh hanya menuntut kenaikan upah, pengurangan jam kerja, dan sebagainya. Namun tidak adanya kesadaran tersebut tidak berarti tidak adanya kepentingan kelas yang mendasar.
Kepentingan kelas tidak ditentukan oleh kesadaran kelas tetapi ditentukan oleh posisi dan peranannya dalam sistem produksi sosial. Kepentingan kelas proletariat yang paling mendasar adalah menghapuskan pemilikan pribadi terhadap alat-alat produksi; hal ini disebabkan karena proletariat sendiri merupakan kelas yang tak bermilik, dan pemilikan pribadi terhadap alat-alat produksi itu sendiri merupakan penghisapan dan penindasan.
Borjuasi dan proletariat adalah kelas-kelas yang antagonistik karena kepentingan-kepentingan mereka saling bertentangan secara diametrial dan tak bisa didamaikan. Hal yang sama juga terjadi pada kelas-kelas fundamental yang ada pada masa pra-kapitalisme, yakni pertentangan kepentingan antara kelas bangsawan penimbun/penarik upeti dan kaum tani, antara pemilik budak dan budak, antara tuan feodal dan hamba.
Dalam hal ini kita tidak sekadar melihat adanya pertentangan antara kelas-kelas yang antagonistik yang terdapat dalam sebuah formasi sosial-ekonomi, namun juga dengan kelas-kelas dalam formasi sosial-ekonomi yang digantikannya. Sebagai contoh, adanya pertentangan antara kaum borjuis dengan kaum aristokrat feodal ketika terjadi konflik antara metode penghisapan borjuis dengan metode penghisapan feodalisme. Di sejumlah negeri kita juga melihat adanya penggabungan sementara antara metode penghisapan feodal dengan metode penghisapan borjuis. Di bidang politik, kita sering menyaksikan pembentukan front/kerjasama anta kaum borjuis dengan para tuan tanah, khususnya saat mereka menghadapi musuh bersama, yaitu massa rakyat yang dipimpin oleh proletariat.
Jika pertentangan dan perbedaan kepentingan kelas merupakan basis atau dasar bagi perjuangan kelas, maka kesamaan kepentingan kelas-kelas yang berbeda membuka kemungkinan front. Dalam situasi-situasi tertentu, khususnya pada era kapitalisme kontemporer, kita dapat menemukan kondisi-kondisi yang memungkinkan aksi gabungan antara kaum porletariat dan barisan kelas menengah di desa dan kota melawan kaum monopolis. Sebagai kelas yang paling revolusioner, terorganisir dan bersatu, maka proletariat merupakan pemimpin sejati dalam barisan ini.
Dalam perjuangan kelas, kepentingan dari berbagai kelas sosial yang saling bertentangan secara radikal dimungkinkan untuk dipertemukan untuk sementara jika menghadapi musuh bersama. Sebagai contoh, dalam perjuangan pembebasan nasional dimungkinkan adanya aksi gabungan antara massa rakyat pekerja (kelas buruh, petani, borjuis kecil perkotaan) dengan kaum borjuis nasional. Namun dalam situasi demikian, tiap-tiap kelas berjuang sesuai dengan kepentingan kelasnya. Atas dasar inilah Lenin menekankan perlunya “…analisa yang tepat terhadap kepentingan-kepentingan kelas yang beragam, yang dipertemukan dengan tujuan-tujuan bersama yang jelas dan terbatas”.
Para sosiolog borjuis dan para pembela gagasan kerjasama antar kelas mengingkari perlunya perjuangan kelas. Mereka menilai bahwa yang menjadi motor kemajuan adalah adanya “kerjasama antar kelas”. Akan tetapi fakta justru menunjukkan bahwa motor penggerak yang mendorong maju perkembangan masyarakat berkelas adalah perjuangan antar kelas. Materialisme dialektik menjelaskan pada kita bahwa yang menjadi sumber/penyebab dari seluruh perkembangan itu terletak pada perjuangan antara kekuatan-kekuatan dan kecenderungan-kecenderungan yang saling bertentangan. Dalam masyarakat berkelas, hukum dialektika ini tercermin dalam perjuangan kelas.
Sebagai contoh, perjuangan kelas memberikan pengaruh berbeda terhadap perkembangan tenaga-tenaga produktif. Salah satu alasan untuk memperkenalkan mekanisasi adalah adanya keinginan kaum kapitalis untuk memaksa kaum buruh agar mengikuti ritme/irama kerja pabrik. Bila kita mengamati perkembangan yang terjadi di Inggris, Marx mengatakan bahwa “...sejak 1825, penemuan mesin dan penerapan mekanisasi tak lain merupakan hasil dari peperangan antara kaum buruh dengan majikan”. Perlawanan kaum buruh telah mencegah kaum kapitalis untuk melipatgandakan laba mereka yang selama ini mereka peroleh --melaui penambahan jam kerja, pemaksaan kaum buruh untuk semaksimal mungkin menghemat waktu-- oleh karena itu mereka berusaha meningkatkan produktifitas buruh dengan cara penerapan mekanisasi secara lebih efisien. Walaupun demikian bukan berarti bahwa perjuangan kelas, yang merupakan motor penggerak perkembangan masyarakat berkelas, merupakan sebab utama dari perkembangan tenaga-tenaga produktif. Yang terjadi adalah bahwa struktur kelas dalam masyarakat dan perjuangan kelas yang dilahirkannya justru ditentukan oleh perkembangan tenaga-tenaga produktif dan relasi-relasi produksi.
Perjuangan kelas berperan sebagai motor penggerak perkembangan sejarah karena ia merupakan cara mentransformasikan sistem sosial yang usang menjadi sistem sosial yang baru dan lebih tinggi. Konflik yang terjadi antara tenaga-tenaga produktif yang baru dengan relasi-relasi produksi yang sudah usang tercermin dalam antagonisme antar kelas. Konflik ini kembali diselesaikan melalui sebuah revolusi sosial, yang merupakan manifestasi perjuangan kelas yang tertinggi.
Perjuangan kelas memainkan peranan sebagai motivator peristiwa sejarah, baik pada masa revolusi maupun pada masa damai. Fakta pun menunjukkan bahwa reformasi tambal sulam pun, yang dipuji-puji oleh kaum liberal dan kaum sosial-demokrat, pada hakekatnya adalah produk perjuangan kelas. Lenin membandingkan teori sosialis --tentang perjuangan kelas sebagai satu-satunya penggerak sejarah-- dengan teori borjuis --tentang kerja sama antar kelas sebagai motor penggerak kemajuan sosial. Menurutnya:
“menurut teori Sosialisme,…motor penggerak sejarah yang sesungguhnya adalah perjuangan kelas yang revolusioner. Sementara menurut teori para filsuf borjuis, yang menjadi tenaga penggerak kemajuan adalah persatuan di antara seluruh elemen masyarakat yang sama-sama menyadari “ketidaksempurnaan”/”kelemahan” beberapa institusi di dalamnya. Teori yang pertama berwatak materialis, sementara yang kedua berwatak idealis. Yang pertama berwatak revolusioner, sementara yang kedua berwatak reformis. Yang pertama merupakan basis bagi taktik perjuangan proletariat di negri-negri kapitalis modern, sementara yang kedua merupakan basis bagi taktik borjuasi”

IV. Bentuk-bentuk Perjuangan Kelas dan Organisasinya
Karakter dan bentuk perjuangan sangat lah beragam. Ia terjadi di semua lini kehidupan sosial --dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan lapangan ideologis; intensitasnya pun berbeda-beda, mulai dari penentangan yang bersifat pasif hingga berbentuk serangan aktif terhadap posisi musuh kelas (pertarungan dualistik antar kelas), dan ia bisa terjadi secara tertutup atau secara terbuka, spontan atau pun sadar. Perubahan bentuk perjuangan kelas ke bentuk perjuangan yang lain sangat lah tergantung dari situasinya, tergantung dari intensitas kontradiksi di antara kepentingan-kepentingan berbagai kelas dalam masyarakat, dan tergantung dari perkembangan tiap-tiap kelas.
Bentuk-bentuk perjuangan kelas sangat berkaitan erat dengan bentuk organisasi kelas. Hal ini tergambar sangat jelas dalam perjuangan kelas proletariat. Kelas buruh sendiri menjalankan perjuangannya menentang kapitalisme dalam tiga bentuk yaitu: ekonomi, politik dan ideologi.
Secara historis, perjuangan ekonomi merupakan bentuk awal perjuangan kelas proletar. Di semua negeri, perjuangan buruh biasanya dimulai dengan perjuangan mempertahankan kepentingan ekonomi sehari-hari mereka. Mereka memperjuangkan kenaikan upah, pengurangan jam kerja, perbaikan kondisi kerja, dan sebagainya. Dalam perjuangan semacam ini lah organisasi-organisasi pertama kelas proletar tumbuh, yaitu serikat-serikat buruh, yang merupakan sekolah bagi perjuangan kelas. Pemogokan-pemogokan, baik yang dilancarkan bagian per bagian maupun secara umum, merupakan alat perjuangan yang sangat penting.
Para ideolog borjuis kontemporer beranggapan bahwa sekarang ini kelas buruh di negeri-negri kapitalis maju telah “terintegralisasi” ke dalam masyarakat kapitalis dan “memiliki cantolan” di masyarakat tersebut karena mereka telah menerima/mendapatkan manfaat bagi kehidupannya. Akan tetapi, mereka menyembunyikan fakta bahwa hal-hal yang baik itu diproduksi oleh kelas buruh, dan bahkan sebagian dari yang diproduksi oleh buruh itu pun harus diperoleh kembali melalui perjuangan yang keras. Dan sebagaimana pada masa yang lampau, kelas buruh, yang produktifitasnya telah meningkat berkali-kali lipat, masih juga tak memperoleh bagian terbesar dari kekayaan yang mereka hasilkan dan ciptakan. Hal itu karena nilai lebih mereka telah dirampas/ditipu.
Perjuangan ekonomi tidak hanya meniadakan proses pemiskinan proletariat; namun ia juga memberikan kepada proletariat bentuk organisasi untuk menjalankan tugas-tugas revolusioner yang lebih luas. Marx menekankan bahwa jika kaum buruh tidak memerangi nafsu kapital yang merampok, maka mereka akan mengalami degradasi/ kejatuhan dan menjadikan mereka barisan kaum melarat. “Jika dalam konfliknya melawan kekuasaan modal kaum buruh mudah menyerah maka mereka tak akan pernah berhasil menggalang gerakan yang lebih besar”.
Akan tetapi, walaupun bersifat signifikan/penting, perjuangan ekonomi saja tidak cukup untuk melenyapkan penghisapan dan penindasan kapitalis, karena perjuangan ekonomi tidak mengusik pemilikan kaum kapitalis terhadap alat-alat produksi dan tidak melenyapkan kekuasaan politik mereka. Perjuangan ekonomi hanya bisa mendapatkan konsesi-konsesi kecil dari kelas borjuis. Dengan demikian, jika kita terlalu memuja-muja perjuangan ekonomi dan membatasi perjuangan kelas proletariat hanya untuk mendapatkan reformasi dalam batas-batas sistem kapitalis, maka hal itu akan merugikan kepentingan kelas buruh. Hal itu hanya akan menghalang-halangi perjuangan proletariat dalam meraih kesadaran revolusioner. Untuk mencapai hal itu, maka proletariat harus melancarkan perjuangan politik.
Perjuangan politik merupakan bentuk perjuangan kelas proletariat yang tertinggi dalam melawan borjuasi. Tujuan akhir dari perjuangan ini adalah perebutan kekuasaan oleh kaum proletariat, yang akan membuka jalan bagi pembebasan sosial melalui penghapusan sistem penghisapan kapitalis. Berbeda dengan perjuangan ekonomi yang tak lebih hanya untuk memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi sehari-hari, maka perjuangan politik dilancarkan untuk memperjuangkan kepentingan kelas proletariat yang paling mendasar. Kesemuanya itu hanya bisa dipenuhi dengan transformasi politik radikal.
Perjuangan politik beragam bentuknya, mulai dari partisipasi dalam pemilu --untuk memilih wakil di parlemen, dewan-dewan daerah dan organisasi-organisasi negara-- hingga ke bentuk-bentuk demonstrasi massa dan pemogokan politik (pemogokan untuk memaksa perubahan kebijakan pemerintahan), dari perjuangan parlementer yang damai hingga perjuangan revolusioner untuk merebut kekuasaan. Tujuan utama perjuangan politik kaum proletariat adalah untuk menggulingkan kekuatan politik kelas kapitalis guna menegakan kekuasaannya, kediktaktoran kelas buruh, dan setelah kekuasaan berhasil dimenangkan maka ia harus dikonsolidasikan sebagai instrumen membangun masyarakat sosialis.
Secara historis, perjuangan politik berkembang setelah perjuangan ekonomi. Dengan demikian, perjuangan politik merupakan bentuk perjuangan yang lebih tinggi ketimbang perjuangan ekonomi. Alasannya adalah sebagai berikut:
1. Perjuangan ekonomi mengasumsikan bahwa kelas penghisap dapat dipaksa memenuhi kepentingan kelas terhisap oleh sebuah detasemen/barisan kecil kelas buruh (yaitu cukup dengan buruh perusahaan atau satu cabang industri); sementara perjuangan politik kelas buruh dilancarkan terhadap perwakilan kolektif kelas kapitalis, yakni kekuasaan negara;
2. Dalam perjuangan ekonomi, kelas buruh mempertahankan kepentingan-kepentingan jangka pendek/sehari-hari, yang kadang-kadang diperjuangkan oleh berbagai kelompok buruh secara terpisah-pisah; sementara dalam perjuangan politik kelas buruh memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelas secara umum;
3. Jika perjuangan ekonomi dipisahkan dari perjuangan politik, kelas buruh hanya akan meraih kesadaran serikat buruh-isme, mereka hanya berhasil memenuhi reformasi-reformasi di dalam sistem kekuasaan dan penghisapan kapitalis; sementara itu dalam perjuangan politik yang dipimpin oleh partai Marxis, kelas buruh dapat meraih kesadaran kelas dan kesadaran sosialis proletariat, yang dapat memahami kepentingan kelas yang fundamental, yang dapat mencapai misi/tugas historis dan tujuan revolusioner;
4. Perjuangan ekonomi menyediakan kesempatan bagi proletariat untuk mendirikan organisasi-organisasi secara luas, seperti serikat-serikat buruh, yang sekadar mencurahkan komitmen/pengabdian mereka pada satu atau segelintir issue; perjuangan politik menuntut proletariat untuk membentuk partai politiknya sendiri, yang menghimpun kekuatan-kekuatan yang memiliki pemahaman terhadap kepentingan-kepentingan kelas proletariat yang mendasar dan program yang jelas untuk menjalankannya.
Dari penjelasan di atas, jelas lah bahwa perjuangan ekonomi buruh hanya merupakan perjuangan kelas buruh (melawan kapitalis) yang masih lemah, baru cikal bakalnya. Bentuk perjuangan kelas proletariat yang sudah berkembang sepenuhnya adalah perjuangan politik. Sebagaimana dikatakan Marx:
“Gerakan politik kelas pekerja, tentu saja, tujuan akhirnya adalah merebut kekuasaan politik bagi dirinya, dan untuk itu sudah seharusnya membutuhkan organisasi kelas pekerja yang berkembang (maju) hingga mencapai tahap tertentu atau, tepatnya, tidak lagi merupakan perjuangan ekonomi.
Namun demikian, di sisi lain, setiap gerakan kelas pekerja yang dilancarkan untuk melawan kelas penguasa, dan mencoba untuk menekan mereka dengan paksaan dari luar, adalah perjuangan politik. Misalnya, upaya (di pabrik tertentu atau bahkan dalam perdagangan tertentu) untuk memaksakan hari kerja yang lebih pendek terhadap individu kapitalis dengan cara mogok, dan sebagainya, sepenuhnya merupakan gerakan ekonomi. Di sisi lain, gerakan untuk memaksakan hukum 8 jam kerja, dan sebagainya, adalah gerakan politik.
Bila kelas pekerja belum begitu maju (dalam organisasinya) untuk melancarkan serangan menentukan melawan kekuasaan kolektif --yakni kekuasaan politik kelas penguas--- maka kelas pekerja sebelumnya harus lah dilatih dengan cara mengagitasikan (terus menerus) perlawanan terhadap kekuasaan tersebut dan dengan cara menunjukkan permusuhan mereka terhadap kebijakan-kebijakan kelas penguasa. Bila tidak, kelas pekerja hanya akan menjadi barang mainan di tangan kelas penguasa”.
Agar bisa membangkitkan perjuangan politik kelas buruh, kita harus memahami kepentingan-kepentingan kelas yang mendasarinya. Teori sosialisme ilmiah memberikan kesadaran/ pemahaman tersebut kepada kelas buruh. Ia membongkar hukum-hukum yang menggerakan perkembangan sosialisme, hukum-hukum perkembangan kapitalisme dan menunjukkan jalan serta cara perjuangan untuk membebaskan dirinya dari penghisapan dan penindasan kapitalisme guna mencapai sosialisme. Perjuangan teoritis dan ideologis kelas pekerja, perjuangan partai-partainya, ditujukan untuk membebaskan kesadaran buruh dari ide-ide dan prasangka-prasangka borjuis. Pengenalan ideologi sosialis-Marxis kepada gerakan kelas buruh akan meningkatkan perjuangannya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu bentuk ideologis perjuangan kelas sangat lah esensial/penting bagi kemenangan final/akhir kelas proletar dalam bentuk perjuangan kelas yang paling tinggi.
Dalam perjalanan perjuangan tersebut, kelas-kelas memperoleh bentuk politis dan ideologisnya. Perjalanan perjuangan kelas yang kompleks tersebut mentransformasikan kelas-kelas tersebut --dari obyek sejarah yang bersifat pasif menjadi subyek yang aktif-- dan sedar sebagai pencipta sejarah. Dari sekadar kelas sebagai obyek dalam dirinya menjadi kelas dengan kesadaran atas dirinya.
Marx menulis, bahwa “Kondisi ekonomi pertama-tama mentransformasikan massa rakyat menjadi kelas buruh. Penggabungan modal telah menghadapkan massa rakyat kepada situasi dan kepentingan yang sama. Massa rakyat telah menjadi sebuah kelas yang kepentingannya berhadapan dengan kapital, akan tetapi mereka belum memiliki kesadaran kelas. Dalam perjalanannya (perjuangannya) masa rakyat kemudian menyatukan dan membentuk dirinya sebagai kelas yang sadar atas dirinya”.
Selama proses pembentukan kelas untuk menjadi subyek yang aktif, maka peran yang sangat penting dimainkan oleh munculnya organisasi-organisasi politik, khusunya terbentuknya partai-partai politik. Perjuangan kelas menemukan perwujudannya yang paling nyata melaui perjuangan partai-partai politik. Partai-partai politik mengekspresikan kepentingan-kepentingan kelas dan memimpin perjuangan mereka. Partai-partai politik berbeda dengan kelas, dalam arti:
1. partai-partai politik tidak meliputi seluruh kelas namun hanya merupakan perwakilan sebagian dari kelas --istilah partai berasal dari kata latin pars (partis), yang artinya adalah satu bagian;
2. partai-partai politik merupakan hasil penggabungan perwakilan-perwakilan kelas yang paling sedar dan aktif --dalam gagasan-gagasan dan cita-cita politiknya yang tegas-- karena kelas-kelas lahir secara spontan sebagai akibat dari perkembangan ekonomi masyarakat. Dengan demikian partai muncul hanya setelah sebuah kelas lahir/terbentuk.
Para ideolog borjuis dan juga ideolog kaum reformis/revisionis berupaya mengaburkan kaitan antara partai dengan kelas. Banyak sosiolog borjuis yang mengikuti tafsiran seorang sosiolog Jerman Max Weber, yang membagi masyarakat menjadi tiga entitas/tatanan yang terpisah satu sama lain, yaitu: ekonomi, sosial, dan politik. Mereka menempatkan kelas sebagai bagian dari entitas ekonomi. Apa yang mereka namakan sebagai kelompok status adalah sebuah pengelompokan yang mendasarkan dirinya pada tingkat kemampuan mereka dalam memegang kekuasaan di masyarakat. Mereka menempatkan kelompok-kelompok status ini sebagai bagian dari tatanan sosial, sementara itu lembaga-lembaga kepartaian ditempatkan sebagai bagian dari tatanan politik. Cara pandang seperti ini telah menempatkan partai sebagai entitas yang terpisah dari kelas. Tentu saja pembagian masyarakat ke dalam-dalam partai tidak selalu seiring dengan pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas. Sebuah kelas yang ada dalam masyarakat sering diwakili oleh tidak hanya satu melainkan oleh sejumlah partai, yang tidak hanya mengekspresikan kepentingan kelas secara umum namun juga berbagai kepentingan kelompok yang terdapat dalam sebuah kelas.
Sebuah partai proletariat merupakan bagian yang paling maju dan yang paling aktif, atau bagian dari kelas buruh yang secara politik terorganisir. Partai Proletariat merupakan elemen pelopor suatu kelas. Yang membedakan elemen pelopor dari mayoritas kelas buruh adalah bahwa mayoritas kelas buruh tidak sepenuhnya mencapai tingkat kesadaran kelas. Hal tersebut karena fisik dan mental mereka sudah dihancurkan oleh kondisi kerja yang menelikung mereka. Bahkan, serikat buruh, yang merupakan bentuk organisasi yang paling sederhana dan yang paling mudah dipahami oleh elemen-elemen buruh yang terbelakang sekali pun, tidak mampu menjangkau proletariat secara keseluruhan. Oleh karena itu, selama kapitalisme tetap bercokol (bahkan ketika memasuki tahap transisi dari kapitalisme menuju sosialisme) kita tak boleh berilusi bahwa garis pembatas antara elemen pelopor kelas pekerja dengan seluruh kelas akan melenyap secara otomastis. Garis pembatas ini akan terhapus hanya jika masyarakat sosialis terwujud.
Sementara itu, bentuk-bentuk organisasi proletar lainnya, seperti serikat-serikat buruh, kelompok-kelompok kebudayaan dan pendidikan buruh, dan lain-lainnya, tetap dibutuhkan dalam perjuangan kelas. Akan tetapi organisasi semacam itu tak dapat memecahkan persoalan-persoalan yang mendasar, yakni persoalan penghapusan sistem kapitalisme, dan tak bisa dijadikan sebagai alat untuk melancarkan sebuah revolusi sosialis. Hanya sebuah partai Marxis, yang merupakan organisasi kelas proletar yang tertinggi, yang mampu menyatukan seluruh aktifitas kelas proletar dan memimpin mereka kepada tujuan revolusi sosialis.
Namun, di samping adanya partai-partai revolusioner, kita juga menjumpai adanya sejumlah partai reformis di beberapa negeri kapitalis. Reformisme bukan lah fenomena yang bersifat kebetulan dalam kancah gerakan kelas pekerja. Reformisme merupakan produk tak terelakan gerakan buruh yang spontan. Namun dalam hal ini kita harus membedakan antara dua bentuk reformisme.
Yang satu, bentuk reformisme yang tetap meyakini adanya antagonisme kepentingan antara buruh dengan para majikan dan meyakini bahwa kaum buruh tak akan memperoleh apapun dari kaum kapitalis tanpa perjuangan. Walaupun demikian, horizon mereka terbatas pada tujuan untuk mencapai perbaikan-perbaikan dalam pengupahan, kondisi kerja dan kebebasan dalam batas-batas sistem kapitalisme. Reformisme jenis ini --reformisme perjuangan kelas-- muncul secara spontan karena pengalaman langsung (sehari-hari) mayoritas kelas buruh.
Bentuk reformisme lainnya: gerakan kelas pekerja yang tumbuh akibat jaminan/sogokan yang diberikan oleh kapitalisme monopoli. Dengan laba besar yang mereka dapat, kapitalisme monopoli bisa menyediakan kondisi kerja yang nyaman kepada sebagain kecil pekerja (biasanya adalah pekerja trampil, pekerja laki-laki dan yang terorganisir dalam serikat buruh). Dengan demikian, kelas kapitalis monopoli dapat menyuap sebagian kecil kelas pekerja, dan itu memberikan keuntungan material bagi (sebagian kecil) kelas pekerja di tengah-tengah persaingan mendapatkan pekerjaan di pasar tenaga kerja yang sangat kompetitif. Keistimewaan-keistimewaan, jaminan-jaminan, yang diberikan kepada lapisan atas kelas pekerja ini --aristokrasi buruh-- kemudian memunculkan perspektif reformisme kerjasama antar kelas, yaitu pandangan bahwa kepentingan kelas kapitalis dan kelas buruh upahan pada hakekatnya selaras, tidak bertentangan. Dengan demikian, menurut pandangan ini, kelas buruh dapat memperbaiki kondisi kehidupan mereka dengan cara bekerja sama dengan kelas kapitalis sehingga bisnis mereka akan lebih menguntungkan. Pandangan-pandangan tersebut memberikan landasan bagi dominasi kepemimpinan birokrat serikat buruh atau kaum pencari karir (borjuis kecil) dalam gerakan kelas pekerja.
Keragaman watak yang terdapat dalam kalangan kelas pekerja memungkinkan munculnya beragam pandangan dan aspirasi berbagai kelompok di dalamnya. Dan pada tiap tahap perjuangan kelas, perbedaan-perbedaan pandangan tersebut semakin intensif dan bisa memunculkan penyimpangan, baik itu penyimpangan yang bersifat kekiri-kirian maupun penyimpangan dan kecenderungan oportunisme kanan. Proses dialektika yang terjadi pada gerakan revolusioner yang tumbuh pada akhirnya merangsang keterlibatan lebih banyak lapisan kelas pekerja, dan khususnya juga keterlibatan strata sosial lainnya (sebagai contoh adalah keterlibatan borjuis kecil). Perkembangan tersebut tentu saja positif sifatnya, akan tetapi pada saat bersamaan juga bisa memancing sektarianisme kekiri-kirian ataupun oportunisme kanan dalam gerakan sosialis.
Oportunisme kanan merupakan bentuk perkembangan ideologi dan politik gerakan sosialis, yang bergerak menjadi kesadaran dan politik reformis, dan biasanya muncul dari gerakan buruh yang spontan. Kecenderungan tersebut mengakibatkan perbedaan-perbedaan kualitatif dalam bidang ideologi, politik dan organisasi di antara keduanya. Sementara itu, sektarianisme kekiri-kirian merupakan akibat dari upaya kelompok-kelompok kecil sayap kiri yang menjalankan aksinya atas dasar prasangka dogmatik karena kesukaran yang mereka hadapi dalam memainkan politik revolusioner di kalangan massa buruh.
Oportunisme kanan dan sektarianisme kekiri-kirian berasal dari akar kelas yang sama. Keduanya muncul dari ketidaksabaran, inkonsistensi dan kebimbangan yang melanda intelektual borjuis kecil radikal dan kaum buruh yang berhasil mereka pengaruhi. Psikologi radikal borjuis kecil bisa menggiring orang untuk merancang slogan-slogan super-revolusioner dan aksi-aksi petualangan. Dengan demikian mereka memisahkan diri dari gerakan massa karena hal itu dianggap tidak memuaskan idealisme romantik dan prasangka-prasangka dogmatik yang mereka anut. Jika super-radikalisme tersebut tidak memperoleh hasilnya, maka para revolusioner borjuis kecil tersebut menyerah/takluk pada kesadaran dan politik reformis gerakan buruh yang spontan.
Perbedaan-perbedaan internal yang terdapat di kalangan kelas pekerja dan politik kerja sama antar kelas yang dianut oleh birokrasi serikat buruh sering dimanfaatkan oleh borjuis sebagai alat memperlemah gerakan kelas pekerja. Akan tetapi, meskipun untuk sementara waktu kelas borjuis di sejumlah negri berhasil menghambat laju perjuangan kelas, mereka tak punya kekuatan untuk menghentikannya.
Perjuangan kelas merupakan hukum dasar yang menggerakan perkembangan masyarakat berkelas. Hukum yang ditemukan oleh Marx dan Engels ini menunjukan bahwa: ”…seluruh perjuangan yang terbentang dalam sejarah, apakah itu yang bertitik tolak dalam bidang politik, agama, filsafat dan wilayah-wilayah ideologis lainnya, tak lebih dari perwujudan perjuangan kelas-kelas sosial, dan bahwa kesadaran kelas-kelas tersebut serta perbenturan yang terjadi di antara mereka sangat ditentukan oleh tigkat perkembangan posisi ekonomi mereka, oleh corak produksinya dan pertukaran (yang ditentukan oleh corak produksi yang bersangkutan).” Engels menekankan bahwa hukum ini memiliki arti yang sangat penting dalam ilmu sejarah karena berguna untuk memahami perkembangan masyarakat berkelas, sebagaimana arti penting memahami hukum kekekalan energi dalam ilmu pengetahuan alam.

***Oleh: Doug Lorimer

Kemanakah Negara..???

2009-12-01T13:03:00.000+07:00

Katanya Merdeka...!!

2009-11-29T05:37:00.000+07:00

Katanya merdeka…...Tapi banyak buruh yang dihisap
Katanya merdeka …. Tapi banyak petani yang tak berlahan
Katanya merdeka.…. Tapi bayak penggusuran
Katanya merdeka…...Tapi pendidikan mahal
Katanya merdeka …..Rakyat tetap sengsara
Indonesia masa sekarang tidaklah berbeda, Indonesia masih dijajah oleh kekuatan modal dan belum merdeka sepenuhnya. Rezim yang berkuasa tidaklah lebih dari sebuah rezim yang mehamba pada kepentingan kelas borjuasi, menjual seluruh seluruh aset-aset untuk dieksploitasi. Rezim SBY-JK adalah rezim yang melanjutkan agenda-agenda Neoliberalisme, program-program pasar seperti liberalisasi disektor keuangan sampai pada sektor jasa semisal pendidikan: kapitalisasi pendidikan adalah sebuah program dalam kerangka akumulasi modal dari tingkat produksi, distribusi sampai pada tingkat konsumsi, lagi-lagi kepentingannya kelas borjuasi bersama-sama dengan elit politik yang berwatak borjuatif dan selalu menyisakan kemelaratan disektor rakyat (buruh, tani dll).
“Tidak ada kemerdekaan sejati di bawah sistem kapitalisme” adalah suatu kebenaran, hingga hari ini Indonesia pun belum merasakan kesejahteraan...Tentu tidak mudah untuk menjawab persoalan tersebut, tidak pula atas perasaan-perasaan subyektif individu, tidak pula atas dasar jawaban mistik, mengembalikannya pada kondisi masa lalu seperti masa ORLA, ORBA atau pada masa Feodalisme adalah jawaban yang sangatlah tidak mungkin bahkan tindakan sangat konyol yang lahir atas dasar rasa fatalistik terhadap kenyataan materi yang berkembang bahkan lebih konyol lagi kalau pertanyaan tersebut tidak kita jawab. Jawaban yang dibutuhkan atas pertanyaan tersebut adalah jawaban ilmiah, lalu apa jawaban ilmiahnya

UUD Tentang Pendidikan

2009-09-25T13:55:00.000+07:00

1. Pengantar
2. Bab I Ketentuan Umum
3. Bab II Dasar, Fungsi, dan Tujuan
4. Bab III Hak Warga Negara untuk Memperoleh Pendidikan
5. Bab IV Satuan, Jalur, dan Jenis Pendidikan
6. Bab V Jenjang Pendidikan
7. Bab VI Peserta Didik
8. Bab VII Tenaga Kependidikan
9. Bab VIII Sumber Biaya Pendidikan
10. Bab IX Kurikulum
11. Bab X Hari Belajar dan Libur Sekolah
12. Bab XI Bahasa Pengantar
13. Bab XII Penilaian
14. Bab XIII Peranserta Masyarakat
15. Bab XIV Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional
16. Bab XV Pengelolaan
17. Bab XVI Pengawasan
18. Bab XVII Ketentuan Lain-lain
19. Bab XVIII Ketentuan Pidana
20. Bab XIX Ketentuan Peralihan
21. Bab XX Ketentuan Penutup
Pengantar
Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan melalui undang-undang berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dan ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989.
Bab I Ketentuan Umum
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang ;
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
3. Sistem pendidikkan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional ;
4. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya;
5. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditempatkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran;
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan;
8. Tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar dan/atau melatih peserta didik;
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar;
10. Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana, dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan Pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
11. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia;
12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab atas bidang pendidikan nasional.
Bab II Dasar, Fungsi, dan Tujuan
Pasal 2
Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 3
Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.
Pasal 4
Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan , kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Bab III. Hak Warga Negara untuk Memperoleh Pendidikan
Pasal 5
Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk nemperoleh pendidikan.
Pasal 6
Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tamatan pendidikan dasar.
Pasal 7
Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan.
Pasal 8
1. Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa.
2. Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Bab IV. Satuan, Jalur, dan Jenis Pendidikan
Pasal 9
1. Satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah.
2. Satuan pendidikan yang disebut sekolah merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan bersinambungan.
3. Satuan pendidikan luar sekolah meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan sejenis.
Pasal 10
1. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.
2. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar secara berjenjang dan bersinambungan.
3. Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar yang tidak harus berjenjang dan bersinambungan.
4. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan.
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak menyangkut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 11
1. Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional.
2. Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat- tingkat akhir masa pendidikan.
3. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.
4. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
5. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu Depatemen Pemerintah atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.
6. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.
7. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan.
8. Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
9. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Bab V. Jenjang Pendidikan
Bagian Kesatu Umum
Pasal 12
1. Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
2. Selain jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan pendidikan prasekolah.
3. Syarat-syarat dan tata cara pendirian serta bentuk satuan, lama pendidikan, dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua Pendidikan Dasar
Pasal 13
1. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.
2. Syarat-syarat dan tata cara pendirian, bentuk satuan, lama pendidikan dasar, dan penyelenggaraan pendidikan dasar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 14
1. Warga negara yang berumur 6 (enam) tahun berhak mengikuti pendidikan dasar.
2. Warga negara yang berumur 7 (tujuh) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat.
3. Pelaksanaan wajib belajar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga Pendidikan Menengah
Pasal 15
1. Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.
2. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan.
3. Lulusan pendidikan menengah yang memenuhi persyaratan berhak melanjutkan pendidikan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat Pendidikan Tinggi
Pasal 16
1. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutkan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyakarat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
2. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
3. Akademi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu.
4. Politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
5. Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu disiplin ilmu tertentu.
6. Institut merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu yang sejenis.
7. Unversitas merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
8. Syarat-syarat dan tata cara pendirian, struktur perguruan tinggi dan penyelenggaraan pendidikan tinggi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 17
1. Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
2. Sekolah tinggi, institut, dan universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/ atau profesional.
3. Akademi dan politeknik menyelenggarakan pendidikan profesional.
Pasal 18
1. Pada perguruan tinggi ada gelar sarjana, magister, doktor, dan sebutan profesional.
2. Gelar sarjana hanya diberikan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas.
3. Gelar magister dan doktor diberikan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas yang memenuhi persyaratan.
4. Sebutan profesional dapat diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.
5. Institut dan universitas yang memenuhi persyaratan berhak untuk memberikan gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa) kepada tokoh-tokoh yang dianggap perlu memperoleh penghargaan amat tinggi berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan ataupun kebudayaan.
6. Jenis gelar dan sebutan, syarat-syarat dan tata cara pemberian, perlindungan dan penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 19
1. Gelar dan/atau sebutan lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan digunakan oleh lulusan perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memiliki gelar dan/atau sebutan yang bersangkutan.
2. Penggunaan gelar dan/atau sebutan lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan atau dalam bentuk singkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 20
Penggunaan gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diperoleh dari perguruan tinggi di luar negeri harus digunakan dalam bentuk asli sebagaimana diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan, secara lengkap ataupun dalam bentuk singkatan.
Pasal 21
1. Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor.
2. Pengangkatan guru besar atau profesor sebagai jabatan akademik didasarkan atas kemampuan dan prestasi akademik atau keilmuan tertentu.
3. Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan termasuk penggunaan sebutan guru besar atau profesor ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 22
1. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
2. Perguruan tinggi memiliki otonomi dalam pengelolaan lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Bab VI. Peserta Didik
Pasal 23
1. Pendidikan nasional bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan gerak kepada peserta didik.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.
Pasal 24
Setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak berikut:
1. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
2. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan;
3. mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
4. pindah ke satuan pendidikan yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang hendak dimasuki;
5. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
6. menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan;
7. mendapat pelayanan khusus bagi yang menyandang cacat.
Pasal 25
1. Setiap peserta didik berkewajiban untuk
1. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
3. menghormati tenaga kependidikan;
4. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan satuan pendidikan yang bersangkutan.
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.
Pasal 26
Peserta didik berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan dirinya dengan belajar pada setiap saat dalam perjalanan hidupnya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing- masing.
Bab VII. Tenaga Kependidikan
Pasal 27
1. Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.
2. Tenaga kependidikan, meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.
3. Tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen.
Pasal 28
1. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan hanya dapat dilakukan oleh tenaga pendidik yang mempunyai wewenang mengajar.
2. Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik yang bersangkutan harus beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.
3. Pengadaan guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada dasarnya diselenggarakan melalui lembaga pendidikan tenaga keguruan.
4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 29
1. Untuk kepentingan pembangunan nasional, Pemerintah dapat mewajibkan warga negara Republik Indonesia atau meminta warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian tertentu menjadi tenaga pendidik.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 30
Setiap tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan tertentu mempunyai hak- hak berikut:
1. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial :
a. tenaga kependidikan yang memiliki kedudukan sebagai pegawai negeri memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan umum yang berlaku bagi pegawai negeri;
2. Pemerintah dapat memberi tunjangan tambahan bagi tenaga kependidikan ataupun golongan tenaga kependidikan tertentu;
3. tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memperoleh gaji dan tunjangan dari badan/perorangan yang bertanggung jawab atas satuan pendidikan yang bersangkutan;
4. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
5. memperoleh perlindungan hukum dalam melakukan tugasnya;
6. memperoleh penghargaan seuai dengan darma baktinya;
7. menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan yang lain dalam melaksanakan tugasnya.
Pasal 31
Setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk :
1. membina loyalitas pribadi dan peserta didik terhadap ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. menjunjung tinggi kebudayaan bangsa;
3. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;
4. meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa;
5. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat, bangsa, dan negara.
Pasal 32
1. Kedudukan dan penghargaan bagi tenaga kependidikan diberikan berdasarkan kemampuan dan prestasinya.
2. Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur oleh Pemerintah.
3. Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Bab VIII. Sumber Daya Pendidikan
Pasal 33
Pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, dan/atau keluarga peserta didik.
Pasal 34
1. Buku pelajaran yang digunakan dalam pendidikan jalur pendidikan sekolah disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Buku pelajaran dapat diterbitkan oleh Pemerintah ataupun swasta.
Pasal 35
Setiap satuan pendidikan jalur pendidikan sekolah baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat harus menyediakan sumber belajar.
Pasal 36
1. Biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah.
2. Biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan/perorangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan.
3. Pemerintah dapat memberi bantuan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Bab IX Kurikulum
Pasal 37
Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.
Pasal 38
1. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.
2. Kurikulum yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh Menteri atau Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri.
Pasal 39
1. Isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.
2. Isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat :
a. pendidikan Pancasila;
3. pendidikan agama;
4. pendidikan kewarganegaraan.
5. Isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang :
a. pendidikan Pancasila;
6. pendidikan agama;
7. pendidikan kewarganegaraan;
8. bahasa Indonesia;
9. membaca dan menulis;
10. matematika (termasuk berhitung);
11. pengantar sains dan teknologi;
12. ilmu bumi;
13. sejarah nasional dan sejarah umum;
14. kerajinan tangan dan kesenian;
15. pendidikan jasmani dan kesehatan;
16. menggambar; serta
17. bahasa Inggris.
18. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.
Bab X. Hari Belajar dan Libur Sekolah
Pasal 40
1. Jumlah sekurang-kurangnya hari belajar dalam 1 (satu) tahun untuk setiap satuan pendidikan diatur oleh Menteri.
2. Hari-hari libur untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur oleh Menteri dengan mengingat ketentuan hari raya nasional, kepentingan agama, dan faktor musim.
3. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mengatur hari-hari liburnya sendiri dengan mengingat ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
Bab XI. Bahasa Pengantar
Pasal 41
Bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia.
Pasal 42
1. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dan sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
2. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
Bab XII. Penilaian
Pasal 43
Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik dilakukan penilaian.
Pasal 44
Pemerintah dapat menyelenggarakan penilaian hasil belajar suatu jenis dan/atau jenjang pendidikan secara nasional.
Pasal 45
Secara berkala dan berkelanjutan Pemerintah melakukan penilaian terhadap kurikulum serta sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
Pasal 46
1. Dalam rangka pembinaan satuan pendidikan, Pemerintah melakukan penilaian setiap satuan pendidikan secara berkala.
2. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka.
Bab XIII. Peranserta Masyarakat
Pasal 47
1. Masyarakat sebagai mitra Pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.
2. Ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan.
3. Syarat-syarat dan tata cara dalam penyelenggaraan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Bab XIV. Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional
Pasal 48
1. Keikutsertaan masyarakat dalam penentuan kebijaksanaan Menteri berkenaan dengan sistem pendidikan nasional diselenggarakan melalui suatu Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dan yang menyampaikan saran, dan pemikiran lain sebagai bahan pertimbangan.
2. Pembentukan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional dan pengangkatan anggota-anggotanya dilakukan oleh Presiden.
Bab XV. Pengelolaan
Pasal 49
Pengelolaan sistem pendidikan nasional adalah tanggung jawab Menteri.
Pasal 50
Pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan yang dislenggarakan oleh Pemerintah dilakukan oleh Menteri dan Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah lain yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan.
Pasal 51
Pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh badan/perorangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan.
Bab XVI. Pengawasan
Pasal 52
Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun oleh masyarakat dalam rangka pembinaan perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan.
Pasal 53
Menteri berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
Bab XVII. Ketentuan Lain-lain
Pasal 54
1. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri khusus bagi peserta didik warga negara adalah bagian dari sistem pendidikan nasional.
2. Satuan pendidikan yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia oleh perwakilan negara asing khusus bagi peserta didik warga negara asing tidak termasuk sistem pendidikan nasional.
3. Peserta didik warga negara asing yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional wajib menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi dan dari satuan pendidikan yang bersangkutan.
4. Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka kerja sama internasional atau yang diselenggarakan oleh pihak asing di wilayah Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Bab XVIII. Ketentuan Pidana
Pasal 55
1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 18 (delapan belas) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.
Pasal 56
1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 29 ayat (1) dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.
Bab XIX. Ketentuan Peralihan
Pasal 57
1. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550),
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550),
3. dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361),
4. Undang-undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 80) dan Undang-undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81) yang ada pada saat diundangkannya undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.
Bab XX. Ketentuan Penutup
Pasal 58
Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini,
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550),
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550),
6. dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361),
7. Undang-undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 80) dan Undang-undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81) dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 59
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Politik Negara Indonesia

2009-09-25T13:17:00.000+07:00

Dari masa ke masa

Adalah menjadi hal yang tidak asing lagi ketika keseharian kita membicarakan, mengagungkan bahkan menghujat Negara akibat munculnya peroalan persoalan yang hari ini banyak menyengsarakan rakyat. Sebelum kita berdiskusi banyak mengenai seluk beluk Negara alangkah baiknya menurut saya, kita akan memberikan pengertian secara bersama menyamakan pengertian Negara secara definitf ?. alat untuk menciptakan ketertiban Thomas Hobbes berpendapat,sebagai manifestasi contrak sosial JJ Rossou berpendapat begitu Mr loegman berpendapat, bahwa Negara adalah organisasi kekuasaan dan masih banyak para pemikir lainya yang berpendapat yang kalau semua saya tulis didini tentunya gak ada waktu yang cukup psanjang untuk membahasnya.. beberapa pendapat diatas tentunya bukanlah definisi yang harus dibenarkan. Tapi anggaplah definisi definisi tersebut bisa dijadikan sebagai komparasi definitive secara teotik melihat Negara. Membicarakan negara kita tidak akan bisa berbicara lebih jauh tanpa kita, juga mengethui rezim dan pemerintah. Membicarakan rezezim secara sederhana saya memahami meminjam perspektif rezim menurt George Sorrose yang mengatakan bahwa rezim adalah sersangkain struktur social yang keberadaanya eksis dalam realitas tertentu. Sedangkan pemerintah saya memahami lembaga yang membentuk dan menjalankan kebijakan Negara.

Revolusi Naisonal 1945 sampai Rezim ordde lama

Disadari atau tidak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 agustus tahun 1945 terilhami oleh kejelian kaum muda dalm melihat situasi ekonomi politik dunia pada akhir perang dunia kedua yang memunculkan sekutu sebagai pemenang. Secara de Jure proklamasi bisa dijadikan landasan untuk melakukan upaya upaya yang sah dalam mengusir segala bentuk pemerintahan colonial. Secara de facto institusi kelembagaan Negara terbentuk dengan dibebentuknya PPKI yang menggantikan BPUPKI. Dimana PPKI mempunyai kewenangan untuk memilih dan melantik Presiden dan wakil presiden serta bersama presiden melantik pembantu presiden. Dibwah pemerintahan yang masih belum sdtabil belanda bersama sekutu melancarkan agresi yang memaksa pemrintah Indonesia untuk berunding melalui parjanjian Konverensi meja bundar dan perjanjian renville yang pada hasilnya pemerintah menyepakati hasil perjanjian yang banyak merugikan Indonesia. Republik indonesia serikat yang sebagai konsekwensinya hanya terbatas pada Madura jawa dan Sumatra. adalah wilah Indonesia menjadi dibentuklah. Ini tidak berlaku lama setelah banyak mendapatkan pertentangan di tingkat baik kekuatan politik maupun masyarakat umum. Setelah dibentuknya DPRS yang bertugas untuk menyiapkan pemilu, untuk memilih DPR dan dewan konstituante. Proses politik di bawah efforia kemerdekaan di bawah sistrem pemerintahan parlemeter ini, pada akhirnya memunculkan perimbangan politik yang mambuat cabinet silih berganti di jatuhkan. Hal ini dijadikan dasar legitimasi bagi soekarno yang saat itu berkolaborasi dengan militer untuk mengeluarkan dekrit presiden 5 juli 1959 sebagi konsekwensinya hal ini memunculkan system pemerintahan presidential. Yang sentralistik

Era ini biasa disebut sebagai era demokrasi terpimpin. Pusat kekuasaan telah kembali ke tangan Presiden sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan. Langkah ini diambil Soekarno sebagi upaya mengendalikan keadaan ekonomi dan politik negara yang tiada menentu. Akan tetapi upaya ini nampaknya tidak memberikan hasil yang diharapkan. Pada tanggal 1 Otober 1965 telah terjadi pemberontakan PKI dengan isu Dewan Jenderal yang akan mengkudeta kekuasaan Soekarno. Lalu pada tanggal terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan rakyat pada tanggal 10 januari 1966 yang dikenal dengan TRITURA. Yang berisikan: Satu, Bubarkan PKI. Dua, Rombak Kabinet Dwikora. Tiga, Turunkan Harga (yang mana harga pada waktu itu sampai menyentuh angka 630%). Inilah akhir dari pemerintahan Soekarno yang berakhir secara tragis.
Sistem dan Format Politik Orde Baru (10 Januari 1966)

Secara politis, pada era ini terkenal dengan nama Negara Korporasi (corporates state). Negara korporasi ini dibangun atas asumsi : Satu, Warga Negara tidak boleh melibatkan diri dalam politik, cukup berkutat dalam bidang ekonomi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dua, Elit politik dipercaya mempunyai kemampuan yang lebih dan memahami seluruh persoalan masyarakat. Atau lebih sederhananya negara bersifat dominant dan masyarakat bersifat sub-ordinan.

Pada era Orde Baru terjadi yang namanya pemusian partai. Dalam artian, sekian banyak partai yang dulu terdapat pada era Orde Lama terjadi peleburan parati dalam upaya partisipasi politik. Partai yang tersisa hanya PDI, PPP, dan GOLKAR (walaupun tidak dapat dikatakan sebagai partai). Partai-partai Islam dileburkan ke dalam PPP. Yang Nasionalis ke dalam PDI, sedangkan GOLKAR sebagai mesin politiknya Soeharto yang bebas ke mana saja.

Masa-masa perpolitikan di Indonesia pada saat itu dinamakan sebagai era politik massa mengambang (Floating Mass). Tidak adanya kebebasan dalam berpolitik, karena semuanya harus sesuai dengan apa yang dikatakan pemerintah. Media Masa, Pers, MPR,DPR dan seluruh elemen politik yang ada semuanya dikuasai oleh pemerintah.

Jika model perpolitikan yang diterapkan pada masa orde baru adalah demikian
adanya, maka dapat digambarkan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari model sistem tersebut. Gejolak politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya terus terjadi. Kasus-kasus yang terjadi seperti Ambon, Aceh, Lampung, Tanjung Priok dan masih banyak lagi yang itu tidak pernah terselesaikan sampai sekarang.

Dapatlah digambarkan bagaimana hasil yang ada. Depolitisasi yang dilakukan kepada masyarakat berakibat masyarakat menjadi apolitis, kurang peka dalam menanggapi kebijakkan-kebijakkan pemerintah yang itu tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Masyarakat mulai dari petani sampai mahasiswa jadi malas berpolitik melihat gejala politik yang telah terjadi pada era orde baru. Rakyat menjadi skeptis, ragu-ragu dalam bertindak, acuh tak acuh dalam melihat segala realita yang ada. Lalu ditambah dengan pragmatisme masyarakat dalam melakukan segala tindakan yang itu dapat dikatakan cenderung reaksioner. Tanpa berpikir dua kali, tiada perhitungan, yang akibatnya kehancuran.

"IMPERIALISME" Sebuah Pengantar

2009-09-25T12:59:00.000+07:00

Pengantar Dasar Kapitalisme

Kapitalisme adalah istilah yang dipakai untuk menamai sistem ekonomi atau lebih tepatnya corak produksi (mode of production) yang mendominasi dunia sejak runtuhnya feodalisme sampai saat ini. Dalam perkembangannya, Kapitalisme tidak lagi semata-mata soal ekonomi, tapi sudah masuk dalam politik, social, budaya dan sebagainya.
Corak produksi adalah dasar dari hubungan-hubungan sosial yang terbentuk antar manusia. Dalam kehidupannya dalam alam ini, manusia untuk dapat bertahan hidup harus berproduksi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak dapat dengan begitu saja mengambil apa yang ada dalam alam, ia harus mengolahnya lebih lanjut agar dapat sesuai dengan kebutuhannya.
Bahan-bahan dari alam itu kemudian diolah dengan perkakas (alat kerja) yang ada menggunakan tenaga kerja yang dimiliki manusia untuk kemudian dijadikan makanan, pakaian, tempat tinggal, dsb. Atas dasar inilah (corak produksi) kemudian dalam masyarakat terbentuk politik, hukum, kebudayaan, kebudayaan, dsb.
Kapitalisme ialah corak produksi yang menumpukan dirinya pada penguasaan para pemilik pribadi (swasta) atas alat-alat produksi yang nonpribadi (tanah, tambang, instalasi industri dan sebagainya, yang secara keseluruhan disebut sebagai modal atau kapital). Sedangkan dilain pihak ada para pekerja/buruh yang biarpun bebas namun tidak punya alat produksi, menjual tenaga kerjanya kepada para penguasa alat produksi (kapitalis).

Sifat dan watak

1. Akumulasi

“ Merubah uang menjandi alat-alat produksi dan tenaga kerja , adalah langkah pertama untuk mendapatkan nilai yang akan berfungsi sebagai kapita l. Selanjutnya, alat-alat produksi tersebut di ubah menjadi komoditi yang nilainya melebihi nilai-nilai komponennya dan oleh karenanya mengandung kapital asli yang dikeluarkan dimuka dan ditambah nilai lebih. Komoditi ini kemudian mesti lempar dalam peredaran, maka dibutuhkan pasar. Mereka mesti dijual, nilainya direalisasikan dalam uang, uang ini kembali diubah menjadi kapital, dan begitulah berkali-kali dan berulang-ulang, ini merupakan peredaran kapital ”.

Pengubahan uang menjadi kapital ini, hasilnya adalah :
1. Produk menjadi milik sikapitalis bukan pekerja.
2. Nilai produk ini meliputi, diluar nilai kapital yang dikeluarkan dimuka ( modal awal ), suatu nilai lebih yang membebankan kerja bagi si pelerja tetapi tidak membenani si kapitalis dengan apapun dan tetap menjadi milik si kapitalis. Disinilah eksploitasi dan keterasingan si pekerja atas hasil kerjanya.
3. Bahwa pekerja tetap mempertahankan tenaga kerjanya, dan ia dapat menjualnya kembali bila ia menemukan seorang pembeli lainnya.
Kapitalisme yang bertumpu pada modal tentunya akan selalu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya ( high profit ). Karl marx melihat sifat ini sebagai sifat buruk dari kapitalisme dalam segi ekonominya. Dan dari segi sosiologi akumulasi kapital telah menciptakan kepincangan ekonomi atau gap yang tinggi dan stratifikasi atau penciptaan kelas-kelas dalam masyarakat yaitu kelas kaya atau para pemilik modal (borjuis) dan kelas tidak berpunya (proletar), perbedaan kepentingan yang tidak bisa didamaikan diantara kedua klas ini, sumber konflik antar kelas yang melahirkan perjuangan klas ( Klas Borjuasi vs Klas Proletar ). Para pemilik modal yang banyak memiliki alat-alat produksi sangat memungkinkan untuk memperoleh laba yang besar dengan memberikan buruh upah besi atau natural wages yaitu sekedar untuk bertahan hidup ( baca : upah murah ). Akumulasi akan semakin berhasil jika para kapitalis bisa menindas kaum buruh sekeras-kerasnya. Dan sudah menjadi hukum dalam kapitalisme bahwa kaum borjuasi hidup atas hasil kerja/keringat orang lain yang menjual tenaga kerja padanya ( Klas Pekerja ).

2. Eksploitasi

Upah alami yang diterima oleh para buruh hanya cukup sekedar penyambung hidup secara subsisten, yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang sangat pokok-pokok saja. Padahal nilai kerja dari buruh jauh lebih besar dari jumlah upah yang diterima. Kelebihan dari nilai produktivitas kerja buruh diambil atau dinikmati oleh para pemilik modal yang disebut oleh marx sebagai surplus value (nilai lebih). Makin kecil upah yang diterima oleh buruh, makin besar nilai lebih yang dinikmati pemilik modal, maka semakin besar penghisapan atau eksploitasi dari pemilik modal terhadap kaum buruh. Misalnya segelondong kayu, sebongkah sulfur dan setumpuk karton dan kertas amplas, yang bernilai Rp 1 juta. Kalau ditumpuk dalam gudang tidak akan menghasilkan nilai. Kemudian Bahan baku tersebut diolah para buruh melalui kerja, ternyata bernilai Rp 1,2 juta. Maka ada selisih di kita sebesar 200 ribu. Ini adalah nilai lebih yang dihasilkan oleh buruh. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah kemana nilai lebih yang berjumlah 200 ribu tersebut atau bagaimana distribusinya. Di bawah sistem kapitalisme Rp 1 juta kembali kepemilik modal, 100 ribu untuk keuntungan si kapitalis, 25 ribu untuk cadangan modal usaha, 25 ribu untuk biaya administrasi, 50 ribu untuk buruh.

3. Ekspansi

Proses produksi dalam kapitalisme dimulai dengan menanam modal, kemudian diolah para pekerja menjadi suatu komoditi tertentu. Setelah menjadi komoditi itu dijual yang nantinya akan menghasilkan keuntungan. Dalam proses penjualan tentunya harus ada pasar atau tempat pemasaran, sehingga komoditi yang dihasilkan tersebut bisa habis terjual. Fenomena tersebutlah yang melahirkan sipat kapitalisme yang bernama ekspansi. Ekspansi yang dilakukan oleh kapitalis sebenarnya hanya untuk mencari pasar sebesar-besarnya bagi produk mereka dan untuk mencari bahan baku dengan cara ; pemberian hutang dengan, investasi ( langsung maupun tak langsung ), pendudukan dan mendukung rezim pro modal, perang, dll.
Untuk mendukung operasionalnya ( memeras dan menimbun ) diberbagai belahan dunia, Klas borjuasi bersekutu membentuk berbagai perangkat keras misalnya; WTO, WB, ADB, TNc, MNC dan sebagainya.

Imperialisme

• Pengertian Imperialisme
Kebutuhan akan pasar yang senantiasa meluas untuk barang-barang hasilnya mengejar borjuasi ke seluruh muka bumi. Ia harus bersarang di mana-mana, bertempat di mana-mana, mengadakan hubungan-hubungan di mana-mana.
Melalui penghisapannya atas pasar dunia borjuasi telah memberikan sifat kosmopolitan kepada produksi dan konsumsi di tiap-tiap negeri.
Imperialisme tidak hanya ada di masyarakat kapitalis saat ini. Imperialisme juga pernah ada pada masa lalu, kita mengenal Imperium Roma, Imperium Byzantium, dll. Namun bentuk dan coraknya berbeda pada imperialisme pada masyakarat kapitalis saat ini. Pada akhir abad ke 19 dan permulaan abad ke-20, pertukaran komoditi telah menciptakan internasionalisasi hubungan ekonomi dan internasionalisasi kapital, bersamaan dengan peningkatan produksi sekala besar, sehingga kompetisi digantikan dengan monopoli. Dengan kata lain, dalam persaingan bebas, kenaikan produksi berskala luas akan diambil alih oleh monopoli.
Ciri dominan bisnis kapitalis adalah perusahaan-perusahaan yang tidak bisa lagi berkompetisi baik di dalam negerinya sendiri maupun ketika berhubungan dengan negeri-negeri lain, berubah menjadi monopoli persekutuan pengusaha, semacam perserikatan pengusaha (trust), membagi-bagi pasar dunia bagi kepentingan akumulasi kapitalnya masing-masing.
Mendiskusikan imperialisme, sepertinya kita harus mengingat nama Cecil John Rhodes . Rhodes adalah seorang kolonialis dan pendukung berat perluasan imperialisme Inggris di Afrika. Sebabnya, ia percaya bahwa ekonomi dan kesejahteraan dunia akan berjalan lebih baik jika diatur oleh orang-orang Barat yang beradab. Ketika membangun rel kereta api sebagai jalur perdagangan kolonial di Afrika, Rhodes mengungkapkan kata-katanya yang terkenal “Demi bintang di langit, dan dunia luas yang di luar jangkauan, jika bisa aku pasti akan menduduki planet lain”.
Adalah sebuah keharusan bagi kita untuk mempelajari corak dari imperialisme agar kita mengetahui bagaimana caranya menghantamnya dan melepaskan diri dari cengkramnya, dalam karakter revolusi sosialis yang kita perjuangkan.
Imperialisme telah menjadi bahan perdebatan serius di antara kalangan pemikir dan para pegiat gerakan revolusioner. Beberapa pemikir seperti Hannah Arendt, Eric J. Hobsbawm, Johan Galtung, Kautsky, dan Vladimir Lenin adalah di antara orang-orang yang tercatat sebagai pemikir-pemikir yang men-teorisasikan imperialisme. Namun dari semua pemikir tersebut kita hanya akan mengambil teori Lenin tentang imperialisme.
Lenin mengaitkan antara imperialisme dengan perkembangan kapitalisme. Bagi Lenin, imperialisme adalah tahapan terkini yang tak terelakkan dalam logika perkembangan kapitalisme. Imperialisme lahir dalam suatu krisis kapitalisme di suatu negeri. Agar keluar dari krisis periodiknya, kapitalisme harus keluar untuk mencari pasar baru, mengekspansi batas-batas negara-bangsa untuk mencari lahan, tenaga kerja, dan bahan-bahan mentah untuk produksi kapitalis yang lebih murah. Seperti yang pernah dikatakan oleh Cecil J. Rhodes:
“Kita kaum negarawan kolonial harus mendapatkan tanah-tanah baru untuk dijadikan tempat tiggal bagi kelebihan penririk, untuk mendapatkan tanah-tanah bari bagi barang-barang uang dihasilkan di pabrikpabrik dan tambang-tambang. Imperium, seperti yang selalu saya katakan, adalah massalah roti dan mentega. Kalai hendak menghindari perang dalam negeri, kau harus menjadi imperialis.”

LIMA KARAKTER IMPERIALISME

1. Konsentrasi Produksi dan Monopoli
Konsentrasi produksi dan monopoli terjadi melalui perkembangan dan pembangunan industri yang berlangsung cepat, sehingga terjadi penumpukan kapital di tangan segelintir kapitalis. Ini adalah proses bagaimana dominasi dan monopoli produksi terjadi dalam masyarakat. Konsentrasi produksi adalah hasil dari persaingan bebas dan penumpukan modal (utamanya modal mesin produksi, bahan mentah, dan peralatan produksi lainnya). Dalam waktu krisis, proses ini akan semakin cepat berlangsung. Karena banyak kapitalis kecil yang tersingkir atau hancur, dan segelintir kapitalis besar akan semakin menggurita. Monopoli akan menggantikan persaingan bebas dan mendominasi produksi dengan total (artinya juga mendominasi masyarakat). Perkembangan produksi yang cepat mendorong konsentrasi kapital.
Ciri dominan bisnis kapitalis adalah perusahaan-perusahaan yang tidak bisa lagi berkompetisi baik di dalam negerinya sendiri maupun ketika berhubungan dengan negeri-negeri lain, berubah menjadi monopoli persekutuan pengusaha, semacam perserikatan pengusaha (trust), membagi-bagi pasar dunia bagi kepentingan akumulasi kapitalnya masing-masing.
Industri besar dengan mesin dan teknologi maju dan memproduksi dalam skala yang besar adalah industri yng paling tepat untuk keberadaan monopoli. Konsentrasi produksi dan monopoli akan terjadi melalui berbagai jalan:
a. Perjanjian tentang harga dan penjualan yang tidak konsisten, dan berbasis pada konsensus dan pemenuhan sukarela dari mereka yang membuat produk.
b. Firma kartel dan asosiasi para monopolis.
c. Perusahaan induk (holding company).
d. Merger, dengan berbagai jalan, yaitu: menjadi anggota dalam cabang industri yang sama, hanya terlibat dalam berbagai pemrosesan bahan mentah, produsen untuk bahan mentah dan perantara bagi produk tertentu, terlibat dalam berbagai lini produksi namun berada di bawah satu korporasi.
Adam Smith dalam tulisannya mengatakan, secara alami bahwa manusia akan selalu memperoleh dorongan untuk dapat meningkatkan agar lebih baik bagi dirinya sendiri. Kemudian menjelaskan bahwa perdagangan bebas (free trade) akan membawa keuntungan bagi kedua Negara tersebut, jika salah satu dari kedua Negara tersebut tidak memaksa untuk memperoleh surplus perdagangan yang dapat menciptakan deficit neraca perdagangan bagi mitra dagangnya. (ternyata dalam perkembangannya pemaksaan itu telah terjadi, bahkan dalam wujud yang paling tak beradab, yaitu penaklukan).
Selama waktu persaingan bebas, tipe dari sebuah perusahaan adalah “murni”, maksudnya adalah perusahaan tersebut hanya memproduksi satu jenis produk. Akan tetapi selama masa imperialisme, mereka tidak lagi memproduksi satu jenis produk. Karena para kapitalis monopoli ingin memjaga rata-rata keuntungan yang stabil melalui menurun atau (bila tidak) memindahkan pertukaran dalam perdagangan. Walaupun dia mendikte pasar tapi juga harus melakukan aktivitas tersebut untuk memastikan dan menjamin mereka dapat memenangkan persaingan di antara perusahaan yang melakukan merger. Di sini pembangunan teknologi mungkin untuk diakumulasi. Sehingga pendapatan yang lebih besar juga diperoleh di samping pendapatan umum yang biasa yang diperoleh. Ini yang memperkuat posisi mereka dalam krisis. Monopoli dapat dengan sangat menentukan mendominasi seluruh perekonomian, karena sebagian besar kapital industri dan produksi terkonsentrasi di tangan segelintir perusahaan besar atau kelompok kecil dari para kapitalis. Ada tiga tahap bagaimana monopoli tumbuh dari persaingan bebas, yaitu:
 1860-1870, puncak dari persaingan bebas di negara kapitalis pada saat revolusi industri yang dimulai dari Inggris.
 1873-1890, periode transisi di mana banyak perusahaan dan kapitalis kecil yang mulai runtuh dan merger atau diakuisisi oleh perusahaan yang lebih besar.
 1900-1903, krisis yang semakin membuat kapitalis kecil runtuh dan dimulainya monopoli. Kapitalisme monopoli menjadi fondasi dari sistem kapitalisme di negeri kapitalis.
Contoh monopoli dewasa ini:
Di bidang pertanian misalnya, perdagangan gandum dunia sekitar 80 % didistribusikan oleh hanya dua perusahaan saja, yaitu Cargill dan Archer Daniels Midland. 75 % pangsa pasar perdagangan pisang dunia, dikuasai oleh hanya lima perusahaan saja, Del Monte, Dole Food, Chiquita, Fyffes, dan Noboa.
Saat ini paling tidak ada empat perusahaan air yang menguasai sektor privatisasi air diseluruh dunia, yaitu Thames/Lyon, Vivendi, Veolia dan Suez. Mereka menguasai 75 % pangsa pasar air dunia dengan pendapatan sebesar 400 miliar – 3 triliun USD per tahun. Tahun 2001, sedikitnya terdapat 246 perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK), dengan total produksi sebesar 4,2 milyar liter. Dimana 65 % merupakan pangsa pasarnya Aqua miliknya Danone Group dan Ades kepunyaannya the Coca Cola Company, sedangkan sisanya yang 35 % diperebutkan oleh 244 perusahaan AMDK lokal.
Bahkan sampai hari amerika serikat tengah mengalami krisis, banyak dari perusahaan-perusahaan besar masih berdiri kokoh disana. (Lihat Lampiran 1)

2. Kapital Finans (Uang) dan Oligarki Keuangan
Selama masa persaingan bebas, bank hanya mediator dalam penjualan dan pertukaran produk. Bank mengumpulkan pendapatan (uang) dari para kapitalis dan Rakyat pada umumnya, peranannya pasif. Namun dalam era imperialisme, uang yang masuk didistribusikan oleh bank melalui pinjaman sehingga dia mulai masuk dalam kegiatan produksi. Peranan bank menjadi sangat dibutuhkan oleh kapitalis, karena bank juga dapat digunakan untuk menambah kapital. Di sini peran bank yang dibentuk oleh kapitalis menjadi aktif (bahkan kapitalis juga membangun bank-nya sendiri untuk semakin banyak mengeruk keuntungan).
Selama masa persaingan bebas, bank dapat laba dari bunga pinjaman kapitalis. Proses ini yang membuat uang menjadi aktif. Dalam masa imperialisme, bank tidak hanya dapat laba dari bunga pinjaman, namun laba tersebut digunakannya lebih lanjut untuk investasi (menanamkan modal pada kegiatan produksi). Dalam beberapa kasus pemilik bank juga seorang kapitalis produksi (atau sebaliknya), ini yang memudahkan mereka bekerja sama dalam melakukan penanaman kapital atau invesatsi .
Produksi dan keuangan punya hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain, karenanya banyak kapitalis industri yang membangun korporasi keuangan (bank) sendiri. Dalam masa krisis dewasa ini di negara terjajah (negara-negara dunia ketiga), bantuan negara imperialis atau lembaga-lembaga imperialis akan ditujukan pada sektor keuangan, karena imperialisme butuh alat untuk mendistribusikan kapital dengan cepat (bank adalah pilihan utamanya). Tak heran di Indonesia, program bantuan IMF utamanya ditujukan pada rekapitalisasi perbankan .
Karena kapital uang dan oligarkhi keuangan, anggaran pengeluaran dari pemerintah Amerika Serikat sangat besar. Terutama untuk menjaga bonds . Di tahun 1981, pemerintah Amerika Serikat setiap harinya menjual 20 Milyar Dollar AS worth of bonds, 10 tahun kemudian naik menjadi 124 Milyar Dollar AS. Bonds memiliki bunga tinggi dan menjadi pendapatan yang tinggi untuk oligarkhi keuangan. Di IMF, Amerika Serikat mempunyai banyak hutang, tapi dia dapat menunggak pembayarannya karena menguasai lembaga tersebut.

3. Ekspor Kapital
Selama era imperialisme ada polarisasi negara di dunia, yaitu: negara-negara kapitalis kaya yang diuntungkan dari penanaman modal dan meminjamkan hutang ke negara yang lain, dan negara-negara yang kekurangan modal, terjerat hutang, dan selalu mendapat penanaman modal langsung dari negara kapitalis kaya (jumlah negara-negara ini lebih besar).
Eksport kapital berkembang dari hasil akumulasi kapital. Agar tidak terjadi krisis overproduksi karena surplus kapital, maka mereka mengeksportnya ke luar negeri. Alasan utamanya adalah untuk memproteksi dan menambah pendapatan mereka dan rata-rata keuntungan.
Sejak negara terjajah (negara-negara dunia ketiga) sangat terbelakang dalam industri, mempunyai sedikit kapital, upah buruh yang murah, memiliki cadangan bahan mentah yang luas dan harga tanah yang murah, maka keuntungan dari penanaman modal dari eksport kapital akan didapat. Bentuk-bentuk dari eksport kapital adalah direct invesment atau penanaman kapital langsung, pinjaman hutang, bantuan strukturisasi industri manufaktur, bantuan (semacam hibah), dan lain-lain. Dengan cara ini perusahaan yang ada di negara asal (biasa disebut 'home country') bisa mengendalikan perusahaan dan bahkan negara/pemerintahan yang ada di negara tujuan investasi (biasa disebut 'host country') baik sebagian atau seluruhnya.
Negara yang menonjol melakukan investasi di Indonesia, di antaranya Inggris US$ 789 juta, Kanada US$ 533,4 juta, Singapura US$ 430,2 juta, Belanda US$ 322,9 juta, dan Jepang US$ 299,7 juta.

4. Pembagian Dunia di antara Negara-negara Kapitalis
Dominasi monopoli yang secara terus menerus akan mengakibatkan konsentrasi kapital dan produksi. Kekayaan negara dihabiskan oleh beberapa negara imperialis. Monopoli internasional adalah satu dari karakterisktik imperialisme.
Sebelum PD II alatnya adalah organisasi atau perjanjian internasional. Setelah PD II, Multi-National Corporation (peruasahaan dari berbagai negara) dan Trans National Corporation (perusahaan lintas negara) adalah bentuk monopoli internasional. MNC adalah perusahaan yang dikendalikan dan berbasis di satu negara (AS, Jepang, Jerman, Uni Eropa). TNC adalah perusahaan dengan sistem manajemen membagi kepemilikan, penjualan, manager, dan pekerja, perusahaan dipecah di berbagai negara. TNC muncul di Eropa, selama masa kapitalis monopoli ketika dua negara atau lebih muncul untuk melakukan persaingan dengan MNC dari AS, contohnya: 5 MNC terbesar atas produk konsumsi menguasai 70% pasar dunia. Lima MNC terbesar atas produk otomotif, pesawat, penerbangan, barang-barang elektronik dan baja menguasai 50% produksi. Lima MNC terbesar dalam industri minyak, komputer dan media massa memproduksi sebanyak 40% dari penjualan dunia.
MNC mulai mendominasi setelah PD II karena setelah perang, industri menurun dan AS hanya satu-satunya negara yang masih kuat sehingga terjadi akumulasi kapital yang cepat untuk kemudian memacu perkembangan teknologi di AS. Kapitalis monopoli mendapat keuntungan untuk memperoleh bahan mentah dan buruh murah di berbagai negara. Negara kapitalis monopoli bertanggungjawab terhadap bantuan pada MNC untuk melakukan ekspansi industrinya.

5. Pembagian Dunia di antara Kekuatan Besar
Secara bersama-sama dengan konsentrasi menurut pembagian ekonomi dunia, hubungan di antara negara-negara dimunculkan menurut pembagian teritorial dunia dalam perjuangan untuk nempengaruhi, perjuangan untuk kolonialisasi dan neo-kolonialisasi. Selama masa imperialisme, pembangunan teknologi melaju yang membutuhkan wilayah yang lebih besar untuk meletakkan surplus kapital dan mendapatkan bahan mentah. Karena alasan itu, mereka mengintensifkan kebijakan kolonialisasi untuk mengontrolnya dan menjaga dari pesaingnya. Selama masa kompetisi bebas, kolonialisme diterapkan karena terdapat kondisi di mana masih banyak wilayah yang “kosong” di dunia. Selama era imperialisme, kekuatan imperialis sudah membagi dunia dengan total. Saat itu negara-negara di bagi menjadi 2, yaitu: pengeksploitasi dan yang di eksploitasi.

• Imperialisme sebagai tahapan tertinggi dari kapitalisme
Dunia masih di dominasi oleh sebuah sistem yang membaginya dalam dua pihak, kaya dan miskin, yang mengeksploitasi dan yang dieksploitasi--tidak hanya antar bangsa, tapi juga diantara bangsa itu sendiri. Sistem yang memaksa orang (klas pekerja atau proletariat) untuk bekerja agar bisa tetap hidup di bawah kontrol mereka (klas penguasa atau borjuasi) yang memiliki semua industri-industri kunci. Klas penguasa dari berbagai bangsa yang berbeda bersaing untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mengeksploitasi yang lainnya demi keuntungan. Watak dasar sistem inilah --Imperialisme-- yang dianalisa oleh Lenin di tahun 1916.
Sebuah kejadian yang menguatkan pembangunan teori Lenin adalah Perang Dunia I, kaum marxis memahaminya sebagai pertempuran diantara klas penguasa di negara-negara kapitalis maju untuk meraih kontrol sepenuhnya atas dunia beserta sumber daya alamnya. Telah banyak peperangan yang terjadi di abad ini karena pertempuran yang sama, demi pasar yang lebih besar untuk penjualan produk mereka, dan kontrol yang lebih besar atas sumber daya alam dan kaum buruh yang bisa dieksploitasi.
Lenin mejelaskan bahwa kapitalisme hanya dapat menjadi imperialisme pada tingkzgt tertenti dan sangat tinggi perkembangannya. Secara keonomi, hal terpenting dari proses ini adalah penyingkiran persaingan bebas kapitalis oleh monopoli kapitlis. Persaingan bebas merupakan cirak kuhusus fundamenil kapitalisme dan corak khisis fundamentil prodiksi barang dagarnan pada umumnya, monopoli adalah lawan langsung dari persaingan bebas. Kita melihat industri besar telah mendesak industri kecil, menggeser industri besar ke dalam industri yang lebih besar lagi. Membawa konsentrasi produksi dan kapital ke tempat yang darinya telah tumbuh atau sedang tumbuh monopoli: kartel2, sindikat2 dan trust2 dan meleburkan diri dengan mereka, kapital kempunyaan bank-bank besar.
Imperialisme adalah tingkat monopoli dari kapitalisme. Di satu pihak kapital finansial bank-bank yang sangat besar, berpadu dengan kapital serikat2 industrialis dan di lain pihak, pembagian dunia adalah peralihan dari politik kolonial yang telah meluas tanpa rintanganhingga meliputoi daerah2 yang belum dirampas oleh sesuatu negara kapitalis ke politik kolonial yang yang berupa penguasaan monopolis atas wilayah di dunia ini yang telah sama sekali dibagi habis.

• Kebenaluan dan kelapukan kapitalisme
Sseperti yang telah dikemukakan di atas, batu dasar dari imperialisme adalah, monopoli. Monopoli akan mengakibatkan kecendurungan ke arah kemacetan dan keruntuhan.
• Sejarah dan Perkembangan di Abad XX
Imperialisme awal abad XX menyempurnakan pembagian atas dunia dikalangan segemgam negara-negara, yang sekarang ini masing-masingnya menghisap (artinya menarik laba raksasa dari) negeri terjajah. Masing masing dianara mereka itu menempati kedudukan monopoli di dalam pasar dunia berkat kartel2, sindikat2 dan trust2

Gerakan Tani Indonesia

2009-09-25T12:48:00.000+07:00

KERANGKA ACUAN
PENYELIDIKAN LAND-REFORM DAN GERAKAN TANI DI INDONESIA

Diselenggarakan oleh Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) bekerjasama dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

Januari-April 2005

A. LATAR BELAKANG

Ketika berbicara mengenai land-reform sebagai suatu konsepsi dari berbagai konsepsi mengenai land reform yang mengemuka, tentunya konsepsi yang secara erat kaitannya dengan kepentingan dari subyek yang menjadi pelaku utama atau komponen pokok dari land-reform yang semestinya. Bila dilihat dari pengertiannya, land reform merupakan langkah untuk meningkatkan kekuatan produktif masyarakat pedesaan dengan cara melakukan perombakan pada struktur hubungan produksi setengah feodal yang berdominasi di wilayah pedesaan.
Land reform memiliki tiga aspek yang satu dengan lainnya tidak terpisahkan. Maksud-maksud tersebut adalah; pertama, aspek politik untuk mengubah relasi produksi yang berbasiskan kepemilikan monopoli atas tanah. Di dalam maksud ini, land reform adalah upaya yang secara struktural mengubah hubungan produksi yang timpang dengan cara menghapuskan kepemilikan monopoli atas tanah dan sumber-sumber agraria. Maksud ini berarti mendorong demokratisasi di lapangan ekonomi, politik, dan kebudayaan.
Kedua, land-reform memiliki aspek ekonomi untuk meningkatkan kemampuan ekonomi kaum tani di pedesaan. Langkah ini merupakan implikasi dari adanya pemberian atau perluasan (ekstensifikasi) lahan garapan untuk meningkatkan kapasitas produksi kaum tani. Peningkatan produksi ini sendiri dibantu oleh cara kerja yang lebih maju melalui penataan dan kolektivisasi produksi.
Ketiga, land reform memiliki aspek budaya. Dalam pengertian ini, perombakan struktur hubungan produksi feodalisme yang disertai dengan meningkatnya kekuatan produktif kaum tani di pedesaan yang disertai dengan penataan dan kolektivisasi produksi akan memberikan dorongan bagi perubahan cara kerja yang pada gilirannya akan mengubah kesadaran kerja di kalangan kaum tani. Kondisi inilah yang akan turut mendorong kemajuan kekuatan produktif kaum tani, terutama pada aspek kebudayaan.
Berangkat dari pengertian seperti disebutkan di atas, land-reform memiliki tujuan-tujuan yang lebih kongkrit. Tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:
a. mengadakan pembagian tanah secara adil dengan menghapuskan monopoli atau merombak struktur agraria yang timpang untuk menciptakan pemerataan dalam hal perolehan hasil produksi dan keadilan sosial.
b. Melaksanakan prinsip tanah untuk petani (penggarap) sehingga tidak terjadi lagi spekulasi dan pemerasan dengan menggunakan obyek tanah.
c. Memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan memberikan hak politik dan hak ekonomi atas tanah tersebut.
d. Mengakhiri sistem tuan-tanah, menghapuskan feodalisme serta segala bentuk sistem kepemilikan yang tidak terbatas.
e. Mempertinggi produksi nasional melalui terselenggaranya pertanian intensif yang dilaksanakan secara kolektif melalui pembentukan koperasi-koperasi dan sistem kerja bersama guna menjamin produktivitas dan pemerataan kesejahteraan.
Seluruh aksi land-reform ditujukan untuk menghapuskan klas tuan tanah dan sistem kepemilikan monopoli atas tanah yang selama ini menjadi basis ekonomi dan politiknya. Pelaksanaan land-reform sendiri dilakukan dengan memperhatikan kekhususan dan keumuman kondisi dimana program tersebut dilaksanakan. Melalui analisis yang komprehensif atas klas-klas sosial dan perjuangan klas yang terjadai di wilayah dimana akan dilaksanakan program land-reform, secara umum land-reform dilaksanakan melalui dua tahap, yakni tahap aksi minimum dan aksi maksimum.
Yang dimaksud dengan aksi minimum land-reform adalah gerakan massa kaum tani yang dilancarkan untuk mendesakkan penurunan sewa dan penghapusan secara drastis segala bentuk peribaan. Hakikat dari gerakan ini adalah upaya untuk menghilangkan bentuk-bentuk penggunaan tanah sebagai obyek spekulasi dan pemerasan. Seperti diketahui, bentuk-bentuk sewa tanah dan peribaan adalah kekhususan yang terjadi dalam saling hubungan produksi setengah feodal. Sistem sewa tanah dan peribaan pada sistem relasi produksi setengah feodal adalah media yang mengikat saling hubungan antara tuan-tanah dengan petani penggarap, yang umumnya terdiri dari buruh tani dan tani miskin.
Program maksimum land-reform adalah penyitaan dan pendistribusian tanah-tanah yang dikuasai oleh tuan-tanah besar atau kapitalis yang mengusahakan tanahnya dengan membasiskan proses pemupukan kapitalnya dengan menggunakan hubungan produksi yang berciri sisa-feodal, seperti praktik sewa tanah dan peribaan. Aksi maksimum land-reform dilaksanakan pada saat gerakan kaum tani memiliki kekuatan politik yang memadai untuk melaksanakannya.
Pertanyaan yang kemudian patut diajukan adalah apakah land-reform merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh kaum tani di Indonesia? Pertanyaan ini adalah soal yang hendak diuji melalui studi land-reform yang saat ini hendak dilakukan. Akan tetapi dari gambaran umum yang ada mengenai kondisi kehidupan dan gerakan kaum tani saat ini, terlihat suatu keumuman mengenai pentingnya pelaksanaan land-reform di Indonesia.
Bentuk hubungan produksi yang diwariskan kolonialisme masih merupakan aspek yang mendominasi kehidupan kaum tani sekaligus menjadi biang dari segala permasalahan yang dialami sekitar 44,3 juta kaum tani di Indonesia. Ketimpangan struktur agraria, kegagalan revolusi hijau, jatuhnya harga komoditas pertanian lokal akibar serbuan komoditas impor, telah menjadi musabab dari memburuknya kehidupan kaum tani dan langgengnya segala bentuk diskriminasi terhadap kalangan terpinggirkan, khususnya kaum perempuan pedesaan.
Dewasa ini, di banyak tempat di Indonesia, kaum tani menunjukkan berbagai ekspresi yang menegaskan pentingnya pelaksanaan land-reform di Indonesia. Ekspresi ini secara kongkrit dinyatakan kaum tani melalui berbagai organisasi massa kaum tani yang secara getol terlibat dalam berbagai aksi, baik berupa demonstrasi maupun aksi-aksi pendudukan lahan garapan sebagai upaya memecahkan kebuntuan politik yang selama ini menyelubungi berbagai persoalan sosial yang hinggap dalam kehidupannya.
Memang tidak seluruh aksi massa kaum tani saat ini menunjukkan keberhasilan. Bahkan pada saat angin perubahan yang bertajuk “reformasi” berhembus cukup kencang, kaum tani masih menjadi obyek kekerasan. Berita-berita penangkapan, penganiayaan, bahkan penembakan sampai pada pembunuhan kepada kaum tani masih kerap muncul mengiringi setiap kali aksi yang dilakukan kaum tani. Hal ini menunjukkan bahwa secara politik, belum ada itikad yang nyata dari rejim-rejim yang dilahirkan oleh gerakan massa 1998 untuk membela kepentingan kongkrit kaum tani di Indonesia. Dengan kondisi ini, tanpa adanya perbaikan-perbaikan dalam konsepsi dan aksi, gerakan land reform di Indonesia bisa dipastikan akan mudah mengalami kebuntuan.
Namun seluruh kenyataan yang ada bukanlah faktor yang harus membuat kaum tani berkecil hati. Pelajaran normatif yang bisa dipetik dari kenyataan ini adalah kerja keras untuk memperhebat alat juang kaum tani adalah hal mutlak untuk segera dibangun. Perjuangan memang masih panjang, tapi kemenangan bukanlah mimpi. Soal yang harus dipecahkan adalah bagaimana mengubah kondisi hari ini agar memberi hari depan yang lebih baik bagi gerakan dan kehidupan kaum tani di Indonesia.
Dalam usaha untuk melaksanakan perbaikan yang terus-menerus terhadap gerakan kaum tani di Indonesia, kita sebenarnya dibantu oleh pengalaman-pengalaman masa lalu, baik yang terjadi di dalam negeri maupun dari luar negeri. Pengalaman-pengalaman tersebut bila dikaji dengan tepat serta disesuaikan dengan kondisi kongkrit yang ada akan memberikan masukan yang sangat berarti terhadap kemajuan praktik sosial gerakan. Dalam kerangka inilah pekerjaan penyelidikan sosial atas kondisi kehidupan dan gerakan kaum tani menduduki posisi yang cukup penting sebagai kebutuhan hari ini. Penyelidikan ini yang kemudian diberi judul besar sebagai Penyelidikan Land Reform dan Gerakan Tani di Indonesia.

B. TUJUAN PENYELIDIKAN

Secara umum, studi land-reform ini bertujuan untuk memajukan praktik sosial gerakan kaum tani di Indonesia. Praktik sosial adalah ukuran kualitatif mengenai tingkat perkembangan suatu materi sosial. Praktik sosial ini sendiri terdiri dari tiga aspek pokok, yakni praktik produksi, perjuangan klas, dan eksperimentasi ilmiah. Ketiganya merupakan sumber pengetahuan atau sumber ide yang memegang peranan memimpin aksi-aksi.
Dalam kerangka studi ini, obyek yang menjadi pokok kajian adalah praktik produksi atau kondisi kehidupan ekonomi dan politik kaum tani, perjuangan klas atau relasi antar klas-klas sosial yang terbangun dalam hubungan produksi, serta kajian mengenai rumusan-rumusan aksi yang kongkrit yang berdasarkan pada situasi kongkrit.
Secara lebih rinci, tujuan studi terbagi atas dua bagian. Pertama akan membahas masalah dinamika politik agraria kontemporer. Yang dimaksud dengan dinamika politik adalah relasi-relasi politik dari klas-klas sosial yang ada dalam masyarakat sebagai cermin dari bentuk-bentuk kontradiksi yang terjadi di lapangan agraria Indonesia. Analisis mengenai dinamika politik ini diarahkan untuk memberikan ulasan historis atas perkembangan atau perubahan politik yang terjadi.
Dalam pembahasan mengenai dinamika politik agraria, pembahasan mengenai dinamika gerakan land-reform menjadi salah satu poin pembahasan. Ulasan ini bermaksud untuk memetakan pandangan-pandangan gerakan kaum tani dalam menghadapi realitas sosial-politik, baik dari aspek nasional secara umum maupun aspek-aspek khusus di tingkat lokal. Khususnya mengenai pembahasan dinamika politik lokal, sasaran studinya diarahkan pada struktur politik di tingkat terendah yang secara langsung bersentuhan dengan kehidupan kaum tani. Hal ini dimaksudkan untuk mendekatkan pokok pembahasan pada ruang yang paling mungkin dijangkau oleh daya kognisi kaum tani. Sementara pembahasan atas dinamika politik yang terjadi pada tingkat-tingkat antara, misalnya tingkat kabupaten maupun propinsi akan dijadikan masukan yang bersifat sekunder.
Poin penting dalam penyelidikan mengenai dinamika politik agraria adalah penilaian atas tingkat perkembangan gerakan tani kontemporer, pemetaan basis historis, dan analisis mengenai proyeksi masa depan gerakan tani.
Bagian kedua akan mengulas secara lebih detail mengenai potensi dan urgensi pelaksanaan land-reform. Pada bagian ini, pembahasan akan ditujukan pada upaya untuk mengulas aspek historis yakni kondisi kongkrit kehidupan dan praktik produksi kaum tani. Studi akan diarahkan pada investigasi atas tanah-tanah yang berada di bawah kekuasaan tuan-tanah yang akan menjadi menjadi obyek pelaksanaan land-reform. Maksud dari pembahasan ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk aksi land-reform yang paling mungkin dilaksanakan baik dalam kerangka maksimum maupun minimum. Harapannya, hasil studi ini akan memberi manfaat langsung pada gerakan tani sebagai masukan untuk memperkaya program aksi baik aksi sebelum maupun setelah pelaksanaan land-reform serta bisa menjadi alat untuk memperhebat organisasi.

C. WILAYAH DAN SASARAN PENYELIDIKAN

Penyelidikan ini memiliki jangkauan wilayah yang bersifat nasional. Namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kapasitas pengorganisasian yang paling mungkin untuk dilaksanakan. Penentuan wilayah penyelidikan diutamakan pada wilayah-wilayah yang saat ini merupakan wilayah basis utama dari gerakan kaum tani. Penentuan wilayah basis gerakan kaum tani sebagai sasaran studi disebabkan karena gerakan kaum tani memegang peranan yang turut mempengaruhi dinamika politik yang terjadi di wilayah tersebut.
Aspek lain yang turut diperhatikan dalam penentuan wilayah penyelidikan adalah karakteristik geografis, demografis, dan sosio-politik dari basis-basis yang bersangkutan. WF. Wertheim dalam “Indonesia in Time of Transition” menyebutkan bahwa karakteristik masyarakat pedesaan pada umumnya dapat dibagi ke dalam tiga bentuk, pertama karakteristik pedesaan dengan basis produksi pertanian sawah irigasi yang umumnya berada di wilayah pedalaman dan pesisir pulau Pulau Jawa, karakteristik desa-desa pesisi dan dataran rendah di sepanjang pesisir Jawa dan Sumatera yang menjadi pusat distribusi, dan karakteristik pedalaman Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, serta Papua yang umumnya berbasiskan ekonomi pertanian ladang.
Ketiganya menunjukkan basis struktur dan suprastruktur yang masing-masing memiliki kekhususan. Desa-desa yang merupakan wilayah basis pertanian sawah pada umumnya memiliki kesadaran dan pengetahuan produksi yang jauh lebih maju. Kemajuan teknologi pengairan telah mendorong meningkatnya kemampuan produksi. Ikatan feodal di wilayah pertanian sawah lebih kuat karena penduduk umumnya terkonsentrasi dalam perkampungan-perkampungan yang secara institusional merupakan pusat dari aktivitas produksi dan distribusi. Oleh karenanya, kebutuhan akan tanah menjadi semakin kongkrit dan kesadaran politik dari penduduknya, khususnya kaum berkembang jauh lebih maju. Hal ini yang kerap menunjang mudahnya kaum tani menerima propaganda land-reform.
Berbeda dengan masyarakat pedesaan dengan basis pertanian ladang. Aktivitas penduduk terdesentralisasi dalam satuan-satuan produksi berupa ladang yang karena jarak antara ladang cukup berjauhan mengakibatkan dinamika sosial kaum tani cukup rendah. Ikatan feodal di wilayah-wilayah tersebut juga tidak terlalu ketat namun terbagi dalam satuan-satuan politik dan ekonomi yang menyebar. Kekuatan produktif di wilayah-wilayah tersebut umumnya lebih rendah dibanding kaum tani sawah. Kesadaran politik dari kaum tani ladang cukup rendah karena rendahnya mobilitas transaksional antar penduduk.
Ikatan yang menjadi alat efektif untuk mempersatukan penduduk di wilayah-wilayah tersebut cenderung bersifat kultural. Hal inilah yang menyebabkan isu-isu adat/ulayat lebih mengena dan memiliki kemampuan yang cukup besar untuk menggerakan aksi kaum tani, terutama ketika berhadapan dalam situasi berkontradiksi dengan kekuatan feodal atau kekuatan modal yang lebih besar.
Sementara di kawasan pesisir yang pada masa lalu memegang peranan penting dalam lalu-lintas perdagangan nusantara, dinamika kaum tani dipengaruhi oleh aspek-aspek lain seperti industri. Tidak banyak kaum tani yang berhasil mempertahankan diri dari kepungan industri. Arus konversi lahan yang cukup deras, tampaknya menggerus kesadaran politik kaum tani untuk mempertahankan lahannya.
Indikator lain yang ditetapkan sebagai wilayah sasaran penyelidikan adalah wilayah-wilayah yang saat ini menunjukkan kebangkitan gerakan tani. Pada wilayah-wilayah tersebut, pola interaksi yang terbangun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan land reform lebih dinamis. Pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak-pihak yang memiliki peranan dalam perimbangan politik wilayah. Di samping itu, aspek lain yang hendak diselidiki adalah proses kebangkitan gerakan tani (bentuk-bentuk kesadaran yang melatarbelakangi, karakteristik kepemimpinan, kapasitas politik organisasi, dan mekanisme serta struktur organisasi).
Kriteria terakhir yang diajukan dalam kerangka acuan ini adalah wilayah-wilayah yang merupakan basis perputaran modal, seperti wilayah di dekat perkebunan atau kehutanan. Di wilayah-wilayah ini, pada umumnya, petani adalah sumber tenaga kerja bagi perusahaan-perusahaan pemerintah maupun swasta yang bergerak di sektor agraria.
Secara historis, keberadaan perusahaan-perusahaan perkebunan terkait dengan proyek kolonialisme untuk melakukan intensifikasi agraria, guna meningkatkan produktivitas dengan melakukan konsolidasi lahan untuk menjalankan politik pertanian kolonialisme. Desa-desa di sekitar wilayah perkebunan atau kehutanan memiliki karakteristik tertentu sebagai akibat dari interaksi dan kontradiksi antara penduduk di wilayah tersebut dengan institusi-institusi perkebunan dan kehutanan.
Gambaran di atas dapat dikembangkan dengan memasukkan variabel-variabel baru, misalnya dengan menganalisis kontradiksi-kontradiksi yang terjadi dalam kehidupan kaum tani yang secara ekonomi, politik, maupun kultural berada di dekat atau di dalam areal-areal perkebunan modern besar. Singkatnya karakteristik yang beragam dari kondisi kongkrit kehidupan kaum tani akan membentuk kesadaran politik dan dinamika politik yang juga cukup beragam. Idealnya, penyelidikan ini mampu menangkap keberagaman tersebut untuk memetakan serangkaian resolusi kongkrit yang bisa dipegang sebagai panduan aksi bagi kaum tani.
Kriteria wilayah seperti di atas tersebar di seluruh kawasan Indonesia. Dalam kerangka penyelidikan ini, wilayah-wilayah yang menjadi sasaran penyelidikan adalah Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa Timur, Propinsi Sulawesi Tengah, dan Propinsi Sumatera Selatan. Di masing-masing wilayah, penyelidikan dilakukan secara khusus pada tingkat desa dengan mengambil satu atau dua desa yang dijadikan contoh. Pada tingkat itu, secara primer, penyelidikan diarahkan untuk memetakan karakter keadaan sosial-ekonomi kaum tani yang hidup di desa tersebut. Sedangkan aspek sekunder yang juga diselidiki adalah kondisi umum kaum tani dan perimbangan politik, khususnya politik agraria di tingkat kabupaten dan propinsi.

D. PRINSIP-PRINSIP PENYELIDIKAN

Prinsip utama dari pelaksanaan Penyelidikan Land-Reform dan Gerakan Tani Indonesia ini merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari usaha untuk membangkitkan, mengorganisasikan, dan menggerakan kaum tani. Keterlibatan aktif kaum tani dalam setiap langkah penyelidikan merupakan suatu hal pokok yang menjadi salah satu tolok ukur dari kualitas kajian yang dihasilkan. Pelaksanaan penyelidikan berbeda dengan penyelidikan yang dilakukan oleh peneliti profesional yang kerap menjaga jarak dengan obyek yang diteliti. Penyelidikan ini dilakukan dengan cara menjadikan kaum tani sebagai pelaku penyelidikan dan menjadikan kehidupannya sebagai obyek dari penyelidikan. Oleh karena, harapan maksimum dari penyelidikan ini bukan semata-mata diperolehnya data-data kongkrit mengenai kehidupan kaum tani, melainkan rumusan gagasan yang komprehensif untuk memandu gerakan tani.
Untuk memenuhi persyaratan tersebut, penyelidikan ini harus terkait erat dengan poin-poin yang bersifat resolutif yang dapat dioperasionalkan dalam gerakan tani dari hari-ke hari. Artinya penyelidikan ini mengandung prinsip penyelidikan atas suatu masalah sebagai upaya untuk memecahkan masalah tersebut (to investigate a problem is to solve it). Dengan kata lain, penyelidikan ini dimaksudkan untuk menjadi alat untuk melakukan penelitian ilmiah, artinya penelitian yang tidak hanya sebagai menjelaskan permasalahan melainkan juga mampu untuk memecahkan permasalahan tersebut.
Obyek yang menjadi kajian studi adalah kondisi material praktik produksi dan perjuangan klas kaum tani. Oleh karenanya, penyelidikan ini terpusat pada eksplorasi atas persoalan-persoalan kongkrit guna menemukan simpulan-simpulan yang kongkrit. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi dogmatisme dan empirisisme yang sebenarnya merupakan bentuk-bentuk subyektivisme yang jauh dari kadar keilmiahan sebagai jaminan atas objektivitas penyelidikan. Dengan demikian, diharapkan muncul simpulan-simpulan kongkrit serta obyektif sebagai panduan aksi yang mampu mengatasi penyakit-penyakit yang berasal dari pikiran-pikiran avonturisme dan reformisme.
Dengan demikian, dari keseluruhan prinsip di atas ditujukan untuk menggambarkan kondisi dan bentuk-bentuk pertentangan antar klas-klas sosial yang ada dalam masyarakat serta memberikan rumusan taktik yang tepat untuk mengatasi pertentangan-pertentangan tersebut. Kemenangan kaum tani dalam gerakan land-reform akan ditentukan oleh seberapa dalam pemahaman kaum tani itu sendiri atas kondisi kongkrit kehidupan sosial ekonomi dan politiknya.

E. METODE DAN TAHAPAN-TAHAPAN KERJA PENYELIDIKAN

Metode yang diterapkan untuk melakukan penyelidikan sosial ini adalah mengaitkan aktivitas penyelidikan dengan gerakan massa kaum tani di pedesaan. Metode ini diterapkan dengan rumusan praktis sebagai berikut.
a. Melaksanakan Pertemuan untuk melakukan penggalian data dan menyelenggarakan penyelidikan pendalaman melalui diskusi. Langkah ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kondisi benar dan memperoleh kongklusi yang tepat. Tanpa dengan melaksanakan diskusi, akan sangat mudah suatu penyelidikan tergelincir pada jebakan subyektivisme, karena gambaran permasalahan dan kongklusi atau pemecahannya akan cenderung bersifat parsial atau sepotong-sepotong.
b. Pihak-pihak yang hadir dalam diskusi tersebut adalah kalangan yang berasal dari klas-klas sosial yang paling bawah (tani miskin dan buruh tani). Klas-klas ini memiliki pengetahuan dan pengalaman yang paling detail mengenai bentuk-bentuk penindasan feodalisme dan menjadi klas yang paling berkepentingan dengan pelaksanaan land-reform. Di samping dengan melihat karakter atau status klasnya, perlu juga diperhitungkan aspek usia karena semakin tua memiliki pengalaman yang lebih banyak. Meski demikian bukan berarti membatasi keterlibatan dari kalangan yang usianya lebih muda. Karena biasanya kalangan yang lebih muda memiliki kesanggupan dan ketajaman dalam melihat persoalan kekinian.
c. Jumlah peserta diskusi tidak dibatasi namun disesuaikan dengan kapasitas pelaksanaan diskusi itu sendiri. Jumlah peserta diskusi yang banyak akan memberikan keuntungan-keuntungan tertentu, misalnya keuntungan untuk memperoleh data-data yang bersifat statistik. Namun kesulitan akan dihadapi manakala diskusi diarahkan pada upaya pendalaman pada aspek-aspek yang sifatnya kualitatif. Oleh karenanya, disarankan pelaksanaan diskusi dibatasi pada jumlah yang proporsional dengan tentu saja memperhatikan komposisi klas-klas sosial yang ada.
d. Pemandu diskusi harus menyiapkan outline yang detail yang berisi poin-poin penting yang hendak dibahas dalam diskusi. Outline ini dimaksudkan untuk menjadi pegangan dalam diskusi, di mana masalah-masalah yang belum jelas bisa dicatat dan diperdalam melalui diskusi. Outline ini juga berfungsi sebagai panduan untuk merumuskan hasil diskusi dalam bentuk tulisan yang terstruktur dan jelas sebagai hasil dari penyelidikan.
e. Semua pihak yang terlibat harus bertanggungjawab atas kelangsungan diskusi dan penyelidikan. Pembagian peran hanya dilakukan dalam rangka menunjang kelancaran diskusi dan bukan untuk menghambat partisipasidari pihak-pihak yang terlibat—terutama partisipasi kaum tani—dalam diskusi tersebut. Bagi seorang petugas yang baru sekali melaksanakan penyelidikan, sebaiknya melatih diri dengan melakukan penyelidikan pada aspek-aspek khusus dari tema-tema yang hendak diselidiki. Pelatihan ini akan memberikan masukan pengalaman yang dapat meningkatkan kapasitas kerja penyelidikan.
f. Ukuran keberhasilan dari suatu diskusi baik dalam upaya penggalian masalah maupun pendalaman dan pemecahan masalah adalah tingkat partisipasi dari peserta diskusi. Untuk itu, penting untuk dilakukan evaluasi dan catatan-catatan mengenai proses pelaksanaan diskusi.
g. Di samping menuliskan kembali hasil penyelidikan, petugas yang menanggungjawabi pekerjaan penyeledikan ini diharuskan untuk membuat catatan-catatan mengenai masalah-masalah ditemui dalam diskusi yang membutuhkan penanganan khusus dari organisasi dalam kurun waktu segera dan mengajukannya secara resmi kepada organisasi.

F. KERANGKA PEMIKIRAN

Penyelidikan ini diarahkan untuk mengetahui keadaan sosial dan kesadaran politik kaum tani. Gambaran ini merupakan uraian yang bersifat kualitatif mengenai tingkat perkembangan praktik sosial gerakan tani. Seperti dipaparkan di atas, untuk melihat tingkat perkembangan praktik sosial, analisis yang pertama kali perlu dilakukan adalah analisis mengenai praktik produksi.

F.1 Praktik Produksi
Di dalam melakukan analisis mengenai praktik produksi, terdapat tiga aspek yang menjadi kajian utama, yakni aspek geografis untuk mengetahui di mana letak praktik produksi dilaksanakan, kemudian aspek demografis untuk mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam praktik produksi, dan ketiga bagaimana cara produksi yang diterapkan.
Di dalam melakukan analisis mengenai aspek geografis, tekanan pembahasannya diarahkan pada dua soal, yakni faktor letak dan kegunaan. Yang dimaksud dengan letak adalah kondisi geografis suatu wilayah, apakah merupakan wilayah pegunungan, dataran atau hamparan, atau pesisir pantai. Mengenai masalah kegunaan yang dianalisis adalah manfaat kongkrit dari geografi yang dianalisis. Dari kedua faktor tersebut, faktor kegunaan memegang peranan yang lebih mempengaruhi terbentuknya kesadaran sosial manusia oleh karena dinamika atau perubahannya berkembang lebih cepat dibanding faktor letak.
Aspek kedua yang mempengaruhi praktik produksi masyarakat adalah karakter populasi. Faktor-faktor yang diulas dalam aspek ini adalah faktor jumlah dan kepadatan. Yang dimaksud dengan jumlah adalah angka keseluruhan dari populasi yang ada di suatu wilayah, sedangkan kepadatan adalah perbandingan antara jumlah populasi dengan luas areal tempat aktivitas produksi dan sosial dari populasi tersebut. Dari kedua faktor ini, faktor yang lebih menentukan adalah kepadatan. Pasalnya, kepadatan penduduk menentukan kuantitas interaksi yang mempengaruhi dinamika sosial-budaya dari penduduk tersebut.
Aspek ketiga yakni cara produksi. Di dalam menganalisis cara produksi, pembahasan dilakukan dengan menguraikan saling hubungan antara kekuatan produktif dan hubungan (relasi) produksi. Kekuatan produktif adalah elemen yang memegang peranan menentukan atau peranan pokok dalam kegiatan produktif. Faktor-faktor yang terdapat dalam kekuatan produktif adalah tenaga (be)kerja dan alat produksi. Alat (sarana) produksi sendiri terbagi dalam dua jenis yakni alat kerja dan sasaran produksi. Antara tenaga kerja dan alat produksi, peranan yang lebih menentukan dalam proses produksi adalah tenaga kerja. Sementara alat produksi adalah sarana yang memegang peranan menunjang atau mempengaruhi proses produksi.
Hubungan produksi adalah bentuk dari sistem relasi antar klas-klas yang terlibat dalam kegiatan produksi. Hubungan produksi memiliki peranan dalam membentuk karakter corak produksi. Faktor yang diulas dalam menganalisis sistem relasi antar klas-klas sosial dalam suatu hubungan produksi adalah partisipasi produksi, yakni pola keterlibatan klas-klas sosial dalam proses produksi dan distribusi (hasil) produksi, yakni sistem pembagian hasil produksi.

F.2 Klas-Klas Sosial dan Perjuangan Klas
Analisis kedua yang dilakukan dalam kerangka menilai praktik sosial gerakan kaum tani adalah masalah klas-klas sosial dan perjuangan klas. Pada hakikatnya, ulasan mengenai klas-klas sosial dan perjuangan klas, masih terkait dengan permasalahan sebelumnya di lapangan praktik produksi. Bisa dikatakan analisis mengenai klas-klas sosial dan perjuangan klas merupakan kelanjutan dari analisis sebelumnya, terutama pada analisis mengenai hubungan produksi.
Masalah ini lebih banyak mengulas masalah dinamika politik dan perjuangan land-reform yang dilakukan kaum tani. Dinamika politik agraria akan mengulas bagaimana hubungan produksi tercermin dalam struktur politik kekuasaan yang berdominasi. Konsentrasi pembahasan mengenai dinamika politik agraria diarahkan untuk melihat lebih dalam mengenai perjalanan sejarah politik agraria berikut latar belakang ekonomi-politik yang melatari perubahan-perubahan tersebut.
Aspek yang secara erat terkait dengan dinamika tersebut adalah peranan gerakan kaum tani di satu sisi sebagai kekuatan politik yang progresif dan memegang peranan menentukan. Sementara peranan dari politik klas-klas yang berkuasa sebagai elemen berada pada segi yang mendominasi terbentuknya struktur politik agraria. Sedangkan bentuk struktur politik agraria ini sendiri merupakan ikhtiar dari klas-klas yang berkuasa untuk melakukan balancing of power dengan dinamina gerakan yang bersifat progresif dari kaum tani.
Di dalam kenyataan politik hari ini, pertentangan antara kaum tani dengan klas tuan-tanah dan kapitalis komprador dapat dilihat dari tiga aspek pokok, yakni aspek ideologi atau nilai-nilai dasar, aspek politik, dan aspek organisasi. Baik kaum tani maupun klas tuan tanah mengembangkan ketiga aspek tersebut untuk memperkukuh posisi politiknya masing-masing, baik sebagai upaya mempertahankan diri maupun usaha untuk merebut posisi dalam konteks dinamika politik agraria di Indonesia.
Dengan dasar itu, analisis mengenai klas-klas sosial dan analisis klas akan mencoba mengurai lebih dalam mengenai aspek-aspek ideologi, politik, dan organisasi. Di dalam aspek ideologi, pembahasan akan diarahkan pada bagaimana bentuk dan proses pembentukan ideologi. Di dalam aspek politik, analisis akan diarahkan pada bagaimana ideologi atau cara pandang disebarluaskan dan dimaterialkan menjasi suatu kekuatan politik, baik dilakukan sendiri-sendiri atau dengan melakukan kerjasama (front). Sementara di lapangan organisasi, analisis akan dicurahkan pada bagaimana bentuk dan proses pembentukan organisasi sebagai alat pelaksana ide untuk mewujudkan kepentingan politik klas.

F.3 Perumusan Resolusi
Secara teoretis yang dimaksud dengan eksperimentasi ilmiah adalah usaha untuk menemukan atau memperbaiki materi sebelumnya untuk mendapatkan materi baru yang lebih baik. Dalam konteks penyelidikan land reform dan gerakan tani yang dilakukan saat ini, percobaan ilmiah diarahkan untuk mendapatkan gambaran yang kongkrit mengenai kontradiksi antara kondisi obyektif dengan kenyataan subyektif. Oleh karenanya, percobaan ilmiah dapat dibahasakan sebagai perumusan resolusi atau pedoman-pedoman aksi baru guna memperbaiki kualitas aksi yang dilakukan pada masa sebelumnya.
Perumusan resolusi ini diarahkan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan, baik dalam praktik produksi maupun dalam perjuangan klas. Resolusi atau anti-thesis atas praktik produksi akan memiliki muatan politik, karena secara langsung terkait dengan aktivitas politik, propaganda, dan kampanye massa di kalangan kaum tani. Sedangkan resolusi mengenai klas-klas sosial dan perjuangan klas akan memberikan masukan pada usaha-usaha untuk menopang gerakan pembetulan di lapangan organisasi.

G. PENYELENGGARA DAN WAKTU PELAKSANAAN

Seluruh kegiatan penyelidikan ini dilakukan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dengan bekerjasama dengan organisasi-organisasi gerakan tani, baik di tingkat nasional maupun kabupaten. Tim ini akan bekerja melakukan penyelidikan dengan berintegrasi dengan kehidupan kaum tani, sembari melakukan studi mengenai historis gerakan tani dan politik agraria secara umum di tingkat nasional.
Pelaksanaan penyelidikan ini diawali dengan penyiapan tim bersama (joint committee) antara KPA dengan organisasi-organisasi tani di tingkat wilayah. Proses penyiapan tim ini dilakukan pada minggu pertama dan kedua bulan Januari 2005. Selanjutnya, proses pelaksanaan penyelidikan dilakukan mulai minggu ketiga Januari 2005. Penyelidikan ini sebenarnya tidak memiliki batasan waktu yang kongkrit, akan tetapi diharapkan tim sudah mampu merampungkan penyelidikan awal pada minggu kedua bulan April 2005. Hal ini disebabkan laporan sementara penyelidikan diharapkan mampu dirampungkan pada akhir April 2005.
Sistem pelaporan yang diterapkan adalah pelaporan berjenjang, dengan membagi tenggat tiga bulan pertama dalam tiga jenjang pelaporan. Pada jenjang pertama, pelaporan tim akan memuat proses persiapan dan karakteristik praktik produksi kaum tani. Jenjang kedua, pelaporannya akan memuat historis gerakan kaum tani dan imbangan politik yang terjadi sebelum dan sesudah kebangkitan gerakan kaum tani. Pada jenjang ketiga, pelaporannya akan memuat resolusi-resolusi mengenai bentuk-bentuk pelaksanaan land-reform yang paling mungkin dilaksanakan di wilayah tersebut. Sistem ini diterapkan guna memudahkan proses penyusunan laporan akhir.
Berikut ini tabel kerja dan pelaporan
Pelaksanaan dan Pelaporan Januari 2005 Februari 2005 Maret 2005 April 2005
Penyiapan Tim
Studi Praktik Produksi
Laporan I
Studi Praktik Gerakan Tani
Laporan II
Studi Proyeksi Land Reform
Laporan II
Laporan Umum Nasional

H. STRUKTUR PENULISAN LAPORAN

Laporan penyelidikan ini akan terdiri dari laporan wilayah, yang merupakan laporan hasil penyelidikan yang dituliskan oleh tim investigasi wilayah dan laporan umum yang merupakan rangkuman dari keseluruhan laporan wilayah. Baik laporan wilayah maupun laporan umum akan dimuat dalam enam bab pembahasan. Keenam bab tersebut adalah;
Bab I, yakni bab pendahuluan yang memuat rangkuman proses persiapan pelaksanaan penyelidikan. Yang dibahas dalam bab pendahuluan ini adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan sebelum penyelidikan, seperti persiapan-persiapan pembentukan tim, pengorganisasian kerja, penyiapan material, penentuan waktu, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan kelancaran penyelidikan.
Bab II membahas mengenai karakteristik geografis dan demografis dari wilayah yang menjadi obyek penyelidikan. Pada aspek geografis, pembahasan akan diarahkan pada analisis mengenai letak dan kegunaan serta kualitas tanah, air, udara, jalur transportasi, dan beberapa aspek lain yang terkait dengan masalah geografis. Pada aspek penduduk, ulasan akan diarahkan selain menghitung jumlah dan kepadatan, juga dilihat latar belakang budaya adat istiadat, bahasa asli, dan agama.
Bab III membahas masalah dinamika politik agraria. Ulasannya akan diisi dengan bagaimana proses historisnya, latar belakang klas dari pihak-pihak yang memegang peranan menentukan maupun mempengaruhi terhadap corak kekuasaan yang berlaku serta bentuk-bentuk relasinya dengan kaum tani. Di samping melakukan analisis terhadap politik agraria yang dijalankan, pembahasan di dalam bab ini juga diarahkan pada upaya merekonstruksi saling hubungan antar berbagai institusi, baik sipil maupun militer, terutama dalam aspek-aspek yang terkait dengan respon-respon politik atas bangkitnya gerakan tani.
Bab IV membahas mengenai struktur agraria. Bagaimana bentuk-bentuk hubungan produksi dan kekuatan produktif yang ada di dalam masyarakat. Di samping memetakan hubungan produksi dan kekuatan produktif yang ada, di dalam bab ini diharapkan dibahas pula mengenai istilah-istilah lokal yang terkait dengan kegiatan produksi maupun sebutan-sebutan setempat atas mengenai klas-klas sosial tertentu yang ada.
Bab V membahas perjuangan atau gerakan massa kaum tani untuk mendorong pelaksanaan land-reform. Pembahasannya diarahkan analisis historis dan karakter, baik dari aspek ideologi, politik, maupun organisasi dari gerakan massa kaum tani setempat.
Bab IV membahas mengenai resolusi-resolusi atau soal-soal pokok yang mendesak untuk dipecahkan dalam kerangka perjuangan politik land-reform dan pembangunan organisasi massa sebagai tulang-punggung gerakan land-reform. Kemudian bagian Penutup, yakni catatan-catatan khusus yang bersifat evaluatif atas proses penyelidikan yang dilaksanakan.

Perbedaan Perempuan-Laki-laki

2009-09-25T12:45:00.000+07:00

SEBUAH TINJAUAN EKONOMI1
Maureen Mackintosh

Semua masyarakat menerapkan pembagian kerja secara seksual. Artinya, ada tugas-tugas yang terutama atau bahkan hanya diberikan kepada perempuan, ada pula tugas yang hanya untuk pria, sedangkan beberapa tugas lain bisa dikerjakan baik oleh pria maupun perempuan. Sejalan dengan perubahan ekonomi yang dialami masyarakat tersebut, sifat pekerjaan berubah, dan demikian juga pembagiannya di antara pria dan perempuan. Dan pada titik tertentu dalam sejarah, tentunya pembagian pekerjaan ini berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Tetapi adanya pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, pembagian kegiatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, merupakan fakta yang selalu ada dalam masyarakat manusia.
Kaum feminis sudah lama tertarik perhatiannya oleh fakta yang selalu muncul ini, dan menyatakan bahwa pemahaman akan pembagian keria secara seksual penting untuk setiap usaha untuk memahami, dan mengubah, posisi perempuan dalam masyarakat secara keseluruhan. Saya mempunyai dua tujuan dengan mengemukakan argumen-argumen kaum feminis di atas dalam artikel ini. Pertama, saya mencoba meneliti alasan-alasan mengapa pembagian kerja secara seksual merupakan masalah penting bagi analisa kaum feminis, serta kesulitan-kesulitan teoritis yang muncul dari upaya-upaya untuk menjelaskan terciptanya pembagian secara seksual itu. Dan kedua, saya bermaksud menggunakan pembahasan ini untuk menyinggung masalah yang lebih umum, yaitu hubungan antara posisi ekonomi perempuan--yakni jenis pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dan dalam hubungan yang bagaimana mereka melakukannya--dan subordinasi yang lebih luas terhadap perempuan di dalam masyarakat.
Walaupun artikel ini memperkenalkan sejumlah tema yang akan diangkat lagi dalam artikel lain dalam buku ini, pusat pembicaraan tetap pada aspek ekonomi dalam subordinasi perempuan. Karena itu, aspek-aspek sosial dan kultural dari subordinasi, yang dibahas secara rinci dalam artikel lain dalam buku ini. tidak saya singgung di sini.

SUBORDINASI DAN PEMBAGIAN SECARA SEKSUAL

Ada dua soal definisi yang mula-mula harus dibahas. Pertama adalah pembedaan antara 'gender' dan 'sex'. Penulis-penulis feminis2 telah dengan taiam membedakan antara jenis kelamin biologis (sex), dan kategori jenis kelamin yang dibentuk oleh masyarakat (gender). Walaupun frase yang telah mapan seperti 'pembagian kerja secara seksual' tetap saya gunakan, untuk lebih menaJamkan artinya, yang saya maksud di sini adalah pembagian kerja sepanjang garis gender. Karena itu pembahasan dalam artikel ini menggunakan konsep 'gender.' dan 'hubungan-hubungari antar gender' dalam membicarakan kegiatan-kegiatan dan hubungan-hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan tidak berasumsi bahwa pembagian yang dipelajari di sini dapat ditelusuri asalnya dari perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara jenis kelamin biologis.3
Konsep kedua yang perlu didefinisikan adalah 'subordinasi'. Saya menggunakan konsep subordinasi perempuan-- subordinasi posisi perempuan terhadap laki-laki--sebagai fokus analisa saya sebab konsep ini memusatkan perhatian pada apa yang dapat disebut sebagai problematik feminis: hubungan natara perempuan dan laki-laki di dalam proses sosial secara keseluruhan, dan bagaimana hubungan ini berlangsung sehingga merendahkan posisi perempuan.4 Jika kita mengambil masalah subordinasi perempuan ini sebagai masalah utama, kita akan dapat menganalisa hubungan subordinasi yang berwatak gender ini dengan penderitaan perempuan lainnya, seperti eksploitasi ekonomi, taripa mencampur-adukkannya dengan masalah-masalah politik maupun konseptual.
Dengan demikian, kaum feminis tertarik untuk membicarakan pembagian kerja secara seksual sebab pembagian kerja ini tampak mengungkapkan, mencakup, dan lebih jauh lagi, melestarikan subordinasi perempuan. Contoh untuk hal ini dengan mudah dapat ditemukan. Di bidang-bidang pekerjaan yang dilakukan baik oleh perempuan maupun oleh laki-laki, buruh perempuan cenderung disisihkan ke dalam sektor-sektor industri tertentu, dan ke dalam jenis jenis pekerjaan tertentu pula dalam sektor tersebut. Dan dalam pekerjaan-pekerjaan itu, buruh perempuan biasanya mendapat upah lebih rendah, dianggap kurang memiliki ketrampilan, ditempatkan dalam urutan yang lebih rendah dalam jajaran kekuasaan serta menjalani kondisi kerja yang relatif buruk. Dokumentasi untuk keadaan seperti ini di negara-negara industri maju telah cukup banyak didokumentasikan,5 dan telah terdapat pula bukti-bukti yang cukup kuat tentang keadaan ini di negara-negara Dunia Ketiga.6 Selain itu, eukup mengejutkan bila dilihat bagaimana cepatnya, sejalan dengan berdirinya pabrik-pabrik dan perkebunan-perkebunan baru, kategori-kategori baru 'pekerjaan perempuan' dibentuk, dengan upah dan kondisi kerja yang relatif kurang itienguntungkan.7 Dengan cara inilah pembagian kerja secara seksual tercipta dan diciptakan kembali sejalan dengan berkembangnya pasaran kerja upahan, dan satu bentuk subordinasi perempuan dilestarikan.
Adanya pembagian kerja secara seksual ini tentu saja tidak hanya terbatas pada bidang kerja upahan saja. Dalam kerja-kerja tanpa upah, baik dalam pertanian, dalam perdagangan atau industri kecil (yang lebih banyak melibatkan keluarga sendiri), atau dalam tugas-tugas 'rumah tangga' seperti menyiapkan makanan untuk keluarga dan mengasuh anak, pembagian kerja secara seksual juga merupakan fakta yang selalu ada, dan secara tetap pula semakin merugikan perempuan. Dalam kegiatan-kegiatan yang berkisar pada kerja-kerja rumah tangga--baik dalam pertanian maupun non-pertanian--perempuan bekerja sebagai buruh tanpa upah, dengan bagian keuntungan yang seringkali sangat kecil. Di daerah-daerah pertanian yang miskin, berkembangnya tanaman komoditi dan metode-metode baru penanaman, serta berpindahnya tempat mengolah makanan ke luar rumah, telah membawa perubahan pada pembagian kerja secara seksual, menciptakan kegiatan yang secara finansial menguntungkan laki-laki, dan menyisihkan perempuan ke dalam kegiatan-kegiatan yang kurang produktif.8 Dan terakhir, di kebanyakan masyarakat, pembagian kerja berdasarkan gender sangat jelas terlihat dalam pekerjaan-pekerjaan yang telah saya sebutkan di atas sebagai pekerjaan 'rumah tangga'. Dalam masyarakat di mana perempuan mengerjakan semua tugas rumah tangga, pekerjaan ini sudah pasti akan dinilai rendah. serta sangat membatasi kemampuan perempuan untuk ikut berperan dalam kegiatan-kegiatan yang menghasilkan uang. Di banyak tempat di dunia ini, pembagian kerja secara seksual di dalam rumah memaksa perempuan untuk bekerja dengan waktu yang lebih panjang daripada waktu kerja laki-laki, dan setelah seharian bekerja memperoleh standar hidup yang lebih rendah.
Subordinasi perempuan, dengan demikian, berpangkal pada pembagian kerja secara seksual. Seperti telah diperlihatkan di atas, pembagian kerja secara seksual, yang kembali diorganisir dan seringkali diperkuat sejalan dengan menyebarkan ekonomi uang, cenderung untuk semakin merugikan kaum perempuan. Karena itu, analisa kaum feminis terhadap pembagian kerja secara seksual itu berangkat dari premis bahwa hal itu bukan sesuatu yang alamiah, bahwa pembagian itu tidak hanya mencakup peran yang saling melengkapi antara perempuan dan pria. Tapi kita dapat membalikkan proposisi seperti itu: hanya dalam suatu masyarakat di mana laki-laki dan perempuan merupakan jenis kelamin (gender) yang berbeda terdapat alasan mengapa perbedaan jenis kelamin harus dianggap sebagai prinsip pengorganisasian yang penting bagi pembagian kerja dalam masyrakat, dengan pengecualian pada proses fisik kehamilan dan melahirkan. Sebab kenyataan bahwa perempuan hamil dan melahirkan anak tidak dengan sendirinya berarti bahwa mereka sendirilah yang harus mengasuhnya selama masa kecil anaknya; dan tidak pula berarti bahwa perempuan harus menyiapkan makanan dan mengurus segala keperluan anggota keluarga yang telah dewasa, merawat yang sakit, melakukan tugas-tugas pertanian tertentu ataupun bekerja di pabrik-pabrik elektronik. Suatu masyarakat yang tidak membedakan gender akan merupakan suatu masyarakat di mana kenyataan adanya perbedaan jenis kelamin (yang terjadi diluar kemauan manusia) tidak dengan sendirinya menggariskan kemungkinan dan keterbatasan kegiatan ekonomi suatu individu.
Bukti di atas, dengan demikian, eukup kuat untuk menyatakan adanya hubungan yang erat antara pembagian kerja secara seksual dengan subordinasi perempuan. Tapi bagaimana pula caranya menjelaskan terciptanya dan lestarinya pembagian kerja secara seksual ini? Di bawah ini saya mencoba menelusuri beberapa jenis penjelasan teoritis yang telah dikemukakan, dan masalah-masalah yang muncul dari penjelasan itu. Pembahasan tersebut bukan dimasudkan sebagai kesimpulan yang adil terhadap pandangan-pandangan yang berbeda itu, tapi lebih sebagai pengujian pendukung terhadap beberapa kesulitan yang tereakup, yang memusatkan perhatian pada kesulitan untuk menyatukan analisa ekonomi dan gender ke dalam sebuah teori perkembangan kategori pekerjaan perempuan.

KEUNTUNGAN-KEUNTUNGAN KERJA PEREMPUAN BAGI KAPITAL/MODAL

Untuk memahami pembagian kerja secara seksual di berbagai masyarakat kita perlu lebih dahulu memahami, bukan saja kerja-keria yang dilakukan oleh perempuan dan pria, tapi juga dalam hubungan yang seperti apa mereka melakukannya. Banyak yang telah dijelaskan dalam bagian terdahulu, dan tampak bahwa implikasi pembagian kerja secara seksual bagi perempuan tergantung pada fakta apakah mereka bekerja sebagai pekerja upahan, sebagai anggota keluarga yang bekerja tanpa bayaran, sebagai pedagang yang dipekerjakan oleh dan untuk diri sendiri; dengan kata lain, tergantung dalam hubungan produksi sosial yang bagaimana pekerjaan itu dijalankan. Konsep hubungan produksi sosial ini, serta pentingnya hal ini bagi pemahaman terhadap pembagian kerja dalam masyarakat, adalah salah satu paham yang sangat berguna yang dibawa teori ekonomi Marxis untuk memahami pembagian seksual.
Paham ini diterapkan dalam satu bidang literatur tentang pembagian kerja secara seksual, yang pendekatannya adalah dengan bertanya, apakah keuntungan kerja yang dilakukan perempuan bagi modal? Penulis-penulis yang yang memakai pendekatan ini, yang berdasarkan pada analisa ekonomi Marxis, telah mempelajari berbagai 'kerja perempuan'--kerja upahan, misalnya, atau bertani secara keeil-keeilan, atau kerja rumahtangga--dart telah mempertanyakan bagaimana, dengan caranya masing-masing, setiap kategori kerja itu menguntungkan pemilik modal (yakni, menguntungkan mereka yang memiliki dan menjalankan perusahaan swasta dalam ekonomi campuran). Asumsi implisit yang muncul dari pendekatan demikian adalah bahwa jika kita dapat memper lihatkan bahwa modal, yang merupakan kekuatan ekonomi yang dominan dalam ekonomi non-sosialis. menarik keuntungan dari pembagian kerja secara seksual dan dari subordinasi perempuan dalam bidang ekonomi yang diakibatkannya, maka kita paling tidak akari memperoleh sebagian penjelasan tentang adanya subordinasi itu serta upaya-upaya pelestariannya setelah subordinasi itu ada.
Metode argumen dari pendekatan adalah dengan mencoba memperlihatkan bahwa, karena adanya pembagian kerja secara seksual, modal dapat menarik keuntungan lebih besar dari angkatan kerjanya daripada jika pembagian itu tidak ada. Dalam bidang kerja upahan, misalnya, sudah lama perempuan menjadi tenaga keria murah, dibayar lebih rendah jika dibandingkan dengan produktivitas mereka dari pada pria. Akibatnya, keuntungan meningkat, baik di negara-negara industri kapitalis maju maupun di negara-negara Dunia Ketiga.9 Telah pula diisaratkan bahwa modal diuntungkan dengan menggunakan perempuari sebagai 'angkatan cadangan' tenaga kerja: suplai tenaga keria fleksibel yang dapat diserap di masa ekspansi, dan ditendang ke luar -bukan hanya dari pekerjaannya tapi juga dari angkatan keria, kembali kepada ketergantungan dalam rumahtangga--ketika datang masa krisis.10 Kaum perempuan membentuk salah satu bagian dari angkatan kerja upahan yang paling Murah dan paling rapuh, dan karena itu terbuka bagi penindasan tingkat tinggi. Lebih jauh lagi, pembagian material yang muncul dalam angkatan kerja antara laki dan perempuan--perbedaan dalam pengupahan, persaingan untuk mendapatkan kerja dalam situasi-situasi berkurangnya pekerjaan--melemahkan kekuatan buruh secara keseluruhan, memberikan kesempatan kepada modal untuk memecah belah dan berkuasa dan dengan demikian meningkatkan keuntungan dengan mengorbankan upah.
Garis argumen yang sama telah pula diterapkan kepada kerja-kerja yang dilakukan perempuan di luar angkatan kerjaupahan, seperti kerja tanpa bayaran di dalam rumahtangga. Di Eropa dan Amerika Utara, debat mutakhir tentang analisa kerja rumahtangga (domestik), terfokus pada keuntungan kerja-kerja itu bagi modal. Kerja rumahtangga adalah pekerjaan yang dilakukan di dalam rumah, yang menghasilkan barang-barang untuk dikonsumsi di dalam rumah tangga tersebut (makanan yang sudah matang, pakaian bersih, pemeliharaan anak). Lalu bagaimanakah, begitu dipertanyakan, proses akumulasi modal dibantu oleh massa tenaga kerja tak dibayar ini?11 Kerja tanpa upah dalam rumah, yang hampir seluruhnya dikerjakan oleh perempuan, meningkatkan standar hidup kelas buruh dari standar yang disediakan oleh upah saja, serta menyediakan jasa pengasuhan dan sosialisasi anak-anak, yang berarti angkatan kerja untuk masa mendatang. Jasa-jasa ini, sebaliknya, hanya dapat disediakan oleh negara dengan efektifitas yang kurang dan dengan biaya tinggi bagi modal.
Selain itu, masih dalam pembicaraan tentang kerja rumahtangga, terdapat perdebatan yang tak kunjung selesai mengenai efek kerja rumahtangga yang dikerjakan perempuan terhadap tingkat upah rata-rata yang dibayarkan oleh modal.12 Dengan berbagai cara, telah pula dikemukakan bahwa dijalankannya kerja rumahtangga telah menurunkan upah di bawah tingkat yang seharusnya, yakni dengan jalan menyediakan barang-barang yang, jika tidak disediakan di rumah, akan harus dibeli dengan upah, dan bahwa dikerjakannya pekerjaan ini oleh perempuan yang tersingkir dari pasaran keria cenderung akan menaikkan upah mereka yang bekerja (khususnya, upah kaum pria), dengan cara membuat mereka dapat berjuang untuk mendapatkan 'upah keluarga' untuk menutupi kebutuhan konsumsi anggota keluarga yang masih tergantung pada kepala keluarga.13 Perdebatan ini masih terus berlangsung dan belum dapat diselesaikan dalam tingkat teori sekalipun. Terdapat banyak pengaruh-pengaruh yang saling bertentangan terhadap tingkat upah secara umum di daerah geografis manapun atau di kurun sejarah yang manapun, dan hubungan antara kerja rumahtangga dan tingkat upah dapat merupakan pertanyaan yang harus dijawab baik oleh sejarah ekonomi maupun oleb teori umum.
Semua analisa di atas berusaha menunjukkan bahwa kerja yang dilakukan perempuan, sebagai buruh murah ataupun sebagai istri yang mengurus rumahtarigga, menguntungkan modal. Kritik yang diajukan terhadap pendekatan pada pembagian keria secara seksual ini umumnya berpendapat bahwa pendekatan ini bukan tidak benar, melainkan tidak cukup sebagai suatu penjelasan. Sebab pendekatan ini tidak menjelaskan mengapa perempuan yang mengerjakan tugastugas itu. Masalah ini menjadi jelas jika kita keluar dari negara-negara kapitalis maju. Berangkat dari sini, Bennholdt-Thomson14 mengambil garis argumentasi bahwa kerja rumahtangga merendahkan nilai tenaga kerja, dan melanjutkan argumentasi ini sampai pada kesimpulan logisnya. Yakni, karena sifat kerja rumahtangga yang tidak dibayar inilah yang penting, kita dapat pula menggunakan kerangka analisa yang sama bagi kegiatan produktif lain seperti produksi pertanian subsisten yang dikerjakan baik oleh laki-laki maupun perempuan, dan ikut menyumbang bagi standar hidup angkatan kerja kapitalis.15 Karena itu, jika kita hanya menganalisa keuntungan jenis kerja seperti ini bagi modal tidaklah cukup untuk menjelaskan mengapa perempuan banyak terdapat di bidang-bidang pekerjaan khusus seperti itu.

Catatan:
1. Diterjemahkan dari sebagian artikel berjudul "Gender and Economics: The Sexual Division of Labour and the Subordination of Women", dalam Kate Young dkk. , (eds. ) Of Mariage and the Market: Women's Subordination Internationally and its Lessons, Routledge & Kegan Paul, cetakan kedua 1984.
2. Lihat misalnya Oakley, A (1972), Sex, Gender and Society. London, Temple Smith; Rubin, G (1975),---TheTraffic in Women," dalam R. Reiter (ed.) (1975), Toward an Anthropology of Women, New York, Monthly Review Press.
3. Untuk soal ini, lihat pula tulisan Elson, Diane dan Ruth Pearson, "The Subordination of Women and the Internationalisation of Factory Production, " dalam buku ini (Of Mariage and the Market: ..).
4. Untuk pembahasan yang lebih dalam tentang hal ini, lihat Whitehead, A (1979), "Some Preliminary Notes on the Subordination of Women," IDS Bulletin, Vol. 10, No. 3.
5. Lihat Phillips, A dan B. Taylor (1980), "Sex and Skill. Notes Towards a Feminist Economics," Feminist Review, No. 6.; dan makalah-makalah dalam Amsden, A (1980), The Economics of Women and Work, Harmondsworth, Penguin.
6. Elson, Diane dan Ruth Pearson, "The Subordination of Women and the Internationalisation of Factory Production," artikel dalam buku ini; Blake, M dan C. Moonstan (1981), "Women and Transnational Corporations (The Electronics Industry) Thailand," Honolulu, Working Paper of East-West Culture Learning Institute.; Grossman, R. (1979), "Women's Place in the Integrated Circuit," Southeast Asian Chronicle, No. 66 (Penerbitan bersama dengan Pacific Research Vol. 9, No. 5-6).; Heyzer, N. (1981), "International Production and Social Change in Singapore," dalam P. Chen (ed.), Development Politics and Trends in Singapore, Hamburg, Oxford University Press.; Stoler, A. (akan terbit), "The Company's Women: Labour Control in Sumatra Agribusiness," dalam K. Young (ed. ) (akan terbit), Serving Two Masters, London, Routledge Kegan Paul.; Banerjee, N., (akan terbit), "Fruits of Development: Prickly Pears for Women," dalam K. Young (ed.), Serving Two Masters, London, Routledge Kegan Paul.
7. Lihat misalnya MacKintosh. M., (akan terbit), "Sexual Contradiction and Labour Conflict on a West African Estate Farm," dalam K. Young (ed.) (akan terbit), Serving Two Masters, London, Routledge Kegan Paul.; Pearson, R., (akan terbit), "Women Workers in Mexico's Border Industries," dalam K. Young (ed.) (akan terbit), Serving Two Masters, London, Routledge Kegan Paul.
8. Rogers, B. (1980), The Domestication of Women: Discrimination in Developing Societies, London, Tavistock.; Bukh, J. (1979), The Village Woman in Ghana, Scandinavian Institute for African Studies, Uppsala, Centre for Development Research Publications No. l.; Palmer, 1. (1977), "Rural Women and Basic Needs," lnternational Labour Review, Vol. 115, No. 1. dan Palmer, 1, (1978), Issues and Policy Implications related to Women and Agrarian Reform, Rome, F.A.O.; Roberts, P. (1979), "The Integration of Women into Development Process: Some Conceptual Problems," IDS Bulletin, Vol. 10, No. 3. dan Roberts, P. (akan terbit), "The Sexual Politics of Labour in Western Nigeria and Hausa Niger," dalam K. Young (ed.) (akan terbit), Serving Two Masters, London. Routledge Kegan Paul.; Boserup, E. (1970), Women's Role in Economic Development, London, George Allen and Unwin.
9. Lihat "Introduction" yang ditulis Sally Alexander untuk M. Herzog (1980), From Hand to Mouth: Women and Piecework, Harmondsworth, Penguin.; dan Elson dan Pearson, loc.cit.
10. Lihat Bruegel, 1. (1979), "Women as a Reserve Army of Labour: a Note on Recent British Experience," Feminist Review, No. 3., untuk pengujian hipotesa ini dalam konteks pengalaman mutakhir Inggris.
11. Untuk ringkasan perdebatan tesebut serta bahan acuannya lihat, Himmel weit, S. and S. Mohun (1977), "Domestic Labour and Capital," Cambridge Journal of Economics, Vol. 1.
12. Untuk satu masukan bagi perdebatan ini libat, Beechey, V. (1977), "Some Notes on Female Wage Labour in Capitalist Production," Capital and Class, No. 3.
13. Untuk argumentasi yang terakhir, lihat llumphries, J. (1977), 'Mass Struggle and the Persistence of the Working Class Family," Cambridge Journal of.Economics, Vol. 1, No. 3.; untuk kritik tentang hal ini, lihat Barrett, M. dan McIntosh, M. (1980), "The Family Wage, Some Problems for Socialists and Feminists," Capital and Class, No. 11.
14. Bennholdt-Thomson, Veronika, "Subsitence Production and Extended Reproduction,'' artikel dalam buku ini (Of Marriage and the Market:..).
15. Meillasoux, C. (1981), Maidens, Meal and Money, Cambridge, Cambridge University Press., mengemukakan argumen yang secara analitis serupa.

Hari Perempuan Internasional

2009-09-25T12:43:00.000+07:00

DI kalangan gerakan perempuan internasional, 8 Maret dirayakan sebagai Hari Perempuan Internasional. Penentuannya berawal dari tahun 1908 saat menjawab tuntutan kaum perempuan, Partai Sosialis Amerika Serikat (AS) mengusulkan hari terakhir bulan Februari dijadikan hari demonstrasi untuk persamaan hak politik (hak untuk memilih dalam pemilu) kaum perempuan. Hari Perempuan Amerika ini (28 Februari 1908) mendapat perhatian amat besar dari kaum feminis dan sosialis seluruh dunia dan mendorong aksi solidaritas yang terorganisasi oleh berbagai kelompok buruh perempuan AS. Pada konferensi kedua perempuan sosialis sedunia di Kopenhagen (1910), Clara Zetkin, aktivis gerakan perempuan dan tokoh sosialis, menentang sikap separatis gerakan perempuan suffragist (menuntut hak pilih dalam pemilu) mengajukan usul untuk menginternasionalkan eksperimen Amerika itu dan menjadikan 8 Maret sebagai Hari Perempuan International, dengan slogan "hak pilih untuk semua orang".
Peristiwa-peristiwa ini terjadi dalam konteks pasang naik gerakan perempuan di seluruh dunia awal abad ini (di Indonesia muncul Kartini dengan pemikiran dan aksinya). Saat itu kaum perempuan sudah terorganisasi dan gerakannya meluas di Eropa dan Amerika, tercermin dari terbentuknya International Women Suffrage Alliance (1904). Awal abad ini marak dengan diorganisasikannya protes, demonstrasi, pemogokan buruh, dan kampanye persamaan hak dan menentang penindasan terhadap buruh perempuan. Bangkitnya perempuan sebagai buruh yang tertindas merupakan buah dari perubahan sosial itu sendiri, berkembangnya modal di mana sesungguhnya buruh merupakan penggerak perkembangan yang sekaligus diisap olehnya. Usul Clara Zetkin terwujud tahun 1911, saat pecah Perang Dunia I, 8 Maret dirayakan dengan pawai dan demonstrasi perempuan di berbagai negara Eropa. Saat Revolusi Rusia dimulai, hari perempuan internasional ditandai demonstrasi-demonstrasi dan protes menuntut bahan makanan, dilancarkan kaum perempuan, laki-laki dan anak-anak.
Di Inggris, Hari Perempuan Internasional menjadi peringatan tahunan sesudah Perang Dunia II. Di Amerika, peringatan hari perempuan internasional menjadi peringatan tahunan sejak munculnya Gerakan Pembebasan Perempuan yang lahir bersamaan dengan gerakan hak-hak sipil dan gerakan perdamaian antiperang tahun 1960-an, yang terus berkembang dan meluas.

PBB menetapkan tahun 1975 sebagai Tahun Internasional Perempuan, dan tahun 1976-1985 ditetapkan sebagai Dasa Warsa Perempuan. Sesungguhnya pada tahun 1977, Majelis Umum PBB menerima resolusi yang menetapkan suatu hari internasional untuk perempuan. PBB mengajak semua negara anggota untuk memproklamasikan suatu hari sebagai Hari PBB untuk Hak Asasi Perempuan dan Hari Perdamaian Dunia, yang penetapan harinya diserahkan pada masing-masing negara. Kebanyakan negara (tidak termasuk Indonesia) menetapkan 8 Maret, yang sudah dikenal sebagai Hari Perempuan Internasional. PBB sendiri tahun 1978 menetapkan 8 Maret dalam daftar hari libur resmi.
Persoalan perempuan

Kesadaran atas ketertindasan kaum perempuan dan sifat struktural penindasan itu sudah lama muncul di Indonesia. Pada awal abad ini, seiring munculnya kesadaran baru mengenai kolonialisme, muncul RA Kartini, seorang putri bupati Jawa yang melalui tulisan-tulisannya menentang keras poligani, kawin paksa, dan penindasan feodal serta kolonial. Ia berusaha menegakkan hak kaum perempuan untuk bersekolah dengan mendirikan sekolah bagi anak-anak perempuan.
Lalu muncul banyak perempuan yang dengan kesadarannya tentang ketertindasan kaum perempuan, aktif dalam politik pergerakan nasional. Misalnya, Munasiah dan Sukaesih, dua aktivis politik yang dalam suatu kongres perempuan di Semarang tahun 1924 menyerukan perlunya kaum perempuan berjuang agar bisa memajukan hak-haknya dan tidak disisihkan. Munasiah berkata, "Wanita itu menjadi mataharinya rumah tangga, itu dulu! Sekarang, wanita menjadi alat kapitalis. Padahal zaman Mojopahit wanita sudah berjuang... Kini adanya pelacur bukan salahnya wanita, tapi salahnya kapitalisme dan imperialisme."

Setelah pecah pemberontakan nasional pertama menentang kolonialisme tahun 1926-1927, kedua pejuang ini ditangkap Pemerintah Hindia Belanda dan dibuang ke Digul, Papua Barat, karena terlibat pemberontakan. Kesadaran baru di kalangan perempuan Indonesia akan penindasan kolonialisme dan imperialisme, dengan berbagai bentuknya terus bergerak dan meluas sampai Indonesia merdeka. Pada masa revolusi, berdiri berbegai macam organisasi perempuan, termasuk partai politik khusus perempuan (Partai Politik Wanita, didirikan Nyi Sarmidi Mangunsarkoro; SK Trimurti menentang pembentukan partai ini dan mengusulkan agar perempuan bergabung dengan partai politik yang ada, tidak perlu membentuk partai sendiri). Kaum perempuan tidak hanya aktif di garis belakang sebagai anggota palang merah atau petugas dapur umum. Mereka juga menjadi anggota satuan-satuan laskar maupun tentara reguler yang aktif bertempur di garis depan melawan penjajah yang hendak kembali menjajah Indonesia. Inilah yang "dikritik" lagu patriotik yang patriarkis, Melati di Tapal Batas, yang hendak mengerangkeng perempuan dalam tirani domestik.

Pada masa revolusi, organisasi-organisasi perempuan seperti Perwari, Wanita Indonesia, Pemuda Putri Indonesia, Aisyiah, Gerwis (Gerakan Wanita Sedar), dan sebagainya membentuk federasi organisasi perempuan (bukan wadah tunggal perempuan) yang dinamai Kowani (Konggres Wanita Indonesia). Meski persoalan utama bangsa kita saat itu adalah perjuangan mengusir penjajah, gerakan sosial politik tidak didominasi pandangan nasionalisme sempit yang chauvinistik atau malah xenophobic. Watak internasionalis dilambangkan dalam Mukadimah UUD 1945, "Kemerdekaan adalah hak segala bangsa..."

Kowani sendiri pada masa itu terlihat amat sadar mengenai tempat, peran, dan tanggung jawabnya sebagai warga dunia. Dalam pernyataan-pernyataannya dikemukakan seruan-seruan untuk ikut menegakkan perdamaian dunia.
Sebagian dari organisasi-organisasi perempuan menyadari adanya penindasan perempuan, dan karena itu perjuangan kaum perempuan bukan terbatas di Indonesia saja. Di negeri-negeri lain (termasuk negeri-negeri kapitalis industri maju) kaum perempuan mengalami berbagai bentuk penindasan baik yang bersifat kelas, maupun seksual seperti perkosaan, perdagangan perempuan, kekerasan terhadap perempuan. Demikian pula di negeri-negeri Dunia Ketiga. Selain itu mereka kian menyadari sifat struktural dari penindasan itu sehingga sebagian dari mereka sekaligus menginginkan penghapusan patriarkhi dan pelenyapan neo-kolonialisme dan neo-liberalisme.
Pada titik inilah kemudian Hari Perempuan Internasional 8 Maret menjadi penting. Pada tahun 1960, oleh organisasi-organisasi yang menjadi anggota Kowani diperkenalkan Hari Perempuan Internasional dan Deklarasi Kopenhagen yang keduanya merupakan hasil Kongres Perempuan Internasional 1910 di Kota Kopenhagen, Denmark. Deklarasi ini menyerukan, "Bersatulah kaum perempuan sedunia untuk memperjuangkan persamaan hak perempuan dan anak-anak, untuk pembebasan nasional, dan perdamaian". Pada waktu itu dalam tubuh Kowani tidak tercapai kesepakatan ketika organisasi anggotanya mengusulkan agar Hari Perempuan Internasional diperingati di sini. Meski demikian pada tahun itu di beberapa kota berlangsung perayaan Hari Perempuan Internasional.
Lintas negara
Pada saat ini terjadi kemunduran perasaan internasionalis. Hari-hari internasional amat jarang diperingati penduduk Indonesia, apalagi secara resmi. Ini sedikit banyak berkait dengan kenyataan telah merosotnya kekuatan organisasi-organisasi masyarakat di satu pihak dan di lain pihak berhasilnya organisasi-organisasi masyarakat dikooptasi langsung maupun tidak langsung. Sementara itu tidak sedikit oragnisasi-organisasi masyarakat hanya berkutat ke dalam.
Kenyataan bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi mayoritas rakyat Indonesia juga merupakan persoalan yang dihadapi rakyat miskin di seluruh dunia menjadi terabaikan. Selain itu oleh satu dan lain sebab, masalah internasional kini hanya menjadi urusan negara.

Pada tahap perkembangan perekonomian, kini dunia telah disatukan dalam suatu pasar besar di mana kaum perempuan dunia mau tidak mau terseret ke dalamnya. Hal itu muncul dalam persoalan seperti eksploitasi tenaga buruh perempuan dalam konteks pembagian kerja internasional baru, pengiriman pekerja migran perempuan, jaringan perdagangan perempuan, perusakan lingkungan dan berbagai persoalan yang melintas batas batas suatu negeri.

Pada Hari Perempuan Internasional ini, kita memikirkan kembali hakikat dan jangkauan persoalan penindasan perempuan dan kembali dalam genggaman segala persoalan kita.

* ITA F NADIA Anggota Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan, peneliti Sejarah Sosial dan Pekerja Kemanusiaan.

Sejarah Kapitalisme

2009-09-25T12:21:00.000+07:00

Kapitalisme sebenarnya bukanlah hal yang baru untuk untuk di perbincangkan, tetapi melihat pengaruhnya yang masih begitu kuat terhadap kehidupan social ekonomi masyarakat dunia umumnya dan Indonesia khususnyalah yang membuatnya tak pernah berhenti untuk diperbincangkan. Oleh karena itu tiada salah bila kita sekali lagi mengenal sedikit tentang kapitalisme. Dalam hal ini penulis akan memulai dari definisi kapitalisme itu sendiri.
Apakah kapitalisme itu ? Kata kapitalisme berasal dari capital yang berarti modal, dengan yang dimaksud modal adalah alat produksiseperti misal tanah, dan uang. Dan kata isme berarti suatu paham atau ajaran. Jadi arti kapitalisme itu sendiri adalah suatu ajaran atau paham tentang modal atau segala sesuatu dihargai dan diukur dengan uang.
Sejarah kapitalisme ? Kapitalisme muncul setelah feodalisme runtuh dengan secara garis besar terbagi menjadi tiga fase:

1. Kapitalisme Awal ( 1500 – 1750 ).
Kapitalisme pada fase ini masih mengacu pada kebutuhan pokok yang ditandai dengan hadirnya industri sandang di Inggris sejak abad XVI sampai abad XVIII. Dan berlanjut pada usaha perkapalan, pergudangan, bahan- bahan mentah, barang- barang jadi dan variasi bentuk kekayaan yang lain. Dan kemuadian berubah menjadi perluasan kapasitas produksi, dan talenta kapitalisme ini yang kemudian hari justru banayk menelan korban.
Di perkotaan, para saudagar kapitalis menjual barang-barang produksi mereka dalam satu perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Mula-mula mereka menjual barang pada teman sesama saudagar seperjalanan, lalu berkembang menjadi perdagangan public. Sementara di wilayah pedesaan saat itu masih cenderung feodalistik. Dalam hal ini Russel mengemukakan adanya tiga faktor yang menghambat kapitalisme di pedesaan dan berbagai wilayah lain. Kendala itu adalah :
a. Tanah yang ada hanya digunakan untuk bercocok tanam, sehingga hasil produksinya sangat terbatas. Russel mengusulkan untuk mengubah tanah menjadi sesuatu yang lebih menguntungkan ( profitable ). Atau dengan pengertian lain tanah bias diperjual belikan seperti barang lainnya.
b. Para petani atau buruh tani yang masih terikat pada system ekonomi subsistensi2 . komentar Russel untuk hal ini adalah mereka siap unutk dipekerjakan dengan upah tertentu.
c. Hasil produksi yang diperoleh petani saat itu hanya sekedar digunakan untuk mencukupi kebutuhanpribadi. Menurutnya, produksi hasil petani harus ditawarkan ke pasar dan siap dikonsumsi oleh publik.

2. Kapitalisme Klasik ( 1750 – 1914 ).
Kapitalisme pada fase ini merupakan pergeseran dari perdagangan public kebidang industri yang ditandai oleh Revolusi Industri di Inggris dimana banyak diciptakan mesin- mesin besar yang sangat menunjang industri. Di fase inilah terkenal tokoh yang disebut “bapak kapitalisme” dengan bukunya yang sangat tekenal the Wealth Of Nations ( 1776 ) dimana salah satu poin ajarannya laissez faire dengan invisible hand-nya ( mekanisme pasar )dan beberapa tokoh seangkatan seperti David Ricardo dan John Stuart Mills, yang sering dikenal sebagai tokoh ekonomi neo- klasik. Pada fase inilah kapitalisme sering mendapat hujatan pedas dari kelompok Marx.

3. Kapilaisme Lanjut ( 1914 – sekarang ).
Momentum utama fase ini adalah terjadinya Perang Dunia I, kapitalisme lanjut sebagai peristiwa penting ini ditandai paling tidak oleh tiga momentum. Pertama, pergeseran dominasi modal dari Eropa ke Amerika. Kedua, bangkitnya kesadaran bangsa- bangsa di Asia dan Afrika sebagai ekses dari kapitalisme klasik, yang kemudian memanifestasikan kesdaran itu dengan perlawanan. Ketiga, revolusi Bolshevik Rusia yang berhasrat meluluhlantakkan institusi fundamental kapitalisme yang berupa pemilikan secara individu atas penguasaan sarana produksi, struktur kelas sosial, bentuk pemerintahan dan kemapanan agama. Darisana muncul ideology tandingan yaitu komunisme.
Perspektif Teori Dasar Kapitalisme Secara Sosiologis Dan Ekonomis
Secara sosiologis paham kapitalisme berawal dari perjuangan terhadap kaum feudal, salah satu tokoh yang terkenal Max Weber dalam karyanya The Protestan Ethic of Spirit Capitalism, mengungkapkan bahwa kemunculan kapitalisme erat sekali dengan dengan semangat religius terutama kaum protestan. Pendapat Weber ini didukung Marthin Luther King yang mengatakan bahwa lewat perbuatan dan karya yang lebih baik manusia dapat menyelamatkan diri dari kutukan abadi. Tokoh lain yang mendukung adalah Benjamin Franklin dengan mottonya yang sangat terkenal yaitu “Time Is Money”, bahwa manusia hidup untuk bekerja keras dan memupuk kekayaan.
Secara ekonomis maka perkembangan tidak akan pernah akan bisa lepas Dari sang maestro, Bapak kapitalisme yaitu Adam Smith dimana ia mengemukakan 5 teori dasar dari kapitalisme :
1. Pengakuan hak milik pribadi tanpa batas – batas tertentu.
2. Pengakuan hak pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi.
3. Pengakuan adanya motivasi ekonomi dalam bentuk semangat meraih keuntungan semaksimal mungkin.
4. Kebebasan melakukan kompetisi.
5. Mengakui hokum ekonomi pasar bebas/mekanisme pasar.
Pola, Sifat Dan Watak Kapitalisme Ada tiga hal yang menjadi pola sifat dan watak dasar kapitalisme, tiga hal tersebut yang melandasi adanya penindasan yang terjadi dari sejak munculnya kapitalisme sampai praktek kapitalisme yang terjadi detik ini. Tiga hal tersebut adalah:

1. Eksploitasi
Ini berarti pengerukan secara besar-besaran dan habis- habisan terhadap sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, seperti yang terjadi pada jaman penjajahan, bahkan sampai sekarang meskipun dalam bentuk yang tidak sama. Kaum kapitalis akan terus melakukan perampokan besar- besaran terhadap kekayaan alam kita and terus mengeksploitasi para buruh demi kepentingan dan keuntungan pribadi.

2. Akumulasi
Secara harfiah akumulasi berarti penumpukan, sifat inilah yang mendasari kenapa capitalist tidak pernah puas dengan dengan apa yang telah diraih. Misalnya, kalau pertama modal yang dipunyai adalah Rp.1 juta maka si kapitalis akan berusaha agar bisa melipat gandakan kekayaannya menjadi Rp.2 juta dan seterusnya. Sehingga kaum kapitalis selalu menggunakan segala cara agar kekayaan mereka berkembang dan bertambah.

3. Ekspansi
Ini berarti pelebaran sayap atau perluasan wilayah pasar, seperti yang pada kapitalisme fase awal. Yaitu dari perdagangan sandang diperluas pada usaha perkapalan, pergudangan, barang- barang mentah dan selanjutnya barang- barang jadi.
Dan yang terjadi sekarang adalah kaum kolonialis melakukan ekspansi ke seluruh penjuru dunia melalui modal dan pendirian pabrik – pabrik besar yang nota bene adalah pabrik lisensi. Yang semakin dimuluskan dengan jalan globalisasi.
Itulah yang terjadi pada hampir di seluruh belahan dunia, kapita;is semakin mengakar dan menghisap negara – negara miskin dan berkembang melalui sebuah cara yang disebut globalisasi. Kapitalisme semakin mengakar dalam setiap sendi kehidupan bangsa yang terkesan pongah ini. Pantaskah kapitalisme tetap berlanjut?

Neoliberal dan Kejahatan Multilateral

2009-09-24T03:42:00.000+07:00

Oleh: Bonnie Setiawan

Untuk memahami Globalisasi dan mekanisme dunia sekarang, orang perlu memahami Neo-
Liberalisme. Inilah ideologi mutakhir kapitalisme yang saat ini sedang jaya-jayanya, terutama
slogan TINA (There is No Alternatives) dari mulut Margaret Thatcher. Semenjak 1970-an
hingga kini, Neo-Liberalisme mulai menanjak naik menjadi kebijakan dan praktek negara-
negara kapitalis maju, dan didukung oleh pilar-pilar badan dunia: Bank Dunia, IMF dan
WTO. Neo-Liberal tidak lain adalah antitesa welfare state, antitesa neo-klasik, dan antitesa
Keynesian. Dengan kata lain antitesa kaum liberal sendiri, yaitu Liberal Baru atau kaum
Kanan Baru (New-Rightist).

Dengan memahami Neo-Liberal, maka kita dapat memahami berbagai sepak terjang badan-
badan multilateral dunia; kita dapat memahami perubahan kebijakan domestik di negara-
negara maju; kita dapat memahami mengapa terjadi krisis moneter dan ekonomi yang tidak
berkesudahan; kita dapat memahami mengapa Indonesia didikte dan ditekan terus oleh
IMF; kita dapat memahami mengapa Rupiah tidak pernah stabil; kita dapat memahami
mengapa BUMN didorong untuk di-privatisasi; kita dapat memahami mengapa listrik, air,
BBM, dan pajak naik; kita dapat memahami mengapa impor beras dan bahan pangan lain
masuk deras ke Indonesia; kita dapat memahami mengapa ada BPPN, Paris Club, Debt
Rescheduling dan lain-lain; dan banyak lagi soal-soal yang membingungkan dan
memperdayai publik.

Nama dari program Neo-Liberal yang terkenal dan dipraktekkan dimana-mana adalah SAP
(Structural Adjustment Program). Program penyesuaian struktural merupakan program
utama dari Bank Dunia dan IMF, termasuk juga WTO dengan nama lain. WTO memakai
istilah-istilah seperti fast-track, progressive liberalization, harmonization dan lain-lain. Intinya
tetap sama. Di balik nama sopan "penyesuaian struktural", adalah "penghancuran dan
pendobrakan radikal" terhadap struktur dan sistem lama yang tidak bersesuaian dengan
mekanisme pasar bebas murni. Neo-Liberal adalah ideologinya, dan SAP adalah praktek
atau implementasinya. Sementara tujuannya adalah ekspansi sistem kapitalisme global.

NEO-LIBERAL ATAU KANAN BARU

Sejarah Neo-Liberal bisa dirunut jauh ke masa-masa tahun 1930-an. Adalah Friedrich von
Hayek (1899-1992) yang bisa disebut sebagai Bapak Neo-Liberal. Hayek terkenal juga
dengan julukan ultra-liberal. Muridnya yang utama adalah Milton Friedman, pencetus
monetarisme.
Kala itu adalah masa kejayaan Keynesianisme, sebuah aliran ilmu ekonomi oleh John
Maynard Keynes. Keynesian dianggap berjasa dalam memecahkan masalah Depresi besar
tahun 1929-1930. Terutama setelah diadopsi oleh Presiden Roosevelt dengan program
"New-Deal" maupun Marshall Plan untuk membangun kembali Eropa setelah Perang Dunia
ke-II, maka Keynesian resmi menjadi mainstream ekonomi. Bahkan Bank Dunia dan IMF
kala itu terkenal sebagai si kembar Keynesianis, karena mempraktekkan semua resep
Keynesian. Dasar pokok dari ajaran Keynes adalah kepercayaannya pada intervensi negara
ke dalam kehidupan ekonomi. Menurutnya, kebijakan ekonomi haruslah mengikis
pengangguran sehingga tercipta tenaga kerja penuh (full employment) serta adanya
pemerataan yang lebih besar. Dalam bukunya yang terkenal di tahun 1926 berjudul “The

* Direktur Eksekutif Institute for Global Justice (IGJ)

End of Laissez-Faire”, Keynes menyatakan ketidakpercayaannya terhadap kepentingan
individual yang selalu tidak sejalan dengan kepentingan umum. Katanya, “Sama sekali tidak
akurat untuk menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip ekonomi politik, bahwa kepentingan
perorangan yang paling pintar sekalipun akan selalu bersesuaian dengan kepentingan
umum”. Keynesianisme masih tetap menjadi dominant economy sampai tahun 1970-an.

Sementara itu neo-liberal belum lagi bernama. Akan tetapi Hayek dan kawan-kawan sudah
merasa gelisah dengan mekarnya paham Keynes ini. Pada masa itu pandangan semacam
neo-liberal sama sekali tidak populer. Meskipun begitu mereka membangun basis di tiga
universitas utama: London School of Economics (LSE), Universitas Chicago, dan Institut
Universitaire de Hautes Etudes Internasionales (IUHEI) di Jenewa. Para ekonom kanan
inilah yang kemudian setelah PD-II mendirikan lembaga pencetus neo-Liberal, yaitu Societe
du Mont-Pelerin, Pertemuan mereka yang pertama di bulan April 1947 dihadiri oleh 36 orang
dan didanai oleh bankir-bankir Swiss. Termasuk hadir adalah Karl Popper dan Maurice
Allais, serta tiga penerbitan terkemuka, Fortune, Newsweek dan Reader's Digest. Lembaga
ini merupakan "semacam freemansory neo-liberal, sangat terorganisir baik dan berkehendak
untuk menyebarluaskan kredo kaum neo-liberal, lewat pertemuan-pertemuan internasional
secara reguler".

Pandangan Neo-Liberal dapat diamati dari pikiran Hayek. Bukunya yang terkenal adalah
"The Road to Serfdom" (Jalan ke Perbudakan) yang menyerang keras Keynes. Buku
tersebut kemudian menjadi kitab suci kaum kanan dan diterbitkan di Reader’s Digest di
tahun 1945. Ada kalimat di dalam buku tersebut: "Pada masa lalu, penundukan manusia
kepada kekuatan impersonal pasar, merupakan jalan bagi berkembangnya peradaban,
sesuatu yang tidak mungkin terjadi tanpa itu. Dengan melalui ketertundukan itu maka kita
bisa ikut serta setiap harinya dalam membangun sesuatu yang lebih besar dari apa yang
belum sepenuhnya kita pahami". Neo-liberal menginginkan suatu sistem ekonomi yang
sama dengan kapitalisme abad-19, di mana kebebasan individu berjalan sepenuhnya dan
campur tangan sesedikit mungkin dari pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Regulator
utama dalam kehidupan ekonomi adalah mekanisme pasar, bukan pemerintah. Mekanisme
pasar akan diatur oleh persepsi individu, dan pengetahuan para individu akan dapat
memecahkan kompleksitas dan ketidakpastian ekonomi, sehingga mekanisme pasar dapat
menjadi alat juga untuk memecahkan masalah sosial. Menurut mereka, pengetahuan para
individu untuk memecahkan persoalan masyarakat tidak perlu ditransmisikan melalui
lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dalam arti ini maka Neo-liberal juga tidak percaya pada
Serikat Buruh atau organisasi masyarakat lainnya.

Dengan demikian Neo-liberal secara politik terus terang membela politik otoriter. Ini
ditunjukkan oleh Hayek ketika mengomentari rejim Pinochet di Chili, "Seorang diktator dapat
saja berkuasa secara liberal, sama seperti mungkinnya demokrasi berkuasa tanpa
liberalisme. Preferensi personal saya adalah memilih sebuah kediktatoran liberal ketimbang
memilih pemerintahan demokratis yang tidak punya liberalisme". Demokrasi politik, menurut
neo-Liberal, dengan demikian adalah sistem politik yang menjamin terlaksananya
kebebasan individu dalam melakukan pilihan dalam transaksi pasar, bukan sistem politik
yang menjamin aspirasi yang pluralistik serta partisipasi luas anggota masyarakat. Bahkan
salah seorang pentolan neo-Liberal, William Niskanen, menyatakan bahwa suatu
pemerintah yang terlampau banyak mengutamakan kepentingan rakyat banyak adalah
pemerintah yang tidak diinginkan dan tidak akan stabil. Bila terjadi konflik antara demokrasi
dengan pengembangan usaha yang kapitalistis, maka mereka memilih untuk mengorbankan
demokrasi.

Salah satu benteng neo-liberal adalah Universitas Chicago, di mana Hayek mengajar di situ
antara tahun 1950 sampai 1961, dan Friedman menghabiskan seluruh karir akademisnya.
Karena itu mereka juga terkenal sebagai "Chicago School". Buku Friedman adalah "The

Counter Revolution in Monetary Theory", yang menurutnya telah dapat menyingkap hukum
moneter yang telah diamatinya dalam berabad-abad dan dapat dibandingkan dengan hukum
ilmu alam. Friedman percaya pada freedom of choice (kebebasan memilih) individual yang
ekstrim. Dengan demikian, neo-Liberal tidak mempersoalkan adanya ketimpangan distribusi
pendapatan di dalam masyarakat. Pertumbuhan konglomerasi dan bentuk-bentuk unit usaha
besar lainnya semata-mata dianggap sebagai manifestasi dari kegiatan individu atas dasar
kebebasan memilih dan persaingan bebas. Efek sosial yang ditimbulkan oleh kekuasaan
ekonomi pada segelintir kelompok kuat tidak dipersoalkan oleh neo-Liberal. Karenanya
demokrasi ekonomi tidak ada di dalam agenda kaum neo-Liberal.1

Pandangan kaum neo-Liberal pada dasarnya tidak populer di masyarakat Barat. Mereka anti
terhadap welfare state (negara kesejahteraan) dan mereka juga anti demokrasi. Tetapi
mengapa mereka bisa berjaya sekarang? Susan George menjawabnya, bahwa mereka
berasal dari sebuah kelompok kecil rahasia dan mereka sangat percaya pada doktrin
tersebut, yang kemudian dengan bantuan para pendananya, membangun jaringan yayasan-
yayasan internasional yang besar, lembaga-lembaga, pusat-pusat riset, berbagai publikasi,
para akademisi, para penulis, serta humas yang mengembangkan, mengemas dan
mempromosikan ide dan doktrin tersebut tanpa henti. Kata Susan, “mereka membangun
kader-kader ideologis yang luar biasa efisiennya karena mereka memahami apa yang
disampaikan oleh pemikir marxis Itali Antonio Gramsci ketika ia berbicara tentang konsep
hegemoni kultural. Bila kamu dapat menguasai kepala orang, maka hati dan tangan mereka
akan ikut”.2 Salah seorang yang menjadi ujung tombaknya adalah Anthony Fisher, seorang
pengusaha sukses yang kemudian mendirikan Institute of Economic Affairs (IEA) pada
tahun 1955 dengan bantuan dana dari kaum indutrialis lainnya. Tujuan lembaga ini adalah
“menyebarkan pemikiran ekonomi yang kuat di berbagai universitas dan berbagai lembaga
pendidikan mapan lainnya”. IEA inilah yang kemudian memberi pengaruh besar kepada
Margaret Thatcher, seperti dikatakan Milton Friedman, “Tanpa adanya IEA, maka saya
meragukan akan bisa terjadi revolusi Thatcherite”. Salah satu koran yang menjadi corong
neo-Liberal di Inggeris adalah The Daily Telegraph. Lembaga lain juga didirikan, yaitu
Centre for Policy Studies (CPS) di tahun 1974 yang sangat berpengaruh kepada para politisi
di Inggeris. IEA kemudian melahirkan Adam Smith Institute (ASI) di tahun 1976. Kerjasama
mereka dengan Heritage Foundation, didirikan di Washington tahun 1973 oleh lulusan LSE
“guna membuat hal yang sama bagi politik Amerika yang dilakukan oleh CPS kepada politik
Inggeris”. Anthony Fisher kemudian menjadi presiden pertama dari lembaga Fraser Institute
di Kanada di tahun 1974. Di tahun 1977, ia mendirikan International Centre for Economic
Policy Studies di New York, di mana salah satu pendirinya adalah Bill Casey, yang
kemudian menjadi Direktur CIA. Tahun 1979, Fisher mendirikan Institute for Public Policy di
San Francisco. Fisher juga terlibat dalam mendirikan Centre for International Studies (CIS)
di Australia, di mana Direkturnya Greg Lindsay merupakan kontibutor penting
berkembangnya ide pasar bebas di politik Australia. Dalam rangka memudahkan mengelola
berbagai lembaga tersebut, Fisher mendirikan Atlas Economic Research Foundation yang
menyediakan struktur kelembagaan pusat, yang di tahun 1991 mengklaim membantu,
mendirikan, membiayai sekitar 78 lembaga serta mempunyai hubungan dengan 81 lembaga
lainnya, di 51 negara. Ketika tembok Berlin rubuh, maka banyak personelnya yang pindah
ke Eropa Timur guna “merubah ekonomi-ekonomi yang sakit menjadi kapitalisme”.3

1 Lihat dalam Eric Toussaint, Your Money or Your Life: The Tiranny of Global Finance, Pluto Press,
1999, hlm. 178-182; dan Sritua Arief, Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan, CIDES, 1998, hlm. 36-
39.

2 Susan George, “A Short History of Neoliberalism”, dalam Walden Bello, Nicola Bullard, Kamal
Malhotra (ed.), Global Finance: New Thinking on Regulating Speculative Capital Markets, Zed Books,
2000, hlm. 28-29.

3 Ted Wheelwright, “How neo-Liberal Ideology Triumphed”, Third World Resurgence, No. 99/1998,
hlm. 11-12.

Para ekonom neo-Liberal di tahun 1970-an berhasil menembus dominasi ilmu ekonomi. Di
tahun 1974, Hayek dianugerahi Nobel Ekonomi. Sesudahnya Friedman mendapat Nobel
Ekonomi di tahun 1976. Juga Maurice Allais, seorang anggota Mont-Pelerin Society,
mendapat Nobel Ekonomi di tahun 1988. Sejak tahun 1970-an, neo-Liberal mulai berkibar.
Sejak itu pulalah seluruh paradigma ekonomi secara perlahan masuk ke dalam cara berpikir
neo-Liberal, termasuk ke dalam badan-badan multilateral, Bank Dunia, IMF dan GATT
(kemudian menjadi WTO).

Dengan demikian Margaret Thatcher menjadi pengikut dari Hayek, sedangkan murid dari
Friedman adalah Ronald Reagan. Inilah yang menghantar neo-Liberal menjadi ekonomi
mainstream di tahun 1980-an lewat Thatcherism dan Reaganomics. Thatcher sebenarnya
adalah seorang social-darwinist, sampai akhirnya ia menemukan buku Hayek, dan
kemudian menjadi salah satu pengikutnya. Doktrin pokok dari Thatcher adalah paham
kompetisi – kompetisi di antara negara, di antara wilayah, di antara perusahaan-
perusahaan, dan tentunya di antara individu. Kompetisi adalah keutamaan, dan karena itu
hasilnya tidak mungkin jelek. Karena itu kompetisi dalam pasar bebas pasti baik dan
bijaksana. Kata thatcher suatu kali, “Adalah tugas kita untuk terus mempercayai
ketidakmerataan, dan melihat bahwa bakat dan kemampuan diberikan jalan keluar dan
ekspresi bagi kemanfaatan kita bersama”. Artinya, tidak perlu khawatir ada yang tertinggal
dalam persaingan kompetitif, karena ketidaksamaan adalah sesuatu yang alamiah. Akan
tetapi ini baik karena berarti yang terhebat, terpandai, terkuat yang akan memberi manfaat
pada semua orang. Hasilnya, di Inggeris sebelum Thatcher, satu dari sepuluh orang
dianggap hidup di bawah kemiskinan. Kini, satu dari empat orang dianggap miskin; dan satu
anak dari tiga anak dianggap miskin. Thatcher juga menggunakan privatisasi untuk
memperlemah kekuatan Serikat Buruh. Dengan privatisasi atas sektor publik, maka
Thatcher sekaligus memperlemah Serikat-Serikat Buruh di BUMN yang merupakan terkuat
di Inggeris. Dari tahun 1979 sampai 1994, maka jumlah pekerja dikurangi dari 7 juta orang
menjadi 5 juta orang (pengurangan sebesar 29%). Pemerintah juga menggunakan uang
masyarakat (para pembayar pajak) untuk menghapus hutang dan merekapitalisasi BUMN
sebelum dilempar ke pasar. Contohnya Perusahaan Air Minum (PAM) mendapat
pengurangan hutang 5 milyar pounds ditambah 1,6 milyar pounds dana untuk membuatnya
menarik sebelum dibeli pihak swasta. Demikian pula di Amerika, kebijakan neo-Liberal
Reagan telah membawa Amerika menjadi masyarakat yang sangat timpang. Selama
dekade 1980an, 10% teratas meningkat pendapatannya 16%; 5% teratas meningkat
pendapatannya 23%; dan 1% teratas meningkat pendapatannya sebesar 50%. Ini
berkebalikan dengan 80% terbawah yang kehilangan pendapatan; terutama 10% terbawah,
jatuh ke titik nadir, kehilangan pendapatan15%.4

Sejak 1980-an pula, bersamaan dengan krisis hutang Dunia Ketiga, maka paham neo-
Liberal menjadi paham kebijakan badan-badan dunia multilateral Bank Dunia, IMF dan
WTO. Tiga poin dasar neo-Liberal dalam multilateral ini adalah: pasar bebas dalam barang
dan jasa; perputaran modal yang bebas; dan kebebasan investasi. Sejak itu Kredo neo-
Liberal telah memenuhi pola pikir para ekonom di negara-negara tersebut. Kini para ekonom
selalu memakai pikiran yang standard dari neo-Liberal, yaitu deregulasi, liberalisasi,
privatisasi dan segala jampi-jampi lainnya. Kaum mafia Berkeley UI yang dulu neo-klasik,
kini juga berpindah paham menjadi neo-liberal.

4 Susan George, Ibid., hlm. 29-31.

NEO-LIBERAL DALAM MULTILATERALISME

Poin-poin pokok neo-Liberal dapat disarikan sebagai berikut:5

1. ATURAN PASAR. Membebaskan perusahaan-perusahaan swasta dari setiap
keterikatan yang dipaksakan pemerintah. Keterbukaan sebesar-besarnya atas
perdagangan internasional dan investasi. Mengurangi upah buruh lewat pelemahan
serikat buruh dan penghapusan hak-hak buruh. Tidak ada lagi kontrol harga.
Sepenuhnya kebebasan total dari gerak modal, barang dan jasa.
2. MEMOTONG PENGELUARAN PUBLIK DALAM HAL PELAYANAN SOSIAL. Ini seperti
terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, pengurangan anggaran untuk ‘jaring
pengaman’ untuk orang miskin, dan sering juga pengurangan anggaran untuk
infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, air bersih – ini juga guna mengurangi peran
pemerintah. Di lain pihak mereka tidak menentang adanya subsidi dan manfaat pajak
(tax benefits) untuk kalangan bisnis.
3. DEREGULASI. Mengurangi paraturan-peraturan dari pemerintah yang bisa mengurangi
keuntungan pengusaha.
4. PRIVATISASI. Menjual BUMN-BUMN di bidang barang dan jasa kepada investor
swasta. Termasuk bank-bank, industri strategis, jalan raya, jalan tol, listrik, sekolah,
rumah sakit, bahkan juga air minum. Selalu dengan alasan demi efisiensi yang lebih
besar, yang nyatanya berakibat pada pemusatan kekayaan ke dalam sedikit orang dan
membuat publik membayar lebih banyak.
5. MENGHAPUS KONSEP BARANG-BARANG PUBLIK (PUBLIC GOODS) ATAU
KOMUNITAS. Menggantinya dengan “tanggungjawab individual”, yaitu menekan rakyat
miskin untuk mencari sendiri solusinya atas tidak tersedianya perawatan kesehatan,
pendidikan, jaminan sosial dan lain-lain; dan menyalahkan mereka atas kemalasannya.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program di Bank Dunia dan IMF ini, maka program
neo-Liberal, mengambil bentuk sebagai berikut:6

1. Paket kebijakan Structural Adjustment (Penyesuaian Struktural), terdiri dari komponen-
komponen: (a) Liberalisasi impor dan pelaksanaan aliran uang yang bebas; (b)
Devaluasi; (c) Kebijakan moneter dan fiskal dalam bentuk: pembatasan kredit,
peningkatan suku bunga kredit, penghapusan subsidi, peningkatan pajak, kenaikan
harga public utilities, dan penekanan untuk tidak menaikkan upah dan gaji.
2. Paket kebijakan deregulasi, yaitu: (a) intervensi pemerintah harus dihilangkan atau
diminimumkan karena dianggap telah mendistorsi pasar; (b) privatisasi yang seluas-
luasnya dalam ekonomi sehingga mencakup bidang-bidang yang selama ini dikuasai
negara; (c) liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi termasuk penghapusan segala jenis
proteksi; (d) memperbesar dan memperlancar arus masuk investasi asing dengan
fasilitas-fasilitas yang lebih luas dan longgar.
3. Paket kebijakan yang direkomendasikan kepada beberapa negara Asia dalam
menghadapi krisis ekonomi akibat anjloknya nilai tukar mata uang terhadap dollar AS,
yang merupakan gabungan dua paket di atas ditambah tuntutan-tuntutan spesifik
disana-sini.

Di Indonesia, paham neo-liberal mulai terasa pengaruhnya di tahun 1980-an, ketika
pemerintah mulai menerapkan kebijakan liberalisasi keuangan dan ekonomi, yang berujud
dalam berbagai paket deregulasi semenjak tahun 1983. Paralel dengan masa itu adalah
terjadinya krisis hutang dunia Ketiga di tahun 1982, ketika Mexico default. Setelah itu Bank
Dunia dan IMF masuk ke dalam perekonomian negara-negara yang terkena krisis hutang
lewat perangkat SAP. Saat itu terutama di negara-negara Amerika Latin dan Afrika.

5 Elizabeth Martinez dan Arnoldo Garcia, “What is Neo-Liberalism?”, Third World Resurgence No.
99/1998, hlm. 7-8.

6 Arief, Op.cit., hlm. 360-367.

Indonesia belumlah terkena krisis, dan karenanya jauh dari hiruk-pikuk SAP. Akan tetapi
sejak itu jelas pola pembangunan Indonesia mulai mengadopsi kebijakan neo-liberal,
khususnya karena keterikatan Indonesia kepada IGGI, Bank Dunia dan IMF. Beberapa
kebijakan pada saat itu, yang membuat Indonesia semakin terbuka kepada kapitalisme
global, secara ringkasnya adalah sebagai berikut:7

1. Di bidang moneter dan keuangan:

Pada bulan Maret 1983, dilakukan devaluasi terhadap rupiah sebesar 28%. Kemudian sejak
Juni 1983, dimulai deregulasi perbankan dengan menghapus kontrol atas suku bunga dan
pagu kredit. Di bulan Oktober 1986, pemerintah menghapus pagu swap pada BI. Tanggal 12
September 1986, dilakukan kembali devaluasi atas rupiah sebesar 31%. Setelahnya,
tanggal 27 Oktober 1988 (terkenal dengan Pakto—paket Oktober) pemerintah memberi
keleluasaan untuk pendirian bank baru, termasuk bank patungan, dengan menurunkan
reserve requirement dari 15% menjadi 2%, dan memperlakukan peraturan lending limit.
Pada Desember 1987, pemerintah memperbaiki fungsi pasar modal Jakarta dan
dibentuknya pasar paralel. Selanjutnya di bulan Desember 1988, diadakan deregulasi pasar
modal dan jasa finansial. Tanggal 25 Maret 1989, follow-up Pakto 1988.

2. Di bidang fiskal:

Di tahun 1984, dimulai reformasi perpajakan dengan pengenaan PPh (pajak penghasilan).
Tahun 1985, diperkenalkan pajak pertambahan nilai. Tahun 1986, digantinya IPEDA dengan
pajak bumi dan bangunan (PBB)

3. Di bidang perdagangan

Pada bulan Maret 1985, diadakan pengurangan tarif dari 0-225% tinggal menjadi 0-60%.
Selanjutnya dikeluarkan Inpres no. 4/1985 yang mengganti peran bea cukai oleh SGS dari
Swiss. Bulan Mei 1986 (dikenal dengan Pakem) dilakukan perbaikan duty drawback dan
upaya agar eksportir mendapatkan input dengan harga internasional. Pada bulan Oktober
1986, dilakukan perubahan dari lisensi impor menjadi impor umum, penghapusan non-trade
barrier (NTB) dan penurunan tarif lebih lanjut. Bulan Januari 1987, kembali beberapa
perubahan lisensi impor menjadi impor umum. Selanjutnya Juli 1987, dilakukan simplifikasi
kuota tekstil. Pada bulan Desember 1987, diadakan deregulasi lebih lanjut tentang sistem
impor dan ekspor serta investasi bagi asing. Di bulan November 1988, penghapusan
monopoli impor (plastik dan baja) dan deregulasi angkutan laut antar pulau. Pada Januari
1989, diperkenalkan ‘Harmonized System of Trade Classification’. Kemudian pada Mei
1990, dilakukan penghapusan NTB lebih lanjut menjadi tarif, deregulasi farmasi dan
peternakan.

4. Di bidang investasi:

Pada bulan Mei 1986, 95% pemilikan asing dimungkinkan untuk melakukan investasi
berorientasi ekspor. Perusahaan yang berorientasi ekspor diizinkan mendistribusikan
produknya di dalam negeri dan perusahaan patungan dapat memperoleh kredit ekspor dari
pemerintah. Kemudian tanggal 23 Oktober 1993 dikeluarkan Pakto 1993, yaitu paket
deregulasi sektor riil, diantaranya izin investasi lansung dapat diurus di tingkat kabupaten
dan kotamadya dan penghapusan berbagai surat dan persetujuan. Setelahnya dikeluarkan
PP 20/1994 tanggal 2 Juni 1994, yang sangat liberal, yaitu dibolehkannya pemilikan modal
asing sampai dengan 95-100%, termasuk penguasaan atas sarana hajat hidup orang
banyak, seperti pelabuhan, tenaga listrik, kereta api, pembangkit tenaga nuklir dan media
massa.

7 Mudrajat Kuncoro, Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan, UPP-AMN-YKPN,
Yogya, 1987, hlm.374-376; Panji Anoraga, Perusahaan Multi Nasional dan Penanaman Modal Asing,
Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hlm 157-175.

Liberalisasi di masa Orde Baru tersebut, meski demikian, merupakan juga alat bagi kroni-
kroni Suharto dan keluarganya untuk menguasai perekonomian. Dengan demikian
liberalisasi tersebut pada dasarnya mengukuhkan struktur konglomerasi yang mampu
menguasai berbagai sektor ekonomi dari hulu sampai hilir di tangan segelintir kelompok
pengusaha. Bagi neo-Liberalisme, dalam hal ini Bank Dunia dan IMF, hal ini tidaklah
mengganggu. Kapitalisme dapat bersesuaian dengan otoriterisme, dan malahan
merupakan pilihan terbaik, sebagaimana resep kaum neo-Liberal. Karena itulah Indonesia
selalu mendapat puja-puji dari para pejabat Bank Dunia dan IMF. Indonesia dianggap
sebagai contoh keberhasilan, sebagai “good-boy”, dinaikkan derajadnya menjadi kelompok
negara berpenghasilan menengah-bawah, dan digolongkan sebagai NICs (New
Industrialized Country) baru, sebagai ‘Macan Asia’ bersama-sama Thailand, Malaysia dan
Filipina. Bahkan laporan Bank Dunia di awal tahun 1997, masih memuja-muji ekonomi
Indonesia dan menyatakannya sebagai contoh yang paling baik dengan fundamental
ekonomi yang bagus pula.

Tidak dinyana terjadilah krisis moneter Juli 1997, yang dimulai dari Thailand. Kini mulailah
Indonesia masuk ke dalam krisis berkepanjangan yang tidak berkesudahan hingga kini.
Sejak itu dimulailah babak baru ekonomi politik pembangunan Indonesia, yaitu Indonesia
masuk ke dalam skema SAP dari Bank Dunia dan IMF. SAP bertujuan: (1) menurunkan
inflasi; (2) menurunkan defisit anggaran; (3) memacu ekspor; dan (4) membuat jadual
pembayaran hutang luar negeri lancar. Untuk itu, pemerintah harus melakukan hal-hal
sebagai berikut: (a) devaluasi mata uang; (b) deregulasi sektor keuangan; (c) pemotongan
subsidi; (d) menjual perusahaan publik, yaitu privatisasi BUMN; (e) memotong anggaran
sosial dan tenaga kerja; (f) liberalisasi sektor perdagangan; dan (g) penurunan upah.
Dengan melihat lingkup bidang SAP, maka hampir seluruh sektor penting harus
direstrukturisasi. Ini nampak sekali di dalam isi Letter of Intent dan Memorandum yang
menyertainya, yang mengatur hampir seluruh sektor yang ada, mulai dari sektor perbankan,
sektor pengairan, sektor utilities (listrik, air dan energi) dan banyak lainnya. Sebenarnya
skema SAP di Indonesia sudah mirip dengan ESAF (Enhanced Structural Adjustment
Facility – kemudian berubah menjadi PRGF – Poverty Reduction Growth Facility), sebuah
skema SAP bagi negara-negara LDC (miskin). Mengingat Indonesia masih tidak bisa
dikategorikan miskin, maka diadakan modifikasi. Sementara itu Bank Dunia mulai
memasukkan komponen pinjamannya dengan SAP, yaitu lewat SSNAL (Social Safety-Net
Adjustment Loan) dan PRSL (Policy Reform Structural Loan). Selain itu Bank Dunia juga
memberikan pinjaman secara sektoral, yaitu lewat Sectoral Adjustment Loan (SECAL), yaitu
program SAP untuk sektor-sektor tertentu. Ini merupakan program baru dari Bank Dunia
yang diturunkan bila suatu negara dianggap tidak layak secara ekonomi dan politik. SECAL
di Indonesia diberikan pada sektor pengairan (WATSAL-Water Sectoral Adjustment Loan)
dan dalam waktu dekat untuk sektor pertanian, dan kemudian menyusul pada sektor
perdagangan, industri dan energi. Sementara ADB memberikan SECAL untuk sektor-sektor
listrik, kesehatan dan gizi, komunitas, pemerintahan daerah, deregulasi usaha menengah,
dan pemberantasan korupsi di BUMN.

Seluruh skema SAP yang disodorkan Bank Dunia-IMF kini telah merubah Indonesia menjadi
hamba sahaya saja dari badan-badan tersebut. Terutama skema dari IMF, dipandang
merupakan pendiktean luar biasa kepada pemerintah Indonesia. Kini nakhoda kapal
Indonesia sudah disetir oleh IMF. Segala hal harus melalui ijin dan sepengetahuan IMF, dan
IMF punya kewenangan untuk menolaknya. Contoh-contoh tersebut misalnya pada Undang-
Undang bank Indonesia dan penggantian Gubernur Bank Indonesia, di mana pemerintah
sampai mengiba-iba untuk mendapat ijin dari IMF. Begitupun IMF tetap ngotot dan keras
agar Indonesia tetap pada rejim devisa bebas dan rejim nilai tukar mengambang-bebas.
Segala hal yang mengarah pada dua hal tersebut akan selalu di-veto oleh IMF. Padahal
masalah paling dasar dari krisis Indonesia adalah tidak terkendalinya nilai tukar Rupiah,

hanya karena sensitivitas pasar pada kejadian sehari-hari. Kehidupan rakyat Indonesia telah
dikurbankan untuk kepentingan mekanisme pasar dan spekulan-spekulan mata uang.

KEGAGALAN DAN KEJAHATAN IMF

Dalam hal ini patut diketengahkan peran dari IMF. IMF kiranya dapat digambarkan sebagai
Kopasus-nya globalisasi. IMF disebut juga sebagai ‘Advance-Guard’ (pasukan garis depan)
WTO. Mengapa? Karena WTO dan IMF mempunyai tujuan yang sama, yaitu perdagangan
bebas. Untuk itu IMF akan selalu bergerak cepat mendahului perjanjian-perjanjian yang
diatur WTO. Ini nampak dalam isi Letter of Intent yang memintakan diadakannya liberalisasi
perdagangan lebih cepat dan penurunan tarif drastis ketimbang yang dituntut di WTO.
Seluruh liberalisasi yang tercakup di dalam LoI, mendahului komitmen di dalam WTO.

Paket kebijakan yang disodorkan IMF kepada Indonesia adalah paket standard yang
diberlakukan di berbagai negara lainnya yang mendapatkan SAP. Paket tersebut terdiri dari
komponen-komponen berikut ini:8

1. Mengembalikan mekanisme pasar bebas sebagai penentu pembentukan harga barang
dan jasa dan sebagai proses pengalokasian sumber-sumber ekonomi ke tingkat yang
optimal, atau disebut allocative efficiency.
2. Swastanisasi seluas-luasnya dalam ekonomi. Ini berarti penguasaan pemerintah dalam
aset ekonomi dan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi, termasuk
pembangunan prasarana publik, akan diminimumkan.
3. Pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal yang kontraktif dengan tujuan mencegah
meningkatnya inflasi. Kebijakan moneter yang kontraktif berbentuk pengetatan kredit
dan pengenaan tingkat bunga yang relatif tinggi sebagai akibat liberalisasi keuangan.
Kebijakan fiskal yang kontraktif mengambil bentuk pengurangan atau penghapusan
subsidi.
4. Segala bentuk proteksi dihapuskan dan liberalisasi impor dilaksanakan demi
menimbulkan daya saing dan efisiensi unit-unit ekonomi domestik. Liberalisasi impor
dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Putaran Uruguay.
5. Memperbesar dan memperlancar arus masuk investasi asing dengan fasilitas yang lebih
luas dan liberal ke seluruh sektor ekonomi dalam berbagai skala investasi (kecil,
menengah dan besar). Ketentuan-ketentuan yang membatasi pemilikan asing
dihapuskan sehingga dominasi pihak asing dalam pemilikan sosial unit-unit ekonomi,
baik di sektor swasta maupun di sektor publik harus dibenarkan atas dasar landasan
ideologi globalisasi modal, pertukaran dan produksi (internationalization of capital,
exchange and production).
6. Butir-butir lain-lain, yang sudah lama direkomendasikan oleh orang Indonesia sendiri,
seperti pembubaran BPPC, penghapusan larangan membeli dan menyewa kapal-kapal
bekas (terutama untuk pencarian ikan), penghapusan monopoli BULOG dalam komoditi-
komoditi tertentu, penghapusan paksaan kepada petani untuk menanam tebu,
pencabutan fasilitas pajak maupun jaminan kredit untuk proyek Mobnas, dan
penghapusan dukungan pemerintah untuk proyek IPTN.

Sritua Arief menyatakan bahwa ini adalah standar neo-liberal yang berlawanan dengan
kepentingan rakyat Indonesia. Pertama, Allocative efficiency, di tengah kepincangan yang
menyolok dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, maka mekanisme pasar akan
mengakomodasikan preferensi orang-orang kaya. Ini artinya sumber-sumber ekonomi akan
dialokasikan untuk memproduksi barang-barang mewah atas korban produksi barang-
barang kebutuhan pokok. Kedua, apa yang disebut privatisasi, menurut Sritua, mengandung
unsur ideologis yang sangat berbahaya, karena dimaksudkan terjadi perubahan distribusi

8 Sritua Arief, Op.cit., hlm. 374-379

kekayaan dan kekuasaan politik untuk memperkuat posisi kelompok kaya, kalangan bisnis
besar dan para penghisap dan pemupuk rente ekonomi atas korban masyarakat bawah.
Terjadi situasi self-reinforcing antara jaringan kekuasaan ekonomi dengan jaringan
kekuasaan politik. Masuknya unsur-unsur asing berkolaborasi dengan para kompradornya di
Indonesia akan menjerumuskan Indonesia kembali menjadi negeri koloni asing. Ketiga,
kebijakan moneter yang bertujuan untuk mencegah peningkatan inflasi seolah terdapat
“excess demand” dalam ekonomi Indonesia menjadi paradoksal dengan kebijakan fiskal
yang justru mendorong inflasi melalui kenaikan biaya. Keempat, dalam hal liberalisasi
impor, IMF pura-pura tidak tahu bahwa negara-negara di dunia ini ada yang kuat dan yang
lemah. Yang kuat menjadi price maker, dan yang lemah menjadi price taker. Contohnya,
produk-produk pertanian asing yang masuk ke negara-negara berkembang diproduksi
dalam skala besar sehingga menimbulkan manfaat skala ekonomi yang tinggi, sementara
produk pertanian di negara-negara berkembang masih diproduksi secara kecil-kecilan
sehingga belum meraih manfaat skala ekonomi. Tentu saja dalam situasi ini, produk-produk
pertanian domestik akan kalah bersaing dengan produk-produk dari negara maju. Apalagi di
negara maju mereka masih terus memperoleh subsidi secara terselubung. Kelima, dalam
hal arus masuk investasi asing, maka Indonesia tidak bisa melarang jika orang asing
memperkuli pengukir-pengukir perabot Jepara, memperkuli penenun-penenun tenunan Bali,
dan memperbudak pembuat-pembuat keramik gabah di Kasongan. Permintaan IMF untuk
menghapus larangan investor asing memasarkan sendiri produk-produknya, akan berarti
mempersempit kesempatan kalangan domestik dalam kegiatan jasa distribusi. Sritua juga
melihat ada butir-butir IMF yang mengenai program-program pemerataan dan pengentasan
kemiskinan. Akan tetapi pengalaman pelaksanaan paket IMF di seluruh negara berkembang
menunjukkan bahwa pelaksanaan program-program ini sangat tidak efektif, karena tetap
berdasar pada strategi redistribution from growth. Hal ini tidak untuk memecah tembok-
tembok struktur monopoli dan oligopoli, melainkan malahan akan memperkokoh dan
memperluas struktur tersebut selama unsur-unsur asing diikutsertakan secara substansial.
Demikianlah kritik tajam dari Sritua.9

Di lain pihak, dana pinjaman yang diorganisir IMF sebesar US$ 43 milyar, disebutkan
sebagian besar akan digunakan untuk membiayai defisit perkiraan berjalan dalam neraca
pembayaran. Ini artinya, menurut Sritua, sebagian besar akan digunakan untuk membiayai
kepentingan asing dalam impor, repatriasi keuntungan investasi asing, bunga hutang luar
negeri, dan jasa-jasa asing lainnya. Jadi hutang ini kembali dinikmati oleh pihak asing dan
bebannya ditanggung rakyat Indonesia. Ini sama dengan penggunaan pinjaman dari ADB
untuk Indonesia sebesar US$ 1,5 milyar, di mana sebesar US$ 1,4 milyar harus digunakan
untuk impor. Kata Sritua, “Sungguh ketololan luar biasa jikalau pemerintah Indonesia
mengucapkan ‘matur nuwun’ atau ‘hatur nuhun’ kepada IMF”. Demikian pula keadaan yang
sama berlaku untuk pinjaman CGI. Adalah naif pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh
pinjaman akan masuk menjadi penerimaan dalam APBN dan akan dikonversikan ke Rupiah
sehingga Rupiah membanjir. Sebagaimana diketahui ada tiga komponen pokok dalam
pinjaman CGI, yaitu pinjaman program, technical assistance dan pinjaman untuk
memperkuat cadangan devisa. Pinjaman program terdiri dari nilai barang-barang keperluan
proyek yang diimpor dari negara kreditor, di mana nilai sebenarnya kita tidak tahu. Technical
assistance adalah nilai jasa-jasa asing, yaitu para konsultan asing yang bergentayangan di
Indonesia dan pembayaran atas jasa-jasa para birokrat asing yang mengelola pinjaman.
Sedangkan pinjaman untuk memperkuat cadangan devisa masuk menjadi cadangan
pinjaman (borrowed reserve) di Bank Indonesia dan terbenam di sana. Arti ini semua,
katanya, adalah Indonesia kembali di bawah kekuasaan asing!10

9 Sritua Arief, Ibid.

10 Sritua Arief, Ibid., hlm. 383-384.

Dengan memahami kritik Sritua atas IMF, makin jelas bahwa IMF mempunyai
kepentingannya sendiri atas Indonesia, dengan justifikasi SAP-LoI yang seolah-olah mau
menyelamatkan Indonesia dari krisis, nyatanya mau melakukan rekolonialisasi. Dalam
kenyataannya reputasi dan legitimasi IMF sebenarnya sudah turun rendah sekali. IMF sudah
lama dikritik, sejak developmentalisme, dan kini dengan neo-liberalismenya. Kritik tersebut
disampaikan bukan saja dari kalangan negara berkembang, akan tetapi bahkan dari
kalangan masyarakat di negara maju sendiri. Menurut catatan Development GAP pada
tahun 1998, sebuah Ornop yang berbasis di Washington, sejak 20 tahun terakhir IMF telah
merawat pasien-pasiennya sebanyak 83 negara dengan program SAP. Hasilnya malah
menimbulkan banyak masalah. Pengangguran meningkat, ekonomi semakin tidak merata,
kemiskinan meningkat, harga-harga naik, produksi pangan per-kapita turun, hutang
meningkat, pajak mencekik, subsidi untuk orang miskin dihapuskan, dan negara tidak lagi
melayani rakyatnya, karena BUMN-BUMN strategis diswastanisasi. Jadi Indonesia adalah
pasiennya yang terakhir yang kini sedang sekarat, justru karena mendapat perawatan.
Indonesia adalah negara terbesar kedua yang mendapat paket penyelamatan ekonomi IMF
setelah Rusia. Dan kedua negara ini sekarang menjadi contoh jelas dari kegagalan operasi
penyelamatan IMF yang tidak berkesudahan hingga kini.

Contoh paling jelas dari tidak becusnya IMF sebenarnya datang langsung dari kritik Kongres
Amerika sendiri, yaitu lewat Komisi Meltzer (dipimpin oleh ekonom Alan Meltzer) yang di
tahun 1998 telah mengkritik kecerobohan IMF dalam menjalankan peran penyelamatnya di
dalam krisis Asia. Kongres Amerika telah mengkritik adanya peran IMF yang mengakibatkan
terjadinya krisis utang tersebut. Malahan beberapa anggota Kongres mempertanyakan
kembali perlu tidaknya keberadaan IMF. Bahkan studi internal di dalam tubuh IMF sendiri
telah mengkritik keras kebijakan IMF karena penanganannya yang salah atas krisis di
Meksiko dan Indonesia. Studi ini tidak pernah dikeluarkan kepada publik oleh IMF, bahkan
juga tidak kepada Kongres Amerika.

Kritik pedas bahkan datang dari seorang kepala ekonomi Bank Dunia yang sekaligus juga
pernah sebagai kepala penasehat ekonomi presiden Clinton, yaitu Joseph Stiglitz. Secara
terbuka Stiglitz dalam sebuah majalah konservatif The New Republic menyerang kebijakan
IMF dalam menangani krisis, yang dikatakannya hanya memakai resep yang itu-itu juga
dalam menangani krisis Asia. Bahkan secara sinis, Stiglitz menyebut mereka memakai cara
“copy” dan “paste” saja dalam membuat kebijakannya, yaitu mengambil saja mentah-mentah
resep di negara lain untuk dipaksakan digunakan di negara lainnya lagi. Bahkan karena
kesalnya ia pada orang-orang IMF yang keras kepala dan tidak mau dinasehati, ia menyebut
mereka sebagai para ekonom kelas dua atau tiga yang lebih bodoh dari para ekonom
pemerintahan yang ditanganinya. Pantas Stiglitz kini sangat tidak disukai oleh IMF dan
kemudian dikeluarkan dari Bank Dunia karena menggoncang status-quo multilateralisme.
Akan tetapi ternyata bukan hanya Stiglitz saja yang punya pandangan demikian. Kini bahkan
ekonom terkemuka dari Universitas Columbia, Jagdish Bhagwati, seorang penyeru pasar
bebas yang utama, bahkan ikut menyatakan keberatannya terhadap IMF. Kontrol modal
yang selalu menjadi benteng kebijakan IMF kini dikritik oleh Bhagwati, yang menyatakan
bahwa krisis Asia tidak bisa lepas dari hilangnya kemampuan negara-negara tersebut dalam
mengontrol pinjaman-pinjaman jangka pendek yang luar biasa besarnya. Krisis Asia
terutama karena tiadanya kontrol modal, katanya.

Kritik bertubi-tubi terhadap IMF, juga datang tidak lain dari sebuah universitas kondang di
Amerika, Harvard Institute of International Development, yaitu lewat dedengkotnya, Jeffrey
Sachs dan Steve Radelet. Mereka juga menyatakan kritik yang serupa. Bahkan Sahcs
sangat tajam mengkritik IMF dengan kata-katanya, “penyakit typhus yang membawa resesi
dari satu negara ke negara lain” Bahkan kini serangan paling tajam datang langsung dari
ekonom pengemuka globalisasi itu sendiri, yaitu Paul Krugman, yang kemudian menulis di

majalah Fortune tentang perlunya kembali ke restriksi (kekangan) atas nilai tukar, yang
kemudian diadopsi oleh Malaysia.

Bukti apalagi yang dibutuhkan oleh IMF mengenai kegagalannya? Bukti yang paling nyata
adalah apa yang kini terjadi antara IMF dengan Indonesia. Kasus Indonesia sebenarnya
merupakan kasus kuat dari begitu serampangnya dan begitu tidak bertanggungjawabnya
IMF terhadap sebuah negara. Theo Toemion dari Fraksi PDIP telah lama menyerang
kegagalan IMF ini, yang sayangnya kurang didengar oleh para ekonom dan politisi kita.
Khususnya geng mafia Berkeley dari Universitas Indonesia yang sangat pro-IMF lewat Sadli
dan Emil Salim. Begitu pula kini dilanjutkan oleh generasi mudanya, ekonom-ekonom UI
seperti Sri Mulyani yang adalah ‘darling’nya IMF (istilah dari Bung Hartojo Wignjowijoto)
serta Faisal Basri yang penganut neo-liberal. Merekalah penjaga-penjaga kepentingan IMF
di Indonesia. Apalagi setelah pemerintahan Gus Dur tidak lagi memakai mereka karena
perbedaan visi.

Kritik paling pedas buat IMF datang dari HMT Oppusunggu, lewat gugatannya kepada IMF
di bukunya “Berhentilah Bicara, Seruan Bagi Ekonom Indonesia”.11 Ia bahkan telah
membawa IMF ke pengadilan internasional (International Court of Justice) di Den Hague,
Belanda. Menurutnya IMF telah melakukan kejahatan moneter dan malpraktek moneter
terhadap Indonesia. IMF ditudingnya telah menyetir berbagai tindakan Bank Indonesia yang
justru memicu krisis yang tidak berkesudahan di Indonesia. IMF adalah aktor intelektual dari
kejahatan moneter Bank Indonesia. Oppusunggu menduga, justru ada udang di balik batu
dari semua tindakan IMF tersebut, yaitu menjalankan “beggar-thy-neighbour policy”, yaitu
kebijakan yang menjerat suatu negara kepada kemiskinan terus menerus sehingga
tergantung kepadanya.

Hal ini sama dengan apa yang ditulis oleh Jeffrey Winters di Kompas (14 April 2001).
Winters justru menduga ada sesuatu yang mencurigakan dari operasi IMF di Indonesia. Dia
menyatakan adanya otokritik Dewan Eksekutif IMF bulan lalu terhadap pendekatan yang
dilakukan IMF dalam menerapkan conditionalities (persyaratan-persyaratan). Akan tetapi
petunjuk tersebut tidak berlaku untuk Indonesia. Mengapa? Winters menjawab, karena IMF
khawatir terbongkarnya segala kebobrokan yang terjadi di Bank Indonesia dapat berakibat
negatif bagi kewibawaan IMF. Ini adalah jawaban yang jelas dari kekisruhan yang terus
terjadi di BI. Oppusunggu dan Winters bisa mencium adanya skandal di BI yang dibekingi
IMF, yang sebenarnya juga skandal politik Golkar. Karena itulah pemerintahan Gus Dur
diserang lebih dulu, dan Sayhril Sabirin dijadikan seolah-olah sebagai pahlawan.
Runyamnya IMF adalah juga karena runyamnya politik Indonesia. Kemacetan Undang-
Undang Bank Sentral tidak lain karena IMF tidak rela cengkeramannya terhadap BI
dikurangi.

Sebenarnya itulah pula sebabnya sejak September 2000 lalu IMF tidak juga mau
mencairkan dananya yang 400 juta dollar, karena IMF terus menekankan kepentingannya
atas Bank Indonesia, yang merupakan kunci juga bagi kontrol modal. Tidak salah kalau
pemerintah Indonesia masih terus berdebat agar pemerintah punya kuasa atas BI. Rizal
Ramli juga menyatakan agar IMF tak lagi mengulangi kesalahan masa lalunya di tahun
1997, yaitu dengan terapi moneter yang salah (Kompas, 15 April 2001). Nampaknya
pemerintah sedang mencoba bertahan dari berbagai manuver IMF yang terus mau
menancapkan kukunya di Indonesia.

Kini saatnya orang-orang Indonesia menyadari bahwa IMF-lah yang sesungguhnya
merupakan biang keladi krisis Indonesia. Sejak Oktober 1997 (terbitnya Letter of Intent)

11 HMT Oppusunggu, Berhentilah Bicara! Seruan bagi Ekonom Indonesia, Penerbit Djambatan,
Jakarta, 2000

hingga April 2001 IMF tidak juga mendatangkan kesembuhan. Artinya IMF sebenarnya
sudah gagal. Percuma menyandarkan pada IMF. Alih-alih menyembuhkan, nyatanya IMF
telah memotong-motong badan pasiennya, hingga kita sekarat luar biasa. Utang yang
bertambah US$ 43 milyar tidak jatuh ke rakyat Indonesia, tapi untuk membayar kreditor
asing dan utang kroni-kroni Suharto untuk menjadi beban rakyat Indonesia. Sayangnya
orang Indonesia selalu dikibuli oleh ekonom-ekonom kesayangan IMF yang terus menerus
bilang supaya patuh pada IMF dan kehendak pasar; kalau tidak ada IMF, maka matilah
ekonomi kita. Jadi seperti budak saja, sudah diinjak kepalanya masih merasa bersyukur.
Nampaknya kita sebagai bangsa Melayu sudah kalah harga diri ketimbang Malaysia, yang
dengan penuh martabat menolak bantuan IMF dan terbukti berhasil keluar dari krisis.

APA SELANJUTNYA?

Setelah memahami dan mengetahui ideologi dan praktek jahat neo-liberalisme dan Bank
Dunia-IMF, maka apa yang kiranya perlu dilakukan. Bagi saya, pemahaman tersebut akan
membawa kita untuk mencari jawaban alternatif lain. Masih banyak berbagai pemikiran yang
bisa kita ambil untuk mencari jawaban dari persoalan yang dibawa oleh neo-liberalisme.
Selain itu, kita juga mulai berupaya untuk mendekonstruksi Bank Dunia dan IMF, menggugat
keberadaan mereka, dan mengenyahkan mereka karena ketidakbecusannya, arogansinya,
dan neo-kolonialismenya. Jangan pernah berpikir sedetikpun bahwa mereka adalah
penyelamat dan mau memberikan bantuan. Pikiran yang menggantungkan pada Bank Dunia
dan IMF adalah pikiran seorang budak atau pengemis, biarpun dia mengaku sebagai
ekonom kelas wahid atau pemikir hebat. Pikiran kita harus dicurahkan untuk membuat
strategi jangka pendek, menengah dan panjang untuk melepaskan diri dari cenkeraman
badan-badan dunia tersebut. Selain itu masyarakat harus terus digugah dan dididik untuk
mulai menjalankan pembangunan dari kemampuan diri sendiri. Indonesia juga harus belajar
banyak pada negara-negara yang sanggup berdikari, seperti dengan Jepang, RRC, Iran,
Libya, Kuba dan lain-lain. Selanjutnya juga mendorong solidaritas antar negara-negara
Dunia Ketiga untuk menghadapi hegemoni negara-negara maju. Untuk itu, saya ingat sikap
juang Bung Karno. Ketika di tahun 1960-an, Bank Dunia dan IMF mau masuk ke Indonesia
dan mulai minta macam-macam, maka Bung Karno menjadi kesal. Itulah akhirnya yang
membuatnya mengucapkan kata-kata: Go to Hell with your Aid! Setidaknya Bung Karno
benar, tidak mau ada penjajahan kedua kalinya. Kita juga tidak! ***

Soe Hok Gie ( 1942 – 1969 )

2009-09-24T03:38:00.000+07:00

Sang Demonstran

SOE HOK GIE lahir pada 17 Desember 1942. Ia adalah putra keempat dari keluarga penulis produktif Soe Lie Piet alias Salam Sutrawan. Usia lima tahun adik Arief Budiman ini masuk sekolah Sin Hwa School, sekolah khusus untuk keturunan Tionghoa. Lulus SD ia meneruskan ke SMP Strada, kemudian ke SMA Kanisius, Jakarta, lalu ke Universitas Indoneisa Jurusan Sejarah. Mahasiswa Soe Hok Gie berperawakan kecil tapi bercita-cita besar. Sayang, ia meninggal dunia dalam usia muda, sehari sebelum HUT-nya yang ke-27 ( 16 Desember 1969 ) di Gunung Semeru.

Almarhum Soe Hok Gie adalah salah satu tokoh penting mahasiswa. Ia termasuk salah satu tokoh kunci dalam sejarah munculnya angakatan ’66, suatu angkatan dalam sejarah gerakan kaum muda di Indonesia yang nyaris jadi legenda, sekaligus mitos. Soe Hok Gie sebagai bagian dari gelombang yang bergulung pada masa itu, juga banyak menulis dan membuat catatan-catatan di berbagai media masa.
Tulisan-tulisannya yang tajam, menggigit dan seringkali sinis itu membuat rasa kemanusiaan setiap pembacanya seperti dirobek-robek.
Tahun-tahun antara 1967-1969 merupakan masa yang produktif bagi Soe Hok Gie. Pada saat itu yang terjadi di Tanah air adalah periode transisional pada tingkat elit kekuasaan : Orde Lama ke Orde Baru. Pada umumnya periode transisional selalu ditandai dengan situasi kondusif bagi munculnya pemikiran-pemikiran baru, kalau tidak hendak mengatakan : radikal. Indonesia saat itu sedang “cair”, belum ada sentralisasi dan penyeragaman produksi gagasan. Situasi ini memungkinkan munculnya pemikiran-pemikiran baru dari mana saja.
Namun, kesadaran subjektif Soe Hok Gie juga turut menentukan. Walau situasi kondusif, kalau tidak memiliki kepribadian sosial, tentu momentum itu akan lewat begitu saja. Ini hal yang membedakan Soe Hok Gie dengan aktivis-aktivis mahasiswa pada masa itu, terutama sikap konsistennya. Sementara rekan seperjuangannya yang lain sebagian besar larut pada struktur kekuasaan, ia memilih sendiri, terasing dan kesepian.
Pemikiran Soe Hok Gie, baik yang lisan maupun tulisan, senantiasa menjadi perhatian banyak pihak. Tindak-tanduknya merupakan bagian daripada yang diyakininya. Antara tindakan dan kata-kata sinkron dalam hidup sehari-hari Soe Hok Gie. Seorang Indolog terkemuka yang kebetulan dekat dengan Soe Hok Gie, Ben Anderson, pernah memuji Soe Hok Gie sebagai pemuda yang berani, karena dialah yang melontarkan pertama kali tentang adanya penahan besar-besaran di pelosok Jawa dan Bali tanpa proses pengadilan.
Agaknya lingkungan keluarga di mana ia dibesarkan sangat berpengaruh dalam dirinya. Ayahnya adalah sastrawan dan juga wartawan di masa Pergerakan Nasional dan zaman Jepang : Soe Lie Piet ( Salam Sastrawan ). Lingkungan keluarga ini akrab dengan literatur, sejak putra mereka masih kanak-kanak. Dari segi ekonomi, mereka memang serba sederhana, tetapi tidak dalam penjelajahan intelektual.
Kumpulan tulisan Soe Hok Gie menunjukan keluasan wawasan dan keanekaragaman bidang perhatiannya. Jauh melebihi apa yang biasanya dimiliki seorang penulis tingkat mahasiswa pada umumnya.
Bisa jadi pada tema “masalah kebangsaan”, peran Soe Hok Gie sebagai intelektual muda menjadi demikian penting, karena ia berbicara dengan tema besar: persoalan bangsa.
Bagian ini tidak bisa dipisahkan ketika di negeri ini terjadi peralihan kekuasaan, dari presiden Soekarno kepada Soeharto. Serangkaian kegelisahan dan pertanyaan segera muncul. Bagaimana nasib bangsa ini setelah dalam kendali militer. Bagaimana kelanjutan kolaborasi mahasiswa dan militer setelah jatuhnya Presiden Soekarno, bagaimana peran teknokrat setelah bergabung dalam rezim Soeharto, bagaimana konsistensi gerakan mahasiswa Indonesia di Orde Baru, dan lain sebagainya.
Dalam tulisannya “Kuli Penguasa atau Pemegang Saham” ( Mahasiswa Indonesia, 18 Mei 1969), Soe Hok Gie mempersoalkan keberlangsungan peran teknokrat dalam hegemoni militer masa Orde Baru. Dari tulisan ini, kita menjadi maklum, bahwa ternyata kelahiran Orde Baru bukanlah hal yang tiba-tiba. Ia telah dirintis sejak lama, ketika di akhir 1950-an seskoad (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat) di bawa pimpinan Brigjen Soewarto merekut kalangan akademis, terutama akademisi yang menjadi “korban” Soekarno, seperti Prof.Sadli dan Prof. Dr Mochtar Kusumaatmaja. Diawal Orde Baru, keterlibatan Universitas sebagai pusat ilmu ( dari mana kaum teknokrat berasal ), memberi wajah manis pada pemerintahan militer setelah 1966.
Dalam setiap tulisannya, rasa idealisme Soe Hok Gie terasa kental. Ia tidak mampu menyembunyikan rasa galuhnya dalam melihat realita di masyarakat, jika dihubungkan dengan idealisme kaum muda. Bagaimana idealisme setinggi langit menjadi sia-sia belaka, ketika harus menghadapi verbalisme pejabat, kepalsuan dan kedegilan (Indonesia Raya, 5 Januari 1970).
Mempertahankan idealisme ternyata bukan pekerjaan ringan, dan itu dirasakannya sendiri, ketika ia bergulat dalam catatan hariannya: “Di Indonesia hanya ada dua pilihan. Menjadi Idealis atau Apatis. Saya sudah lama memutuskan bahwa saya harus menjadi idealis, sampai batas-batas sejauh-jauhnya.” (Catatan seorang demonstran, Jakarrta : LP3ES,1983) halaman 221.
Dengan kesedihan yang mendalam ia melihat bagaimana rakyat di pedesaan dan mahasiswa kampus tercabik-cabik oleh perlombaan kepentingan politik arus atas. Dalam “Menaklukan Gunung Slamet”, ia bercerita tentang kepedihan hatinya melihat Indonesia yang sebetulnya tidak berubah. Hipokrisis, cakar-cakaran, korupsi dan tukang kecap masih menonjol. Malah para pemimpin mahasiswa yang tadinya kelihatan “idealis” mendadak terserang dekadensi moral. Kegalauannya juga tampak dalam tulisan ini. Hidup rakyat kecil selalu terkepung slogan.
Daya tarik tulisan Soe Hok Gie adalah keterusterangannya dalam menerobos kabut Emosi dan kemunafikan. Kejernihan dan ketajaman pikirannya dalam melihat gejala-gejala lama dalam wujud baru dengan bahasa yang lugas, sering membuat orang yang membaca tulisannya merah padam

Ia juga tak segan-segan mengkritik rekan-rekannya sesama aktivis mahasiswa. Seperti yang ia lakukan bagi wakil-wakil mahasiswa yang duduk dalam DPR-GR dengan cara mengirimkan perlengkapan kecantikan (wanita), yang dimaksud agar wakil-wakil mahasiswa tersebut semakin tampil manis di mata pemerintah. Padahal wakil-wakil mahasiswa itu rekan seperjuanganya dulu, saat bersama-sama menumbangkan Presiden Soekarno.Tetapi di mata Soe Hok Gie, komitmen perjuangan mereka menjadi tidak jelas, ketika mereka berlomba-lomba kredit mobil Holden. Langkah parody Soe Hok Gie ini sempat membuat mereka terperangah. Namun sayang, momentum ini tidak terus bergulir, karena Soe Hok Gie keburu meninggal.
Bersama seorang sahabatnya, Soe Hok Gie pernah berniat menuliskan pengalamnya seputar tahun-tahun gawat ’66. Suatu kurun yang barangkali masih penuh dengan misteri. Terutama yang menyangkut kerjasama mahasiswa dan militer. Sayang, ia keburu direnggut gas beracun Semeru. Kalau tidak, barangkali mitos tentang ‘people’s power’ bisa lebih transparan.
Tulisan-tulisan Soe Hok Gie tetap relevan untuk dibaca. Esensi yang terkandung dalam pikiran-pikiran Soe Hok Gie masih sama. Ibarat suatu tontonan, lakonnya tetap sama. Hanya setting panggung, kostum, dan pemainnya saja yang berbeda.

***

Saya berkenalan dengan Soe Hok Gie pada awal 1960, sewaktu baru kembali dari studi di Rotterdam, Belanda, melalui Tan Hong Gie/Siswadhi, wartawan Star Weekly yang juga belajar di UI dan kemudian menjadi dosen arkeologi di almamaternya. Soe Hok Gie aktif pula dalam gerakan asimilasi/pembaruan. Bahkan Soe Hok Gie menjadi pemimpin Redaksi Bara Eka, bulanan LPKB.
Pada 1963 LPKB diterima oleh Bung Karno. Dalam buku saya Catatan seorang WNI: kenangan, renungan dan harapan, 1988, saya menulis :
Pada audiensi ke Bung Karno di Istana Negara Jakarta 22 Februari 1963 itu, di samping Sindhunatha, Anis Ibrahim dan saya ada beberapa teman lain termasuk Soe Hok Gie yang masih muda sekali (21 tahun), lengan baju jasnya kepanjangan (karena dapat pinjam) dan berwajah “baby face”. Tapi Soe Hok Gie kalau sedang ngomong di mana saja dan kapan saja sangat memukau. Begitu Presiden pertama kita terheran-heran menjumpai anak muda Soe Hok Gie ini. Lalu, kami yang lebih tua di antara delegasi LPKB, dianggap tidak ada lagi oleh Bung Karno. Dan beliau mengajak Soe Hok Gie ke pojok lain Istana untuk berbicara berdua berjam-jam. Saya tanya Soe Hok Gie apa saja yang diobrolkannya. Macam-macam, katanya, umumnya soal sejarah termasuk sejarah kaum komunis. Sebab Soe Hok Gie yang sangat anti komunis memang seorang alih di bidang itu dan kalau tidak salah membuat skripsi mengenai sosialisme atau Marxisme! Soe Hok Gie walaupun masih muda kemudian pernah ditawari Bung Karno menjabat suatu posisi tinggi di bidang penelitian sejarah. Tapi Gestapu keburu meletus dan Soe Hok Gie memilih jadi demonstran……..

Sering menjadi pertanyaan mengapa Soe Hok Gie tidak mengganti nama. Sementara ayahnya, Soe Lie Piet, menjadi Salam Sutrawan, bahkan jauh sebelum “ganti nama” menjadi mode. Menurut buku Catatan seorang demonstran halaman 50, Soe Hok Gie agaknya bersedia juga mengganti namanya. Malah dia sudah menghubungi keluarga Londa untuk memberinya hak memakai nama Londa. Soe adalah sahabat dekat Buli Londa. Tetapi karena satu dua alasan teknis, antara lain repotnya mengurus hal semacam itu, niatnya dibatalkan.

***

Rasanya kurang sreg bila tidak dicatat apa yang dikatakan oleh Prof. Dr Harsja W.Bachtiar, partner diskusinya, yang waktu itu menjabat Dekan Fakultas Sastra Universitas Indonesia, di mana Soe Hok Gie belajar sebagai mahasiswa sejarah. Berikut ini kutipan kata pengantar Harsja W.Bachtiar dalam buku Catatan seorang demonstran:
Pada pertengahan 1960-an, Soe Hok Gie belajar sejarah di Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. Ia sadar sepenuhnya bahwa keadaan yang dihadapinya adalah akibat perkembangan dimasa lampau yang terus-menerus berlangsung, sekarang dan di masa datang. Ia hendak menjadi ahli yang ikut serta mengembangkan pengetahuan ilmiah mengenai perkembangan yang terus menerus berlangsung ini. Meskipun demikian, Soe Hok Gie tidak dapat dikatakan seorang sarjana dalam arti sempit karena ia kurang sabar mempelajari persoalan-persoalan sejarah secara teratur dan teliti. Memang benar ia berhasil menyelesaikan studinya sehingga mendapat ijazah Sarjana Sastra dari universitasnya, Universitas Indonesia, tapi ia tak dapat dianggap seorang ahli sejarah yang baik.
Soe Hok Gie adalah seorang cendikiawan yang ulung yang terpikat pada ide, pemikiran dan yang terus menerus menggunakan akal pikirannya untuk mengembangkan dan menyajikan ide-ide yang menarik perhatiannya. Tulisan-tulisannya menggugah hati pembaca, menjadikan mereka menyokong sepenuhnya pandangan-pandangan yang dikemukakannya atau membenci penulisnya yang berani mengatakan apa yang tidak berani dinyatakan oleh orang lain. Jarang ada pembaca yang tidak terpengaruh oleh tulisannya. Soe Hok Gie adalah seorang pemuda yang penuh cita-cita… Dalam memperjuangkan cita-citanya ia berani berkorban dan memang sering menjadi korban.
Peranan Soe Hok Gie dalam usaha menegakkan Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto tidak kecil. Ia sangat mengharapkan agar pemerintahan Orde Baru mengembangkan dan memperkuat keadilan sosial. Jusrtu untuk memperkuat Orde Baru ia tidak segan-segan melancarkan kritikan pedas terhadap segala sesuatu yang menurut anggapanya tidak dapat dibenarkan, tidak wajar. Tidak selalu kecaman-kecamannya didasarkan atas pengetahuan mengenai sekalian kenyataan-kenyataan yang perlu diperhatikan berhubungan dengan masalah yang menjadi sasaran kecamannya. Sering ia hanya mendengar dan membaca berita yang menggugah hati, menggugah perasaannya, sehingga dengan rasa yang berkobar ia segera menyatakan pendapatnya, pendapat yang belum tentu benar atau didasarkan pengetahuan mengenai kenyataan. Pedoman yang digunakannya untuk menilai kenyataan-kenyataan atau apa yang dianggap adalah kenyataan, adalah sering pedoman seorang pemuda yang bercita-cita tinggi, pedoman seorang idealis, yang sering sukar digunakan sebagai pedoman bertindak. Persoalan juga seringkali tidak sederhana seperti yang digambarkannya. Tetapi apa yang ditulisnya baik atau tidak, benar atau salah adalah apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh seoarang pemuda, kemudian seorang mahasiswa Indonesia…
Kecaman yang dilontarkan oleh Soe Hok Gie dilancarkan atas pemikiran yang jujur, atas dasar itikad baik. Ia tidak selalu benar, tapi ia selalu jujur. Ia pun tidak melancarkan kritikan-kritikan dan kecaman-kecamannya tanpa merasa prihatin. Sayang sekali pemuda yang penuh cita-cita ini meninggal pada usia yang masih sangat muda. Dalam waktu singkat dari kehidupannya, banyak sekali yang telah dilakukannya bagi bangsa dan negaranya.

***

Dalam buku yang sama sang kakak, Arief Budiman, menulis renungan yang menarik pula:
Saya ingat, sebelum dia meninggal pada Desember 1969, ada suatu hal yang pernah dia bicarakan dengan saya. Dia berkata : “Akhir-akhir ini saya selalu berfikir, apa gunanya semua yang saya lakukan ini. Saya menulis, melakukan kritik pada banyak orang yang saya angap tidak benar dan yang sejenisnya lagi. Makin lama, makin banyak musuh saya dan makin sedikit orang yang mengerti saya. Dan kritik saya tidak merubah keadaan. Jadi apa sebenarnya yang saya lakukan? Saya ingin menolong rakyat kecil yang tertindas, tapi kalau keadaan tidak berubah, apa gunanya kritik-kritik saya? Apa ini bukan semacam onani yang konyol? Kadang-kadang saya merasa sungguh kesepian.”
Saya tahu mengapa dia berkata begitu. Dia menulis kritik-kritik yang keras dikoran-koran, bahkan kadang-kadang dengan menyebut nama. Dia pernah mendapat surat-surat kaleng yang antara lain memaki-maki dia sebagai “Cina yang tidak tahu diri, sebaiknya pulang kenegerimu saja”. Ibu saya sering gelisah dan berkata: “Gie, untuk apa semuanya ini. Kamu hanya mencari musuh saja, tidak mendapat uang.” Terhadap ibu ia Cuma tersenyum dan berkata, “Ah, Mama tidak mengerti.”
Seorang temannya dari Amerika menulis kepadanya: “Gie seorang intelektual yang bebas adalah seorang pejuang yang sendiri, selalu. Mula-mula, kau membantu menggulingkan suatu kekuasaan yang korup untuk menegakkan kekuasaan lain yang lebih bersih. Tapi sesudah kekuasaan baru ini berkuasa, orang seperti kau akan terasing lagi dan akan terlempar keluar dari system kekuasaan. Ini aka terjadi terus-menerus. Bersedialah menerima nasib ini, kalau kau mau bertahan sebagai seorang intelektual yang merdeka: sendirian, kesepian, penderitaan.” Surat ini dia tunjukan kepada saya. Dari wajahnya saya lihat dia seakan mau berkata: ya, saya siap.
Dalam suasana yang seperti inilah dia meninggalkan Jakarta untuk pergi ke puncak gunung Semeru. Pekerjaan terakhir yang dia kerjakan adalah mengirim bedak pupur untuk wakil-wakil mahasiswa yang duduk diparlemen, dengan ucapan supaya mereka bisa berdandan dan dengan begitu akan tambah cantik di muka penguasa. Suatu tindakan yang membuat dia terpencil lagi, kali ini dengan beberapa teman-teman mahasiswa yang dulu sama-sama turun ke jalanan pada 1966.
Ketika di tercekik oleh gas beracun kawah Mahameru, dia memang ada disuatu tempat yang terpencil dan dingin. Hanya seorang yang mendampinginya, salah seorang sahabat yang karib Herman Lantang.
Ketika jenazahnya dimandikan di rumah sakit Malang, pertanyaan yang muncul didalam diri saya ialah apakah hidupnya sia-sia saja? Jawabnya saya dapatkan sebelum saya tiba kembali ke Jakarta.
Saya sedang duduk ketika seorang teman yang memesan peti mati pulang. Dia Tanya, apakah saya punya keluarga di Malang? Saya jawab, “Tidak. Mengapa?” Dia cerita, tukang peti mati, ketika dia kesana bertanya, untuk siapa peti mati ini? Teman saya menyebut nama Soe Hok Gie dan si tukang peti mati tampak agak terkejut. “Soe Hok Gie yang suka menulis dikoran?” dia bertanya. Teman saya meng-iyakan. Tiba-tiba, si tukang peti mati menangis. Sekarang giliran teman saya yang terkejut. Dia berusaha bertanya, mengapa si tukang peti menangis, tapi yang ditanya terus menangis dan hanya menjawab,”Dia orang berani. Sayang dia meninggal.”
Jenasah dibawa oleh pesawat terbang AURI, dari Malang mampir Yogya dan kemudian ke Jakarta. Ketika di Yogya, kami turun dari pesawat dan duduk-duduk di lapangan rumput. Pilot yang mengemudikan pesawat tersebut duduk bersama kami. Kami bercakap-cakap. Kemudian dia bertanya, apakah benar jenazah yang dibawa adalah jenazah Soe Hok Gie. Saya membenarkan. Dia kemudian berkata:”Sayang sekali dia meninggal. Dia mungkin bisa berbuat lebih banyak, kalau dia hidup terus.”
Saya terbangun dari lamunan saya ketika saya dipanggil naik pesawat terbang. Kami segera akan berangkat lagi. Saya berdiri kembali di samping peti matinya. Di dalam hati saya berbisik,”Gie, kamu tidak sendirian.” Saya tidak tahu apakah Soe Hok Gie mendengar atau tidak apa yang saya katakan itu.
Suara pesawat terbang mengaum terlalu keras.

***

Demikian figure Soe Hok Gie yang memang patut dikenang. Kata Dr.Soedjatmoko di majalah Asia, 1969/70 halaman 7: “Bagi saya, Soe Hok Gie telah memberi contoh bagi kemungkinan lahirnya tipe orang Indonesia yang betul-betul Indonesia. Inilah pesan dari hidupnya yang singkat bagi kita semua.” (“To me, he exemplified the possibility of a new type of Indonesian, of a truly Indonesian Indonesian. It is the message that his brief life contains for us”).